|
Tuesday, 28 March 2023, 13:42
|
Muhammad Irvan
|
LAPORAN AKTUALISASI - FINAL_compressed.pdf
|
30 November 2022
|
Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam pelayanannya juga masih
mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dirasakan langsung oleh
masyarakat sebagai pengguna layanan. Salah satu keluhan yang sering
disampaikan adalah kelengkapan berkas yang diperlukan untuk persyaratan
proses pertanahan. Secara khusus penulis akan menyusun Laporan Aksi
Perubahan sesuai dengan permasalahan yang ada di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bulukumba. Permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat
Bulukumba adalah bingungnya masyarakat dalam pemberkasan karena
kurangnya pemahaman mengenai kelengkapan berkas dengan demikian maka
berdasarakan permasalahan yang ada penulis akan menyusun Laporan
aktualisasi dengan judul “PEMBUATAN CHECKLIST PENUNJANG INFORMASI
PEMBERKASAN UNTUK PERMOHONAN PADA LOKET DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA”.
|
PEMBUATAN CHECKLIST PENUNJANG INFORMASI PEMBERKASAN UNTUK PERMOHONAN PADA LOKET DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 13:45
|
Muthia Batari
|
Laporan Aktualisasi 1 - Muthia Batari.docx_compressed.pdf
|
30 November 2022
|
Dalam menunjang keterbukaan informasi, dibutuhkan sebuah media
dalam publikasinya, baik secara offline atau online. Saluran publikasi
online dapat dilakukan melalui media sosial dengan sarana platform
seperti Twitter, Instagram, Facebook, hingga YouTube. Media sosial pada
dasarnya dapat membantu instansi dalam mendistribusikan informasi
secara cepat dan mudah. Penggunaan media sosial tersebut juga dapat
membuat masyarakat lebih aktif dalam mengawasi jalannya layanan
publik.
Selain menjadi platform online dalam memberikan informasi, media
sosial juga merupakan sarana untuk membangun citra dan reputasi
instansi. Namun dalam implementasinya, empat media sosial yakni
Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube yang dijalankan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukabumi belum dikelola secara optimal
sehingga efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan humas tidak efektif
dan efisien. Hal tersebut juga diperburuk dengan kurangnya sumber
daya manusia yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi
untuk bertanggung jawab atas pengelolaan media sosial.
Atas dasar tersebut, perlu dilakukan optimalisasi manajemen media
sosial agar penyelenggaraan distribusi informasi melalui media sosial
dapat terlaksana maksimal demi keuntungan bersama.
|
OPTIMALISASI TATA KELOLA MEDIA SOSIAL PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022
|
Aksi Perubahan PKP
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 13:50
|
Muthmainnah Paramanandi
|
Laporan Aktualisasi Final _compressed.pdf
|
2 December 2022
|
Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tentunya menemukan kendala.
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barru, permasalahan yang sering timbul dalam
kegiatan yang berkaitan dengan Pengaduan adalah kurangnya sumber daya manusia
yang menangani urusan Layanan Pengaduan ini sehingga tindak lanjut dari
masyarakat yang telah mengajukan aduan baik secara lisan maupun tertulis, tidak
terkoordinir dengan baik sehingga masyatakat masih belum mendapatkan jawaban /
kepastian dari apa yang telah mereka adukan. Selain itu, hambatan yang terjadi di
masyarakat Kabupaten Barru adalah kurang meratanya pemahaman tentang Layanan
Pengaduan ini sehingga mereka masih melakukan aduan secara lisan di loket Kantor
Pertanahan Kabupaten Barru.
