Bentuk pelaksanaan tugas ASN di Kantor Pertanahan Kota Bekasi khususnya di bidang survei dan pemetaan yakni dengan melakukan invetarisir terhadap bidang tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terpetakan pada sistem GeoKKP (Geoportal Komputerisasi Kantor Pertanahan. Bidang tanah yang belum terpetakan pada GeoKKP ini yakni bidang tanah yang sudah terdaftar sebelum sistem GeoKKP dibentuk sehingga belum dilakukan pembaharuan data pada Peta bidang tanah yang terdapat pada sistem GeoKKP. Inventarisir ini bertujuan untuk membuat peta bidang tanah yang sudah terdaftar dapat terpetakan di portal GeoKKP yang kemudian informasinya mempunyai maanfaat yang besar yakni masyarakat dapat mengetahui status dan posisi alas haknya, dapat menjadi acuan pertimbangan teknis suatu pekerjaan dan meminimalisir adanya sengketa pertanahan. 2 Salah satu pemanfaatannya adalah untuk melakukan inventarisir tanah masyarakat yakni dengan melakukan program strategis nasional yakni PTSL. Adapun dalam pelaksanaan pekerjaan nya masyarakat tidak mengetahui program tersebut bahkan tidak mau memberi tahu informasi kepada petugas terkait alas hak dan informasi bidang tanah yang mereka punya serta tidak mau di ukur kembali. Melihat fakta informasi yang ada maka penulis ingin membantu masyarakat dengan cara memberikan informasi yang singkat terkait program PTSL dengan membuat Infografis terkait pentingnya cek plot dan validasi sertifikat hak atas tanah.

sehingga mampu memposisikan diri sebagai abdi negara di satu sisi dan sebagai pelayan masyarakat di sisi lainnya. Sebagai seorang ASN diperlukan tata kelola manajemen ASN yang merupakan keseluruhan upaya dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, profesioanalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban yang mampu membangun nilai smart ASN, agar dapat berjalan secara sistematis dan efisien, salah satunya adalah mempersiapkan diri untuk membangun sistem manajemen sumber daya aparatur yang komprehensif dengan sub-sub sistem yang berkembang ke sistem yang modern. Sehingga untuk menanggapi itu semua dengan baik dan tepat diperlukan kemauan menjalankan perubahan pada lingkungan eksternal organisasi.

Whole of Government: Kegiatan identifikasi masalah ini merupakan salah satu wujud penerapan whole of government, yaitu adanya integrasi antara pegawai lama dengan pegawai baru dalam rangka menyamakan pandangan, tujuan dan cara berpikir dalam rangka menyelesaikan segala tugas dan kewajiban di instansi. Dengan demikian, aktualisasi ini diharapkan dapat membantu para peserta melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan baik sebagai pemecahan isu atau masalah di lingkungan unit kerja masing-masing. Sehingga penulis dapat melaksanakan Aktualisasi saat kegiatan Habituasi dan melaporkannya dalam Seminar Pelaksanaan Aktualisasi untuk selanjutkan dapat menjadi PNS yang profesional sebagai Pelayan Publik. Mengacu pada keadaan lingkungan dan keadaan tempat kerja pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang terdapat isu – isu aktual di unit kerja yaitu, belum tersedianya Pelayanan Tapak Kavling, Belum terlaksananya sosialisasi pencegahan sengketa dan konflik pertanahan dan Terbatasnya tempat penyimpanan berkas.

