Adapun Kurikulum Pembentukan Karakter PNS terdiri dari 4 (empat) Agenda yaitu : Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar ASN, Agenda Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI dan Agenda Habituasi. Selanjutnya dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, terdiri dari Kompetensi Umum/Administrasi dan Kompetensi Teknis Substantif. Melalui Program Pelatihan Dasar CPNS diharapkan dapat membentuk ASN Profesional yang berkarakter unggul dan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, maka berdasarkan isu tersebut, penulis akan membahas “Peta Audit Digital Berbasis Mobile di Inspektorat Jenderal Wilayah IV” yang diharapkan dapat dijadikan solusi isu tersebut. Penulis juga mencoba mengaitkan penerapan nilai-nilai dasar Core Values ASN, yaitu Ber-AKHLAK dalam memecahkan isu yang diangkat agar tugas dan fungsi ASN dapat berjalan dengan seharusnya.

Di samping itu dalam mengelola/menghimpun data informasi nilai tanah dan aset properti di seksi pengadaan tanah dan pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas mengalami kesulitan, karena tidak adanya informasi akses data yang diterima secara berkala. Sedangkan dalam kegiatan DIPA T.A. 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas terdapat kegiatan pelayanan informasi nilai tanah atau kawasan (nilai tanah dan aset properti) dengan volume kegiatan sejumlah 500 layanan. Maka dari itu penulis berusaha mengangkat isu mengenai upaya Optimalisasi Inventarisasi Data Informasi Nilai Tanah dan Aset Properti di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas. Pengangkatan isu ini bermaksud untuk memudahkan pengumpulan data informasi nilai tanah dan aset properti khususnya di seksi pengadaan tanah dan pengembangan.

Pada era informasi saat ini, salah satu permasalahan utama adalah bagaimana mengolah data sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang berguna, dan mudah digunakan oleh pengguna informasi. Sistem administrasi manajemen surat yang ada masih manual, oleh karena itu pembuatan aplikasi ini sangat dibutuhkan. Dengan banyaknya jumlah surat yang dibuat, maka pencarian data akan menjadi tidak efisien dalam hal waktu dan tenaga. Pembuatan surat tugas terhadap seseorang yang dilakukan dengan sistem manual juga menyebabkan kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengisian data. Sehingga pada saat ini diperlukan suatu sistem untuk membuat surat tugas yang lebih terstruktur agar lebih memudahkan dalam proses pembuatan surat tugas.

Oleh karena itu, dalam kegiatan aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS ini penulis berinovasi untuk membuat website yang terintegrasi dengan fitur QR Code yang bisa diakses oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Kemudian dalam proses pelaksanaan aktualisasi tersebut, penulis menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan core values Ber-AKHLAK serta terkait Manajemen ASN dan SMART ASN yang telah dipelajari selama masa pembelajaran pelatihan dasar CPNS. Diharapkan dalam pembuatan website yang terintegrasi dengan fitur QR Code tersebut dapat menjadi solusi dalam pengawasan dan pelaksanaan inventarisasi persediaan.

Permasalahan lain terkait pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Subdirektorat Penataan WP3WT yaitu belum optimalnya publikasi terkait informasi, data dan kegiatan-kegiatan yang terdapat di Subdirektorat Penataan WP3WT yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik di masyarakat seperti adanya konflik lahan terkait tanah timbul yang disebabkan karena kurangnya informasi mengenai isu yang terkait dengan Subdirektorat Penataan WP3WT. Pelaksanaan transformasi digital harus diimbangi dengan Ketersediaan Informasi Publik (KIP). Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik (termasuk Kementerian) untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana untuk melaksanakan kewajiban, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Paparanpaparan diatas menjadi dasar pentingnya penulis melaksanakan Kegiatan Aktualisasi terkait “Optimalisasi Publikasi Informasi dan Data Melalui Pembuatan Website dan Media Sosial di Direktorat Penatagunaan Tanah”.

Namun, berdasarkan pengamatan saya selama di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, penyelesaian berkas sering kali terhambat sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros khususnya pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Dari hasil diskusi dengan mentor, hal ini karena adanya penerapan aturan yang kerap berbeda oleh para pelaksana di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Para pelaksana memiliki persepsi yang berbeda dalam menilai suatu berkas. Hal ini terkait dengan perlakuan berbeda terhadap berkas yang sama. Proses pelayanan ini tentu akan mempengaruhi kinerja atau kualitas kerja dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan Manajamen ASN, maka akan berkaitan dengan tidak masimalnya pelayanan publik yang juga akan mempengaruhi kualitas kerja pegawai karena adanya target yang tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya semacam Buku Panduan Pelayanan Pertanahan bagi pelaksana dalam bentuk buku saku digital untuk dapat dijadikan sebagai suatu petujuk oleh para pelaksana pelayanan pertanahan dalam menjalankan pelayanan pertanahan serta dapat diakses dimana saja. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan aktualisasi yang berjudul “Penyediaan Buku Saku Digital Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros”.

