|
Friday, 10 February 2023, 10:05
|
Fakhri Husni Fuadi
|
IV_Fakhri Husni Fuadi_LAPORAN AKTUALISASI.pdf
|
5 September 2022
|
Salah satu solusi guna meminimalisir terjadinya kasus pertanahan adalah
melakukan sosialisasi. Media yang dapat digunakan sosialisasi salah satunya melalui
sosial media (youtube, instagram, twitter, dan facebook). Pada era digital seperti saat ini,
sosial media menjadi salah satu tools yang cukup efektif dalam menyampaikan pesan
kepada masyarakat. Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa sosial media
adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi
mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu sosial media dapat dilihat
sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus
sebuah ikatan sosial.
Isu ini berkaitan erat dengan implementasi SMART ASN, dimana ASN mestinya
mengembangkan digital culture dan digital skill dalam menjalankan pekerjaan. Dalam
konteks ini, digital culture diwujudkan dalam menciptakan kebiasaan dan
mengembangkan perilaku untuk melakukan pekerjaan melalui pemanfaatan teknologi.
Digital skill diwujudkan dengan memiliki kapasitas untuk menggunakan tekonologi demi
memudahkan pekerjaan.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menyusun sebuah rancangan aktualisasi
yang berisikan kegiatan-kegiatan guna meminimalisir terjadinya kasus pertanahan yang
diejawantahkan dalam rancangan aktualisasi berjudul “Minimalisir Kasus Pertanahan
di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Melalui Pelaksanaan
Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik, dan Perkara di Sosial Media”.
|
Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan Melalui Sosial Media Instagram Untuk Meminimalisir Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:08
|
Fifi Yuniarti
|
Fifi Yuniarti_Laporan Aktualisasi_.pdf
|
5 August 2022
|
Data anomali dapat
disebabkan proses backup restore tidak sempurna, kesalahan prosedur pengguna
aplikasi, tidak tertib meng-update data, kerusakan software dan hardware pada
aplikasi, dan satuan kerja tidak tertib memelihara data.
Berdasarkan pemilihan isu di atas, penulis menyusun rancangan aktualisasi
dengan pembuatan kertas kerja pengelolaan inventarisasi Barang Milik Negara yang
dapat berfungsi sebagai data awal sebelum diinput kedalam sistem atau aplikasi aset
khususnya membantu dalam proses kegiatan migrasi aplikasi dari SIMAK (Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang pada tahun 2022
ini berpindah ke aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Kertas
kerja juga menjadi backup data internal agar tertib dalam meng-update data dan
apabila terjadi kerusakan software atau hardware pada aplikasi, satuan kerja memiliki
backup datanya. Hal ini guna menghindari nilai normalisasi aset yang lebih besar di
kemudaian hari.
|
OPTIMALISASI INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DENGAN PEMBUATAN KERTAS KERJA PENGELOLAAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI BAGIAN TATA USAHA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:11
|
Gesan Kamil
|
GESAN KAMIL_LAPORAN AKTUALISASI_G2_A12_K1_FINAL_REVISI.pdf
|
2 September 2022
|
bidang tanah yang belum terdaftar yang dikategorikan sebagai bidang tanah K1, K2
dan K3, namun termasuk juga bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar yang
dikategorikan sebagai bidang tanah K4 guna peningkatan kualitas data pertanahannya.
Sebagai kontrol kualitas terhadap kondisi bidang tanah terdaftar atau bidang tanah K4
tersebut maka dicanangkan kualifikasi data pertanahan, dimana menurut Pusat Data dan
Informasi BPN kualitas data bidang tanah terdaftar dikategorikan dalam enam kelas
kualitas (BPN 2011 dalam Mustofa, Aditya & Sutanta 2018). Adapun 6 (enam) kelas
kualitas bidang tanah tersebut juga sudah tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengukuran dan
Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019, yaitu bidang tanah dengan
kualitas kelas 1 (satu) selanjutnya disebut dengan KW 1, KW2, KW3, KW4, KW5 dan
KW6.
Peningkatan kualitas bidang tanah K4 ini dilaksanakan oleh seluruh kantor
pertanahan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukabumi Pada tahun 2022, realisasi pemetaan bidang tanah K4 pada PTSL Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukabumi sebanyak 10.205 bidang tanah. Melihat realisasi jumlah
pemetaan bidang tanah K4 yang cukup besar tersebut maka perlu dilakukan penelitian
mengenai “Optimalisasi Pemetaan Bidang Tanah K4 di Desa Bojongsawah Kecamatan
Kebonpedes Kabupaten Sukabumi”.