Dampaknya adalah lambatnya pelayanan yang diberikan kepada pemohon terkait permohonan pemberian, perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan, dikarenakan setiap terdapat permohonan HGB harus melihat warkah permohonan sebelumnya agar tidak salah dalam memberikan keputusan perpanjangan 2 atau pembaharuan HGB. Jika warkah permohonan sebelumnya masih dalam bentuk fisik atau manual tentu akan memakan waktu untuk mencari warkahnya ke ruang arsip sehingga waktu menjadi tidak efisien. Dampak lain dari warkah permohonan yang masih berbentuk fisik atau manual adalah beresiko kehilangan dan kerusakan mengingat kondisi arsip yang terjadi pada seksi penetapan hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Peningkatan kualitas data dilakukan untuk membuat seluruh data bidang tanah menjadi berkualitas bidang tanah KW 1 valid. Namun pada praktek di lapangan, peningkatan kualitas data Kelas Bidang Tanah Terpetakan GS/SU Spasial GS/SU Tekstual Buku Tanah KW 1 Ada Ada Ada Ada KW 2 Ada Tidak Ada Ada Ada KW 3 Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada KW 4 Tidak Ada Ada Ada Ada KW 5 Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada KW 6 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 12 dilakukan tidak hanya untuk data K4, tetapi juga untuk KW 1, KW 2 maupun KW 3 dengan melakukan reposisi jika diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan posisi dari setiap bidang tanah terdaftar sesuai dengan keadaan di lapangan, tidak tumpang tindih dengan bidang lainnya sehingga dapat mengurangi kemungkinan akan sengketa pertanahan. Kluster K4 berpotensi mudah untuk diselesaikan namun masih mengalami sejumlah kendala. Hal demikian juga dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Pada tahun 2022, Kementerian ATR/BPN menargetkan PTSL Klaster 4 (K4) sebanyak 8000 bidang tanah di Kabupaten Karawang. Namun dalam realisasinya, hingga saat ini menuju semester ke-2 yaitu Bulan Juli, capaian target penyelesaian yang telah dilakukan masih tergolong cukup rendah. Hal tersebut merujuk pada kuantitas rekapitulasi singkat program PTSL yang dapat diakses pada dashboard PTSL. Dari 71 desa yang ada di Kabupaten Karawang, 61 desa dipilih menjadi target penyelesaian K4 dengan kuantitas target yang berbeda-beda di setiap desa. Dari 61 desa terpilih, hanya ada 3 desa yang baru berjalan pelaksanaan untuk penyelesaian target program PTSL Klaster 4, desa-desa tersebut yaitu: Sukaharja, Dongkal, dan Sukaluyu. Capaian target yang diperoleh dari ketiga desa tersebut sebanyak 330 bidang tanah. Jika dilihat dari jumlah target K4 secara keseluruhan, maka capaian target penyelesaian K4 hingga saat ini masih berada pada angka 4,13%. Belum optimalnya capaian target tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor dan kendala. Kendala - kendala tersebut antara lain terdapat penomoran ganda, GS/SU yang tidak ditemukan atau belum terentri di sistem KKP, kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang belum berkoordinat, bidang tanah terdaftar yang tanpa NIB, dan terbatasnya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan Pasal 33 dikatakan bahwa Seksi pengendalian dan penanganan sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan. Berdasarkan data hasil pengamatan penulis pada Unit Kerja Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupetan Lombok Tengah, dari sampel pengaduan tahun 2019 sampai dengan 2022 sejumlah 35 belum dilakukan digitalisasi semua dan sejumlah 17 tidak disiplin administrasi dengan terlewat register.

Hal ini dapat menjadi isu dikemudian hari, jika posisi bidang terdaftar masih belum berada di posisi yang tepat. Penyajian kualitas data spasial pendaftaran tanah di Desa Cimuncang, Kecamatan Garut Kota masih belum baik, sehingga dapat menimbulkan potensi terjadinya kebingungan di pihak masyarakat mengenai posisi bidang persil yang mereka miliki, belum dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah pusat/daerah maupun K/L, atau bahkan berpotensi terjadinya sengketa. Untuk mencapai kualitas data yang baik, maka inisiasi untuk melakukan analisis tumpang tindih, melakukan reposisi, dan digitasi data spasial bidang persil yang masih belum terpetakan. Kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi isu tersebut merupakan aktivitas perbaikan kualitas data spasial Peta Pendaftaran Tanah Desa Cimuncang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Hal ini sesuai dengan substansi Manajemen PNS dan Smart PNS, dimana inisiasi analisis dan perbaikan bidang yang tumpang tindih dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan data spasial

Pertanahan Kabupaten Pelalawan adalah “Kurang optimalnya pengelolaan data keuangan pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan”. Keterkaitan isu dengan agenda ketiga Manajemen ASN yaitu dapat membantu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efesien juga andal dengan memberi informasi data keuangan yang benar kepada pihak yang berkepentingan. Perkembangan teknologi juga mendorong kita untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan arsip dengan memanfaatkan transformasi digital sebagai perwujudan Smart ASN dimana arsip bukan hanya berupa fisik tetapi juga dalam bentuk digital yang tersusun rapi agar peristiwa-peristiwa yang dapat berpotensi menghilangkan data-data penting dapat dihindari.

matika Kompetensi Sumber Daya ASN. Melihat beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai “Belum Optimalnya Penggunaan Aplikasi Justisia Sebagai Media Pembaharuan Data SeKoPER (Sengketa, Konflik dan Perkara di Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat” dalam rancangan aktualisasi ini, harapan penulis adalah agar penggunaan aplikasi justisia ini dapat berjalan dengan baik kedepannya. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut, penulis mengajukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi justisia sebagai bentuk aktualisasi pelatihan dasar yang akan penulis laksanakan. Sosialisasi dan bimbingan teknis ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan kemudahan kepada seluruh sumber daya manusia pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa termasuk juga seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dapat dihasilkan data terkait SeKoPER (Sengketa, Konflik dan Perrkara) yang berkualitas, sesuai prosedur dan bermanfaat.

Warkah permohonan pendaftaran Hak Guna Usaha harus disimpan dengan baik dikarenakan Hak Guna Usaha kerap menimbulkan konflik dikemudian hari dan memiliki jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penulis menyusun rancangan laporan aktualisasi dengan judul “Pengeloaan Arsip Warkah Hak Guna Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi”. Diharapkan dengan diangkatnya isu ini dapat meningkatkan pelayanan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi sehingga menjadi lebih efisien, efektif dan lebih prima.