Sehingga salah satu isu pokok yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang alur pelayanan pendaftaran tanah pertama kali untuk perorangan. Isu tersebut dianalisis dan ditentukan salah satu penyebabnya, kemudian disusun tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan untuk menerapkan solusi untuk isu tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan tersebut dikaitkan dengan Agenda II Nilai-nilai dasar BerAHKLAK dan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN. Sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang efisien di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi pertanahan.

Sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki fungsi melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik maka dirasa tepat untuk mengangkat isu tersebut dengan mengoptimalkan penyampaian informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peralihan hak atas tanah. Selain itu, penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (BerAKHLAK) dalam kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi II Penetapan Hak dan Pendaftaran, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat isu di atas menjadi sebuah rancangan aktualisasi yang berjudul “Penggunaan Infografis dalam rangka Pemberian Informasi Pendaftaran Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kota Makassar”

Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kantor pertanahan di Indonesia, sehingga mendapat tugas menjalakan penyelenggaraan pendaftaran tanah sesuai peraturan dengan perundang-undangan. Saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura membutuhkan optimalisasi digitalisasi gambar ukur (GU)beserta Surat pernyataan pemasangan dan persetujuan tanda batas . Optimalisasi dilakukan untuk memelihara ketersediaan data tersebut karena jika dibiarkan dalam bentuk fisik dan pengarsipan yang kurang baik, dikhawatirkan GU dan surat pernyatan dapat tercecer, hilang, rusak/usang dimakan usia, dan dapat rusak karena gejala alam seperti kelembaban dan serta rusak oleh hewan seperti rayap , mengingat sangat pentingnya GU dan surat pernyataan baik sebagai data otentik pengukuran maupun sangat diperlukan dalam hal rekonstruksi. Sehingga perlu dilakukan pemeliharaan data tersebut kedalam bentuk digital dan dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang berwenang seketika dibutuhkan.

ASN Profesional yang berkarakter unggul dan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, Maka berdasarkan isu tersebut, penulis akan membahas “Optimalisasi Penerapan SOP Penatausahaan BMN melalui pembuatan draft SOP BMN di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Prov. Kalimantan Timur” yang diharapkan dapat dijadikan solusi isu tersebut. Penulis juga mencoba mengaitkan penerapan nilai-nilai dasar Core Values ASN, yaitu BerAKHLAK dalam memecahkan isu yang dianngkat agar tugas dan fungsi ASN dapat berjalan dengan seharusnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlunya penyimpanan secara sistem digitalisasi yang apabila dibutuhkan dapat ditemukan secara mudah dan cepat dikemudian hari karena dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas, maupun arsip yang terkumpul dan disimpan karena mempunyai nilai guna. Dengan adanya sistem digitalisasi ini maka akan mengurangi penumpukan kertas, dan juga dapat menghemat waktu dalam pencarian data karena akan disimpan dalam bentuk file sesuai nama, bulan, dan tahun pada surat/dokumen. Melalui pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mencari gagasan pemecahan isu permasalahan dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Keuangan Melalui Digitalisasi Dengan Media Google Drive Sebagai Penyimpanan Online Pada Kantor Pertanahan Kota Kupang”.

Diharapkan adanya keseragaman nilai tanah dan keseragaman publisitas informasi mengenai nilai tanah, untuk itu perlu adanya koordinasi mengenai Peta Zona Nilai Tanah antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintahan Daerah, sehingga peserta mengangkat judul Aktualisasi “ OPTIMALISASI PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK DAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK’’

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merancang aktualisasi dengan mengangkat isu tentang Belum efektifnya waktu pengaksesan arsip data pengadaan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, dimana dalam pengaksesan dokumen pengadaan tanah masih memakan waktu. Penulis merumuskannya dengan judul sebagai berikut : “OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENATAAN ARSIP DIGITAL DATA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RELOKASI JALAN NASIONAL RUAS SUNGAI DURI-MEMPAWAH TAHUN 2020 MENGGUNAKAN GOOGLE DRIVE KHUSUS DI SEKSI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH”

Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis diawali dengan tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini dirumuskan rencana kerja dan target peserta bimbingan teknis revisi RTRW Kabupaten. Pelaksanaan persiapan merupakan tahapan yang penting dalam kegiatan bimbingan teknis karena berhubungan dengan terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien. Dikarenakan adanya keterbatasan anggaran maka tidak dapat mengakomodir semua permohonan Pemerintah Kabupaten untuk menjadi peserta bimbingan teknis. Oleh karena itu disusun target peserta untuk menyesuaikan keterbatasan anggaran sehingga diperoleh Pemerintah Kabupaten dengan progres penyusunan revisi RTRW Kabupaten yang sudah signifikan dan juga yang memiliki komitmen dan kesiapan sumber daya untuk menyelesaikan revisi RTRW Kabupaten. Kondisi saat ini sistem pendaftaran bimtek revisi RTRW Kabupaten masih dilakukan secara manual sehingga inventarisasi datanya kurang tertata dengan rapih. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan optimalisasi tahapan persiapan pelaksanaan 3 bimbingan teknis revisi RTRW Kabupaten sehingga diperoleh pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Salah satu tujuan keterbukaan informasi publik pada kegiatan tersebut adalah untuk mempromosikan kegiatan agar diketahui oleh masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan negara guna meningkatkan citra positif Kantor Pertanahan Pemberian informasi pelayanan kepada masyarakat berupa ketentuan/syarat dalam pengurusan sertipikat, proses pengurusan, atau berupa informasi kegiatan-kegiatan yang direncanakan, sedang atau sudah dilakukan oleh kantor perlu dilakukan. Ini mampu mempermudah akses masyarakat terhadap informasi layanan pertanahan yang dibutuhkan.

Penulis menilai permasalahan buku tanah adalah permasalahan yang serius, dikarenakan buku tanah merupakan dokumen negara yang mesti dilindungi penyimpanannya agar tidak hilang. Buku tanah memuat data fisik dan data yuridis suatu objek pendaftaran yang sudah ada haknya. Buku tanah menjadi kunci utama agar pelayanan dapat berjalan dengan cepat serta tidak terhambat, apabila dokumen dimaksud susah ditemukan atau hilang maka pelayanan prima susah untuk dicapai. 9 Oleh sebab itu, dalam rancangan aktualisasi ini penulis mencoba untuk mengangkat isu “Belum Optimalnya Penataan Arsip Buku Tanah Di Kantor Pertanahan Seram Bagian Timur” yang akan mengambil ruang lingkup pada satu desa sebagai bahan acuan untuk sistem penataan kedepannya.