Namun, dalam realisasi yang ada dilapangan masih terdapat perbedaan antara core velue dan nilai-nilai ASN ber-Akhlak yang diterapkan dalam pelaksaan tugas. Salah satu faktor yang menyebabkannya yaitu, belum optimalnya monitoring tugas pegawai yang berdampak terlambatnya infomasi yang didapatkan oleh masyarakat, tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan tidak efektifnya penyelesaian permasalahan serta tidak meratanya pembagian pekerjaan antar pegawai yang menyebabkan terlalu lamanya proses penyelesaian permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisa pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan benar, belum optimalnya monitoring tugas pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dirasakan tidak hanya oleh masyarakat namun oleh sesama pegawai. Oleh karena itu, penulis membahas isu dengan judul “Optimalisasi Pengolahan Dokumen Sengketa, Kasus Pertanahan Oleh Pegawai pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Bandung di Tahun 2022”.

Dan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan dinamika pengembangan kompetensi, perlu dilakukan perubahan metode dan mekanisme penyelenggaraan pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil yang berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 'Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil'. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora juga menggunakan berbagai platform sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube sebagai media edukasi kepada masyarakat serta beberapa aplikasi pendukung administrasi seperti Google Apps. Berbagai konten dan informasi dibagikan melalui sosial media dan pengolahan soft file atau berkas kegiatan melalui aplikasi google apps tersebut. Namun dalam prakteknya berbagai platform tersebut belum dapat dimanfaatkan secara efektif. Hal ini juga berkaitan dengan beberapa platform media sosial tersebut belum menjangkau seluruh kalangan masyarakat, serta pengelolaan dan penyimpanan berkas kegiatan masih kurang efektif dan efisien, rentan terhadap virus dan terhapus, dan jika sewaktu-waktu diperlukan memakan waktu untuk mencarinya, karena harus mencari satu persatu atau mencari di menu pencarian yang hanya bisa di akses satu komputer saja.

Inovasi dapat menjadi manfaatan peningkatan kefisienan dan keefektifitasan dalam pengoptimalan penilaian kepuasan pelayanan loket sehingga peningkatan penilaiankepuasan terhadap pelayanan yang belum optimal menjadi lebih optimal Dari hal tersebut dapat mendukung upaya mewujudkan Smart Governance. Pada rancangan aktualisasi ini penulis menemukan isu utama yang terjadi di unit kerja Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yaitu ‘’Belum Optimalnya Penilaian Kepuasan Pelayanan Petugas Loket di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin’’

Jumlah yang tidak sedikit serta menjadi permasalahan baru di kantor pertanahan, merupakan tanggung jawab dari tiap-tiap kantor pertanahan untuk mengelola pengarsipan warkah tersebut. Bukan hanya tenaga yang dibutuhkan dalam pengelolaan warkah tersebut, dibutuhkan pula ruang yang cukup luas untuk menyimpan arsip-arsip yang terus bertambah tiap harinya. “Gunungan” warkah tersebut bukan tidak mungkin akan berubah menjadi petaka besar jika tidak mendapatkan perhatian serius. Pentingnya manajemen pengelolaan arsip serta siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas arsip tersebut haruslah terang dan jelas. “Gunungan” tersebut tidak ubahnya bagaikan tumpukan kertas yang tidak memiliki arti apabila tidak dikelola dengan baik. Mengutip dari pasal 192 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa : “Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jelas bahwa pengarsipan ini menjadi tanggung jawab tiap kantor pertanahan, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan pengarsipan warkah tersebut. Tidak jarang pula ditemui sulitnya mencari warkah tertentu dikarenakan sistem pengarsipan yang tidak teratur.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan bagian dari institusi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang memberikan layanan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan kantor tipe A yang memiliki volume kegiatan pelayanan yang tinggi sehingga perlu diadakan efisiensi kegiatan pelayanan pertanahan untuk dapat menciptakan pelayanan yang prima. Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Pasal 23, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan.. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Subbagian Tata Usaha memiliki beberapa isu diantaranya Belum Optimalnya Sistem Daftar Hadir Apel Pagi Untuk Kedisiplinan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Belum Optimalnya Penggunaan Layanan Informasi Pertanahan Secara Online pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; Belum Optimalnya Layanan Bidang Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Adapun isu yang dijadikan prioritas adalah Belum optimalnya penggunaan layanan informasi pertanahan secara online pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti sebagai upaya dalam menjalankan tugas sebagai Smart ASN untuk membangun Smart Governance di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Adapun upaya penyelesaian isu tersebut dilakukan dengan Optimalisasi website kantor pertanahan dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi pertanahan yang mencerminkan Smart ASN yaitu integritas, professional dan menguasai IT.

fungsinya pada satuan kerja masing-masing. Adapun nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut yaitu “BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Akuntabel dan Kolaboratif. Adanya core values ini sebagai nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Pada Badan Pertanahan Nasional, pelayanan publik yang prima akan terwujud jika didukung oleh kolaborasi antar seksi pada kantor pertanahan. Sehingga tiap proses yang dikerjakan untuk setiap permohonan berjalan dengan lancar. Ketidaktertiban peminjaman warkah yang menyebabkan warkah (buku tanah, surat ukur dan dokumen lainnya) tidak ada pada tempatnya mengakibatkan lambatnya proses pelayanan yang diberikan kepada publik. Hal ini tidak mencerminkan diterapkannya nilai-nilai BerAKHLAK dan manajemen ASN serta Smart ASN

Dalam pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dijumpai berbagai kendala yang harus segera ditangani dan dicarikan jalan keluarnya. Belum optimalnya penggunaan alat GNSS Receiver yang terikat ke jaringan CORS ini dapat menyebabkan tumpang tindih pemetaan bidang tanah di peta pendaftaran. Selain itu proses berkas pelayanan pertanahan akan terhambat. Apabila tidak segera diselesaikan, problematika ini dapat menjadi salah satu kendala di dalam proses pendaftaran tanah. Berdasarkan pemaparan diatas, dalam LAPORAN aktualisasi ini penulis membahas lebih lanjut permasalahan kurang optimalnya pengikatan bidang tanah, dan mengangkat judul “Optimalisasi Pengikatan Bidang Tanah Ke Jaringan CORS Melalui Penggunaan Alat Ukur Berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) dengan Metode NTRIP untuk Mengurangi Tumpang Tindih Bidang Tanah dalam Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung” sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga kedepannya seluruh data pemetaan bidang tanah di peta pendaftaran terpetakan rapi.

Hal ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam setiap persoalan pertanahan yang sesuai dengan fungsi ASN dalam UU No 5 Tahun 2014 sebagai pelaksana kebijakan public; pelayan public; dan perekat dan pemersatu bangsa (‘UU Nomor 05 Tahun 2014’, no date). Sebagai pelaksana kebijakan publik, maka sudah seharusnya bagi seorang ASN untuk memahami nilai nilai yang tertuang dalam core values BerAKHLAK dan menerapkan smart ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, hendaknya seorang ASN menerapkan disiplin pegawai sesuai dengan nilai Akuntabel. Seorang ASN juga senantiasa harus mengembangkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan zaman, baik kompetensi individual maupun kelompok. Maka dengan memanfaatkan digitalisasi yang berkembang pesat saat ini, pekerjaan seorang ASN dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Media informasi terus berkembang dan sangat diperlukan setiap saat karena melalui media informasi manusia dapat mengetahui informasi yang sedang berkembang, selain itu manusia juga bisa saling berinteraksi satu sama lain. Melalui media informasi juga sebuah pesan dapat tersampaikan dengan baik jika media yang dibuat tepat kepada sasaran dan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi orang lain.

Isu mengenai permohonan PTP PKKPR Berusaha ini dilatar belakangi oleh proses permohonan yang harus melewati sistem OSS yang harusnya memudahkan pemilik usaha untuk mendaftarkan perizinannya namun malah prosesnya tidak kunjung selesai hanya karena informasi menunggu verifikasi. Sehubungan dengan keadaan tersebut, penulis akhirnya membuat laporan aktualisasi dengan judul Sosialisasi PTP PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Melalui Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Palembang. Penyelesaian gagasan mengenai isu ini mendukung terwujudnya Smart Governance dengan menerapkan Manajemen ASN dengan fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Juga menekankan Smart ASN dengan memanfaatkan literasi digital yang terdiri dari kemampuan digital, berbudaya digital, beretika digital dan kemananan dalam menggunakan media digital.

Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang. Beberapa tantangan di ruang digital harus diimbangi dengan literasi digital yang mumpuni sehingga diharapkan ASN mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat, sehingga terwujudlah kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga cakap di dunia digital. Transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, komunikasi dan konektivitas yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru di dalam jaringan dengan aktor yang terdisverifikasi. Pada poin pembangunan SDM, literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Namun permasalahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima salah satunya berasal dari aspek digitalisasi pada ruang arsip, yakni belum optimalnya pencarian Buku Tanah pada ruang arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Urgensi inventarisasi Buku Tanah secara digital menjadikan kegiatan pengarsipan lebih efisien dan efektif, lebih terintegrasi, fasilitas pelayanan yang lebih baik, sehingga Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bima selalu memiliki kinerja yang baik melalui inovasi-inovasi yang dibuat dan dapat direalisasikan dengan baik. Meninjau Peraturan Lembaga Administarsi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administarsi Negara Nomor 10 Tahun 2021, bahwa CPNS wajib untuk mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dengan demikian dalam memenuhi kewajiban Penulis pada kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya pada Pelatihan Dasar CPNS, Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kendala apa yang terjadi pada pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima.