|
Tuesday, 14 February 2023, 14:00
|
Riza Nurvaridzi
|
Laporan Aktualisasi Riza Nurvaridzi - G2A15K2.pdf
|
2 October 2022
|
Pemetaan yang lengkap dan valid dapat diwujudkan melalui pendaftaran tanah.
Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun 2021 kemudian disingkat menjadi Peraturan Meneteri ATR/Kepala BPN Nomor
16 Tahun 2021 merupakan Peraturan yang mengatur pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Kementerian Agraria Tata Ruang,
2021).
Perubahan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 masih
perlu dilakukan sosialisasi kepada Masyarakat terutama dalam peraturan pemasangan
tanda batas pada pasal 19A. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa
3
dokumen – dokumen pemasangan tanda batas perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum
melakukan pendaftaran kegiatan pertanahan di Kantor Pertanahan, selain itu sosialisasi
juga bertujuan agar dokumen permohonan kegiatan pertanahan tidak menjadi tunggakan
utamanya di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor.
|
PENYUSUNAN MEDIA PENYEBARAN INFORMASI KEBIJAKAN PEMASANGAN TANDA BATAS BIDANG DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:03
|
Saddam
|
AKTUALISASI SADDAM .pdf
|
6 July 2022
|
Masalah pendaftaran tanah mempunyai akibat dapat mengurangi kepercayaan
terhadap alat-alat bukti pemilikan berupa sertipikat hak atas tanah. Informasi melalui media
masa atau internet mengenai sertipikat palsu, “aspal”, tumpang tindih atau sertipikat ganda
sangat memprihatinkan. Kepastian hukum kepemilikan tanah masih dapat dipermasalahkan,
3
bahkan sampai digugat di pengadilan. Dari 4048 perkara perdata dilembaga pengadilan yang
diajukan sampai tingkat kasasi selama tahun 2011 terdapat sebanyak 2006 perkara atau
sekitar 49,59% adalah sengketa pertanahan Penguasaan tanah masih dibalut dengan
kekhawatiran karena sertipikat masih menimbulkan banyak permasalahan hukum. Oleh
karena itu, tugas Pemerintah membuat semakin lengkapnya perangkat hukum sesuai dengan
kondisi masyarakat.
Dalam implementasinya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui
dan memahami arti pentingnya pendaftaran tanah khususnya di kabupaten Mamasa, Provinsi
Sulawesi Barat. Selain itu, kepentingan siapa saja yang dilindungi serta sejauh mana hukum
memberi perlindungan kepada mereka yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan data
yang disajikan jika kemudian terbukti data tersebut tidak benar.
|
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PENDAFTARAN TANAH MELALUI SOSIALISASI DAN PENYULUHAN DI KABUPATEN MAMASA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:06
|
Sherly Putri Mayanti
|
LAP AKTUALISASI (1).pdf
|
24 August 2022
|
Pelaksanaan layanan HT-el harus didukung oleh fasilitas dan Sumber Daya Manusia
14
(SDM) yang memadai. Perlu diketahui bahwa kualitas data elektronik dan SDM untuk proses
layanan HT-e di Kantor Pertanahan Kota Mataram sudah memadai namun dalam
pelaksanaanya dirasa belum maksimal karena masih mengalami berbagai kendala. Kendala
tersebut antara lain kesalahan prosedur,jaringan yang tidak stabil serta human error. Hal
inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk meneliti tentang “OPTIMALISASI
SOSIALISASI MELALUI VIDEO LAYANAN HAK TANGGUNGAN
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK di Kantor Pertanahan Kota Mataram``
|
(OPTIMALISASI SOSIALISASI MELALUI VIDEO LAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK di Kantor Pertanahan Kota Mataram)
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:08
|
Suci Dewi Mulyasari
|
SUCI DEWI MULYASARI-Laporan Aktualisasi.pdf
|
2 September 2022
|
Sehingga, dengan dillakukannya optimalisasi warkah pendaftaran (DI208)
5 Fitriah,dkk, Januari 2021. “Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan PBT terintegrasi menuju pelayanan online”.
Jurnal Tunas Agraria Vol. 4 No.1. diakses melalui https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/135
4
secara digital dan integrasinya dengan aplikasi KKP merupakan salah satu upaya untuk
mendorong pelayanan publik berbasis elektronik. Dengan demikian, dapat terwujudnya
pelayanan publik yang profesional, mampu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung
jawab, dan berintegritas tinggi. Serta, dapat memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu
menjaga reputasi dan integritas ASN. Selain itu, berkaitan dengan SMART ASN, dimana
ASN dituntut untuk dapat menguasai IT di era digital saat ini. Namun, petugas arsip belum
dapat mengoptimalkan digitalisasi warkah pendaftaran (DI208). Sehingga, upaya
dilakukannya optimalisasi warkah pendaftaran (DI208) secara digital dan integrasinya
dengan aplikasi KKP dapat berkaitan dengan smart ASN di bidang digital skills, yaitu
kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, dan piranti
TIK serta sistem operasi digital. Sehingga, dapat mempercepat pelayanan administrasi di
Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya. Selain itu, untuk mendukung misi Kementerian
ATR/BPN dalam mewujudkan Penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan penataan ruang
yang berstandar dunia.
|
OPTIMALISASI WARKAH PENDAFTARAN (DI208) SECARA DIGITAL DAN INTEGRASINYA DENGAN APLIKASI KKP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:12
|
Talitha Laily Lutrikasuri
|
Aktualisasi Talitha Laily.pdf
|
5 July 2022
|
Isu-isu yang terjadi pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di antaranya belum
optimalnya kegiatan inventarisasi dokumen fisik terkait buku tanah dan surat ukur dengan baik
yang berdampak pada kinerja para pegawai sehingga isu ini berkaitan dengan agenda III yakni
manajemen ASN. Isu kedua, kurang optimalnya pendataan inventarisasi terkait peminjaman dan
pengembalian warkah. Pendataan ini dapat menyebabkan hilangnya warkah sehingga berkaitan
denan manajemen ASN. Isu ketiga yaitu kurang optimalnya digitalisasi terkait buku tanah yang
berkaitan dengan smart ASN.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN KELENGKAPAN DOKUMEN FISIK TERKAIT BUKU TANAH DAN SURAT UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:14
|
Ulfa Nur Khasanah
|
Laporan Aktualisasi.pdf
|
14 February 2023
|
Dengan penerapan peminjaman buku tanah tersebut secara manual maka akan
berdampak pada kecepatan ketersediaan buku tanah untuk diberikan, beberapa buku tanah
juga tidak bisa langsung tersedia dengan tanpa ada keterangan. Dengan terlambatnya buku
tanah maka layanan pertanahan lainnya juga akan terlambat. Termasuk dalam layanan
informasi pertanahan membutuhkan penyediaan buku tanah dengan cepat dan akurat.
Selain dibatasi oleh SPOPP juga keterkaitan dengan pelaksanaan layanan pertanahan
selajutnnya. Semisal setelah pengecekan sertipikat akan dilakukan peralihan hak dengan
jual beli ataupun pemasangan hak tanggungan, atau setelah permohonan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah (SKPT) akan segera dilakukan lelang.
151
173
132
184
201
181
142
218
125
0
50
100
150
200
250
Peminjaman buku tanah
Periode 20/06/2022 s/d 30/06/2022
Bagan 2 Peminjaman buku tanah (sumber: catatan petugas layanan informasi pertanahan)
4
Sehingga dapat dikatakan kefisienan pencatatan peminjaman dan pengembalian buku
tanah ini akan berdampak luas termasuk pada perekonomian khususnya di Kota
Administrasi Jakarta Selatan. Hal ini tentu akan mempengaruhi tugas sebagai pelayanan
publik
|
Pemanfaatan Microsoft Access sebagai Media Pencatatan Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah terhadap Layanan Informasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:17
|
Ulima Fhadiah Ermahri
|
Ulima Fhadiah Ermahri-G2A15K4-Laporan Kegiatan Aktualisasi.pdf
|
19 August 2022
|
Berdasarkan penjelasan diatas, pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumedang diperlukan pengelolaan warkah secara digital dalam upaya
perlindungan data, terlebih terdapat warkah yang masih belum dilakukan
digitalisasi dan perlunya pencatatan penomoran dokumen pendukung
dalam penetapan hak secara digital. Sehubungan dengan penjelasan
kondisi dan situasi diatas diharapkan dapat membantu menciptakan SDM
yang paham mengenai penggunaan layanan/aplikasi digital, sehingga
kedepannya mampu memberikan kinerja yang cepat, tepat dan
berkualitas sebagaimana sesuai dengan 5 arahan Presiden guna
mempercepat transformasi digital, salah satunya persiapkan kebutuhan
SDM talenta digital.
4 Herry Stevan, Flora Pricilia, “Kedudukan Warkah Tanah Sebagai Alat Bukti Penyelesaian
Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah “, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 3/Apr/2021, hlm. 33
4
Berdasarkan hal tersebut penulis membuat Rancangan aktualisasi dengan
Judul “Digitalisasi Warkah dan Dokumen Pendukung Penetapan Hak di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.”
|
DIGITALISASI WARKAH DAN DOKUMEN PENDUKUNG PENETAPAN HAK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:19
|
Wafa Naufaliyah Bilqis
|
LAPORAN AKTUALISASI_WAFA NAUFALIYAH BILQIS.pdf
|
4 September 2022
|
Dalam hal ini isu yang terpilih adalah mengenai efektivitas dan
efisiensi dalam proses pelaporan SKMPP yang belum optimal. Dalam
pelaksanaannya, SKMPP pada tahap pemutakhiran data belum
berjalan secara efektif dan efisien di Kantor Pertanahan Kota
Denpasar sehingga dibutuhkan media atau sarana untuk
mengintegrasikan semua laporan penyelesaian kegiatan dari setiap
seksi. Sesuai dengan agenda yang terdapat dalam materi Smart ASN,
gagasan kreatif yang akan dilakukan adalah dengan melakukan
digitalisasi proses pengumpulan laporan untuk mengoptimalkan
proses pelaporan SKMPP di Kantor Pertanahan Kota Denpasar
|
DIGITALISASI PENGUMPULAN LAPORAN PENYELESAIAN KEGIATAN MELALUI GOOGLE DRIVE DAN LAPAGDPS (LANDING PAGE DENPASAR) DI SATUAN KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:21
|
Yuniar Auelia Puteri
|
LA_Yuniar Auelia Puteri_Gelombang 2_Angkatan XV_Kelompok3 (1)_compressed.pdf
|
5 September 2022
|
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok seorang ASN dalam
suatu kantor, yakni Kantor Pertanahan Kota Bandung, pasti memiliki
beberapa isu di antaranya yaitu kurangnya literasi digital bagi sebagian
Pegawai Negeri Sipil (PNS), belum optimalnya pengelolaan surat permohonan
dan pengaduan masyarakat maupun kesesuaian format persuratan dalam
bentuk digital agar meminimalisir penunggakan berkas, kurangnya Sumber
Daya Manusia (SDM) dalam penyelesaian Program Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) yang dapat menyebabkan terhambatnya pelayanan kepada
masyarakat secara optimal. Isu-isu tersebut tidak mencerminkan terciptanya
sikap smart ASN karena minimnya literasi digital dan pengelolaan
manajemen ASN yang baik karena peran PNS sebagai pelayan publik harus
memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Oleh karena
itu, penulis tertarik untuk menganalisis beberapa isu di Kantor Pertanahan
Kota Bandung dalam rangka kegiatan aktualisasi yang dilakukan di dalam
rangkaian kegiatan Latihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.
|
PENGELOLAAN LAYANAN PERSURATAN DIGITAL MELALUI GOOGLE DRIVE PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|
|
Tuesday, 14 February 2023, 14:23
|
Yuyun Sri Wahyuni
|
FIX- LAPORAN AKTUALISASI - YUYUN SRI WAHYUNI.pdf
|
22 August 2022
|
Kegiatan aktualisasi terdiri dari penyusunan dan penyajian rancangan
aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, dan penyajian hasil aktualisasi
atau Laporan Aktualisasi dengan menyajikan berbagai bukti belajar yang relevan.
Tempat kerja yang dimaksud adalah satuan kerja tempat peserta latihan dasar
CPNS melaksanakan tugas, yaitu Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.
|
OPTIMALISASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XV
|
|