Dengan adanya media sosial diharapkan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan tentang pendaftaran tanah pertama kali. Banyak pemohon yang terkendala akan informasi mengenai syarat – syarat yang harus dipenuhi guna mempercepat pelayanan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan dan peningkatan dalam sektor pelayanan informasi. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan yaitu dengan memaksimalkan postingan media sosial Instagram, Tiktok dan Youtube pertanahan khususnya mengenai informasi pendaftaran tanah pertama kali. Ketidaktersediaan informasi syarat pendaftaran pertama kali pada Kantor Pertanahan Tana Toraja mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran khususnya yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat sendiri karena dalam prosesnya seringkali permohonan yang diajukan terkendala dengan kelengkapan dokumen yang diserahkan pada saat pendaftaran sehingga menjadi pemicu terhambatnya proses.

Sejak Penulis melaksanakan tugas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Penulis mendapatkan beberapa isu yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, salah satunya adalah “Belum Optimalnya Layanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas”. Hal ini menjadikan kurangnya kepuasan dari masyarakat terkait akses informasi yang telah ada yaitu di loket informasi, serta tidak maksimalnya fungsi ASN sebagai Pelayan Publik. Akses informasi baik kepada masyarakat dapat dipergunakan untuk peningkatan kapabilitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap informasi yang disampaikan perlu dilaksanakan dengan baik secara professional dan proporsional. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul aktualisasi yaitu “Optimalisasi Layanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Pembuatan Akses Formulir Permohonan di Website Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas”

Untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan, dari faktor internal Kementrian ATR/BPN melakukan perbaikan-perbaikan, baik pada sistem maupun pada dokumen pertanahan tang telah terdata. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai bagian unit kerja dari Kementrian ATR/BPN saat ini juga perlu melakukan transformasi digital dengan melakukan digitalisasi dokumen pengukuran berupa surat ukur. Berdasarkan hal tersebut untuk mendukung tercapainya Manajemen ASN dan Smart ASN, peserta diharuskan untuk profesional dalam mengoptimalkan digitalisasi dokumen pengukuran sebagai pelayan publik yang terpercaya dan dapat mengimplementasikan nilai nilai dasar ASN, yaitu BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sehingga, peserta menyusun laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pelaksanaan Validasi Surat Ukur Digital. Gagasan penulisan terkait adanya optimalisasi validasi Surat Ukur/Gambar Situasi ini diharapkan dapat membantu instansi dalam mengoptimalkan kualitas data dokumen pengukuran di sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang masih kurang lengkap, agar nantinya dapat menunjang kegiatan pelayanan pertanahan yang cepat dan akurat.

Penulis menemukan Isu atau permasalahan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait informasi berkas Persyaratan Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Hal ini ditunjukkan ketika penulis ditugaskan sebagai admin media sosial Instagram, masih banyak masyarakat yang masih menanyakan terkait Berkas Persyaratan Layanan Pertanahan. Terkait permasalahan ini memicu penulis untuk melakukan inovasi dengan Ide kreatif untuk memberikan Keterbukaan Informasi terkait Berkas Persyaratan Layanan Pertanahan. Dalam melakukan inovasi, penulis mengutamakan pemanfaatan teknologi yang mewujudkan digital skills (kemampuan digital) dan digital culture (budaya digital) untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait Berkas Persyaratan Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Penulis mengusulkan alternatif penyelesaian isu dengan “Optimalisasi Informasi Berkas Persyaratan Pertanahan melalui Instagram pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang”.

Sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tujuan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai sarana untuk menginternalisasikan nilai - nilai dasar PNS dan substansi mata pelatihan (BerAKHLAK, Manajemen ASN, Smart ASN, dan Whole Of Government), kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, serta penguatan nilai - nilai dalam catur tekad jajaran Kementerian Agraria dan Tata 2 Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan realisasi aktualisasi juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah aktual yang ada pada unit kerja masing - masing berdasarkan tugas dan fungsi jabatan CPNS dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Beberapa permasalahan aktual /isu yang penulis peroleh selama kurang lebih tujuh bulan masa kerja sebelum pelaksanaan pelatihan dasar CPNS, yang selanjutnya akan dipilih 3 (tiga) isu utama yang akan diangkat dan kemudian diidentifikasi menggunakan metode USG (Urgent, Serious, and Growth) dengan akumulasi nilai tertinggi. Sehingga didapatlah isu berupa “Belum Lengkapnya Arsip Digital Surat Ukur Kantor Pertanahan Kab. Mamuju”.

Dokumen/Arsip pertanahan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memiliki fungsi sebagai legalitas atau bukti-bukti kepemilikan tanah. Hal tersebut sangat penting untuk kenyamanan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah maupun kepada masyarakat. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pengelolaan arsip Buku Tanah dan Surat Ukur dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sendiri sudah memiliki ruang Arsip, namun pada kenyataannya belum digunakan secara optimal. Arsip Buku Tanah dan Surat Ukur belum ditata dengan baik dan belum adanya inventarisasi Arsip Buku Tanah dan Surat Ukur, sehingga menyulitkan pencarian Arsip Buku Tanah dan Surat Ukur yang dibutuhkan untuk pelayanan pertanahan. Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, terdapat inovasi yang akan diluncurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yaitu Inovasi USIF (Urus Sehari Final) artinya Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan percepatan pelayanan yang dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja, pelayanan ini 2 dikhususkan untuk beberapa jenis layanan seperti Pengecekan, Roya dan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah). Adapun lokasi untuk Laporan Aktualisasi yang terpilih yaitu Desa Penfui Timur, karena peralihan hak di desa Penfui Timur cukup tinggi sehingga sering dilakukan layanan pemeliharaan data. Jika Arsip Buku Tanah dan Surat Ukur sudah tertata dan terinventarisasi dengan baik maka akan mempercepat pelayanan.

Kendala lain yang muncul adalah sistem pengarsipan dokumen yang masih manual (konvensional) dimana sistem ini sangat beresiko jika arsip tersebut hilang. Jika data tersebut hilang tanpa adanya data backup maka akan menyebabkan tidak maksimalnya tugas dan fungsi yang akan merujuk pada kurang efektif dan efisiennya tugas Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dalam pemeliharaan arsip. Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi, maka penulis akan mengambil dan mengangkat isu sebagai rancangan aktualisasi yaitu “Optimalisasi Penataan Arsip Berkas Permohonan Hak Berbasis Digital Melalui Google Drive di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Palembang, Kementeriaan ATR/BPN

Dari isu tersebut, maka laporan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu tersebut, dalam laporan ini penulis mengangkat isu mengenai belum adanya galeri aplikasi yang berisi kumpulan informasi terkait detail aplikasi yang dikelola oleh Pusdatin, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan diadakannya Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS) Kementrian ATR/BPN 2021 adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan rasa nasionalisme, kepribadian yang unggul dan pemilikan rasa tanggungjawab, serta memperkuat profesionalisme. Hal ini sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS yang unggul dan berkualitas.

Atas permasalahan tersebut diatas, tentunya memicu Perserta CPNS untuk dapat berpartisipasi melakukan perubahan-perubahan dengan ide-ide kreatif guna mengatasi permasalahan diatas. Pemanfaatan teknologi tentunya menjadi prioritas utama dalam mengembangkan gagasan pemecahan isu, karena hal ini selaras dengan pembelajaran SMARTASN dan Manajemen ASN yang didapatkan peserta ketika mengikuti latihan dasar pada agenda 3 (tiga). Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan digitalisasi buku tanah merupakan wujud kapasitas digital skill (kemampuan digital) dan digital culture (budaya digital) demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public sekaligus menjadi ASN yang professional. Untuk itu, Peserta CPNS mengusulkan judul “Optimalisasi Kearsipan Buku Tanah Melalui Digitalisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang” Output kegiatan aktualisasi Peserta CPNS nanti yaitu terciptanya digitalisasi buku pertanahan yang lebih terintegrasi sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.