Penulis melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas pada rancangan aktualisasi ini yaitu mengenai pemanfaatan Google Spreadsheet sebagai media peminjaman buku tanah untuk permohonan Pengecekan Sertipikat secara Elektronik. Pembahasan permasalahan ini dikarenakan dari informasi yang didapat dari pegawai yang ada di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran memang belum pernah ada peminjaman buku tanah untuk permohonan apapun menggunakan media digital khususnya Google Spreadsheet, sehingga penulis berinisiatif untuk memperbaiki tata kelola peminjaman buku tanah secara media digital khususnya pada pengecekan sertipikat secara elektronik. Penulis berharap dengan pemilihan bahasan masalah ini, dapat berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, efektif dan efisien berbasis teknologi yang mencerminkan Nilai-Nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Melayani, Profesional, Terpercaya untuk mewujudkan tertib adminstrasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan  kepada masyarakat.

Salah satu proses dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah permohonan SK pemeberian hak atas tanah. Setelah mengamati proses permohonan SK pemberian hak atas tanah di kabupaten Labuhanbatu penulis menemui bahwa prosesnya masih lambat dan salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya optimalnya monitoring proses penyelesaiannya.

Kegiatan kegiatan apapun harus selalu ditopang dengan administrasi yang kuat agar bentuk dan serangkaian kegiatan itu terekam dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Administrasi dokumen dari kegiatan kegiatan ini berperan sebagai kontrol data dan menjadi base data untuk melaksanakan kegiatan yang serupa dikemudian hari. Namun pengelolaan administrasi di seksi penataan dan pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung belum optimal. Padahal dari hasil dokumen dokumen kegiatan itu banyak informasi yang dijadikan dasar menjadikan sertifikat. Untuk melaksanakan tertib administrasi pertanahan, maka dilakukan upaya untuk meningkatkan serta memperbaiki sistem administrasi di kantor. Sebagai CASN di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah melakukan identifikasi isu yang urgent, serius dan membutuhkan penanganan segera yaitu belum maksimal tertib administrasi pertanahan di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dalam rangka mengelola warkah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Warkah warkah dalam kegiatan PTSL ini belum terdokumentasikan dengan baik dan secara digital. Maka penulis mengangkat isu yang sangat berpengaruh terhadap kelengkapan dan terjaganya warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung “DIGITALISASI ARSIP WARKAH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) 2021, PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG”

Sengketa Pertanahan Kabupaten Banyuasin bermaksud untuk mengangkat Isu di Instansi mengenai Belum Tertibnya Pengelolaan Dokumen Sengketa,konflik dan perkara di kantor pertanahan Banyuasin, penulis tertarik untuk mengangkat isu ini dilatar belakangi oleh karena sulitnya dalam hal menemukan dokumen sengketa,konflik,perkara tersebut pada saat dibutuhkan, hal ini disebabkan karena dokumen ditumpuk dan tidak tertata dengan baik serta perekapan data mengenai peminjaman dan pengembalian dokumen hak atas tanah yang terkait dengan sengketa,konflik,dan perkara tersebut masih dilakukan secara manual, dan belum adanya digitalisasi terhadap dokumen sengketa,konflik dan perkara tersebut sehingga ketika dibutuhkan harus dengan datang ke kantor dan harus dengan membawa ordner tebal yang mana hal tersebut tidak efisien.

Isu yang terpilihh dalam rancangan aktualisasi ini juga berhubungan dengan tugas dan fungsi penulis sebagai Analis Hukum Pertanahan dan juga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi Nomor: DIPA-056.01.2.430700/2022. Tugas penulis yang berhubungan dengan isu ini ialah 1) menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan suratsurat yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan disposisi pimpinan, dan 2) menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. Berkas permohonan dan surat-surat yang menjadi dasar pendaftaran tanah itulah yang menjadi warkah yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis

Aktivitas pencatatan data pengunjung pada buku tamu di Kantor Pertanahan Kota Ambon masih menggunakan buku tamu dan dicatat secara manual. Kondisi pada Kantor Pertanahan Kota Ambon bisa dikatakan cukup ramai pengunjung. Aktivitas pencatatan data pengunjung pada buku tamu masih menggunakan proses konvensional, padahal intensitas pengunjung dalam 1 minggu berkisar antara 20 sampai 30 orang. Untuk itulah dibutuhkan aplikasi buku tamu untuk proses pencatatan secara terkomputerisasi dan terstruktur. Sehingga memudahkan 3 para pegawai dan masyarakat. Selain membutuhkan banyak buku tamu, kelemahan sistem manual ini juga sulit untuk mencari informasi pengunjung sehingga memperlambat proses kerja. Dengan adanya aplikasi ini maka tidak butuh lagi tempat yang luas untuk menyimpan arsip-arsip buku tamu dan juga tidak diperlukan lagi anggaran untuk pengadaan buku tamu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan dengan judul “Pengelolaan Buku Tamu Deng Janji Melalui Google Form Pada Kantor Pertanahan Kota Ambon Tahun 2022”.

Peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat perlu dilakukan melalui kegiatan konsolidasi tanah. Dengan adanya kegiatan Konsolidasi Tanah ini diharapkan target Reforma Agraria dapat dicapai dengan memperhatikan ketersediaan sarana, prasarana dan utilitas suatu kawasan sehingga selain mendapatkan security of tenure, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan akses dan peningkatan kualitas lingkungan.

Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut  menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai Terhambatnya Pelayanan di Loket berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2021 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dapat dikatakan belum maksimal karena bidang-bidang hanya dipetakan tetapi belum sampai pada tersedianya peta dasar pendaftaran. Padahal jika peta dasar pertanahan ini tersedia maka pelaksanaan pendaftaran tanah secara produktif dan berkelanjutan akan mendorong penataan pertanahan yang lebih berkualitas dan mempunyai daya saing. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi adalah dengan melengkapi peta-peta pendaftaran melalui kegiatan pendaftaran tanah. Dengan tersedianya peta pendaftaran secara lengkap diharapkan kepastian obyek pendaftaran tanah dapat tercapai. Selain itu, penyediaan peta pendaftaran tanah adalah untuk memenuhi program desa lengkap atau kelurahan lengkap.

Kondisi tata kelola yang belum optimal tersebut mengakibatkan pegawai yang mencari buku tanah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencarian buku tanah, hal ini bedampak pada kinerja pegawai yang membutuhkan buku tanah serta pelayanan kepada masyarakat akan menjadi kurang maksimal. Perbaikan manajemen tata kelola ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pencarian akan kebutuhan buku tanah. Perpaduan pengoptimalan tata kelola buku tanah dengan pencatatan peminjaman buku tanah secara digital sebagai bentuk dari Aktualisasi Smart ASN akan meningkatkan efisiensi pekerjaan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk memecahkan masalah tersebut, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.