|
PENINGKATAN LAYANAN PENGADUAN BAGI MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI WADAH DAN ADMINISTRASI PENGADUAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 13:54
|
Puji Wahyuni
|
FINAL Laporan Aktualisasi_Puji Wahyuni.pdf
|
30 November 2022
|
Sebagai pelaksana pelayananpun, dalam hal ini petugas loket melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan
memberikan informasi atau memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sayangnya belum semua bentuk pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
telah dilakukan secara digital sehingga menimbulkan tidak seimbangnya tuntutan
masyarakat yang semakin tinggi dengan sistem pelayanan yang masih manual. Guna
meningkatkan sistem informasi pelayanan publik yang disajikan secara digital, dibutuhkan
inovasi atau terobosan baru untuk pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu yang akan diangkat oleh penulis adalah
“SISTEM PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PERALIHAN HAK DARI PPAT
SECARA DIGITAL PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PURBALINGGA”
|
SISTEM PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN PERALIHAN HAK DARI PPAT SECARA DIGITAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 14:03
|
Putri Agustina
|
laporan aktualisasi-putri agustina_compressed.pdf
|
28 November 2022
|
Keterbukaan informasi publik ini sering kali menggunakan media sebagai
alat menyampaikan pesan atau informasi yang ingin dicapai kepada masyarakat,
media-media penyampai pesan ini lambat laun mulai mengikuti perkembangan
jaman. Media ini juga tentunya harus sesuai dengan publik yang ingin diberikan
informasinya sehingga kantor pertanahan harus mengetahui siapa target
informasi, pengguna informasi tersebut serta media apa saja yang layak untuk
digunakan. Dengan mengikuti perkembangan jaman maka media sosial semakin
banyak digunakan sebagai bahan publikasi instansi pemerintah untuk pemberi
pemahaman informasi maupun edukasi kepada masyarakat. Karena media
sosial, merupakan media yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan
sekarang sering dianggap sebagai kebutuhan.
Berdasarkan pengamatan penulis di Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Bone proses pengelolaan media sosial yang dilaksanakan tidak
3
berjalan optimal. Penatausahaan yang seharusnya dilakukan melalui pelayanan
informasi kepada publik belum dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti
belum adanya informasi mengenai pendaftaran tanah, belum adanya informasi
tersedianya infografis mengenai informasi-informasi pertanahan, dan belum
terdapatnya tata cara pendaftaran tanah yang diunggah di akun media sosial.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM MELALUI PUBLIKASI INFORMASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
IV
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 14:28
|
Raden Shafira Annisa Ridmadhani
|
LaporanAktualisasi_RadenShafiraAnnisa_compressed.pdf
|
28 November 2022
|
Oleh karena itu, maka diperlukan keterbukaan informasi publik untuk kegiatan Pengadaan
Tanah melalui publikasi kegiatan dan publikasi infografis terkait penyelenggaraan Pengadaan
Tanah. Saat ini, publikasi terkait Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung baru
diterapkan pada media sosial Instagram dan intensitas publikasinya masih kurang aktif terkait
pelaksanaan Pengadaan Tanah. Sedangkan, pada website Kantor Pertanahan Kota Bandung
(https://kot-bandung.atrbpn.go.id/) belum terdapat bagian khusus yang menampilkan
publikasi terkait Pengadaan Tanah. Hal ini menyebabkan adanya mispersepsi pada masyarakat
terkait pemahaman kegiatan Pengadaan Tanah. Berdasarkan kondisi tersebut, Penulis
menyusun Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Publikasi Kegiatan
Pengadaan Tanah Melalui Pembuatan Situs Galeri Pengadaan Tanah Kantor
Pertanahan Kota Bandung Tahun 2022”.
|
Optimalisasi Publikasi Kegiatan Pengadaan Tanah Melalui Pembuatan Situs Galeri Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Bandung Tahun 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 14:45
|
Restiyani Windi
|
REVISI FINAL LAPORAN AKTUALISASI_RESTIYANI WINDI_IIC_KANTAH KBB_compressed.pdf
|
30 November 2022
|
Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan
rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis
dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan.Sehingga arsip buku tanah ini dapat menjadi
salah satu alat pembuktian yang menjadi dasar dalam pendaftaran tanah.Buku tanah dapat
dipinjam oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan pasal 187 ayat (1) Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 tahun 2021 bahwa
informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah,
surat ukur, dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang
berkepentingan. Kelancaran dan keberhasilan layanan pemberian informasi tersebut tidak
terlepas dari pengelolaan arsip buku tanah yang baik dan benar, termasuk dalam
pengelolaan peminjamannya, selain berpengaruh terhadap pelayanan, pengelolaan
peminjaman arsip yang baik juga akan berpengaruh positif terhadap kemudahan dalam
kegiatan administrasi.
