Idealnya loket pelayanan penerimaan berkas harus memeriksa kelengkapan berkas permohonan secara detail, teliti dan cermat, berkas permohonan baru dapat di daftarkan jika berkas tersebut benar-benar lengkap sesuai dengan ketentuan pada SOP dan tidak didaftarkan ketika masih ada berkas persyaratan yang kurang dan pemohon belum melengkapinya. Jika hal ini berjalan dengan optimal tentu akan mengurangi berkas yang menjadi tunggakan karena persoalan kekurangan kelengkapan berkas permohonan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk memilih isu kurang optimalnya proses verifikasi dan analisis berkas pada loket pelayanan penerimaan berkas permohonan sehingga rancangan aktualisasi ini berjudul Optimalisasi Proses Verifikasi dan Analisis Berkas pada Loket Pelayanan Penerimaan Berkas Permohonan dengan Penggunaan Form Ceklis kelengkapan Berkas dan Brosur terkait Prosedur dan Kelengkapan Berkas Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar

Adapun masalah yang terjadi dalam unit kerja penulis pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan yaitu terhambatnya pekerjaan dikarenakan sulitnya Menemukan Buku Tanah dan/atau Buku Tanah. Berdasarkan latar belakang diatas sebagai Calon Apratur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dirasa tepat untuk mengangkat isu terkait “Kurangnya Optimalnya Pendataan Buku Tanah Pada Kantor 2 Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai”. Selain itu, penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai berAKHLAK yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Dalam hal ini penullis memilih judul laporan aktualisasi adalah “Optimalisasi Pendataan Buku Tanah Melalui Pembuatan Website dan Format Digital Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai”.

Berdasarkan penelitian Penulis yang ditugaskan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, maka di temukan tiga isu utama diantaranya belum optimalnya penggunaan aplikasi Justisia dalam proses digitalisasi berkas sengketa pertanahan, belum lengkapnya persyaratan berkas Mediasi oleh pemohon Mediasi, dan belum optimalnya sarana penunjang Mediasi. Dari penelitian yang telah dilakukan maka ditarik satu isu utama yang akan diimplementasikan sebagai permasalahan yang akan dijabarkan melalui gagasan isu dalam bentuk laporan Aktualisasi yaitu Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Justisia Melalui Digitalisasi Dokumen Sengketa Pertanahan Tahun 2022 Pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan mengakibatkan lebih banyak tumpukan berkas permohonan peralihan hak yang belum lengkap pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran serta menjadi tunggakan, hal ini berarti ASN pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan secara tuntas. Jika hal ini tidak dengan segera diatasi maka akan menimbulkan 3 ketidakpercayaan masyarakat kepada instansi untuk mengurus peralihan hak karena petugas yang kurang cakap, ketidakpastian persyaratan, ketersediaan brosur persyaratan, serta akan semakin banyak berkas permohonan yang menumpuk dan menjadi tunggakan. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam mengambil isu tersebut utuk dijadikan sebagai kegiatan aktualisasi yang dilakukan di dalam rangkaian kegiatan Latihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 sebagai bentuk kontribusi penulis dalam menangani isu yang ada di tempat kerja. Dengan adanya informasi baik secara digital atau non digital kepada masyarakat atau pemohon terkait persyaratan peralihan hak yang jelas, lengkap serta sesuai dengan kondisi permohonan yang diajukan, maka akan tercipta pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sebagaimana amanat Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN berfungsi sebagai Pelayan Publik bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, penulis memilih untuk mangangkat judul tentang Digitalisasi buku tanah lama untuk mengantisipasi kerusakan dan kehilangan Pada Kantor Pertanahan Halmahera Barat. Hal ini berhubungan dengan agenda 3 yakni MANAJEMEN ASN dan SMART ASN. Dalam Manajemen ASN hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi ASN yakni memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Mendigitalisasi buku-buku tanah lama merupakan salah satu bentuk pelayanan public yang professional dan berkualitas, karena tidak menutupkemungkinan bahwa akan ada pemohon yang mengajukan permohonan dan berhubungan dengan buku-buku tanah lama tersebut. Mendigitalisai buku-buku tanah lama akan mempercepat dan mempermudah pelayanan, sehingga pelayanan akan lebihoptimal. Hal ini juga berkaitan dengan SMART ASN yakni Digital skill yaitu kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi perangkat digital dalam mengakses dan mengelola informasi. Mendigitalisasi buku tanah memerlukan kemampuan menggunakan dan memanfaatkan perangkat digital.

Pada tahun 2018 hingga 2022 pada kantor pertanahan kabupaten fakfak mengalami Pasang Surut jumlah masyarakt yang ingin mendaftar hak atas tanahnya. Masyarakat datang dengan berbagai latar belakang dan juga kendala yang berbeda-beda, dari masyarakt yang datang untuk mendaftakan hak atas tanahnya pada pelayanan di loket menjadi terhambat dan menjadi lama di karenakan ingin mendaptkan informasi yang lebih dengan berbagai hambatan maupun masalah yang menghabat sehingga memerlukan waktu yang ekstra dan juga mengingat durasi yang kadang lama sehingga membuat pemohon laen menunggu dan mengantri yang menimbulakan dan memberi kesan negatif kuarang kepercayaan maupun kepuasan masyarakat sehingga pengoptimalisasikan pelayanan yang mudah dan cepat menjadi kurang. Kemudian dengan kurangnya SDM dan juga bersamaan dengan tugas PTSL Redis sehingga ASN harus turun kelapangan sehingga proses pelayanan informasi menjadi terhambat. Oleh karena itu, dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan rancangan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Pertanahan Melalui Klinik Konsultasi”

Kurang baiknya pendataan arsip dapat menyebabkan arsip menjadi rusak dan hilang, maka sudah semestinya arsip surat tugas maupun surat perintah perjalanan dinas dan arsip lainya di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dilakukan digitalisasi agar dapat mempercepat proses kinerja ASN yang menyangkut dengan kearsipan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui langkah apa yang dapat diambil dalam menyikapi isu terebut dalam rangka peningkatan kinerja pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Untuk itu, Penulis mengajukan sebuah Rancangan Laporan Aktualisasi 3 yang berjudul Penataan Fisik dan Digital menggunakan Google Spreadsheet Warkah dan Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan tidak serta merta hanya digitalisasi arsip saja, tetapi perlu diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Sebagai contohnya adalah hasil digitalisasi arsip pertanahan terintegrasi dengan peta  bidang tanah yang telah berbasis elektronik dan berbasis bidang. Hal ini tentu saja akan memudahkan dan mendukung Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pelayanan online sehingga percepatan pelayanan akan terjadi. Oleh karena itu, hasil dari kegiatan digitalisasi arsip pertanahan akan dilihat keintegrasiannya dengan peta bidang tanah apakah antara keduanya telah terintegrasi sehingga dapat mendukung pelayanan online pertanahan. Sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik maka dirasa tepat untuk mengangkat isu tersebut dengan mengoptimalkan digitalisasi warkah guna peningkatan pelayanan dan kualitas data pertanahan. Selain itu, degan isu ini, penulis juga ingin mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK) dalam kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu.

Pemanfaataan teknologi melalui pembuatan sebuah Dashboard Database menjadi solusi yang paling efektif dan efisien serta dapat menghasilkan database yang lengkap dan terintegrasi. Sehubungan dengan itu, nantinya Dashboard Database berisikan seluruh dokumen-dokumen terkait pelaksanaan audit akan divisualisasikan dalam bentuk menu-menu dan fitur-fitur pada tampilan Dashboard. Adanya menu dan fitur dalam Dashboard Database tentunya akan memudahkan auditor dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan audit. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 terkait Asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN sebagai seorang ASN menjalankan tugas dengan efektif dan efisisen.

Selama ini jadwal audit/pemeriksaan pada Inspektorat Wilayah I masih tertulis secara manual dan sulit dikontrol proses pelaksanannya oleh para Auditor sehingga secara tidak sadar menyebabkan penumpukan kegiatan pelaksanaan audit baru maupun kontrol terhadap penyelesaian tindak lanjut. Oleh karena itu, muncul gagasan yaitu digitalisasi “Jadwal Pemeriksaan” untuk mempermudah Auditor dalam mengatur jadwal dan mengontrol pemeriksaan dari tahap persiapan sampai dengan hasil pengawasan selesai untuk ditindaklanjuti oleh Auditi. Hal ini merupakan sebuah adaptasi perubahan Transformasi Digital yang berlangsung cepat, dengan kompetensi Literasi Digital yang mumpuni sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Auditor lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pengawasan internal. Gagasan alternatif pemecahan isu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan jadwal pemeriksaan yang selama ini belum terjadwal dengan baik sehingga dapat berdampak baik kepada meningkatnya penguatan pengawasan internal. Berdasarkan pemaparan mengenai isu dan gagasan pemecahan isu diatas, disusunlah laporan aktualisasi dengan judul “PENINGKATAN KEPATUHAN PENYELESAIAN KEGIATAN AUDIT MELALUI DIGITALISASI “KALENDER AUDIT” DI INSPEKTORAT WILAYAH I.”