|
OPTIMALISASI PEMETAAN BIDANG TANAH K4 DI DESA BOJONGSAWAH KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:14
|
HARUMI RIZKITA AYUNINGRUM
|
Angkatan XII_Kel.IV_Harumi Rizkita Ayuningrum_Laporan Aktualisasi (Aft Revisi)_compressed.pdf
|
3 September 2022
|
selama
kurang lebih 2 bulan bekerja di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Substansi
Penetapan Hak, Penulis mengobservasi isu-isu yang muncul. Masih terdapat isu-isu
yang perlu di observasi kebenarannya dan apabila terdapat fakta pendukung isu tersebut
maka akan menjadi hambatan dalam pekerjaan, sehingga masih diperlukan ide-ide
solutif dan inovatif untuk mendukung kinerja Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran,
Substansi Penetapan Hak. Pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, isu yang sering
ditemukan ialah berkaitan dengan penumpukan tunggakan berkas. Banyak faktor
penyebabnya antara lain ialah monitoring belum dilakukan dengan maksimal yang
dimana klasifikasi yang tersedia pada kolom tabel masih kurang lengkap, kurangnya
sosialisasi terkait persyaratan pengajuan permohonan Penetapan hak berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak
atas Tanah, dan isu terkait substansi pendaftaran ialah belum lengkapnya hasil pindai
buku tanah pada laman HT-el.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru harus menyusun
strategi dan menemukan gagasan untuk mengantisipasi isu mengenai penumpukan
tunggakan berkas agar hal ini tidak menjadi masalah nantinya. Pemanfaatan teknologi
5 Pasal 6 Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil
3
informasi perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan performa dalam pengerjaan berkas
permohonan hak agar tidak terjadinya penumpukan berkas tunggakan pada Seksi
Penetapan Hak dan Pendaftaran.
|
Peningkatan Pelayanan Penetapan Hak atas Tanah melalui Online Database Perjalanan Berkas Permohonan Hak pada Substansi Penetapan Hak di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:16
|
Helmi Septianto Nugroho
|
LAPORAN AKTUALISASI HELMI AFTER SEMINAR.pdf
|
25 August 2022
|
Dalam menerapkan kegiatan aktualisasi LATSAR Calon Pegawai Negeri Sipil
menentukan Identifikasi Isu di penempatan kerjanya, dalam hal ini penulis melakukan
kegiatan Aktualisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Analis Hukum
Pertanahan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran memiliki tugas yang erat kaitannya dengan permohonan pelayanan hak atas
tanah tentunya tidak jarang menemui berbagai permasalahan. Adapun permasalahanpermasalahan yang berhasil diidentifikasi penulis diantaranya adalah: (1) Belum
maksimalnya proses validasi Buku Tanah; (2) Belum optimalnya pemberian informasi
3
mengenai syarat pengurusan hak atas tanah; (3) Belum optimalnya pelayanan untuk proses
permohonan pemecahan sertifikat. Berdasarkan ketiga isu tersebut, penulis mengambil judul
” OPTIMALISASI VALIDASI BUKU TANAH UNTUK MENDUKUNG
PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN INDRAMAYU”.
|
OPTIMALISASI VALIDASI BUKU TANAH UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAMAYU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:19
|
I Gede Anci Kusuma Artha
|
Laporan pelaksanaan aktualisasi_I Gede Anci Kusuma Artha final.pdf
|
6 July 2022
|
Dalam rangka melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan
publik, pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa, kualitas arsip dari masingmasing instansi dan unit kerja menjadi salah satu aspek yang penting. Kualitas dan
aksesibilitas arsip yang baik akan menjadi cerminan penerapan pelayanan publik yang
baik pula. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
2
terpercaya. Namun saat ini, penyimpanan arsip penanganan dan pengendalian sengketa
di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng masih belum maksimal.
Adapun judul yang penulis angkat yaitu “OPTIMALISISASI PENATAAN DAN
INVENTARISASI ARSIP BERKAS PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
PADA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG”. Laporan aktualisasi ini
dibuat guna mendukung rencana strategis nasional kementerian yaitu menuju
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berstandar
dunia dan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Analis
Hukum Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan
Pelaksana Nonstruktural Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yaitu Mengklasifikasikan tipologi sengketa, konflik dan perkara
pertanahan.
|
OPTIMALISISASI PENATAAN DAN INVENTARISASI ARSIP BERKAS PENANGANAN KASUS PERTANAHAN PADA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:26
|
I Wayan Karsana
|
Laporan Aktualisasi I Wayan Karsana final.pdf
|
2 September 2022
|
Pada era digital saat ini, penting dilakukan penyimpanan secara digital guna
memudahkan dalam pencarian data dikemudian hari. Pada Rencana Strategis
Kementrian Agraria dan Tata Ruang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Tahun 2020-2024 terdapat bahwa nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instransi pemerintah (SAKIP) masih berkisar 60 -66 sehingga diperlukan dukngan
4
semua lini untuk dapat mencapai nilai diatas 80 (A atau AA). Salah satu bentuk
dukungan terhadap upaya peningkatan nilai SAKIP Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu dengan digitalisasi arsip SPM sehingga
dokumen SPM sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tetap
terjaga serta dapat diunduh kapanpun dan dimanapun ketika diperlukan. Dokumen
SPM apabila tidak dilakukan pengarsipan secara digital akan menyulitkan kita
dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dikemudian hari,
dikarenakan ada kemungkinan dokumen - dokumen tersebut mengalami
kerusakan atau hilang seiring dengan banyaknya dokumen yang ada. Oleh karena
itu penulis membuat laporan aktualisasi “Digitalisasi Arsip SPM via Google
Drive pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng” guna mengoptimalkan
data arsip yang dimiliki.
