Media informasi digital seperti media social, tidak dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu diadakan peningkatan melalui penyediaan layanan informasi secara fisik yang dapat masyarakat peroleh secara langsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan dan peningkatan dalam sektor pelayanan informasi. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan yaitu pelayanan pada pengisian formulir permohonan pendaftaran tanah oleh pemohon, yang sampai saat ini masyarakat dalam hal ini pemohon masih bingung dan belum mengetahui tentang pengisian formulir pengajuan permohonan pendaftaran tanah secara baik dan benar. Dalam tahun 2022 bulan Januari hingga Juni ada 123 pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari koordinasi dengan petugas loket, 90% yang masih bingung dengan pengisian formulir permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Hal ini membuat banyaknya formulir permohonan pendaftaran tanah pemohon yang tidak terisi dengan benar, sehingga pegawai pelayanan loket kesulitan untuk melakukan pendaftaran tanah dengan cepat dan tepat.

Loketku adalah layanan yang dapat diakses oleh masyarakat sebelum datang ke Kantor Pertanahan. Sehingga, masyarakat dapat mempersiapkan terlebih dahulu semua persyaratan pendaftaran tanahnya, lalu nanti dapat ditentukan kapan waktunya akan datang ke Kantor Pertanahan. Hal ini sangat berguna untuk mempercepat pengurusan dokumen pertanahan, sebab masyarakat sudah mengetahui persyaratannya terlebih dahulu. Meskipun layanan mandiri Loketku sudah launching sejak September 2021, masih terdapat beberapa Kantor Pertanahan di Aceh yang belum menggunakan aplikasi tersebut seperti salah satunya Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Setiap harinya Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh menerima lebih kurang 20 orang pemohon. Pemohon tersebut rata-rata merupakan PPAT yang menerima surat kuasa, dimana satu orang PPAT seringnya membawa berkas permohonan 10 hingga 15 orang. Hal tersebut membuat antrean loket di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh ‘macet’, sehingga tak jarang menimbulkan reaksi negatif dari pemohon lain yang datang secara personal dan tidak diwakili PPAT.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan tidak terdapat alat peraga 2 yangmenjelaskan mengenai proses permohonan informasi nilai tanah, hal ini berdampak pada terhambatnya penyampaian informasi nilai tanah kepada masyarakat, informasi nilai tanah sangat berguna bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang terdampak pelaksanaan program pengadaan tanah, nilai tanah berfungsi sebagai petunjuk bagi masyarakat mengenai besaran ganti kerugian serta pihak-pihak yang terlibat bila terjadi sengketa, selain itu nilai tanah juga menjadi acuan besaran PNBP pada pelayanan yang disediakan oleh setiap Kantor Pertanahan, dan hal-hal lainnya berkaitan pelayanan pertananahan. Tidak terdapatnya alat peraga juga menyebabkan terbatasnnya pengetahuan masyarakat tentang proses pengaduan jika masyarakat keberatan terhadap nilai tanahmereka, hal tersebut dapat berakibat pada kurang baiknya citra Kantor Pertanahan di mata masyarakat karena masyarakat dapat mengira Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan tidak mempedulikan atau memfasilitasi pengajuan keberatan berkaitan dengan informasi nilai tanah yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan kepada pemohon informasi/masyarakat, oleh karena permasalahan diatas perlu diadakan penyediaan informasi mengenai proses permohonan informasi nilai tanah.

Permasalahan yang sering ditemui saat ini adalah data pertanahan masih belum merupakan data yang tepat dan benar. Ini ditandai dengan masih banyaknya bidang – bidang tanah yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya dilapangan. Bidang – bidang tanah tersebut termasuk bidang tanah anomali yang perlu segera diperbaiki untuk mendukung perbaikan data pertanahan dalam rangka transformasi digital. Sebagai seorang CPNS yang dituntut untuk memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, CPNS diharapkan mampu selalu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan solutif. Perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, dan pesatnya perkembangan IPTEK telah mengubah paradigma kerja ASN. Melakukan kebiasaan lama (business as usual) dalam melaksanakan pekerjaan tidak lagi sesuai dalam situasi modern saat ini. ASN harus adaptif dengan teknologi yang ada dan memanfaatkannya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Tomohon, terutama pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa, diantaranya: Volume perkara pertanahan yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai, anggaran tersedia kurang memadai, banyaknya sengketa dan perkara mengenai tanah, banyaknya permohonan pembatalan sertipikat dan kurang tertatanya arsip kasus pertanahan. Untuk memecahkan masalah tersebut, penulis sebagai calon pegawai negeri sipil yang ditempatkan di kantor pertanahan Kota Tomohon mengangkat masalah mengenai kurang tertatanya arsip kasus pertanahan yang menyebabkan banyaknya arsip kasus pertanahan yang tidak diketahui keberadaanya, berada tidak pada tempatnya, sulitnya menemukan arsip yang dicari, dan meningkatkan kerjasama antar seksi dalam pengelolaan arsip 3 kasus pertanahan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul Pengelolaan Database Arsip Kasus Pertanahan melalui aplikasi Sengketa, Konflik dan Perkara (SKP)di Kantor Pertanahan Kota Tomohon yang diharapkan dapat memberikan solusi dan kemudahan dalam pengelolaan arsip kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tomohon.

urangnya detail informasi posisi keberadaan titik dasar teknik seringkali membuat pekerjaan mencari posisi TDT menjadi lebih lama. Mengingat pentingnya titik dasar teknik, maka diperlukan peta sebaran titik dasar teknik yang dapat menyuguhkan informasi yang lebih detail, seperti informasi tempat TDT tersebut berada dan kenampakan yang dapat menjadi patokan posisi TDT.Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di Kementerian ATR/BPN dituntut untuk menjadi SMART ASN. SMART ASN sendiri mengacu pada adanya transformasi digital, dimana segala pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang secara bertahap pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

Salah satu evaluasi dalam pelatihan dasar yaitu membuat rancangan aktualisasi yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK di unit kerja masing-masing. Rancangan aktualisasi dilaksanakan sebelum masa habituasi dengan mengindentifikasi isu-isu masalah pada unit kerja masingmasing. Salah satu isu yang berhasil di identifikasi penulis menggunakan analisis USG yaitu kurang optimalnya sistem pencatatan alat tulis kantor (ATK) di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Tidak adanya formulir permintaan ATK seringkali menyebabkan pemohon melakukan kesalahan dalam penulisan nama ATK yang diminta, selain itu sistem pencatatan mutasi ATK masih dilakukan dengan cara manual yaitu mencatat mutasi pada kartu persediaan barang. Proses manual tersebut beresiko menyebabkan munculnya selisih persediaan ATK di gudang. Alat tulis kantor (ATK) merupakan salah satu barang milik negara yang terlihat kecil namun memiliki dampak yang signifikan dalam pelaksanaan administrasi pada unit kerja.

Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang mengikuti Program PTSL dengan target SHAT 2017 sebanyak 4.973, lalu 2018 sebanyak 3.300, tahun 2019 sebanyak 5.999, tahun 2020 sebanyak 1000 target, dan tahun 2021 sebanyak 1.834, yang secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik, kecuali terhadap pelaksanaan program PTSL tahun 2019 yang mana tercatat 8 sertifikat yang sudah di cetak namun belum diserahkan, dan 75 sertifikat yang belum di cetak dan belum di serahkan sehingga total mencapai 83 sertifikat. Fenomena ini akrab dikenal dengan istilah residu PTSL. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya residu PTSL ini yang berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi Kementerian ATR/BPN pada umumnya, dan Kantor Pertanahan Baubau pada khususnya dikarenakan fungsi pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik belum dapat diwujudkan dengan maksimal.

Akan tetapi pengetahuan masyarakat tentang peran BPN dalam penyelesaian kasus pertanahan masih kurang. Bahkan masyarakat beranggapan bahwasanya penyelesaian sengketa pertanahan akan lebih baik diselesaikan melalui rana peradilan. Melalui upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam (selanjutnya disebut Kantah Kota Batam) dengan melakukan sosialisasi pencegahan sengketa pertanahan menurut penulis upaya tersebut belum optimal untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa penyelesaian sengketa melalui ranah non-litigasi lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan telah ditetapkannya Penyimpanan atau pengarsipan atas dokumen Pengadaan Tanah dalam bentuk digital, maka dokumen akan tersusun secara struktur dan sistematis, memudahkan pegawai jika sewaktu-waktu memerlukan dokumen, dan yang lebih penting yaitu para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya pada seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang telah melaksanakan salah satu bagian dari upaya terciptnya reformasi birokrasi, yaitu dengan terwujudnya penerapan asas profesionalitas yang mengutamakan keahlian dengan berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal mengembangkan kemampuan serta mempertanggungjawabkan kinterjamya.