|
Monday, 10 April 2023, 14:03
|
Eko Prastyo
|
G8A18K4_LAPORAN AKTUALISASI_EKO PRASTYO.pdf
|
15 December 2022
|
Isu rencana strategis berdasarkan Permen ATR/BPN No 27 Tahun 2020 yaitu masih
rendahnya kinerja pertanahan yang ditandai kurangnya SDM bidang pertanahan
khususnya juru ukur pertanahan dan ketersedian prasarana dan fasilitas yang belum
memadai di beberapa kantor pertanahan. Secara garis besar permasalahan yang aktual di
Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi meliputi; 1) Belum optimalnya publikasi informasi
pertanahan pada media sosial instagram; 2) Belum optimalnya pengelolaan peminjaman
buku tanah; serta 3) Belum tersedianya sarana elektronik untuk permohonan informasi
publik. Berdasarkan analisis tapisan isu menggunakan Teknik USG (Urgency,
Seriousness, dan Growth), maka terpilihlah isu terkait pengelolaan peminjaman buku
tanah yang akan dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS ini.
Pencatatan peminjaman buku tanah ditulis secara manual dalam 5 buku register sesuai
dengan jenis pelayanan, kemudian buku tanah dikembalikan ke gudang penyimpanan tidak
terdata dikarenakan petugas kesusahan mencari data peminjaman serta sudah tertumpuk
dengan data peminjam lainya. Selain itu kurang tertibnya peminjam untuk mengembalikan
ketika sudah selesai proses pelayanan. Jika ada permintaan peminjaman buku tanah yang
sama maka petugas kesulitan untuk mengecak apakah berkas tersebut berada di gudang
atau sedang dipinjam. Serta petugas kesusahan mengelompokan buku tanah yang sudah
terpinjam lama belum dikembalikan untuk ditagih.
|
DIGITALISASI PEMINJAMAN BUKU TANAH BERBASIS WEBSITE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVIII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:09
|
Muhammad Akbar
|
Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Sosial Media Menggunakan Sistem Monitoring Pengaduan Sosial Media (Siapsedia) Berbasis Google Spreadsheet.pdf
|
1 December 2022
|
Jika belum optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat di sosial media terus terjadi
dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan
pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “memberikan
pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.” Seharusnya dengan sudah dilakukannya
transformasi digital penggunaan sosial media pelayanan publik dan pengaduan dapat cepat, tepat,
dan akurat tertangani. Berdasarkan dari hasil proses pemikiran, analisa, diskusi, dan konsultasi
dengan berbagai pihak yang diantaranya adalah mentor, coach, rekan kerja, serta masyarakat,
akhirnya Laporan Aktualisasi ini berisi tentang Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
di Sosial Media Menggunakan Sistem Monitoring Pengaduan Sosial Media (SIAPSEDIA)
Berbasis Google Spreadsheet yang khususnya diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan
pengaduan masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Bogor serta dapat menjadi solusi dari tantangan
terhadap tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
sebagai pengejawantahan Manajemen ASN yakni pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014
menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas serta SMART ASN yaitu kompetensi Digital Skill dan Digital Culture.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI SOSIAL MEDIA MENGGUNAKAN SISTEM MONITORING PENGADUAN SOSIAL MEDIA (SIAPSEDIA) BERBASIS GOOGLE SPREADSHEET DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:10
|
Erlina
|
LaporanAktualisasi_Erlina_G8A18K2_compressed.pdf
|
12 December 2022
|
Nilai dasar ini juga berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional sebagaimana Core Values ini diluncurkan oleh Presiden. Dalam
hal pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
memberikan pelayanan publik berkaitan dengan bidang atau persoalan tanah, salah
satunya adalah memberikan pelayanan terkait pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumuman, pengolahan pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fisik dan data yuridis, termasuk pemberian surat tanda bukti hak atas tanah.
|
OPTIMALISASI PROSES VERIFIKASI BERKAS PERMOHONAN LAYANAN ( FISIK DAN DIGITAL) PADA LOKET PERTANAHAN KOTA TANJUNG PINANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVIII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:11
|
Muhammad Baihaqi
|
Laporan Aktualisasi fix - Muhammad Baihaqi.pdf
|
1 December 2022
|
Adapun Kurikulum Pembentukan Karakter PNS terdiri dari 4 (empat) Agenda yaitu : Agenda
Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar ASN, Agenda Kedudukan dan Peran ASN dalam
NKRI dan Agenda Habituasi. Selanjutnya dalam 8 Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang
Tugas, terdiri dari Kompetensi Umum/Administrasi dan Kompetensi Teknis Substantif. Melalui
Program Pelatihan Dasar CPNS diharapkan dapat membentuk ASN Profesional yang berkarakter
unggul dan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan
beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, Maka berdasarkan isu tersebut, penulis
akan membahas “Optimalisasi Penataan Arsip Dokumen Pertanggungjawaban dengan Memanfaatkan Cloud
Storage” yang diharapkan dapat dijadikan solusi isu tersebut. Penulis juga mencoba mengaitkan
penerapan nilai-nilai dasar Core Values ASN, yaitu BerAKHLAK dalam memecahkan isu yang
dianngkat agar tugas dan fungsi ASN dapat berjalan dengan seharusnya
|
Optimalisasi Penataan Arsip Dokumen Pertanggungjawaban dengan Memanfaatkan Cloud Storage di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:12
|
Fani Mulyana Nasution
|
Fani Mulyana Nasution_G8A18K3_Aktualisasi.pdf
|
15 December 2022
|
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Subbagian
Tata Usaha telah melakukan publikasi informasi layanan pertanahan. Proses
pengelolaan publikasi informasi sudah dilaksanakan secara online yaitu dengan
menggunakan media sosial instagram, facebook, youtube, whatsapp, website, dll.
Pengelolaan publikasi informasi berperan penting dalam mendorong kelancaran
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara serta
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan
yang Berkualitas Dan Berdaya Saing” yang nantinya akan digunakan dalam proses
pelayanan terhadap masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
Melalui pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari gagasan
pemecahan isu permasalahan dengan judul “Pengembangan Whatsapp Autoreply
Dalam Rangka Optimalisasi Publikasi Informasi Layanan Pertanahan Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong”.
|
PENGEMBANGAN WHATSAPP AUTOREPLY DALAM RANGKA OPTIMALISASI PUBLIKASI INFORMASI LAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVIII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:14
|
Nadya Rizkiyanti
|
Revisi Laporan Aktualisasi - Nadya Rizkiyanti (3)_compressed.pdf
|
1 December 2022
|
Mulai tahun 2022, pembatalan berkas maka pengembalian akan dilaksanakan melalui satuan
kerja masing-masing. Perubahan ini berdasarkan surat edaran KU.01.04/488-100/IV/2022 yang
menyatakan bahwa ada perubahan kebijakan pencatatan penyetoran PNBP Pelayanan Pertanahan yaitu
dengan menggunakan kode satuan kerja masing-masing. Pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kota
Bandung, pengembalian PNBP ini didelegasikan kepada bagian keuangan di Subbagian Tata Usaha.
Namun dengan terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan, baik dari pihak pemohon atau satuan
kerja, pelaksanaan pengembalian perlu dilakukan dengan cermat dan elaboratif. Untuk menghindari
kurangnya dokumen yang diserahkan pemohon dan mengelola surat yang perlu dibuat satuan kerja,
2
maka penulis mengangkat Rancangan Aktualisasi dengan judul “Optimalisasi pengelolaan
permohonan pengembalian PNBP dengan membuat sistem monitoring kelengkapan berkas
pengembalian PNBP di Kantor Pertanahan Kota Bandung”.
|
Optimalisasi Pengelolaan Permohonan Pengembalian PNBP Dengan Membuat Sistem Monitoring Kelengkapan Berkas Pengembalian PNBP di Kantor Pertanahan Kota Bandung
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:14
|
Farhan Setiatama
|
Farhan Setiatama_G8A18K3_Kantor_Pertanahan__Kab_Seluma.pdf
|
15 December 2022
|
Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, diperlukan
Digitalisasi data pengunjung/tamu. yang bertujuan untuk memperoleh data
diri pengunjung dan kepentingan yang dilakukan dalam kantor tersebut. Pada
sistem pengelolaan data pengunjung/tamu juga dapat memudahkan dalam
mencari identitas pengunjung, pendataan pengunjung di kelola dengan baik
jika sewaktu-waktu terjadi kejahatan atau kecelakaaan kerja dari pihak
pengunjung.
Atas dasar permasalahan dan kendala yang telah disebutkan diatas
penulis merancang sebuah gagasan pemecah isu yang akan dituangkan dalam
aktualisasi yang berjudul “Pembuatan media Pencatatan dengan Barcode
Google Form dan Google SpreadSheet Dalam Rangka Digitalisasi Data
Pengunjung/Tamu di Kantor Pertanahan Kab. Seluma” sebagai solusi yang
dianggap paling sesuai dalam meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan seperti penumpukan dokumen, berkas-berkas tercecer, kerusakan
ataupun kehilangan.
|
Pembuatan media Pencatatan dengan Barcode Google Form dan Google SpreadSheet Dalam Rangka Digitalisasi Data Pengunjung/Tamu di Kantor Pertanahan Kab. Seluma
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVIII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:16
|
Nanda Yuan Ramadhani
|
Laporan Aktualisasi_Nanda Yuan R_G7A12K3.pdf
|
1 December 2022
|
Untuk mendukung Rencana Stategis (RENSTRA) Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-
2024 Program C : Dukungan Manajemen dengan tujuan menyelenggarakan pelayanan publik dan tata
kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran kegiatan ‘’Terkelolanya
sistem teknologi informasi” hendaknya semua pegawai dapat menerapkan nilai adaptif untuk
melaksanakan kegiatan pelayanan publik dalam pemberian informasi melalui sistem digital untuk
meningkatan kualitas Pelayanan Publik dalam pemberian informasi, yang kesemuanya diukur setiap
tahun dan terangkum dalam Indeks Reformasi Birokrasi.
Merujuk pada era digital, sangatlah tidak kreatif dan inovatif apabila sebuah instansi
Kementerian dalam pengelolaan informasi dan publikasi melalui media sosial sangat tertinggal dan
kurang optimal. Sehingga mempengaruhi indeks instansi dalam penilaian monitoring dan evaluasi
media sosial yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN pusat. Melihat sumber daya manusianya
yang seharusnya dapat mengelola media sosial dengan kreatif dan inovatif di era digital sekarang ini,
sehingga timbul sebuah isu yang perlu untuk segera diselesaikan yaitu mengenai kurang optimalnya
pengelolaan media sosial Kantor Pertanahan Kab. Jepara sebagai sarana informasi dan
publikasi.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA SEBAGAI SARANA INFORMASI MELALUI PEMBUATAN KONTEN LAYANAN INFORMASI PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:17
|
Faris Zulfikar
|
AKTUALISASI FINAL.pdf
|
15 December 2022
|
Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah/dasar penguasaan
atas tanah dilakukan untuk memastikan setiap HAT/DPAT dapat memberikan kontribusi
dalam upaya mewujudkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu
kegiatan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah dilakukan untuk mengoptimalkan
penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah, serta
memastikan pemegang hak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam
keputusan pemberian hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Kantor pertanahan Kota Banda Aceh kegiatan pemantauan dan evaluasi Hak
Atas Tanah telah dilakukan sejak tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
ini berada dibawah seksi pengendalian dan penanganan sengketa.
|
PENGELOLAAN ARSIP SECARA DIGITAL DAN PEMBUATAN DATABASE KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH TAHUN 2019-2022 PADA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XVIII
|
|
|
Monday, 10 April 2023, 14:18
|
Putu Cahya Divta
|
Laporan Aktualisasi_Putu Cahya Divta_G7A12K1_FINAL.pdf
|
12 October 2022
|
Perwujudan desa lengkap dapat dilakukan dengan cara memetakan seluruh bidang
tanah desa demi desa, baik yang bermasalah maupun tidak meliputi data fisik maupun data
yuridis sehingga dapat menghasilkan basis data pertanahan yang valid. Desa lengkap
merupakan salah satu wadah untuk mengurangi sengketa dan permasalahan pertanahan, serta
menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan. Konsep lengkap yang dimaksud
dalam pemetaan desa lengkap ini adalah seluruh bidang tanah dalam wilayah administrasi
desa/kelurahan itu wajib terpetakan, baik bidang tanah dan unsur administrasinya (jalan,
sungai, dsb). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ini
terutama pada Seksi Survei dan Pemetaan guna mempercepat penyelesaian peta desa
lengkap. Seperti pemetaan bidang yang belum terploting (k4), memvalidasi bidang-bidang
yang sudah valid di KKP, penyelesaian anomali luas yang terdapat dalam peta pendaftaran
dan pengukuran bidang-bidang tanah yang belum teridentifikasi dilapangan.
Oleh sebab itu penulis berusaha memberikan sebuah cara yang dirasa efektif untuk
mempercepat penyelesaian peta desa lengkap yaitu dengan Penyusunan Peta Kerja Desa
Sidan Lengkap. Kenapa dipilihnya Desa Sidan karena di Desa Sidan tersebut sedang
menggalakkan program Sidan Terintegrasi. Sinergi berupa program PUSPA AMAN (Pusat
Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman), program Akses Reform serta program PTSL.
Diharapkan dengan adanya cara efektif dan efisien dalam penyelesaian peta kerja sidan
lengkap ini dapat mendukung percepatam program PTSL dan mampu meningkatkan kualitas
data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
|
PENYUSUNAN DAN IDENTIFIKASI PETA KERJA DESA SIDAN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XII
|
|