|
DIGITALISASI ARSIP SURAT PERINTAH MEMBAYAR VIA GOOGLE DRIVE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:31
|
Ilham Prama Sudarma
|
Ilham Prama sudarma_Laporan Aktualisasi_G2A12K3_compressed.pdf
|
3 August 2022
|
Pengadua/keluhan masyarakat ini adalah tahap awal dari
penyeleiesan permasalahan layanan/kasus pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, yang seharusnya dapat
diselesaikan dengan cepat, mudah dan biaya ringan, kurang
optimalnya program LEPAT KETAN ini seharusnya dapat
diselesaikan dengan sesegera mungkin dikarenakan
pengaduan/keluhan masyarakat adalah pondasi dari pelayanan
pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, jika
pengaduan/keluhan ini tidak cepat ditangani masyarakat akan
merasa bahwa Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang belum
memberikan pelayanan terbaik dikarenakan untuk memberikan
pengaduan/keluhan terkait dengan Layanan ataupun Kasus
Pertanahan belum optimalnya oprogram LEPAT KETAN pada Kantor
Pertanahan Kota Pangkalpinang ini jika dikaitkan dengan
Manajemen ASN tidak tercapainya nilai dasar ASN yaitu
2
memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, hal
tersebut jika dikaitkan dengan Core Values BerAKHLAK yaitu belum
tercapainya Nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Adaptif dan Kolaboratif, dan jika dikaitkan dengan Smart ASN
Kurangnya Digital Skill yang menyebabkan pelayanan yang
diberikan belum optimal hal tersebut tentunya menjadi isu yang
akan diangkat oleh penulis dalam kegiatan aktualisasi ini,
diharapkan dengan adanya perbaikan dalam program LEPAT
KETAN ini dapat meningkatkan dan mengoptimalkan layanan
pengaduan pada Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.
|
PEMBUATAN KONSEP STANDAR OPRASIONAL PELAYANAN (SOP) PROGRAM LEPAT KETAN DAN KONSEP PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA PENGADUAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:34
|
Isabella Vitara Pamungkas
|
Angkatan XII_Kelompok 3_Isabella Vitara Pamungkas_Laporan Aktualisasi.pdf
|
5 September 2022
|
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok seorang ASN dalam
suatu unit kerja, yakni Kantor Pertanahan Kota Bandung, pasti memiliki
beberapa isu di antaranya yaitu terbitnya sertipikat ganda, terjadinya
tumpang tindih bidang tanah, serta tingginya angka tunggakan berkasberkas permohonan. Isu-isu tersebut tidak mencerminkan terciptanya sikap
smart ASN karena minimnya literasi digital dan pengelolaan manajemen ASN
yang baik karena peran PNS sebagai pelayan publik harus memberikan
pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Oleh karena itu, penulis
tertarik untuk menganalisis beberapa isu di Kantor Pertanahan Kota
Bandung dalam rangka kegiatan aktualisasi yang dilakukan di dalam
rangkaian kegiatan Latihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022.
|
Percepatan Penyelesaian Tunggakan Berkas Permohonan Penyelesaian Perkara, Sengketa, dan Mediasi pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Bandung
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Friday, 10 February 2023, 10:36
|
Maria Claratoruan Kristie
|
OPTIMA~1.PDF
|
10 February 2023
|
Oleh karena itu, dalam proses
pemberian Hak Pakai harus dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga dapat
memberikan kepuasan atas pelayanan permohonan hak yang diberikan. Namun
adanya kendala yang ditemui dalam proses pembuatan konsep Surat Keputusan
Pemberian Hak Pakai yaitu, berkas permohonan tersebut tidak memiliki monitoring
proses perkembangan yang baik sehingga proses pembuatan Surat Keputusan
tersebut menjadi lambat dan berjalan tidak efisien. Untuk menyelesaikan isu
tersebut, digagas rancangan aktualisasi “Optimalisasi Pelayanan Pemberian Hak
Pakai dengan Digitalisasi Monitoring Perjalanan Berkas di Kelompok Substansi
Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Barat”. Gagasan ini diharapkan dapat menyelesaikan
3
permasalahan yang dihadapi agar pemberian Surat Keputusan pemberian Hak
Pakai atas tanah instansi pemerintah dapat berlangsung secara optimal dengan
dilakukannya monitoring secara berkala terhadap perjalanan berkas permohonan
Hak Pakai di Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
|
Optimalisasi Pelayanan Pemberian Hak Pakai dengan Digitalisasi Monitoring Perjalanan Berkas di Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|