2
Kegiatan pengelolaan peminjaman buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung Barat belum di kelola dengan baik, karena pencatatan peminjamannya masih
secara manual yang memungkinkan adanya peminjaman yang tidak tercatat dan
mengakibatkan hilangnya arsip buku tanah itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan bon
pinjam digital yang memungkinkan peminjam untuk mencatat arsip buku tanah yang akan
dipinjam secara mandiri sebelum melakukan peminjaman.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMINJAMAN ARSIP BUKU TANAH MELALUI DIGITALISASI BON PINJAM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Tuesday, 28 March 2023, 14:58
|
Retno Utami
|
Laporan Aktualisasi_Retno Utami_G7A6K3_Kantor Pertanahan Kab Jepara.pdf
|
21 November 2022
|
Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara adalah merupakan sebuah instansi yang
melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelayanan pertanahan Kabupaten Jepara terdiri dari
16 Kecamatan dan 194 Desa / Kelurahan yang mana dalam setiap pelaksanaan program dan
kegiatan pastinya membutuhkan naskah dinas sebagai informasi tertulis resmi yang ditanda
tangani pejabat berwenang. Naskah dinas tersebut terbagi menjadi 2 yakni naskah dinas masuk
yang mana sudah ada petugas yang mengelola dan naskah dinas keluar yang belum ada petugas
yang mengelola. Jumlah buku agenda saat ini yang berada di Subbagian Tata Usaha ada 5 buah
buku agenda. Naskah dinas tersebut seperti Surat Tugas, Surat Keterangan, Surat Keputusan,
Nota Dinas, Berita Acara, Surat Perintah, Surat Kuasa dan Surat Perintah Kerja yang pada saat
ini pencatatan nomor masih dilakukan secara manual sehingga hal tersebut menghambat
pekerjaan dikarenakan buku agenda memuat tidak hanya satu surat namun beberapa jenis surat
dari beberapa tahun. Jika hal tersebut tidak segera diatasi maka akan berdampak pada para
pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
|
DIGITALISASI PENCATATAN NOMOR SURAT PADA NASKAH DINAS KELUAR DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SPREADSHEET DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Wednesday, 29 March 2023, 08:47
|
Rizki Fernanda Putra
|
Laporan Aktualisasi_Rizki Fernanda Putra_G7A6K4 (1) (1).pdf
|
30 November 2022
|
Informasi publik ini merupakan wujud dan pertanggung jawaban
Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat luas, bentuk informasi publik ini
salah satunya yaitu dokumentasi kegiatan yang ada di Kantor Pertanahan
baik di kabupaten/kota atau Kantor Wilayah yang berkedudukan di Ibu Kota
Provinsi yang biasanya di sebarkan melalui media sosial kepada masyarakat.
Pengelolaan dokumentasi kegiatan instansi terdiri dari rangkaian kegiatan
yang kompleks mulai dari pengambilan dokumentasi (foto & video),
pengolahan data dokumentasi sampai, penyebaran informasi sampai dengan
pengarsipan data yang telah diolah. Seiring dengan berjalannya waktu,
jumlah data dokumentasi kegiatan instansi yang dihasilkan dari pelaksanaan
kegiatan kantor akan semakin banyak. Demi menjaga data-data tersebut agar
aman harus disimpan dengan baik supaya dapat mempermudah dalam
pencarian apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Melihat kondisi yang ada saat
ini, dengan adanya pemanfaatan teknologi dapat membantu penyimpanan
arsip dokumentasi kegiatan sehingga akan sangat efektif dan efisien dalam
segi tempat, waktu dan biaya, serta untuk mendukung terwujudnya sasaran
strategis Kementerian ATR/BPN yang berstandar dunia.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN FILE DOKUMENTASI KEGIATAN INSTANSI DAN PENGARSIPANNYA MENGGUNAKAN GOOGLE SPREEDSHEET DAN GOOGLE DRIVE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|
|
Wednesday, 29 March 2023, 08:56
|
RM. Agung Septiandi NBU
|
Laporan Aktualisasi_RM.Agung Septiandi NBU_G7A6K2.pdf
|
30 November 2022
|
Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara khususnya Subbagian Tata Usaha dan Loket
masih menerapkan pelayanan informasi dan pengaduan secara manual seperti pengambilan
formulir dll, sehingga masyarakat harus datang ke kantor Pertanahan terlebih dahulu. Agar dapat
mewujudkan salah satu misi Kementerian ATR/BPN yaitu menyelenggarakan pelayanan
pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, pemanfaatan akan teknologi sangat
dibutuhkan agar tercapainya misi tersebut. Oleh sebab itu Pegawai ATR/BPN sebagai pelayanan
publik haruslah memanfaatkan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan zaman yang serba
digital Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan
dengan judul “Pemanfaatan aplikasi Chat Bot WhatsApp untuk Pelayanan Informasi
Pertanahan dan Pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara”.
|
PEMANFAATAN APLIKASI CHAT BOT WHATSAPP UNTUK PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN DAN PENGADUAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
VI
|
|