Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar perlu untuk memberikan tanda bagi bidang tanah yang telah bersertifikat melalui program PTSL. Melalui kegiatan aktualisasi ini, penyusun berusaha memberikan solusi alternatif untuk permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Pengumpulan Data Yuridis Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) Melalui Pemberian Tanda Bagi Bidang Tanah dan Peta Kerja di Kelurahan Setia Negara Kota Pematangsiantar” Dengan dilaksanakannya aktualisasi ini, penulis berharap dapat memberikan perbaikan dalam pengumpulan data yuridis program PTSL pada tahun 2022 maupun waktu yang akan datang.

Dalam memecahkan isu terpilih, Penulis menunjukkan beberapa prakarsa kreatif berdasarkan akar-akar penyebab isu yang dianalisis dengan menggunakan fishbone diagram. Beberapa prakarsa kreatif tersebut, ditapis menjadi satu prakarsa kreatif dengan menggunakan dua kriteria dalam teori tapisan Mc. Namara yaitu Efektivitas dan Manfaat, serta digunakan kriteria tambahan yaitu Kesesuaian untuk menilai kesesuaian antara prakarsa kreatif dengan tugas dan fungsi Penulis sebagai Ahli Pertama – Pranata 3 Komputer di lingkungan Pusdatin. Selain itu, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner dengan partisipan yaitu pegawai di Subbidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Ahli Pertama – Pranata Komputer. Dari hasil analisis tapisan isu dan kuesioner tersebut, maka prakarsa kreatif yang terpilih dengan nilai efektivitas, manfaat, dan kesesuaian yang tertinggi yaitu “Pengembangan portal e-Katalog SOP sebagai media penyimpanan SOP secara terpusat”.

ASN diharapkan untuk selalu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan solutif. Perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, dan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah paradigma kerja ASN. Melakukan kebiasaan lama (business as usual) dalam melaksanakan pekerjaan tidak lagi sesuai dalam situasi modern saat ini. ASN harus adaptif dengan teknologi yang ada dan memanfaatkannya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. CPNS dituntut untuk merancang dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN dan kedudukan serta peran ASN dalam NKRI, dalam melaksanakan tugasnya di unit kerja masing-masing dalam bentuk sebuah “Rancangan Aktualisasi”. Rancangan aktualisasi adalah suatu bentuk perencanaan yang menggambarkan tentang cara CPNS dalam menterjemahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Dengan demikian calon ASN diharapkan untuk mampu mengaplikasikan secara langsung nilai-nilai dasar profesi ASN tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta visi dan misi unit kerja.

Calon Pegawai Negeri Sipil juga harus mampu untuk mengaktualisasikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dalam suatu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi memuat isu permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu, tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian isu. Dalam rancangan aktualisasi ini, penulis akan mengangkat isu database kasus sengketa, konflik, dan perkara dimana data-data yang ada belum terdigitalisasi dan masih ditulis dalam buku tulis. Isu ini diangkat setelah dilakukannya tapisan terhadap 3 (tiga) isu melalui metode USG dan metode AKPL. Isu yang terpilih ini memenuhi kriteria isu prioritas karena menghambat proses analisis data dimana data yang telah dikumpulkan tidak bisa langsung dianalisis melainkan harus disusun kembali dengan format yang sama sesuai kebutuhan analis. Isu ini menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam menganalisis data dan penyelesaian pekerjaan melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan. Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini “Penyusunan Data Base Sengketa, Konflik, dan Perkara berbasis digital untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan” diharapkan dapat menjadi solusi atau jawaban untuk memecah isu tersebut. Penulis juga mencoba menerapkan nilai-nilai dasar (core values) ASN, yakni BerAKHLAK dalam memecahkan isu agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsi ASN yang seharusnya.

Belum optimalnya pengaplikasian tata cara inventarisasi BMN yang benar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku menyebabkan banyaknya BMN rusak yang yang belum dilakukan penghapusan serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan BMN menyebabkan sulitnya mendeteksi alur penggunaan barang tersebut. Dalam hal ini, tim inventarisasi secara benar serta tindak lanjut terhadap BMN yang telah diinventarisasi. Berkaitan dengan belum optimalnya tata cara inventarisasi BMN menyebabkan perlunya alat yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tata cara inventarisasi yang benar. Salah satunya membuat buku saku berbentuk e-book. Selain mengikuti perkembangan jaman e-book memiliki beberapa kelebihan dibanding buku saku berbentuk hardcopy yaitu: mudah diakses dimanapun, lebih murah, tahan lama karena tidak menggunakan kertas serta mudah dibaca kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat e-book mengenai tata cara inventarisasi BMN. Apabila inventarisasi BMN dilakukan berdasarkan tata cara yang sesuai, maka kebijakan tindak lanjut dalam pengelolaan BMN akan dapat terarah dengan baik sehingga dapat mewujudkan BMN yang tertib dan akuntabel.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional pada pasal 2 tertulis bahwa Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, pengadaaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan. Penulis ditempatkan di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, dimana masih terdapat Buku Tanah yang data fisiknya berbeda dengan data di Kegiatan Komputerisasi Pertanahan (KKP), selain itu masih kurangnya penyampaian informasi mengenai persyaratan dalam proses pelayanan Peralihan Hak, serta masih kurang optimalnya pengelolaan penyimpanan dan alur peminjaman warkah. Dari kurang optimalnya validasi Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang kualitas data yang baik, oleh karena itu Penulis mengambil core issue yaitu “Kurang optimalnya validasi Buku 2 Tanah Desa Teluk Batang Selatan dan Desa Alur Bandung di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara”.

Adapun tujuan penulisan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan untuk diaktualisasikan di unit kerja masing-masing. Selain itu kegiatan tersebut diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan serta visi dan misi organisasi, yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Laporan aktualisasi ini juga bertujuan sebagai panduan penulis untuk melaksanakan peran dan kewajiban sebagai ASN yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa secara profesional dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.

Penamaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat diketahui bahwa program ini tergolong kepada pendaftaran tanah untuk pertama kali poin (a) dan program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran merupakan salah satuunsur yang bekerja menyukseskan program PTSL ini. Asas yang digunakan dalam pelaksanaan PTSL yaitu sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, serta akuntabel. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, pelaksanaan asas cepat seringkali mengesampingkan asas akuntabel sehingga menimbulkan residu PTSL. Residu PTSL ini harus segera dioptimalkan penyelesaian agar produk bpn yang berupa sertipikat hak dapat segera dibagikan kepada pemilik hak. Hal ini sangat berguna untuk mencapai tujuan hukumdalam hal ini memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Akan tetapi, sosialisasi terhadap aturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum pernah diadakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari media sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar yang masih minim memberika konten-konten khususnya mengenai pengadaan tanah. Salah satu hal yang menyebabkan hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pemberian informasi kepada masyarakat yang dampaknya bila tidak dilaksanakan masyarakat menjadi kurang mengerti mengenai pengadaan tanah sehingga dapat berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada instansi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu “Belum tersedianya informasi pengadaan tanah melalui media sosial Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar”.

Tujuan diadakannya Pelatihan Dasar CPNS ini untuk membentuk Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang professional. Pembentukan karakter dibentuk oleh sikap

perilaku bela negara, nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pengetahuan

tentang kedudukan peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam NKRI, serta menguasai

bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara

profesional sebagai pelayan masyarakat untuk menjadikan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional semakin baik.