Untuk menyelesaikan isu tentang belum adanya digitalisasi arsip warkah redistribusi tanah di Kantah Buleleng, maka diperlukan usaha agar tercapai solusi yang diharapkan yaitu dengan mengemukakan gagasan pemecah isu. Pada laporan aktualisasi ini, gagasan yang terpilih adalah Digitalisasi Pengarsipan Warkah Redistribusi Tanah Secara Sistematis Dengan Google Drive di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Lingkup kegiatan aktualisasi dengan memperhatikan kapasitas kemampuan dan manajemen waktu pengerjaan akan dibatasi untuk warkah redistribusi tanah di Desa Sumber Klampok pada tahun 2021, dengan mengambil sampel dokumen sebanyak 50 berkas.

Adanya larangan dan ancaman sanksi inilah yang membuat para transmigran takut untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah pertanian/perkebunannya kepada pihak lain. sementara banyak diantara mereka yang meninggalkan daerah tujuan untuk kembali ke daerah asal sementara belum cukup waktu 20 tahun untuk batas diperbolehkannya melakukan peralihan hak atas tanah pertanian/perkebunan mereka. Bahkan banyak diantara mereka yang memilih jalan pintas untuk melaksanakan peralihan hak secara jual beli dibawah tangan. Hal ini mungkin tidak terlalu berpengaruh pada pemilik tanah akan tetapi sangat merugikan bagi si pembeli dikemudian 12 hari. Permasalahan akan timbul pada saat akan mendaftarkan balik nama sertipikat kepemilikan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan setempat atau ketika si pembeli ingin menjadikan sertipikat kepemilikan tanah tersebut sebagai jaminan hutangnya, dan masih banyak lagi permasalahan hukum yang akan timbul di kemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ini, penulis akan melakukan pemanfaatan katalog data dan agenda digital untuk membangun server sebagai media berbagi file digital dengan sistem Google Sites yang berisikan Google Calendar agar dapat memudahkan kinerja dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi para pegawai yang ada di Bidang Pengadaan Tanah 3 dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, sehingga penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, secara garis besar permasalah yang seringkali masuk atau terjadi di Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa adalah adanya aduan sengketa, konflik, dan perkara dengan permasalahan yang beragam. Diantara beragam masalah yang muncul, terdapat permasalahan yang seringali mendominasi menjadi bahan aduan yang masuk di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur terutama di Seksi Pengendalian dan Penanganan sengketa. Dengan keterbatasan sumber daya dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait kasus pertanahan yang terjadi di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, oleh karenanya dibutuhkan suatu inovasi atau solusi guna meningkatkan pelayanan kasus pertanahan terutama di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu yang diangkat oleh penulis adalah “PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGADUAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022” yang kemudian dari isu ini akan dibuat peningkatan pengelolaan pengaduan sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.

Masih terdapat isu- isu yang menjadi hambatan sehingga masih diperlukan ide-ide solutif dan inovatif untuk mendukung capaian kinerja Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Pada Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan, isu yang ditemukan adalah “Belum Optimalnya Penyelesaian Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan”. Isu ini terjadi dikarenakan pada tanggal 2 juni 2021 Pemerintah secara resmi dan serentak memberlakukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berimbas pada tingginya permohonan Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Kurang optimalnya pemeliharaan data spasial pertanahan membuat Bidang Tanah pada sistem GeoKKP sulit tervalidasi. Terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pemeliharaan data spasial pertanahan seperti faktor internal dan eksternal. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan salah satu gagasan terpilih melalui teknik tapisan 11 yaitu penyelesaian anomali bidang tanah menggunakan metode perbaikan/reposisi peta. Selain kurang optimalnya pemeliharaan data spasial pertanahan, terdapat isu-isu utama lainnya yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan, Kantah Kab. Bekasi yaitu kurang optimalnya digitalisasi Surat Ukur dan Gambar Ukur untuk menuju Revolusi Industri 4.0 dan banyaknya tunggakan berkas permohonan pengukuran. Namun berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas dan pemilahan melalui metode teknik tapisan maka penulis menetapkan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pemeliharaan Data Spasial Pertanahan Melalui Penyelesaian Anomali Bidang Tanah Menggunakan Metode Perbaikan/Reposisi Peta”.

Penatausahaan BMN yang terdiri atas pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan merupakan bagian dari pengamanan BMN secara administratif. Pada Kantor Pertanahan Kab. Mamuju penatausahaan BMN ini belum dijalankan secara optimal, beberapa barang dalam kondisi rusak berat belum dihapuskan, kondisi terkini barang belum dilakukan pengecekan dan pencatatan. Serta untuk tahun 2022 penatausahaan BMN dari aplikasi SIMAK-BMN harus dilakukan migrasi saldo awal ke aplikasi SAKTI berdasarkan Juknis 3 Migrasi dan Surat No S-142/PB/2022 pelaksanaan Migrasi. Setelah selesai proses finalisasi migrasi, satker tidak diperbolehkan melakukan transaksi lagi menggunakan aplikasi SIMAK-BMN. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut penulis berencana untuk mengangkat isu tentang mengoptimalkan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) agar ini dapat meningkatkan penata usahaan BMN di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dengan judul “Optimalisasi Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju”.

Penginventarisan buku tanah dalam bentuk fisik maupun digital masih belum optimal di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut bisa dilihat dari durasi waktu yang dibutuhkan dalam pencarian buku tanah masih memerlukan waktu yang lebih. Hal tersebut berdampak juga kepada keefisienan dan keefektifan bekerja para pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Peningkatan Kualitas Data Lengkap Terhadap 1095 Buku Tanah Desa Toboali”. 3 Isu yang di angkat diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik dengan menerapkan nilai Ber-Akhlak dalam penyelenggaraan pelayanan public dan mewujudkan pelayanan prima.

Selama ini belum ada suatu sistem pendaftaran kasus pertanahan yang dapat menghimpun data/dokumen dari Kantor Pertanahan terkait kasus pertanahan yang sedang ditangani sehingga sering kali apabila sedang dibutuhkan data terkait kasus pertanahan yang sedang ditangani membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencarinya. Atas dasar hal tersebut, maka dirasa perlu untuk membuat suatu sistem pendaftaran kasus pertanahan yang dapat sekaligus menghimpun data/dokumen secara terintegrasi secara digital agar dapat memberikan kemudahan pada siapapun dalam mengaksesnya.

Akan tetapi, pelaksanaan program Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ini belum memiliki suatu wadah dalam memfasilitasi komunikasi dari pemberi layanan dan pemohon, masih melalui personal chat pribadi dari pegawai ASN yang dikenal oleh pemohon, sehingga pelaporan progress pelaksanaan tidak tersampaikan secara baik, bahkan kadang terkesan prosesnya lama, karena penerima pesan harus meneruskan pesan kepada petugas pelaksana PTP, dan baru bisa memberi jawaban kepada pemohon setelah mendapatkan informasi progress dari petugas pelaksana.