Pada tahap Distance Learning ini, Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) mengikuti beberapa agenda pelatihan dan mengerjakan tahap demi tahapan tugas, salah satunya yaitu menyusun rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi ini disusun dengan dengan memperhatikan isu-isu yang terjadi pada Satuan Kerja masing-masing. Kemudian isu-isu tersebut diidentifikasi dan dilakukan analis melalui tapian isu untuk menentukan isu mana yang akan diangkat. Penulis mengidentifikasi 3 (tiga) isu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor kemudian terhadap 3 (tiga) isu tersebut dilakukan analisis tapisan isu menggunakan teknik USG sehingga diperoleh isu yang menduduki peringkat pertama yang perlu diangkat yaitu “Sistem Pengelolaan dan Peminjaman Arsip Buku Tanah dan Warkah yang Tidak Tertata dengan Baik” dan penjabarannya akan disusun dalam rancangan aktualisasi ini beserta gagasan pemecahan isu serta tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya pada tahap Aktualisasi. Selain itu, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, isu ini merupakan isu yang sangat penting untuk ditindaklanjuti karena menyangkut kinerja dan berkaitan antara satu seksi dengan seksi yang lainnya. Apabila isu ini tidak segera ditindaklanjuti, maka akan mengakibatkan menurunnya pelayanan Kantor Pertanahan, salah satunya yaitu terhambat dan terlambatnya proses pengerjaan berkas permohonan yang disebabkan kesulitan mencari buku tanah dan warkah yang tercecer dan tidak tertata dengan baik. Tentunya akan berdampak menjadi banyaknya tunggakan berkas yang belum selesai dan dikerjakan melebihi batas waktu (tidak sesuai) waktu yang tertera pada SOP.

Jumlah target PTSL yang ditetapkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun pada tahun 2022 adalah sebanyak 12.300 SHAT. Dengan cukup tingginya target yang ditetapkan, maka terdapat pula beberapa kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan PTSL tersebut. Kelancaran Program PTSL masih terhalang oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa dan juga masyarakat mengenai prosedur dan kelengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program PTSL. Formulir pendaftaran tanah melalui PTSL yang harus diisi oleh masyarakat juga sering kali tidak lengkap yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengisian formulir berkas permohonan. Selain itu, koordinasi antara petugas yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan masyarakat sebagai peserta PTSL masih tergolong kurang, sehingga menyebabkan belum optimalnya progres pengumpulan data yuridis permohonan pendaftaran tanah melalui Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan bentuk permasalahan atau isu yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, yaitu: Belum Optimalnya Pengumpulan Data Yuridis Pada Program PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Tahun 2022.

Tentu dalam hal ini, karena sebagian besar data penanganan sengketa dan perkara belum dilakukan digitalisasi, penggunaan Aplikasi Justisia untuk penyimpanan dokumen digital sengketa dan perkara perlu dioptimalkan lagi agar dapat meningkatkan kualitas, pelaporan, dan percepatan penanganan kasus pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, pada Laporan aktualisasi ini, penulis fokus pada pembahasan isu terkait belum optimalnya penyimpanan dokumen digital sengketa dan perkara melalui penggunaan Aplikasi Justisia pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa. Dalam rangka mengaktualisasikan materi-materi pelatihan dasar yang telah diperoleh serta dilatarbelakangi pentingnya penyelesaian dari isu tersebut, maka penulis menyusun Laporan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Penyimpanan Dokumen Sengketa dan Perkara Melalui Penggunaan Aplikasi Justisia Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa”. Dengan adanya optimalisasi penyimpanan dokumen digital sengketa dan perkara melalui Aplikasi Justisia diharapkan dapat memicu efektivitas dan efisiensi pegawai dalam melakukan pekerjaannya, baik dari segi ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas, maupun dalam pelaporan dan percepatan penanganan sengketa dan perkara.

