Penggunaan aplikasi sentuh tanahku sangat mempermudah masyarakat untuk memeriksa status sertifikasi tanahnya agar terhindar dan tidak menjadi korban mafia tanah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Sosialisasi Aplikasi Sentuh Tanahku Kepada Masyarakat Melalui Website Resmi Dan Layar Informasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong” Isu yang diangkat diharapkan dapat mempercepat kegiatan pelyanan secara digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, sehingga terwujudnya pelayanan berbasis elektronik di Kementerian ATR/BPN.

Mengingat pentingnya penataan arsip agar ketersediaan informasi buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya untuk  peningkatan kinerja pada Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran yang mana berkaitan dengan peminjaman buku tanah untuk proses penetapan hak dan pendaftaran dengan melakukan pencatatan pada buku tanah, agar buku tanah bisa diakses dengan cepat dan mudah ditemukan maka perlu adanya pengoptimalan dalam peminjaman dokumen buku tanah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan aktualisasi dengan judul : “Tertib Administrasi Peminjaman Dokumen Buku Tanah melalui media digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan”.

Berdasarkan data yang dikumpulkan maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika. Beberapa isu yang dimaksud antara lain penyediaan sarana operasional seperti komputer dan scanner dalam pelaksanaan kegiataan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang belum berimbang di Seksi Penetetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, belum tersedianya flowchart pelayanan informasi pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, dan penumpukan sertipikat yang telah selesai proses pengurusannya dan belum diambil oleh pemohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik tersebut maka tulisan ini dibuat untuk lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut dan memilih isu prioritas diantaranya. Isu yang diangkat yaitu mengenai penumpukan sertipikat yang telah selesai proses pengurusannya dan belum diambil oleh pemohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut sehingga secara benar dapat dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon PNS.

Kantor Pertanahan dituntut untuk dapat menyimpan dan memelihara dokumendokumen tersebut dengan baik dan benar. Pengelolaan, penataan, dan pengarsipan warkah, khususnya warkah pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data tahun 2021 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dapat dikatakan belum maksimal, hal ini merupakan sebuah masalah yang akan membawa dampak yang sangat serius, jika tidak ditangani dengan segera, bukan hanya terancam rusak dan hilang, namun dapat mempersulit pencarian warkah dikarenakan tidak diarsipkan secara teratur, serta dapat menghambat jalannya pelayanan pertanahan jika dikemudian hari terjadi sebuah masalah yang mengharuskan ditemukannya warkah yang menjadi alat pembuktian data yuridis maupun fisik pada saat pendaftaran tanah.

Mengingat banyaknya manfaat dari digitalisasi arsip keuangan dan fakta bahwa pengelolaan arsip terkait keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros belum dikelola secara optimal, mendorong penulis fokus pada pembahasan isu terkait belum optimalnya pengelolaan arsip terkait keuangan pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Untuk mengaktualisasikan penyelesaian isu tersebut dengan nilai dasar ASN, Manajemen ASN, serta SMART ASN, maka penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Digitalisasi Arsip Terkait Keuangan Pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Maros”. Tujuan dari digitalisasi arsip terkait keuangan ini tidak hanya membuat arsip menjadi lebih aman karena adanya back up arsip secara digital, tetapi juga mempermudah percarian arsip apabila akan digunakan oleh stakeholder sesuai kepentingannya, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. serta menjadi salah satu sarana instansi dalam meningkatkan kualitas dan perbaikan layanan.

Dari beberapa jenis pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah yang selesai lewat dari waktunya, Pelayanan Permohonan Pemberian Hak merupakan jenis pelayanan yang sering lewat waktu dan terkadang memakan waktu yang sangat lama untuk proses penyelesaiannya sehingga tidak mendukung terlaksananya Manajemen ASN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan tidak mewujudkan terlaksananya Smart ASN. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari SDM, Sarana dan prasarana hingga sistem penyelesaian pekerjaan yang kurang efektif dan efisien, maka dirasa perlu dilakukan inovasi dalam sistem pelayanan publik di Kantor Pertanahan guna percepatan progress penyelesaian pekerjaan, khususnya pada Pelayanan Permohonan Pemberian Hak agar lebih efektif, efisien dan selesai tepat waktu sesuai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.

Di unit kerja penulis, pelayanan penetapan hak dan pendaftaran serta peralihan hak, dll masih sering ditemukan berkas yang tertumpuk, dan masih terdapatnya arsip warkah yang belum dilakukan scan atau digitalisasi berdasarka informasi yang di peroleh dari https://statistik.atrbpn.go.id/htelektronik/Warkah/Warkah, ditemukan data bahwa masih banyak arsip warkah DI208 yang belum dilakaukan scan atau digitalisasi dengan rincian sebagai berikut, yakni : Warkah DI208 Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo 36.534, Scan Warkah DI208 2.547, dengan presentase Scan Warkah DI208 6,97% seringkali  petugas memberikann toleransi kepada pemohon untuk melengkapi berkas permohonan hak dan pendaftaran, sehingga hal ini menjadi tunggakan pekerjaan karena harus menunggu berkas dilengkapi oleh pemohon. Oleh karena itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini penulis akan mencoba untuk melakukan digitalisasi arsip warkah dan penataan arsip warkah melalui https://kkp2.atrbpn.go.id dan Google Drive pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo.

Laporan aktualisasi memuat permasalahan dan isu-isu aktual yang terdapat dalam satuan kerja CPNS, serta CPNS harus dapat menemukan dan mengimplementsikan gagasan kreatif untuk memecahkan isu-isu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat isu dalam aktualisasi ini dengan judul “Optimalisasi Arsip Keuangan Berbasis Digital Melalui Google Drive dan Linktr.ee pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung”. Isu ini diangkat karena penulis ingin membuat penyimpanan arsip menjadi lebih baik dan semua arsip keuangan dapat terdigitalisasi sehingga siapapun dapat dengan mudah mencari dan mengakses arsip yang diinginkan.

Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik, kedua, penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat judul aktualisasi yakni “Optimalisasi Pengelolaan Digitalisasi Informasi Pelayanan Loket Pertanahan Menggunakan Aplikasi Sentuh Tanahku di Kabupaten Lampung Barat”.

Literasi Digital itu sendiri menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki 4 kompetensi yang terdiri dari Digital skill, Digital Culture, Digital Ethics dan Digital Safety. Sehingga untuk mewujudkan Smart ASN diperlukan literasi digital dalam pelaksanan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai Calon Pengelola Informasi Pertanahan di Lingkungan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa, dirasa tepat untuk mengangkat judul aktualisasi terkait “Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Terkait Pelayanan Persyaratan Permohonan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan”. Dimana media ini dapat diakses kapan saja sebagai wujud dari peningkatan pelayanan publik.