Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam perumusan draft perjanjian kerjasama ini berdampak pada sulitnya bagi semua pihak untuk menemukan waktu yang tepat dan sesuai bagi masing-masing pihak agar dapat hadir dalam rapat perumusan draft perjajiann. Hal ini berakibat pada lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pra penandatanganan perjanjian. Gambar di atas merupakan rencana waktu persiapan penandatanganan perjanjian kerjasama. Bahwa penandatanganan kerjasama dan kontrak swakeola dijadwalkan pada bulan April 2022, namun pada kenyataannya hingga bulan Agustus 2022 penandatanganan tersebut belum sempat terealisasikan akibat sulitnya semua pihak yang harus hadir untuk mengikuti rapat diskusi substansi perjanjian.

Faktor-faktor yang menjadi isu di kantor pertanahan Kabupaten Malang khususnya seksi penetapan hak dan pendaftaran adalah faktor pada manajemen ASN seperti kurangnya sumberdaya manusia pada kantor pertanahan Kabupaten Malang, karena luas wilayah Kabupaten Malang yang luas dan besarnya jumlah penduduk kabupaten Malang yang mengakibatkan menjadi salah satu faktor tingginya jumlah permohonan di Kabupaten Malang dan Smart ASN seperti penerapan teknologi yang harus berdampingan dengan cara terobosan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa menjadi lebih baik dan cepat mengingat jumlah permohonan yang tinggi. kuantitas berkas yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam jumlah yang banyak, kurangnya sumber daya manusia untuk penyelesaian permohonan hak pakai, kurang kompeten sumber daya manusia sehingga diperlukan peningkatan dan penerapan Smart asn dalam pemanfaatan aplikasi untuk menemukan solusi dan pemaksimalan efesiensi waktu agar penyelesaian terhadap permohonan hak pakai bisa segera diselesaikan. Sehingga ketigas isu diatas ini perlu dijadikan pembahasan dan isu tentang penyelesaian dan penemuan solusi untuk isu ketiga ini tentang kendala pada manajemen ASN dan Smart ASN pada saat pengerjaan permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang perlu menjadi konsentrasi pembahasan.

Pihak yang terlibat dalam isu tersebut adalah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto sebagai pimpinan yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT sebagai koordinator untuk penyimpanan buku tanah dan warkah, petugas penyimpanan warkah sebagai penanggungjawab penyimpanan Buku Tanah dan Warkah, dan petugas atau pegawai kantor pertanahan yang membutuhkan Buku Tanah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan atau mengurangi dampak dari isu tersebut, digunakan gagasan berupa Pendataan dan Pengelolaan Warkah yang Bermasalah karena Blokir dan Sita Berbasis Digital Memanfatkan Google Spreadsheet dan Google Drive di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.  Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isuisu tersebut, memilih isu yang akan dilakukan penyelesaian masalah, serta mengaktualisasikan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut.

Pihak yang terlibat dalam isu tersebut adalah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sebagai pimpinan yang bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT sebagai koordinator untuk penyimpanan buku tanah dan warkah, petugas penyimpanan warkah sebagai penanggungjawab penyimpanan warkah, dan petugas atau pegawai kantor pertanahan yang membutuhkan warkah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan atau mengurangi dampak dari isu tersebut, digunakan gagasan berupa Optimalisasi Inventarisasi dan Penataan Warkah Melalui Google Spreadsheet Dan Google Drive. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu yang akan dilakukan penyelesaian masalah, serta mengaktualisasikan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut.

Pada proses peningkatan kualitas data dimungkinkan terdapat bidang tanah yang belum bisa tervalidasi karena berbagai hal, salah satunya masih banyak ditemukan bidangbidang tanah yang mengalami anomali luas. Hal ini terjadi karena perbedaan jumlah luas bidang antara luas tertulis dan luas peta yang lebih dari >5% . Berdasarkan Petunjuk Teknis 2 Pemetaan Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 No. 1/Juknis100.HK.02.01/I/2022 Tanggal 26 Januari 2022. Peningkatan kualitas data bidang tanah terbagi atas validasi buku tanah (tekstual/materiil) dan validasi spasial bidang tanah. Hal ini sejalan dengan misi yang pertama dari Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yaitu Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Disebutkan bahwa bidang tanah dikategorikan valid secara luas apabila nilai perbedaan luas antara Peta Pendaftaran KKP dan dokumen fisik SU sebesar ≤ 5%. Ketidaktelitian pada saat digitasi batas bidang tanah dan kesalahan penginputan luas tekstual di SU (Surat Ukur) atau di Persil (atau tidak sinkron luas tertulisnya) menyebabkan anomali luas bidaang tanah. hal ini mengakibatkan bidang tanah tidak dapat divalidasi dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari seperti sulit untuk dilakukan pemeliharaan data (untuk keperluan pemecahan dan lain sebagainya) dan terhambatnya pelayannan terhadap masyarakat yang menjadi pemohon karena terdapat anomali data. Oleh karena itu diperlukan tindakan penggambaran/kartir ulang bidang tanah dari data ukur yang tercantum pada Surat Ukur (SU) atau dilakukan pengukuran kembali untuk selanjutnya dipetakan ulang pada GeoKKP. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis berencana untuk mengangkat isu tentang pengoptimalan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dengan dengan judul “Optimalisasi Kualitas Data Bidang Tanah Melalui Validitas Data Luas Antara Peta Pendaftaran KKP dan Dokumen Fisik Surat Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto”

Umumnya permasalahan muncul di saat proses pembebasan lahan dimana masyarakat selalu meminta harga ganti rugi yang cukup tinggi sehingga berakibat banyak pembangunan proyek infrastruktur yang jadwal penyelesaiannya terpaksa harus terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu tingkat pengetahuan masyarakat tentang apa itu pengadaan tanah masih cukup rendah sehingga diperlukan tahap sosialisasi dalam kegiatan pengadaan tanah. Selama penulis ditempatkan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Malang, penulis mengamati bahwa informasi terkait pengadaan tanah di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Malang masih sangat minim padahal pengadaan tanah merupakan salah satu komponen kegiatan yang erat kaitannya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga dirasa perlu masyarakat diberikan edukasi tentang pengadaan tanah dengan memanfaatkan teknologi sosial media salah satunya Instagram agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun juga. Hal ini sesuai dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dan penerapan Manajemen ASN serta Smart ASN maka disusunlah laporan rancangan aktualisasi ini dengan judul  “Penyajian Informasi tentang Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kota Malang Tahun 2022 melalui Instagram” sebagai salah satu upaya dalam mengatasi isu yang terjadi.

Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Regional Kabupaten/Kota dan Kecamatan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan menggunakan teknis dan substansi materi yang standar. Maka dari itu, dipandang perlu 13 adanya panduan dalam penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota serta Kecamatan dalam bentuk Tata Cara Kerja (TCK), agar diperoleh standarisasi hasil yang baik dan dapat dimanfaatkan bagi stakeholder yang membutuhkannya. Oleh karena itu, disusun Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dalam penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota yang berjalan tahun ini, terdapat isu yaitu belum seragamnya format file atau struktur data dan penyimpanan data pada peta neraca yang dikirimkan oleh Tim Daerah, sehingga Tim Pusat perlu memperbaiki format file atau struktur data dan penyimpanan data pada peta neraca tersebut hingga sesuai dengan buku panduan Standarisasi Basis Data Penatagunaan Tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dijelaskan bahwa salah satu tugas dari Seksi Penataan dan Pemberdayaan adalah pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang salah satu produknya berupa Pertimbangan Teknis Pertanahan. Berdasarkan hasil pengamatan serta diskusi dengan mentor, ditemukan beberapa permasalahan atau isu terkait Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan, dimana salah satu isunya adalah belum optimalnya pencatatan serta penyimpanan warkah Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kantor Pertanahan Kota Malang. Dinyatakan belum optimal karena dengan kemajuan teknologi saat ini, proses pencatatan dan penyimpanan warkah tersebut masih dilakukan secara manual, sedangkan apabila didukung dengan literasi digital yang baik maka seharusnya proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, dengan menerapkan tranformasi digital.

Dalam rangka mengurangi konflik sengketa tanah dan memberi kepastian hukum untuk para pemilik tanah, pemerintah mengeluarkan program untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidangbidang tanah terdaftar lengkap dan akurat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program skala nasional yang dimandatkan Bapak Presiden Joko Widodo.

Validasi surat ukur di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadikan prosesnya kurang optimal. Penyediaan data fisik pertanahan secara elektronik yang valid, lengkap, dan informatif menjadi tanggung jawab Seksi Survei dan Pengukuran pada khususnya dan Kantor  Pertanahan Kota Probolinggo. Jika belum terlaksana secara optimal akan menghambat pelayanan pertanahan kepada masyarakat dan tidak tercapainya kualitas data pertanahan yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif pemecah isu seperti optimalisasi validasi surat ukur agar dapat terkontrol secara kuantitas dan kualitas. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peran, tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan dan mewujudkan manajemen ASN dan Smart ASN sebagai upaya peningkatan kinerja sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik.