Kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara pada Sub Bagian Tata Usaha terutama pada bagian keuangan yang memproses berkas laporan keuangan masih kurang efektif dan efisien. Karena setelah laporan tesebut dalam bentuk manual dan disimpan di dalam map, pada saat dibutuhkan laporan tersebut di scan dan penyimpanan dokumen yang sudah di di scan tersebut disimpan dikomputer masing – masing orang. Di era evolusi industry 4.0 yang menuntut mobilitas tinggi, efektif dan efisien perlu dilakukan terobosan dalam penyimpanan laporan. Dari isu tersebut penulis mencoba membangun sebuah sistem pengelolaan arsip laporan keuangan secara digital.

Perkembangan teknologi yang kian pesat, sejalan dengan pertumbuhan Sumber DayaManusia (SDM) Rakyat Indonesia yang semakin paham akan pentingnya literasi digital. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat, serta akses pelayananyangmudah dan murah yang dapat diakses melalui media elektronik. Dalamrangkameningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan, maka KementerianAgraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan transformasi digital pada layanan bidang pertanahan sebagai perwujudan ASN yang berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Selanjunya, literasi digital bidang pertanahan dan komunikasi melalui mediaelektronik yang menghubungkan masyarakat dan pemerintah yang menangani urusandi bidang pertanahan perlu dioptimalkan,salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Optimalisasi pengelolaan media sosial lembaga pemerintah diharapkanmampumelayani kebutuhan informasi bidang pertanahan dan sebagai jembatan membangunsuasana yang kondusif melalui proses komunikasi yang baik. Adapun payunghukumkegiatan tersebut yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman PemanfaatanMediaSosialInstansi Pemerintah.

dalam hal ini pegawai yang ada seharusnya dapat menerapkan kompetensi literasi digital yang ada dengan menerapkan digital skill atau kecakapan dalam berdigital salah satunya dalam mengelola gambar ukur menjadi lebih optimal. Dalam penerapan kompetensi literasi digital pengoptimalan pengelolaan gambar ukur dapat dilakukan dengan pendigitalisasian, yang mana hal ini sekaligus mendorong transformasi menuju era digital terhadap dokumen-dokumen pertanahan yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di era modern. Selain itu dengan pendigitalisasian dokumen dalam pengoptimalisasian pengelolaan gambar ukur merupakan upaya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 dalam menjadikan Kantor Pertanahan Modern sebagai pusat layanan informasi pertanahan dan ruang berbasis elektronik. Dengan demikian mendorong penulis untuk mengangkat aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Gambar Ukur Dengan Digitalisasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong”

Pada Kantor pertanahan Kabupaten Kudus, penulis menemukan Permasalahan yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal yakni kurangnya informasi mengenai persyaratan pendaftaran layanan pertanahan di loket prioritas secara digital yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mendaftarkan layanan pertanahan di loket prioritas kantor pertanahan Kabupaten Kudus. Loket prioritas merupakan program baru yang dibuat oleh kantor pertanahan Kabupaten Kudus. Loket prioritas memberikan layanan yang lebih cepat dan efektif efisien dimana loket prioritas sendiri ditujukan bagi pemohon yang mengurus sendiri atau tanpa kuasa. Pemohon prioritas secara langsung datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan menuju ke loket prioritas sehingga dapat dilayani sesuai dengan kebutuhan. Melalui latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul yaitu “OPTIMALISASI PELAYANAN LOKET PRIORITAS MELALUI PENYEDIAAN INFORMASI PERSYARATAN DALAM BENTUK POSTER DIGITAL DAN VIDEO SINGKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS”

Permasalahan ini menjadi isu yang harus segera diselesaikan karena dapat menambah tanggungjawab ASN dalam menjaga keamanan penyimpanan sertipikat karena berpotensi hilang jika disimpan terlalu lama di lemari penyimpanan. Isu ini menyebabkan dampak yaitu dapat menghambat urusan/hajat masyarakat. Selain itu dampak isu ini bagi instansi adalah menjadikan tingkat kepuasan masyarakat menurun dan dapat melahirkan citra negatif dari masyarakat kepada Kantor Pertanahan. Berkaitan dengan Manajemen ASN, hal ini tentu tidak sejalan dengan UU No 5 tahun 2014 pasal 11 poin b menyatakan bahwa tugas ASN salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sementara kaitan isu diatas dengan SMART ASN adalah kecakapan bermedia digital (digital skill) yaitu ASN yang ada kurang memahami penggunaan media digital sebagai wujud penerapan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa sertipikat sudah bisa diambil. Setelah melakukan analisis lebih lanjut terkait isu.

Keberhasilan pembekalan nilai-nilai dasar ASN pada Pelatihan Dasar (Latsar) ini bukan hanya diukur melalui pemahaman nilai dasar ASN tersebut, tetapi juga diukur dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam konteks pekerjaan di tempat kerja atau di instansi yang ditunjuk sebagai tempat kerja peserta. Tahap aktualisasi nilainilai dasar ASN adalah merupakan komponen utama pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar). Pemahaman yang lengkap tentang ketujuh nilai dasar ASN tersebut serta Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI akan menjadi modal yang sangat berarti dalam kegiatan aktualisasinya. Pemahaman tersebut akan diproses dalam suatu rangkaian kegiatan aktualisasi, mengaktualisasikan hasil rancangan di tempat kerja (off campus), melaporkan hasil aktualisasi dalam seminar dan membuat rencana aksi penyempurnaan aktualisasi. Dewasa ini perkembangan teknologi semakin maju dan berkembang. ASN tentunya juga dituntut untuk selalu mengikuti trend kemajuan teknologi dan memanfaatkan setiap lini guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu program pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang sedang berjalan saat ini adalah Loket Proritas atau program PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan). Loket prioritas adalah layanan bagi pemohon langsung (tanpa kuasa) yang ingin mengurus tanahnya di hari kerja maupun di hari sabtu-minggu (program PELATARAN).

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara melaksanakan tugas dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 dan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat dokumen pendukung pelaksanaan APBN yaitu berupa dokumenn pertanggungjawaban keuangan. Dokumen pertanggungjawaban keuangan ini berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), bukti pembayaran, dan dokumne-dokumen lain yang mendukunng pencairan anggaran. Dokumen-dokumen tersebut tersimpan dalam sebuah lemari di salah satu ruangan Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. Beberapa minggu lalu, kami mencari bukti slip gaji selama beberapa bulan ke belakang untuk pegawaai. Saat mencari dokumen tersebut kami mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama karena dokumennya belum tersusun dengan rapi dan teratur. Dari kejadian tersebut, Penulis berdiskusi dengan atasan dan rekan kerja tertarik untuk mengangkat isu mengenai digitalisasi pengarsipan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Penyimpanan dokumen dalam bentuk digital memiliki lebih banyak keunggulan daripada penyimpanan konvensional menggunakan kertas.

Dalam konteks kegiatan berusaha (investasi/penanaman modal), pemerintah telah menerbitkan regulasi mengenai percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan berusaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berdasarkan kebijakan di atas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Pertimbangan Teknis Pertanahan atau disingkat PTP adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. Sebagai pedoman bagi pelaksana di daerah, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Semakin banyak jumlah masyarakat indonesia semakin banyak pula kebutuhan tanah rakyat Indonesia. Pada dasarnya tanah merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk menunjang kehidupan manusia seperti untuk memiliki rumah tinggal berarti juga membutuhkan tanah, ketika manusia bercocok tanam berarti juga membutuhkan tanah dari sinilah mengapa tanah menjadi sangat penting. Pada sekarang ini dengan adanya program PTSL semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pembuatan sertifikat untuk melindungi kepemilikan tanah atau sebagai dasar hukum yang kuat guna menghindari mafia tanah. Semakin banyak yang sadar akan pentingnya mensertifikatkan tanah tersebut yang memacu banyaknya orang untuk mengurus sendiri ataupun melalui kuasa. Dari sini kita bisa melihat berapa banyak orang datang ke kantor pertanahan kabupaten malang melalui jumlah antrian tercetak yang ada di masing-masing loket permohonan dan jumlah berkas yang diproses. Permasalahan timbul ketika proses SPS atau online di KKP2 baru terlihat apakah data yang di masukan valid atau tidak. Berkas yang tidak lengkap atau tidak valid tidak dapat dilanjutkan untuk di proses menyebabkan penumpukan berkas.

Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu dijamin keselamatan arsipnya baik secara fisik dan informasinya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Pencatatan peminjaman yang sedang berlangsung masih kurang optimal karena proses tersebut masih menggunakan cara yang sederhana dengan menulis di buku agenda dan bisa menyebabkan kehilangan data. Selain itu, arsip pertanahan yang belum dikembalikan masih dilihat dari data yang pencatatannya dilakukan secara tertulis sehingga menyebabkan kesulitan dalam pencarian. Adapun maksud dari penulisan laporan aktualisasi ini adalah untuk membangun sebuah sistem informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat terkait peminjaman dan pengembalian dokumen arsip berbasis dekstop, guna meningkatkan pelayanan terhadap pegawai dan memberikan kemudahan dalam proses pengolahan data peminjaman dan pengembalian serta dalam pembuatan laporan peminjaman dan pengembalian arsip pertanahan per bulan. Laporan aktualisasi yang berjudul “Digitalisasi Pencatatan Peminjaman Arsip Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon” ini, diharapkan mampu memberikan solusi bagi Kantor Pertanahan Kota Cilegon dalam penanganan pengolahan data peminjaman dan pengembalian dokumen arsip.