Kantor Pertanahan dituntut untuk mampu merubah paradigma yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi paradigma yang bersifat digital. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadi tantangan bagi seluruh lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat luas salah satunya bagi kantor pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasi teknologi, baik itu untuk percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publik. Setelah dilakukan pengamatan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Survei dan Pemetaan, ditemukan beberapa isu yang menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan dan butuh untuk diselesaikan dan ditemukan solusinya agar tidak menurunkan kualitas pelayanan. Salah satu isu yang urgent adalah belum optimalnya monitoring perjalanan berkas permohonan pengukuran pada Seksi Survei dan Pemetaan. Banyaknya berkas permohonan pengukuran akan menyebabkan waktu pemrosesan berkas-berkas permohonan menjadi semakin lama. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tidak menutup waktu pelayanan menjadi tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

Salah satu isu pertanahan adalah pengendalian penguasaan hak atas tanah antara lain tanah yang sudah diberikan hak atas tanahnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukan dalam keputusan pemberian haknya. Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya pengendalian dan penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Penelantaran tanah yang terjadi di pedesaan dan perkotaan dapat menghilangkan manfaat ekonomi dan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi para pemegang hak atau pihak yang memperoleh hak maupun dasar penguasaan tanah.

Banyak hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan Zona Integritas di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah meminimalisir tunggakantunggakan pelayanan sebagai bentuk kinerja optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah pada pelayanan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan. Per September 2022, sudah ada 58 berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang sudah dalam proses jatuh tempo. Salah satu penyebabnya ialah ketidaklengkapan syarat-syarat yang membuat tertundanya berkas tersebut untuk diproses.

Jabatan yang ditempati oleh penulis yaitu sebagai Pengolah Data Yuridis Pertanahan. Standarisasi perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yang sejauh ini dilakukan belum adanya standarisasi alur 4 pengerjaan dengan baik. Hal ini berdampak pada pengerjaan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah belum efektif sehingga informasi yang terdapat pada Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dengan berkas yang ada di kantor pertanahan tidak sesuai. Oleh karena itu menurut penulis perlu adanya inovasi teknis untuk standarisasi pengerjaan perubahan hak atas tanah dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas tanah dengan adanya panduan dalam pengerjaan sehingga dalam pengerjaan tersebut adanya standarisasi sebagai acuan/panduan untuk kepentingan internal khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Sehingga tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah untuk Menyusun Pengerjaan Peningkatan Hak Melalui Standarisasi Pengerjaan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah untuk mengefektifan pengerjaan peningkatan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN, Manajemen ASN dan Smart ASN pada pelaksanaanya.

Pada Badan Pertanahan Nasional, pelayanan publik yang prima akan terwujud jika didukung oleh kolaborasi antar seksi pada kantor pertanahan. Sehingga tiap proses yang dikerjakan untuk setiap permohonan berjalan dengan lancar. Ketidaktertiban peminjaman warkah yang menyebabkan warkah (buku tanah, surat ukur dan dokumen lainnya) tidak ada pada tempatnya mengakibatkan lambatnya proses pelayanan yang diberikan kepada publik. Hal ini tidak mencerminkan diterapkannya nilai-nilai BerAKHLAK dan manajemen ASN serta Smart ASN. Berdasarkan hal inilah penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu “OPTIMALISASI PENDATAAN PEMINJAMAN WARKAH DENGAN MENGGUNAKAN SCAN QR CODE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN”

Pengelolaan warkah digital secara praktis akan mempergunakan media internet yang bisa didapatkan secara mudah baik secara gratis (freeware) ataupun berbayar. Penggunaan media internet yang prinsipnya informasi bersifat terbuka. Untuk mengatur dan melindungi dampak keterbukaan informasi maka harus dilindungi sebagaimana diatur oleh undangundang. Termasuk di dalamnya adalah terkait dengan perlindungan terhadap transaksi elektronik (Undang-Undang No.11/2008). Peningkatan pengelolaan yang professional terhadap arsip merupakan suatu langkah untuk memaksimalkan fungsi arsip/warkah bagi kepentingan organisasi.

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar. Tanah merupakan sumber daya yang sudah sangat diperlukan saat ini, hal ini disebabkan meledaknya populasi pertumbuhan manusia yang tentunya membutuhkan lahan untuk tempat hidup yang bersifat primer. Tanah yang belum memiliki sertipikat sangat rentan terjadi konflik atau sengketa dengan pihak lain. Oleh sebab itu maka perlu adanya sertipikat tanah sebagai dasar hukum yang kuat demi menghindari penggunaan tanah yang sering berujung ke ranah kasus persengketaan. Banyaknya perkara yang menyangkut tanah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya kepemilikan sertipikat tanah sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan bidang tanah. Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak atas tanah dan pendaftaran tanah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Oleh sebab itu, kualitas dalam pendaftaran tanah terus ditingkatkan. Terlebih pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian ATR/BPN.

isu yang dilakukan dalam ruang lingkup unitkerja masing-masing PNS. Kantor Pertanahan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar saat ini sedang menjalankan program strategis nasional yaitu PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), yaitu pemetaan bidang – bidang tanah yang ada yang belum disertifikatkan dan pemetaan bidang tanah yang sudah terdaftar namun belum dilakukan upgrade data pada sistem KKP yaitu pemetaan bidang tanah Kluster 4 (K4). Pada petunjuk teknis (juknis) PTSL tahun 2022, disebutkan bahwa pemetaan bidang tanah K4 dilakukan oleh 2 satuan tugas (satgas), yaitu satgas fisik untuk pemetaan fisik bidang tanah yang eviden kegiatannya adalah Gambar Ukur dan berita acara pengumpulan data fisik K4 serta satgas yuridis untuk pencarian berkas bidang tanah K4

Perkembangan pesat pada era serba digital ini juga menciptakan tantangan yang dinamis. Sistem pengelolaan berkas atau pengarsipan menjadi hal yang tidak bisa disepelekan dan perlu diwujudkan dengan sistem digital pula. Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar rutin selalu mendapatkan permohonan masuk dari masyarakat untuk mendapat pelayanan mengenai hak atas tanahnya. Setiap permohonan yang masuk terdiri dari dokumen-dokumen pendukung yang perlu disimpan dan/atau diarsipkan dengan baik karena terkait dengan dasar pengeluaran keputusan nantinya. Tidak konsistennya para pegawai dalam hal digitalisasi berkas permohonan masuk menyebabkan Belum Optimalnya Digitalisasi Permohonan Masuk.

Namun dalam pelaksanaannya, hasil yang diharapan dari kegiatan pengawasan dan pembinaan tersebut belum memperoleh hasil yang optimal, salah satunya sistem pengiriman laporan akta yang tidak tepat waktu sehingga akan berdampak pada validitas reportorium. Selain itu, keterlambatan pelaporan akan menyebabkan klausul “di hadapan” pada akta PPAT tidak dapat diperiksa dengan benar karena akan menyulitkan MPPD dalam  melakukan penilaian melalui laporan akta. Hal ini juga mengakibatkan terbukanya sistem “booking nomor” pada akta PPAT yang pada dasarnya harus dilakukan secara realtime. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital yang dapat diwujudkan melalui whatsapp blast, sehingga penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang berjudul ”Optimalisasi Sistem Pelaporan PPAT ke Kantor Pertanahan Kota Binjai” agar Laporan Bulanan PPAT yang dikirimkan ke Kantor Pertanahan dapat berjalan dengan tertib, sistematis, tepat waktu, dan akurat.