Saat pelayanan checking elektronik, penulis mendapati para petugas sering kesulitan mencari buku tanah yang tidak berada dalam album. Pelayanan publik yang terjadi dalam situasi ini adalah kesulitan waktu yang menjadi penghambat para petugas dalam melayani masyarakat karena waktu yang digunakan untuk mencari buku tanah menjadi lama. Dengan demikian, kegiatan pelayanan pertanahan menjadi tidak efektif dan efisien, lembaga pelayanan publik bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan menjadi sebuah respon utama pemerintah yang terpadu terhadap penyelesaian satu masalah, dengan adanya koordinasi antar petugas yang melakukan pengambilan dan peminjaman buku tanah serta melibatkan digitalisasi akan membuat sistem kinerja petugas akan meningkat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan demi tercapainya tujuan bersama. Manajemen dan Smart ASN dalam situasi ini adalah tidak adanya sistem koordinasi dan kerja sama yang akan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai, jika kurangnya kerja sama antar pegawai akan mengakibatkan konflik kepentingan, dan akan menghampat trasparansi dalam suatu organisasi, maka oleh karena itu Penulis mengangkat judul Rancangan Aktualisasi yaitu “DIGITALISASI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BUKU TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG”. Penulis berharap gagasan yang diajukan dapat menjadi solusi penyelesain isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Padang.

Adapun Kurikulum Pembentukan Karakter PNS terdiri dari 4 (empat) Agenda yaitu : Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-nilai Dasar ASN, Agenda Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI dan Agenda Habituasi. Selanjutnya dalam 2 Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, terdiri dari Kompetensi Umum/Administrasi dan Kompetensi Teknis Substantif. Melalui Program Pelatihan Dasar CPNS diharapkan dapat membentuk ASN Profesional yang berkarakter unggul dan berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, Maka berdasarkan isu tersebut, penulis akan membahas “Optimalisasi Reviu Laporan Rancangan Percepatan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (LRPA-PBJ) di Kementerian ATR/BPN” yang diharapkan dapat dijadikan solusi isu tersebut. Penulis juga mencoba mengaitkan penerapan nilai-nilai dasar Core Values ASN, yaitu Adaptif dan Kolaboratif dalam memecahkan isu yang diangkat agar tugas dan fungsi ASN dapat berjalan dengan seharusnya.

Berdasarkan ketentuan diatas pengelolaan Arsip digital berbasis website sehingga Arsip dapat disimpan dan ditransmisikan dalam bentuk terputus-putus, atau dalam bentuk kode-kode biner yang dapat dibuka, dibuat atau dihapus dengan alat komputasi yang dapat membaca atau mengolah data dalam bentuk biner dapat dilkukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang tersedia sehingga arsip dapat pergunakan atau dimanfaatkan oleh Instansi pemerintah lebih khususnya Seksi Pengadaan tanah dan pengembangan Kantor pertanahan Kota Ambon. Sebagai pelaksana kebijakan Publik calon pegawai Negeri Sipil dituntut untuk dapat beradaptasi dengan memiliki kecakapan Digital atau kompetensi Literasi Digital dalam menghadapi Transformasi Digital yang berlangsung sangat cepat. dengan melakukan kegiatan Digitalisasi Arsip dokumen kegiatan pengadaan tanah berbasis Web dengan memafaatkan Media Google sites merupakan salah satu solusi dalam praktik pengelolaan arsip manual/berbasis kertas yang selama ini dilakukan oleh kantor pertanahan kota Ambon, Selain itu Digitalisasi Arsip juga sebagai bentuk implementasi Smart ASN. Dengan dilakukan penyimpanan arsip dalam bentuk digital memberikan banyak keuntungan dalam kegiatan pelayanan publik dalam hal peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terbaru yang menyempurnakan ketentuan penyelenggaraan layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik, maka diperlukan pengaturan lebih lengkap dan lebih rinci agar Sistem Elektronik dapat selaras dengan norma hukum yang berlaku. Pada pengecekan elektronik, masyarakat pasti menginginkan proses Penegecekan Elektronik dengan cepat, tetapi apabila dalam pengecekan tersebut terdapat sengketa maka pengecekan tidak bisa langsung di TTE (Tanda Tangan Elektronik) maka akan ada keterlambatan proses pengecekan tersebut yang mengakibatkan akan semakin lamanya proses pengecekan, sehingga diperlukan informasi kasus pertanahan.. Melihat situasi tersebut, maka Penulis tergerak untuk 3 membuat Laporan Aktualisasi dengan judul : “OPTIMALISASI PENGECEKAN ELEKTRONIK TERKAIT DATA INFORMASI KASUS PERTANAHAN DI SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS” , semoga dengan dibuatnya Laporan Aktualisasi ini dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas untuk terus meningkatkan inovasi, meningkatkan kualitas mutu dan keterbukaan informasi pelayanan publik sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya serta berstandar dunia.

Peta dasar pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menyajikan informasi yang kurang akurat serta tidak terbaharukan sehingga banyak objek yang sulit diidentifikasi atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini akan menghambat banyak target-target di Seksi Survei dan Pemetaan, terutama Program Strategis Nasional yang memiliki target rutin. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan kualitas peta dasar pertanahan dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan. Berdasarkan Permen No.21 Tahun 2019, pembuatan peta dasar pertanahan dapat dilakukan 4 metode, yaitu survei terestris, pemotretan udara baik menggunakan pesawat berawak atau menggunakan PUNA, penyelenggaraan citra satelit resolusi tinggi dan survei informasi dasar. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan alat yang tersedia dalam peningkatan peta dasar pertanahan, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas peta dasar pertanahan dengan metode paling efisien dan efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya smart governance merasa perlu untuk melaksanakan “Peningkatan Kualitas Peta Dasar Pertanahan Melalui 3 Pemetaan Fotogrametri Menggunakan Drone Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa”. Peningkatan kualiatas peta dasar pertanahan melalui pemetaan fotogrametri merupakan penerapan dari nilai SMART ASN dari agenda  pelatihan dasar CPNS, dimana seorang ASN diharapkan mampu untuk memanfaatkan teknologi yang telah berkembang.

Namun dalam hal proses berjalanya nya program Lintas Sektor tersebut bukan tidak memiliki hambatan-hambatan ,sejauh ini ada bebrapa hambatan dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah lintas sektor di Kabupaten Pasaman Barat, dapat dkategorikan menjadi 2 (dua), yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat karena Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini sering menemukan persyaratanpersyaratan yang tidak lengkap dalam hal permohonan sertipikasi lintor tersebut. Dan hambatan eksternal dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor berasal dari dinas terkait khususnya dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, karena kurang kooperatif dan kurang berperan secara aktif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dan evaluasi secara langsung dengan dinas terkait. Selain itu, Di sisi lain juga terdapat hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat berupa masih banyak dijumpai adanya ketidaklengkapan persyaratan dokumen pendaftaran tanah dari peserta pendaftaran tanah lintas sektor. Bredasarkan kondisi di atas, Penulis menyusun Rancangan Aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Program Pendaftaran Tanah Lintas Sektor (Lintor) Melalui Pembuatan Brosur dan Banner Tentang Syarat Prosedur Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sebagai seksi yang menangani pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan tentu saja memiliki arsip-arsip mengenai kegiatan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan baik arsip surat masuk, surat keluar, Nota Dinas Masuk, Nota Dinas Keluar Dokumen Pengadaan Tanah, Dokumen ZNT, dan Dokumen Konsolidasi Tanah. Keterbatasan ruang pada seksi IV menyebabkan penyimpanan arsip dan dokumen belum tertata rapi. Selain itu juga belum adanya inventarisasi arsip secara digital yang seharusnya dapat mempermudah penyimpanan berkas, mencegah terjadinya berkas yang hilang dan rusak, serta mempermudah pencarian berkas apabila suatu saat ada permintaan pembuatan paparan kegiatan yang pernah atau sedang berlangsung di Seksi IV. Oleh sebab itu dalam penyusunan laporan aktualisasi ini Penulis mengangkat isu mengenai “PENATAAN DAN INVENTARISASI ARSIP SECARA DIGITAL PADA SEKSI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN DARI BULAN JANUARI 2020 SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2022 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA”