Belum Optimalnya Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah dalam Program Kerjasama Pensertipikatan Aset Pemerintah Kabupaten Boyolali Berupa Jalan/Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali merupakan salah satu proses dalam Program Pensertipikatan Aset Pemerintah Kabupaten sebelum menjadi atau terbit Sertipikat Hak Atas Tanah (Hak Pakai). Hal ini menjadi perhatian karena dijumpai beberapa masalah/kendala dan telah melebihi jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati antara Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan beberapa penyebab seperti terbatasnya alat penunjang dari segi kuantitas dan kualitas, data pendukung (substansi) pembuatan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah belum tersedia dan Bidang dimohon terindikasi tumpang tindih, keterlambatan berkas permohonan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dan terbatasnya jumlah SDM Pemerintah Kab. Boyolali dalam pengurusan pensertipikitan aset pemerintah Kab. Boyolali dan Terbatasnya jumlah SDM di Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah. Hal ini menjadi perhatian dalam proses kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Kabupaten Boyolali sendiri. Demi menyelesaikan kerjasama yang telah dijalin maka penulis memiliki gagasan yang akan dituangkan dalam Laporan Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Percepatan Proses Penyelesaian Program Pensertipikatan Aset Pemerintah Kabupaten dengan Daftar Nominatif dan Daftar Inverisasi Masalah Menggunakan Google Spreadsheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali”. Penulis mengharapkan gagasan yang dipilih menjadi solusi dalam penyelesaian program kerjasama pensertipikatan aset pemerintah Kabupaten Boyolali dan dapat ditindak lanjuti pada kegiatan tahun berikutnya. Dan penulis telah menyesuaikan gagasan yang dipilih dengan menerapkan Smart ASN yaitu dengan pemanfaatan digital menggunakan Google Spreadsheet dalam implementasinya yang mana diharapkan bisa memudahkan dalam penyelesaian pensertipikatan aset pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Salah satu isu prioritas hasil identifikasi penulis adalah “Kurangnya kelengkapan Dokumen Persyaratan Pelayanan di Bidang Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh Tahun 2022”. Isu tersebut diperoleh penulis melalui pengamatan dan pengelolaan data pada saat bekerja selama 5 bulan sebagai Petugas Loket di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Banyaknya tunggakan berkas adalah karna berkas kekurangan persyaratan sehingga tidak dapat dilanjutkan prosesnya. Hal ini membuat berkas untuk dilengkapi kembali oleh pemohon yang sebelumnya telah berhasil mendaftarkan berkas tersebut dan di berikan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen). Belum maksimalnya pengecekan petugas terhadap berkas adalah karna kurangnya pemahaman terhadap persyaratan pelayanan sehingga berkas yang tidak lengkap dapat terdaftar dan kedepannya akan menjadi tunggakan karna tidak dapat diproses sampai akhir. Hal ini disamping akan menyebabkan tunggakan berkas juga akan membuat masyarakat/pemohon kecewa karna harus mengurus kembali berkas yang sudah didaftarkan sebelumnya.

Sebagai salah satu upaya mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN Bangga melayani Bangsa bagi para CPNS sebagaimana amanat dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadakan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pelatihan dasar CPNS berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang profesional sesuai dengan bidang yang dikuasai. Sejalan dengan pengembangan kurikulum Pelatihan Dasar CPNS, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi. Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Pembelajaran dalam Pelatihan Dasar CPNS terdiri atas empat agenda yaitu Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dan Agenda Habituasi.

Hal ini membina manajemen ASN di wilayah Kantor Pertanahan Simalungun. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, dilakukan peminjaman secara digital, serta dapat juga digunakan dalam upaya mendukung terlaksananya pelayanan pertanahan. Digitalisasi peminjaman Buku Tanah dilakukan sesuai dengan Smart ASN dengan harapan dapat menjadi digital leader yang nantinya siap mendukung transformasi birokrasi digital. Untuk itu, ASN khususnya ASN milenial yang akrab dengan teknologi harus selalu haus akan ilmu-ilmu yang positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan serta menuntut kemampuan dalam memanfaatkan peluang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat terobosan-terobosan baru. Untuk melakukan hal tersebut tentu ASN harus memiliki digital skill, digital cultur, serta digital etichs dan digital safety untuk keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjabaran yang diuraikan penulis, sebagai Pengolah Data Yuridis di Lingkungan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa dirasa tepat untuk mengangkat isu terkait “Belum Optimalnya Pencatatan Peminjaman Buku Tanah Pada Kantor Pertanahan Simalungun”.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional membawahi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionaldi tingkat Provinsi dan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020. Pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, salah satu kegiatan dari Loket Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh yaitu Pendaftaran Layanan Pengaduan. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan pendaftaran layanan pengaduan adalah pencatatan atau pendokumentasian berkas layanan pengaduan masih kurang optimal sehingga banyak pengaduan yang tidak tercatat/terdokumentasikan dan membuat kantor pertanahan tidak mempunyai data akurat mengenai pengaduan dikarenakan kurangnya SDM yang memiliki kompeten dibidang pengelolaan pengaduan.

Mengingat jaman sudah canggih dan masuk era digitalisasi maka saya rasa dibutuhkan juga digitalisasi media yang mudah untuk membagikan informasi pelayanan. Salah satunya melalui telegram. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Hampir serupa dengan aplikasi whatsapp. Yang sedikit berbeda telegram bersifat opensouce yang artinya bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Ini menjadi salah satu inovasi penulis untuk menghadirkan Bot / Robot penjawab otomatis layanan informasi pertanahan pada kantor pertanahan kota lhokseumawe. Inilah tugas saya sebagai pelayan masyarakat dalam hal memudahkan informasi publik. Ini juga merujuk pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Program PTSL juga diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh per tanggal 18 Oktober 2022 Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang mengadakan program PTSL menargetkan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah (SHAT) pada tahun 2022 sebanyak 1.940 bidang. Sedangkan realisasi yang terjadi sampai saat ini, Kantor Pertanahan Kota Bengkulu harus menggunakan K3 back Lock dari tahun sebelumnya sebanyak 300 bidang untuk memenuhi target tersebut. Hal ini dapat terjadi karena kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai persyaratan dan alur mengenai kegiatan PTSL. Kemudian masih belum optimalmnya penggunaan media digital untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai PTSL. Faktor – faktor tersebut tentunya menghambat percepatan program PTSL. Sudah selayaknya Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan pelayanan yang memanfaatkan penggunaan digital demi terwujudnya pelayanan yang prima.

Dalam hal ini, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengeloalaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 88 ayat (2), di kantor Pertanahan Kota Malang sendiri belum melaksanakan tahap proses pengumuman konversi/penegasan hak/pengakuan hak melalui website. Dengan adanya tahap proses pengumuman pada layanan pendaftaran tanah pertama kali (konversi/penegasan hak/pengakuan hak) melalui media digital (website, instagram, whatsapp) dengan diterapkannya nilai-nilai core value BerAKHLAK yang akan diaktualisasikan dalam Pelatihan Dasar CPNS ini, diharapkan akan meningkatkan managemen ASN dan smart ASN menjadi lebih baik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan kegiatan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Layanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Konversi/Penegasan Hak/Pengakuan Hak) pada Tahap Proses Pengumuman secara digital melalui Website dan Media Sosial (Instagram,Twitter, Whatsapp) di Kantor Pertanahan Kota Malang.”

Informasi bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang dapat diakses masyarakat salah satunya adalah Loket Proritas. Bagi pemohon layanan pertanahan yang mengurus sendiri atau tanpa kuasa akan dilayani di layanan khusus yaitu Loket Prioritas. Namun, kurangnya sosialisasi layanan Loket Prioritas menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi layanan ini. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi layanan Loket Prioritas yang mampu menjangkau masyarakat di Kabupaten Kulon Progo secara luas dan cepat. Menurut penulis, penggunaan media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merupakan media tercepat, termurah dan mampu menjangkau khalayak secara luas untuk mengenalkan layanan Loket Prioritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.

Demi menjadikan lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk kemakmuran rakyat, perlu adanya pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Namun dalampraktiknya masih terdapat beberapa pelayanan yang belum optimal. Baik dari dari segi pemberian informasi, pendaftaran tanah serta kebijakan pelayanan lainnya seperti permohonan pengisian case survey management system. Indeks kepuasan masyarakat bisa dijadikan tolak ukur bagi kantor untuk mengetahui kepuasan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan, hal ini juga bisa dijadikan pedoman untuk melakukan inovasi / gagasan kreatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang diatas sebagai Calon Apratur Sipil Negara kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang di tempatkan pada satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Langsa yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dirasa tepat untuk mengangkat isu terkait “Optimalisasi Pelayanan Pegawai terhadap Pengisian CSMS(Case Survey Management System) kepada Masyarakat”. Selain itu, penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai yangterdapat dalam Core Value ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) dalam kegitan dan tahapan kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pelayanan Pegawai terhadap Pengisian CSMS(Case Survey Management System) kepada Masyarakat”