Integrasi antara RTRW dan RTRL ini juga menjadi isu besar di lingkungan Sub Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Pulau, dan Kepulauan di Direktorat Perencanaan tata Ruang Nasional terutama terkait integrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Melihat tingkat kepentingan dan mendesaknya proses integrasi RTRW dan RTRL ini terlebih hingga saat ini proses integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) masih mengalami kendala dan hambatan, maka penulis berupaya menyusun sebuah gagasan solutif yang tertuang dalam laporan aktualisasi “Penyusunan Konsep Pedoman Integrasi Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)”. Selain berkontribusi pada penyelesaian isu di unit kerja, pelaksanaan aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan kompetensi CPNS yang terintegrasi dengan rangkaian Pelatihan Dasar CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) serta menjadi wadah dalam penerapan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK, implementasi Manajemen ASN, dan implementasi nilai Smart ASN.

Pentingnya kontrol kualitas pengukuran yakni untuk dapat memberikan kepastian hukum atas batas – batas bidang tanah serta jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Prosedur pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka PTSL harus dipahami oleh pelaksana pengukuran dan pemetaan, dalam hal ini termasuk Pihak Ketiga. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengukuran perlu diperhatikan beberapa standar yaitu standar pengukuran, standar kompetensi sumber daya manusia serta standar alat yang digunakan.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dalam proses  pensertipikat tanah aset daerah Kab. Banjarnegara, terkadang ada hal yang  menjadi faktor yang menyebabkan lambatnya pensertipikatan tersebut.  Faktor-faktor tersebut harus dicarikan solusi agar segera terselesaikan  pensertipikatn tanah aset daerah kab. Banjarnegara. Setiap faktor penghalang memiliki solusi tersendiri. Agar proses pensertpikitn tersebut  dapat terpantau sejauh mana progress nya dan dapat juga terlihat dimana faktor penghalangnnya, maka perlu dibuatkan data base yang lengkap,  menyeluruh dan update, sehingga segala kegiatan tersebut dapat di pantau terus sejauh mana progressnya

Namun dalam pelaksanaan layanan pertanahan secara elektronik tersebut tentunya dibutuhkan kelengkapan arsip data secara elektronik di sistem elektronik BPN. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sendiri untuk Nilai Desa Lengkap nya baru ada 3 desa dari total 267 desa, artinya baru 3 desa saja yang siap untuk diterapkan pelayanan pertanahan secara elektronik. Dengan adanya layanan elektronik diharapkan proses birokrasi menjadi semakin efisien.

Ada beberapa layanan publik secara online, salah satunya adalah layanan informasi zona nilai tanah. Layanan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan. Namun, dalam penerapannya terdapat berbagai masalah yang biasanya dialami oleh Pemohon, baik PPAT maupun Masyarakat Umum. Permasalahan tersebut biasanya seperti Aplikasi Eror (Sentuh Tanahku / htel.atrbpn.go.id), ada bidang tanah yang belum melakukan ploting dikarenakan sertifikat lama, ada bidang yang belum update wilayah persil, kesalahan pemohon ketika menginpu dan mengupload data, dan bidang tanah yang akan dicek  ternyata belum memiliki Zona Nilai Tanah yang bisa disebabkan karena batas wilayah yang tidak jelas. Oleh sebab itu, ada keluhan dari pemohon tentang akses Informasi Zona Nilai Tanah. Ini menjadi isu Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Zona Nilai Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

antara lain terkait Belum Adanya Papan Infomasi Elektronik untuk Mengatur Jadwal Sidang pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma., Belum Tertibnya Penyimpanan Berkas Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma., dan Belum Optimalnya Pengarsipan Data Perkara Pertanahan pada Aplikasi Justisia (Jaringan Untuk Sistem Aplikasi Sengketa di Indonesia) di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat diambil tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai “Belum Optimalnya Pengarsipan Data Perkara Pertanahan pada Aplikasi Justisia (Jaringan Untuk Sistem Aplikasi Sengketa di Indonesia) di Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma”, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Latsar CPNS dilakukan dengan beberapa metode pelatihan. Metode pertama adalah Asynchronous yaitu dengan pembelajaran mandiri dengan menonton video dan materi yang diberikan melalui website Learning Management System (LMS) kemudian mengerjakan tugas mandiri. Metode kedua adalah Metode Synchronous atau dengan bertatap muka dengan mentor melalui video conference melalui aplikasi Zoom. Metode Synchronous memberikan kesempatan bagi para CPNS untuk aktif melakukan komunikasi dua arah dengan teman satu kelompok dan juga dengan mentor. Pada Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2022 ini terdapat tiga agenda yang dibahas yaitu Agenda 1 terdiri dari Kesiapsiagaan Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, dan Analisis Isu Kontemporer, Agenda 2 terdiri dari Nilai – nilai Dasar PNS, Agenda 3 terdiri dari Manajemen ASN dan Smart ASN.

Pemilihan isu terkait permasalahan yang ada di seksi penataan dan pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dilakukan dengan curah pendapat dengan pimpinan dan pegawai lain, selain itu berdasarkan pantauan dan pengalaman langsung penulis selama mengerjakan pekerjaan rutin. Permasalahan yang ditemukan dan perlu penyelesaian masalah dengan segera yaitu terkait manajemen data spasial (.shapefile). Pengelolaan data spasial di Seksi Penataan dan Pemberdayaan masih belum optimal, yang mana data spasial dari setiap kegiatan seperti redistribusi tanah, pertimbangan teknis pertanahan, dan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) belum mempunyai media penyimpanan atau tata kelola yang terpadu dan kualitas data yang masih belum sesuai standar. Pengelolaan data spasial masih tersebar di beberapa laptop sehingga menyulitkan ketika akan dilakukan pembaharuan data, dan penyelesaian pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu, struktur data atribut masih belum sesuai dengan standar, kontrol kualitas pengecekan error topologi, dan penyajian simbolisasi peta yang belum sesuai dengan Standarisasi Basis Data Spasial Penatagunaan Tanah Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2019. Dengan kondisi tersebut, implementasi dari manajemen ASN dan SMART ASN masih belum diterapkan dengan baik, dengan pengelolaan data yang tidak efektif dan efisien, serta belum mengoptimalkan media penyimpanan online atau aplikasi khusus.

Peserta CPNS dengan dibekali dasar pemahaman nilai-nilai dasar ASN melalui tahap pelatihan pertama self learning. Setelah tahap pertama dan evaluasi di MOOC, peserta melaksanakan tahap kedua yaitu distance learning yang mencakup e-learning (synchronousasynchronous) melalui Learning Management System (LMS) dan aktualisasi di satuan kerja masing-masing. Pada tahap distance learning, setelah pemaparan materi secara online yang didampingi para pengajar dari PPSDM, peserta diminta untuk membuat sebuah rancangan aktualisasi.Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan mengaktualisasikan nilai nilai dasar profesi ASN yaitu BerAHLAK berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Peningkatan Informasi Permohonan Penetapan Hak Guna Bangunan Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal”.

Dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan hak guna usaha, terkadang terjadi konflik antara pemegang sertifikat hak guna usaha dengan masyarakat lain yang merasa dirugikan. Hal ini membuat pegawai BPN di panggil oleh pihak yang berwenang untuk memberikan informasi terkait konflik hak guna usaha, sesuai dengan data surat masuk di bidang penetapan hak dan pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, sepanjang tahun 2022 ini ada 13 buah surat masuk pemanggilan dari kepolisian, kejaksaan tinggi, pengadilan negeri, ombudsman dan inspektorat. Terkait pemberian informasi tersebut, penggunaan peraturan disaat penerbitan hak guna usaha yang ditanyakan tidak hanya dari peraturan saat ini saja, namun dari peraturanperaturan sebelumnya juga. Karena banyaknya peraturan terdahulu disaat penerbitan hak guna usaha tersebut membuat pegawai kurang optimal dalam mencari informasi dari peraturan mana yang terkait konflik hak guna usaha yang dipertanyakan oleh pihak kepolisian. Sehingga diperlukan adanya inovasi melalui fitur digital untuk mengoptimalkan pencarian informasi tentang ketentuan prosedural permohonan hak guna usaha guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana ditunjukkan dalam pemberian informasi terkait konflik hak guna usaha.