maka diperlukan keterbukaan informasi publik untuk kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar melalui publikasi kegiatan. Publikasi kegiatan tersebut saat ini menggunakan media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Pada Youtube Kantor Pertanahan sampai bulan Juni tahun 2022 belum terdapat publikasi kegiatan tersebut. Sedangkan pada Website Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar (https://kab-gianyar.atrbpn.go.id/) sampai bulan Juni tahun 2022 belum terdapat bagian khusus yang menampilkan publikasi kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan/atau data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Tiga isu yang akan penulis uraikan dalam rancangan aktualisasi ini adalah pertama isu mengenai optimalisasi terkait sisa pekerjaan PTSL Tim 5 Kantah Kab. Bandung, kedua isu mengenai optimalisasi tunggakan pekerjaan permohonan pendaftaran tanah pertama kali di 2 Kantah Kab. Bandung dan ketiga isu mengenai optimalisasi pelayanan permohonan balik nama di Kantah Kab. Bandung.

Dimana aturan tersebut menyebabkan Polemik di Kantor Pertanahan yang ada di Sulawesi Barat pada umumnya dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju pada khusunya untuk tidak memberikan Hak milik kepada masyarakat yang memiliki lahan di dalam kawasan Sempadan Pantai, mengingat Kabupaten Mamuju merupakan wilayah pesisir yang rata-rata penduduknya adalah Nelayan dan telah bermukim dari puluhan tahun yang lalu di daerah pesisir. Serta dari data hasil inventarisasi ditemukan adanya 2.292 Sertipikat yang masuk dalam Kawasan 4 Hutan Lindung Dari latar belakan di atas penulis mengambil judul “Optimalisasi Pemanfaatan Data Spasial RTRW Di Kabupaten Mamuju”

Mengingat Kantor Pertanahan kab. Dompu memiliki jarak yang cukup jauh yaitu 377 km dan berbeda pulau dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Nusa Tenggara Barat, hal ini dapat berpengaruh dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Dompu. Ketika ada kegiatan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Nusa Tenggara Barat yang harus dihadiri oleh pejabat struktural khususnya 3 Kepala seksi maka akan melakukan perjalan dinas yang cukup jauh. Sehingga untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi terkadang melakukan monitoring pekerjaan setiap pegawai melalui whatsapp. Ketika dikaitkan dengan nilai BerAKHLAK bahwa tidak terlaksananya nilai Berorientasi Pelayanan karna lambatnya dalam pelayanan, Akuntabel karna tidak melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, dan kolaboratif karna kurangnya koordinasi.

Pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan juga dapat dilakukan secara online salah satunya PPAT dapat mengajukan permohonan peralihan hak secara online. Setelah permohonan divalidasi dan dilakukan pengecekan secara online, PPAT dapat membuat jadwal perjanjian datang ke Kantor Pertanahan untuk menyerahkan berkas persyaratan fisiknya. Namun seringkali PPAT tidak datang sesuai dengan jadwal dan terkadang ada berkas persyaratan yang masih perlu perbaikan. Hal ini dapat berdampak terjadinya penumpukan berkas permohonan yang harus diproses dan berpotensi menjadi tunggakan.

Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar telah tersedia syarat dalam mengajukan permohonan layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada website Kantor Pertanahan Kota Denpasar, namun menurut penulis penyebaran dan tersedianya informasi secara mendetail terkait syarat dan alur permohonan layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik masih kurang, sehingga masih terdapat ketidaklengkapan berkas yang diunggah oleh pemohon yang tidak dapat dihitung sedikit, yang mengakibatkan terhambatnya proses layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Isu actual tersebut menurut penulis, penting untuk dicarikan penyelesaiannya karena apabila layanan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik terhambat akan berpengaruh kepada penilaian kinerja dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

Namun di sisi lain, adanya penetapan target yang tidak sedikit dikhawatirkan akan mengubah pola pikir pekerja. Alih-alih mengutamakan kualitas, para pekerja akan lebih mendahulukan kuantitas demi tercapainya target, padahal produk yang dihasilkan ini memiliki kekuatan hukum. Permasalahan pertanahan juga seringkali muncul karena kualitas data yang belum memadai. Lambatnya proses pengurusan sertipikat, bidang tanah yang tumpang tindih, ketidaksesuaian kondisi bidang tanah di lapangan dengan di sertipikat dan adanya bidang tanah yang tidak diketahui posisinya (melayang) merupakan beberapa indikasi kualitas data pertanahan yang belum baik.

Peserta CPNS melalui habituasi dan aktualisasi menghasilkan suatu gagasan-gagasan dalam rangka menyelesaikan isu yang ada di unit kerja. Habituasi dan aktualisasi dilakukan sebagai wujud kontribusi peserta terhadap perubahan organisasi. Sebelum menentukan gagasan, penulis terlebih dahulu melakukan scanning terhadap isu atau permasalahan yang ada pada unit kinerja. Isu-isu yang terjadi pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ini diantaranya Penyediaan warkah yang lambat untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dan persiapan untuk sidang perkara, penanganan surat-surat yang masuk lambat ditanggapi/direspon karena kurangnya SDM, dan Tidak teratur/terkoordinirnya kuasa hukum untuk penanganan sidang perkara di Pengadilan.

Dalam harapannya Pelatihan Dasar (Latsar) memungkinkan peserta untuk mampu mengimplementasikan Nilai – Nilai Dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan dan aktualisasi pada tempat tugas, sehingga peserta 2 merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian Nilai – Nilai Dasar profesi PNS tersebut tertanam kuat dalam dirinya. Untuk mengaktualisasikan substansi mata pelatian dan nilai – nilai tersebut, peserta pelatiahan dasar CPNS harus mampu mengidentifikasikan dan menetapkan isu atau permasalahan yang sedang terjadi di tempat tugas/satuan kerjanya. Kemampuan peserta mengenali dan memahami dengan baik tuntutan pelaksanaan pekerjaan dan lingkungan kerja.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sudah barang tentu Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa berhadapan dengan banyaknya berkas penting yang masuk baik mengenai perkara dan sengketa maupun referensi permasalahan yang timbul pada masyarakat sekitar melalui pengaduan. Akan tetapi, saat ini tata kelola berkas pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kabupaten Bangka belum dapat dikatakan tertata dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya berkas yang tidak tersimpan dengan cukup baik dan tertata.