|
Friday, 3 March 2023, 10:29
|
Mughniy Putri Syuryaningsih
|
LAPORAN FINAL .pdf
|
31 October 2022
|
Pentingnya sertipikat hak atas tanah membuat banyaknya permintaan masyarakat
atau pemohon agar tanahnya memiliki sertipikat agar tejamin kepastian hukum membuat
volume pekerjaan di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota
Singkawang saat ini semakin bertambah serta menyebabkan bertambahnya berkas risalah
masuk, di seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Singkawang
3
masih banyak berkas risalah siap konsep yang belum tertata rapi dan belum terdigitalisasi
info berkas masuk dan yang belum di konsep.
|
PENATAAN BERKAS RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) HAK MILIK PEORANGAN MENGGUNAKAN SISTEM DIGITALISASI BERBASIS GOOGLE DRIVE PADA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:32
|
Muh. Justang
|
LA Muh. Justang.pdf
|
31 October 2022
|
UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 10 menyebutkan bahwa
sebagai ASN mempunyai fungsi yaitu, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat
dan pemersatu bangsa. Sadar akan fungsi tersebut penulis melihat bahwa di Kantor Pertanahan
Kabupaten Tana Toraja tempat penulis saat ini mengabdi mengalami persoalan terkait pelayanan
pertanahan. Persoalan tersebut ialah rendahnya antusias masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan.
Hal ini menurut penulis merupakan masalah yang cukup serius dan membutuhkan
penanganan yang serius pula. Oleh karena itu penulis mengangankat ini dalam rancangan
aktualisasi pelatihan dasar CPNS Tahun 2022. Dalam hal ini, penulis akan berupaya untuk
meningkatkan antusias masyarakat dengan memamfaatkan teknologi dan perkembangan dunia
digital.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam laporan aktualisasi ini penulis mengangkat gagasan
pemecah isu yaitu ”PENINGKATAN ANTUSIAS MASYARAKAT UNTUK
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH DENGAN
MENGOPTIMALKAN PEMAMFAATAN MEDIA SOSIAL MELALUI PEMBUATAN
PAMFLET DAN VIDEO DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA”.
|
PENINGKATAN ANTUSIAS MASYARAKAT UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMAMFAATAN MEDIA SOSIAL MELALUI PEMBUATAN PAMFLET DAN VIDEO DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:33
|
FRANSISKA MANGENSIHI
|
Optimalisasi Informasi Layanan Pendaftaran Tanah Pada Loket Kantor Pertanahan Kota Tomohon.pdf
|
14 November 2022
|
beberapa isu yang ditemukan oleh penulis, antara lain belum optimalnya informasi pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat, belum optimalnya pengadministrasian dokumen kepegawaian, dan belum optimalnya pengarsipan dokumen surat masuk dan surat keluar. Untuk memecahkan masalah tersebut, penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan ditempatkan di Kantor Pertanahan Kota Tomohon mengangkat masalah mengenai belum optimalnya informasi pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat yang menyebabkan sulitnya akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan karena belum adanya informasi yang jelas dan mudah yang bisa diakses dimana saja dan kapan saja.
|
OPTIMALISASI INFORMASI LAYANAN PENDAFTARAN TANAH PADA LOKET KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
II
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:34
|
Muhamad Ramdhoni
|
Muhamad-Ramdhoni_G5A34K2_Laporan-Aktaulisasi-Perbaikan.pdf
|
31 October 2022
|
Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk mendukung program
pemerintah dan mempercepat tarnformasi digital untuk mencapai visi dan
misi Kementerian.
Dewasa ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional telah banyak memberikan layanan berbasis elektronik, mulai dari
pelayanan pengecekan elektronik, pendaftaran elektronik, pelayanan hak
tanggungan elektronik, dan masih banyak pelayanan elektronik yang sudah
dan akan ditransformasikan secara digital/elektronik. Hal tersebut juga
untuk menunjang tugas serta fungsi Kementerian dalam memberikan nilai
Melayani, Professional, dan Terpercaya.
|
OPTIMALISASI DIGITALISASI BUKU TANAH PADA KELURAHAN KALUMATA KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN, KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:36
|
Patrica Bela Barbara
|
Laporan Aktualisasi - Patrica Bela.pdf
|
31 October 2022
|
Permasalahan ini menyebabkan program/kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L)
belum sepenuhnya terakomodir dalam RDTR, keefektifan pekerjaan menurun, serta
terhambatnya penetapan RDTR, investasi dan pembangunan di daerah, yang berdampak
pada masyarakat, pelaku usaha, K/L lain, dan Pemerintah Daerah. Hal ini menyalahi nilai
berorientasi pelayanan karena RDTR menjadi dasar penerbitan KKPR sehingga jika
penetapan RDTR terhambat maka pelayanan perizinan berusaha juga akan terkendala.
Selain itu, permasalahan ini juga menyalahi nilai kolaboratif karena upaya koordinasi
antar K/L masih kurang, sedangkan dalam mencapai tujuan bersama diperlukan
pendekatan whole of government (WoG) yang dapat menyatukan upaya setiap lembaga.
Dalam rangka mencapai optimalisasi evaluasi muatan strategis RDTR
Kabupaten/Kota, diperlukan guideline yang bisa digunakan bersama, yang prosesnya
didukung dengan professional judgement untuk pengambilan keputusan yang tepat
sebagai bagian dari manajemen ASN. Dalam kaitannya dengan mata pelatihan smart
ASN, pemahaman yang kuat terhadap guideline diperlukan agar ada kesamaan persepsi
dalam evaluasi muatan strategis RDTR. Selain itu, juga diperlukan jejaring yang luas (lintas K/L) untuk penguatan database sektoral yang akan diintegrasikan kedalam RDTR,
dan pemanfaatan media online untuk rapat-rapat pembahasan.
|
Penyusunan Flipbook Tata Cara Evaluasi Muatan Strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota di Lingkup Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:39
|
Puja Dania Almira
|
LAPORAN FINAL.pdf
|
31 October 2022
|
Lewat sistem informasi tersebut nantinya akan mewadahi hasil pengintegerasian data
hasil inventarisasi data tanah instansi pemerintah dengan data pendukung lain. Selain itu, sistem
informasi tersebut tentunya akan bermanfaat bagi instansi terkait dalam melakukan kontrol
terhadap aset-aset tanah yang dimiliki. Keberadaan sistem informasi tersebut juga merupakan
salah satu upaya menerapkan paradigma manajemen pertanahan (Land Tenure, Land Value,
Land Use, Land Development dan Cadastre and Land Infrastructure) dalam rangka mewujudkan
tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Paradigma manejemen
pertanahan mengharuskan adanya perubahan dan penataan kelembagaan untuk mewujudkan
kebijakan lahan dan tata pemerintahan yang lebih baik dimana hal ini membutuhkan data dan
informasi pertanahan yang komprehensif mengenai isu-isu lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata pemerintahan (Puspasari & Sutaryono, 2017). Data yang disajikan melalui sistem informasi
berbasis web tersebut diharapkan dapat menjadi dasar awal dalam penentuan kebijakan
pertanahan di masa depan sehingga seluruh pihak mampu mendapatkan pelayanan pertanahan
yang terbaik.
|
OPTIMALISASI KEGIATAN INVENTARISASI TANAH INSTANSI PEMERINTAH (INTIP) DI KOTA PONTIANAK MELALUI PEMBUATAN SISTEM INFORMASI DATA TANAH INSTANSI PEMERINTAH BERBASIS WEB
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIII
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:39
|
FREDOLIN MARULI HUTAJULU
|
LAPORAN AKTUALISASI FREDOLIN MARULI HUTAJULU.pdf
|
17 November 2022
|
Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, pengadaaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan. Penulis ditempatkan di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dimana masih terdapat Kurang optimalnya pengelolaan berkas Kwitansi dan Bukti Setor Bank yang belum terdigitalisasi. selain itu masih kurangnya penyampaian informasi mengenai Hotline aduan pelayanan pendaftaran pertanahan., serta belum terdigitalisasinya peminjaman warkah sehingga kurang optimalnya administrasi keluar masuk berkas warkah..
|
PEMBUATAN APLIKASI ADMINISTRASI PEMINJAMAN BUKU TANAH BERBASIS WEB PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
II
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:42
|
Putri Ayu Salamah S
|
Laporan Aktualisasi Putri Ayu Salamah S.pdf
|
31 October 2022
|
Dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah terdapat 3 tahap yang harus dilaksanakan
yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pemantauan, evaluasi dan pelaporan
konsolidasi tanah. Ketidakpahaman mengenai tahap perencanaan akan berpotensi
menghambat penyelenggaraan konsolidasi tanah karena tahap perencanaan merupakan
penentu dapat atau tidaknya dilakukan tahap pelaksanaan konsolidasi tanah. Pada tahap
perencanaan ini, akan ada pemilihan lokasi yang akan diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah untuk kemudian dilanjutkan dengan
pelaksanaan konsolidasi tanah, sehingga apabila terdapat hambatan dalam tahap
perencanaan ini maka tidak bisa dilanjutkan ke tahap pelaksanaan konsolidasi tanah. Tidak
terlaksananya pelaksanaan konsolidasi tanah akan berdampak pada penurunan pencapaian
kinerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan yang secara lebih jauh akan berdampak
pula pada pencapaian kinerja kanwil bpn papua barat.
|
PENINGKATAN PEMAHAMAN MELALUI VIDEO EDUKASI TENTANG TAHAP PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:44
|
Ibnu Khaldun
|
LA_G6A2K2_IBNU KHALDUN.pdf
|
4 October 2022
|
Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas membutuhkan sebuah penyelesaian dan pemecahan isu melalui ide gagasan pemecah isu dari ASN selaku pelaksana kegiatan untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang baik, Whole of Government, yang diiringi dengan Manajemen ASN. Penyelesaian masalah dan pemecahan isu melalui ide gagasan tersebut salah satunya dituangkan dalam aktualisasi bagi CPNS ( Calon Pegawai Negeri Sipil ) pada kegiatan pelatihan dasar CPNS di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
|
PENINGKATAN INFORMASI MENGENAI PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PEMBERIAN HAK MILIK PERORANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
II
|
|
|
Friday, 3 March 2023, 10:45
|
Reinold Parulian Marpaung
|
Laporan Aktualisasi_Reinold Parulian Marpaung_G5A34K4_compressed.pdf
|
31 October 2022
|
Sebagai bentuk
implementasi/pelaksaan dari hasil pembelajaran, CPNS harus dapat mengaktualisasi
substansi materi pembelajaran tersebut agar menjadi pembiasaan di dalam agenda
habituasi. Di dalam agenda habituasi ini CPNS membuat rancangan aktualisasi dari nilainilai yang sudah dipelajari sebelumnya ke dalam suatu kegiatan yang akan dilakukan di
unit kerjanya. Proses kegiatan aktualisasi ini terdiri dari coaching pembentukan rancangan kegiatan, seminar rancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan aktualisasi,
penyusunan laporan kegiatan aktualiasi sampai dengan pelaksanaan seminar aktualisasi.
Dalam penulisan rancangan aktualisasi ini penulis mengangkat 4 (empat) isu yang
ada di dalam unit kerja penulis. Dari 4 (empat) isu tersebut nantinya akan disaring dengan
metode tapisan yang sesuai sehingga menghasilkan isu utama yang dianggkat untuk
dianalisis lebih lanjut agar dapat menemukan alternatif penyelesaian isu yang paling
sesuai untuk isu yang terpilih.
|
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI NILAI TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIV
|
|