Akan tetapi dalam penerapannya masih belum maksimal dikarenakan masih ada keterlambatan validasi dalam permohonan pengecekan sertipikat elektronik sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada Publik Khususnya Pihak PPAT yang membutuhkan hasil pengecekan sertipikat agar dapat meneruskan pembuatan aktanya. Keterlambatan validasi tentu ini tidak selaras dengan PerKBPN No.1 Tahun 2010 dimana layanan pengecekan sertipikat seharusnya bisa selesai dalam satu hari . Hal ini tentu berdampak pada penilaian yang kurang baik terhadap layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas . 3 Keterlambatan proses pengecekan sertikat elektronik membuat pelayanan yang ada di Kantor pertanahan Kabupaten Kabupaten Banyumas menjadi kurang maksimal dan Khususnya untuk Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ini menjadi tunggakan pekerjaan tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Seksi tersebut . Dari uraian tersebut ditemukan sebuah Isu Utama yaitu “Masih Lambatnya Proses Pengecekan Sertipikat Elektronik “.

Akan tetapi dalam penerapannya masih belum maksimal dikarenakan masih ada keterlambatan validasi dalam permohonan pengecekan sertipikat elektronik sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada Publik Khususnya Pihak PPAT yang membutuhkan hasil pengecekan sertipikat agar dapat meneruskan pembuatan aktanya. Keterlambatan validasi tentu ini tidak selaras dengan PerKBPN No.1 Tahun 2010 dimana layanan pengecekan sertipikat seharusnya bisa selesai dalam satu hari . Hal ini tentu berdampak pada penilaian yang kurang baik terhadap layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas . 3 Keterlambatan proses pengecekan sertikat elektronik membuat pelayanan yang ada di Kantor pertanahan Kabupaten Kabupaten Banyumas menjadi kurang maksimal dan Khususnya untuk Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ini menjadi tunggakan pekerjaan tentunya akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja Seksi tersebut . Dari uraian tersebut ditemukan sebuah Isu Utama yaitu “Masih Lambatnya Proses Pengecekan Sertipikat Elektronik “.

Kompetensi digital diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan peningkatan kualitas pelayanan,hal ini selaras dengan 4 komponen literacy digital yaitu pemahan terkait kemampuan digital (Digital skill). Penyesuaian diri berfikir rasional dan mengutamakan etika (Digital Ethics). Mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi diruang digital (Digital Culture). Serta pemahan terkait keamanan digital (Digital Safety) Saat ini media digital belum dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan Penyampaian informasi, sehingga pemyampaian informasi yang dimaksud akan dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Sebab saat ini sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, juga ikut membawa perubahan dalam bekerja. Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan mendapatkannya. Sehingga seorang ASN harus memiliki kecakapan dalam menggunakan media digital, tidak hanya mampu menggunakan tapi juga mampu bermedia digital dengan penuh bertanggung jawab.

Akibat yang dapat ditimbulkan apabila masyarakat kurang memahami adanya layanan Loket Prioritas yaitu adanya proses permohonan yang terkesan lama dikarenakan pengurusan melalui loket biasa dengan atrian berkas yang lebih banyak dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon menjadi bertambah untuk melakukan pengurusan karena melalui pihak ke-3. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pelayanan pertanahan diperlukan gagasan alternatif untuk menyelesaikan isu terkait. Gagasan alternatif penyelesaian isu yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai Loket Prioritas melalui infografis dan media sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat Laporan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Loket Prioritas melalui Pembuatan Media Promosi Infografis dan Media Sosial pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang”.

Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan (masa percobaan selama satu tahun) yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pelatihan dasar CPNS dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan Blended Learning. Pelatihan Blended Learning tersebut melalui 3 tahap yaitu pelatihan mandiri (self learning), pelatihan jarak jauh (distance learning), dan pelatihan klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Materi pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS meliputi sikap perilaku bela negara, nilai–nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, habituasi, dan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Selanjutnya diberikan tugas untuk menyusun rancangan aktualisasi yang mengimplementasikan materi yang telah dipelajari berdasarkan permasalahan atau isu strategis yang ada dalarn instansi satuan kerja masing-masing.

Renstra Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo disusun dengan berpedoman pada peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Sampai saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah melakukan terobosan dalam pelayanan pertanahan baik melalui layanan elektronik maupun pendaftaran tanah secara sistematis. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan diatas Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo memprioritaskan pada 3 (tiga) isu strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu : a. Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal b. Pelayanan Publik Belum Maksimal c. Pembangunan Belum Mengacu pada Tata Ruang Dalam merumuskan strategi operasional Kantor Pertanahan, didasarkan pada permasalahan operasional yang ditemui oleh Kantor Pertanahan selama ini. Adapun permasalahan, arah kebijakan dan strategi penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan Renstra Kantor

salah satu tahap yang harus dilewati untuk pengurusan sertipikat. Seperti contohnya pada proses roya, masyarakat melakukan validasi buku tanah terlebih dahulu sebelum mendaftar. Selama peserta ditempatkan di loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Padang dalam kurun waktu 5 bulan, peserta menilai bahwa proses validasi (buku tanah, surat ukur, dan persil) masih belum diimplementasikan secara optimal. Di Kantor Pertanahan Kota Padang, proses validasi ini masih menggunakan fotokopi sertipikat dan hasil cetak titik koordinat yang diambil oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu masyarakat yang sudah datang ke loket pelayanan harus kembali ke lokasi tanah untuk mengambil titik koordinatnya dan kembali lagi ke kantor pertanahan untuk menyerahkan berkas validasinya. Untuk penerimaan berkas proses validasi sertipikat ini masih dititipkan melalui security, lalu security yang akan menyerahkan berkas kepada petugas validasi. Hal ini menyebabkan tupoksi utama security sebagai penjaga keamanan loket pelayanan menjadi tidak maksimal karena harus berulang kali menyerahkan berkas validasi kepada petugas backoffice dan harus meninggalkan pos jaga.

Lambatnya proses pendaftaran tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah sehingga perlu untuk dilakukannya suatu upaya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, untuk menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementrerian ATR/BPN telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian ATR/BPN. PTSL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Akan tetapi tujuan percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL tidak diringi dengan kualitas dalam pendaftaran tanah, sehingga masih banyak terdapat residu PTSL, hal tersebut tak terkecuali dengan Kantor Pertanahan Kota Padang yang mana masih banyak terdapat residu PTSL, yaitu produk (output dan outcome) PTSL.

Pada pelaksanaannya banyak ditemukan kendala dalam menjalankan sistem Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Elektronik. Salah satu permasalahan yang perlu diselesaikan ialah tunggakan penolakan berkas yang tidak terbib secara administrasi. Penolakan berkas unggahan pemohon pada umumnya dikarenakan oleh kurang lengkapnya persyaratan, maupun kurangnya lengkapnya informasi hubungan hukum pemilik hak atas tanah dengan pemohon. Kurang tertibnya pemohon secara administratif akan sebanding dengan naiknya jumlah tunggakan perbaikan berkas. Berangkat dari keresahan tersebut, penulis akan mengidentifikasi dan memberikan gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka menjawab kebutuhan pemohon akan informasi yang tepat. Isu Rancangan aktualisasi yang akan penulis angkat adalah “Belum Optimalnya Penyelesaian Tunggakan Berkas Perbaikan Pengecekan Sertipikat dan SKPT Elektronik”

Dalam hal ini, pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis yang kemudian akan dicatat oleh Pengelola Pengaduan, sehingga apabila terdapat Pengelolaan Pengaduan yang kurang optimal pada seuah Kantor Pertanahan perlu menjadi perhatian penting untuk dapat dioptimalisasi kedepannya. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang perlu melaksanakan optimalisasi layanan pengaduan. Pada bagian ini Subbagian Tata Usaha berperan besar dalam kegiatan optimalisasi pelayanan pengaduan yang ada, dibawah naungan Kelompok Substansi Umum dan Kepegawaian. Dengan melihat hal tersebut, terdapatnya pengaduan yang belum terintegrasi dengan optimal dan belum adanya Layanan Pengaduan yang mumpuni pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengikuti perkembangan IPTEK dan memanfaatkan setiap sumber informasi menjadi isu yang perlu ditangani.