Banyaknya berbagai pemangku kepentingan tentu mengalami kendala dalam mengontrol sejauh mana kontribusi yang diberikan. Selain itu juga, permasalahan lain yang timbul adalah 3 kegiatan penanganan akses reforma agraria hanya selesai sampai pada kegiatan pendampingan. Perlunya follow up dari bantuan yang diberikan apakah benar-benar diterima dan dirasakan oleh masyarakat, monitoring permasalahan yang dihadapi setelah mendapatkan bantuan permodalan dan evaluasi pelaksanaan kampung wisata reforma agraria. Dalam menghadapi isu-isu tersebut, saya sebagai CPNS analis pertanahan harus memposisikan diri dan menerapkan nilai-nilai yang telah saya pahami dan pelajari pada agenda 3 (tiga) yakni manajemen ASN dan smart ASN dengan baik agar kedepannya permasalahan tidak akan terulang kembali. Dengan demikian laporan aktualisasi ini disusun untuk menganalisis lebih mendalam core issue dan gagasan penyelesaiannya dengan menerapkan media whatsapp dan google spreadsheet untuk meningkatkan controlling pasca kegiatan pendampingan penanganan akses reforma agraria di Kabupaten Sumedang.

Dengan kegiatan pendaftaran tanah maka pemerintah terlebih dahulu harus mengadakan pengukuran secara menyeluruh kemudian mengadakan pemetaan yang lengkap dan membukakan tanah yang ada dikawasan Nusantara ini. Pada kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah terdapat penyelesaian permohonan pendaftaran yang melebih SOP atau tunggakan. Kegiatan pengukuran memerlukan ketepatan data. Kesalahan dalam pengukuran dari 2 faktor : faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor eksternal yaitu kesalahan juru ukur dalam melakukan pengukuran, dan faktor internal yaitu petugas ukur yang tidak aktif menghubungi pemohon. Hasil dari juru ukur akan dilakukan pengolahan data oleh petugas gambar dan apabila hasil dari penggambaran tersebut tidak bisa digambar akan dikembalikan ke petugas ukur kembali. Proses penggambaran dapat menimbulkan berbagai masalah seperti banyaknya bidang tanah yang overlap dengan bidang lain. Bidang tanah yang overlap dapat membuat proses pemetaan menjadi terhambat dan mempengaruhi kualitas data. Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “Inventarisasi Bidang Tanah Overlap di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti perlu untuk melakukan digitalisasi terhadap Warkah Peralihan Hak Atas Tanah. Melalui kegiatan aktualisasi ini, penyusun berusaha memberikan alternatif solusi untuk permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pengarsipan Warkah Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti”. Dengan Aktualisasi ini, penulis berharap dapat memberikan perbaikan pengarsipan warkah Peralihan Hak Atas tanah pada tahun 2022 maupun waktu yang akan datang.

Berdasarkan pengamatan di unit kerja penulis, tidak ada peta yang berisi informasi bidang tanah yang sedang mengalami sengketa. Dikhawatirkan dengan adanya bidang tanah yang sedang mengalami sengketa dapat menghambat proses pelayanan yang berlangsung ataupun menghambat proses pengumpulan dan pengolahan data yuridis. Diharapkan dengan adanya kegiatan aktualisasi ini muncul sebuah solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan guna menerapkan materi pembelajaran di unit kerja dengan berlandaskan agenda-agenda yang diberikan ketika Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) seperti nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK).

Seksi survei dan pemetaan sendiri memiliki beberapa isu terkait tugasnya, yang salah satunya terkait kegiatan pembuatan desa lengkap. Pada pembuatan peta desa lengkap terdapat satu tahapan analisis tumpang tindih yang hanya dapat dioptimalkan pengerjaannya dengan menggunakan arcgis. Namun, masih banyak sumber daya manusia yang khususnya menangani peta desa lengkap di tim tematik yang belum menguasai arcgis dan hanya menguasai autocad 10 sebagai software pengolahan peta sehingga proses pengerjaan peta desa lengkap akan mengalami keterhambatan. Pada permasalahan tersebut maka langkah yang akan diambil adalah pendampingan penggunaan arcgis untuk mendukung kegiatan peta desa lengkap di seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Adanya pendampingan ini diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia di seksi survei dan pemetaan khususnya di tim tematik sehingga akan mampu melaksanakan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dengan mampu memberikan kinerja yang optimal dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemetaan.

Pengawasan dan pengendalian hak atas tanah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah. Selain itu kegiatan pengawasan dan pengendalian juga bertujuan untuk memastikan pemegang hak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan pemberian Hak Atas Tanah dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah masih belum efektif dan pelu adanya inovasi. Pemetaan lokasi potensial untuk pengawasan dan pengedalian hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah dirasa perlu untuk meningkatankan efektivitas kegiatan. Selain mempercepat pelaksanaan kegiatan hasil pemetaan juga dapat dijadikan sebagai dasar penentuan target di tahun mendatang.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta banyaknya pegawai yang kurang memahami terkait dengan regulasi Pendaftaran Tanah dan Standar Pelayanan Pertanahan, sehingga timbul beberapa masalah yang diantaranya pengambilan keputusan atau kebijakan dipelayanan pertanahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Budaya mempertahankan tradisi lama, dan pemahaman tersendiri terkait kesesuaian berkas, verifikasi berkas, dan pemeriksaaan berkas secara turun temurun kerap terjadi, oleh karena itu penulis menyusun Laporan Aktualisasi dengan judul “PENINGKATAN INFORMASI STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PADA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022”.

Begitupun dalam Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, penyelesaian anomali bidang tanah penyelesaian K4 juga menemukan kendala. Oleh karena itu penulis mengangkat judul Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Bidang Tanah Terdaftar 13 Belum Terpetakan (K4) Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahanan Kota Administrasi Jakarta Barat”. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyelesaian K4 sebagai bagian dari usaha penulis dalam memberikan kontribusi maksimal pada tempat penulis mengabdi. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Kementerian ATR/BPN No. 12/SE-UK.01/VI/2022 diamanatkan kepada seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan K4 dalam rangka membentuk Indonesia lengkap terdaftar pada tahun 2025. Bahkan melalui Surat Edaran tersebut juga ditargetkan agar setiap Kantor Pertanahan untuk segera melakukan pengecekan, perbaikan dan unggah bidang tanah anomali dengan evaluasi dilakukan oleh Kantor Wilayah masing-masing.

Pelayanan pengaduan Sengketa Pertanahan yang belum optimal tersebut mencerminkan belum terlaksananya Manajemen ASN dan Smart ASN, Penulis akan menerapkan Fungsi ASN yaitu sebagai Pelayan Publik yang memberikan Pelayanan Publik yang profesional dan berkualitas, serta menerapkan Smart ASN yaitu Digital Skill dengan menggunakan metode Pelayanan pengaduan secara online dengan blanko pengaduan sengketa pertanahan menggunakan Google Form. Penulis akan mengatasi isu di atas melalui pengoptimalan pelayanan pengaduan sengketa pertanahan dengan membuat Prosedur pengaduan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Selain itu, dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi untuk memudahkan kinerja pegawai dalam rangka menganalisis penanganan sengketa dan perkara terlihat belum optimal. Dalam hal penggunaan data sebagai bahan analisis, pegawai melakukan transfer data melalui media sosial pribadi, seperti whatsapp. Data yang terkumpul dalam berkas tersebut kemudian dicetak dan dilakukakan analisa secara manual pada kertas fisik. Hasil analisa manual tersebut kemudian dirumuskan menggunakan komputer dan dicetak kembali dalam rangka pemeriksaan. Kegiatan mengunduh dan printing berkas tersebut akan berulang hingga revisi hasil kajian tersebut yang disetujui oleh atasan. Selain berdampak terhadap menumpuknya berkas file digital yang tidak terpakai baik dalam media sosial pribadi pegawai maupun pada computer ruang kerja, 4 kegiatan rutin tersebut juga menyebabkan banyaknya penggunaan kertas fisik yang terbuang dalam rangka menganalisis suatu penanganan sengketa dan perkara. Hal tersebut mencerminkan kurang akuntabelnya pegawai selaku ASN dalam mengelola barang milik negara secara efektif dan efisien. Selain itu hal tersebut juga mencerminkan kurangnya pemahamaman transformasi digital dan literasi digital yang merupakan unsur dari terselenggaranya SMART ASN.