Dokumen/berkas administratif pertanahan merupakan bentuk dari layanan publik yang harus diproses serta diarsipkan secara rapi oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga menjadi cerminan dari kualitas pelayanan publik yang professional. Jika belum efektif dan efisiennya cara pengelolaan dalam peminjaman Buku Tanah akan terjadi masalah diantaranya adalah di saat staff yang mengelola arsip buku tanah sedang tidak berada ditempat, kemudian buku tanah yang sedang dalam peminjaman itu diperlukan, harus menghubungi pegawai yang ditugaskan mengelola arsip buku tanah, hal ini mengakibatkan proses pelayanan pertanahan menjadi lambat dan sering tertunda. Belum lagi resiko kehilangan/terselip nya Buku Tanah. Kejadian seperti ini menuntut adanya inovasi dalam proses pengarsipan dengan memanfaatkan kemajuan di era digitalisasi. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu perlu untuk melakukan perbaikan dalam penataan terhadap arsip peminjaman Buku Tanah. Melalui kegiatan aktualisasi ini, penulis berusaha memberikan alternatif solusi untuk permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Kegiatan Arsip Peminjaman Dan Pengembalian Buku Tanah melalui Penggunaan Jot form di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022”.

Berdasarkan pengamatan penulis dan diskusi bersama rekan kerja di seksi pengendalian dan penanganan sengketa, masih banyak data berkas sengketa, konflik dan perkara masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu pada laporan aktualisasi ini, penulis fokus pada pembahasan isu terkait belum maksimalnya pengarsipan data berkas sengketa, konflik dan perkara secara digital pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa kantor pertanahan Kabupaten Takalar. Dalam rangka mengaktualisasikan materi-materi pelatihan dasar yang telah diperoleh serta pentingnya penyelesaian dari isu tersebut, maka penulis menyusun 3 laporan aktualisasi dengan judul “Penggunaan Google Drive sebagai media pengarsipan digital berkas sengketa, konflik dan perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar”.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka diharapkan dapat memperbaiki citra pegawai ASN di mata masyarakat yang semula dikenal sebagai pegawai yang sarat dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bekerja santai, dan hal-hal lain yang dinilai buruk masyarakat kini menjadi pegawai yang memiliki integritas dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam melayani masyarakat, seorang ASN harus menerapkan nilai-nilai dalam konsep Bela Negara, BerAKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), serta peran dan kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan masyarakat pun akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini pun tidak terkecuali dengan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pelayanan pengecekan sertipikat secara elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten landak masih ada pemohon (pihak PPAT) yang belum mengerti tentang tata cara dalam pelaksanaan pengecekan sertipikat secara elektronik, Ketidakpahaman tersebut berupa salah dalam penguploadan berkas dan banyaknya data yang tidak divalidasi terlebih dahulu kepada petugas oleh pihak pemohon sehingga data tidak terbaca di pangkalan data. Hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab lamanya proses dalam pelaksanaan pengecekan sertipikat secara elektronik.

Jika dilihat dengan kondisi nyata ditempat satuan kerja saat ini perihal manajemen tata kelola buku tanah membutuhkan adanya perhatian untuk dikelola secara optimal sebagai bentuk aktualisasi dari Manajemen ASN, seperti masih terdapatnya buku tanah yang disimpan di rak yang bukan menurut kecamatan atau masih tercampur dan belum dibuatnya labeling kecamatan di rak buku tanah. Kondisi tata kelola yang belum optimal tersebut mengakibatkan pegawai yang mencari buku tanah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencarian buku tanah, hal ini bedampak pada kinerja pegawai yang membutuhkan buku tanah serta pelayanan kepada masyarakat akan menjadi kurang maksimal. Perbaikan manajemen tata kelola ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pencarian akan kebutuhan buku tanah. Perpaduan pengoptimalan tata kelola buku tanah dengan pencatatan peminjaman buku tanah secara digital sebagai bentuk dari Aktualisasi Smart ASN akan meningkatkan efisiensi pekerjaan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk memecahkan masalah tersebut, sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Penulis memilih judul aktualisasi Optimalisasi Pengelolaan Buku Tanah Berdasarkan Kecamatan dan Pencatatan Peminjaman Buku Tanah Menggunakan Microsoft Excel di Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar.