Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memiliki aplikasi Sistim Informasi Pegawai (SIMPEG) yang telah memuat data hukuman disiplin setiap pegawai, data Hukuman Disiplin tersebut di input oleh pejabat yang mengeluarkan Surat Keputuasan Hukuman Disiplin tersebut, sehingga dalam pelaksanaan Mutasi/Promosi/Penghargaan Satya Lencana sudah tersedia data Hukuman Disiplin yang memadai.

Kegiatan PTSL secara teknis dilakukan oleh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sejak tahun 2017 dengan target total sebanyak 5.000.000 bidang tanah.Pada tahun 2018, pemerintah menaikkan target PTSL menjadi 7.000.000 bidang tanah, sementara pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 9.000.000 bidang tanah akan tersertipikasi melalui Program PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sebagai instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua turut berperan dalam program PTSL. Berkaitan dengan materi pelatihan kedudukan dan peran ASN, salah satu peran ASN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah memberikan pelayanan publik yang prima di bidang pertanahan melalui Program PTSL yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura. Pelayanan publik melalui Program PTSL ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat, menyediakan akses permodalan dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, pelaksanaan PTSL harus lebih dioptimalkan dan didukung dengan pengetahuan serta pemahaman pegawai pelaksana PTSL mengenai prosedur dan persyaratan PTSL itu sendiri. Fungsi koordinasi yang tercermin dari peran ASN dalam Whole of Government juga harus ditingkatkan, agar pegawai dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai Program PTSL sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jayapura.

Data perkara pertanahan yang ada di wilayah Kanwil BPN Provinsi Maluku tercatat Kota Ambon yang memiliki tingkat kasus pertanahan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Maka dari itu untuk jangka pendek penulis akan menggunakan data perkara pertanahan pada wilayah Kota Ambon. Dengan tingginya data tersebut tentu hal ini menjadi perhatian bagi Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa untuk memetakan sebaran tanah yang bermasalah agar segera diketahui daerah mana yang banyak bermasalah pertanahannya dan berpotensi bermasalah. Karena jika tidak terpetakan, tidak ada gambaran yang jelas tentang letak dan posisi tanah berperkara tersebut. Peta sebaran tanah berperkara nantinya selain berguna untuk Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa tujuan utamanya adalah sebagai informasi kepada publik terkait tanah daerah mana saja di Kota Ambon yang berperkara yang nantinya akan menjadi peringatan dini bagi publik dan meminimalisir publik membeli tanah yang bermasalah. Hal ini terkait dengan Manajemen ASN yaitu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN serta dari segi Smart ASN yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembuatan peta dan penyampaianannya ke publik.

pengukuran diharapkan pengarsipan berkas

permohonan terkelola dengan baik. Pada pelaksanaannya, pengarsipan berkas

permohonan pengukuran pada Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Riau masih belum tertib dan terpelihara dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, peserta tertarik untuk mengangkat isu “Kurang tertibnya

pengarsipan dan pemeliharaan berkas permohonan pengukuran di Bidang Survei

 isu yang menjadi kendala atau permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah masih belum optimalnya penataan dan pengarsipan Buku Tanah. Hal tersebut tentu perlu diperhatikan karena akan berdampak pada lambatnya proses pelayanan dan penyelesaian tugas dan pekerjaan yang memerlukan Buku Tanah dalam pendataannya. Hal tersebut didukung oleh data dan fakta belum tertata rapinya arsip Buku Tanah dan validasi Buku Tanah dalam sistem KKP. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu adanya penataan dengan baik fisik Buku Tanah di dalam ruangan arsip buku tanah dan perlu dilakukan digitalisasi arsip fisik Buku Tanah untuk menunjang kegiatan di tahun yang akan datang dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional akan melakukan proses pelayanan dengan cara sistem elektronik, serta dengan adanya digitalisasi ini akan mencegah dan mengamankan fisik buku tanah yang mengalami kerusakan ataupun hilang.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh Satker di Papua Barat terkait pengoperasian SiRUP serta untuk mengoptimalkan pengoperasian SiRUP, maka perlu adanya sebuah media pembelajaran terkait pengoperasian aplikasi SiRUP. Dengan begitu diharapkan dapat mengoptimalkan pengoperasian aplikasi SiRUP serta mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi dan tujuan organisasi, baik Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat secara khusus maupun Kementerian ATR/BPN secara umum.

Digitalisasi warkah/arsip saat ini dilakukan oleh masing-masing seksi pelaksana yang sesuai dengan tupoksinya, sehingga integrasi ini perlu dilakukan sampai kepada validasinya. Karena dalam “JUKNIS Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 Tanggal 9 Agustus 2021” pada penyajian informasi dijelaskan bahwa informasi yang dapat diakses oleh pengguna layanan informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik merupakan data yang tersedia pada pangkalan data dan telah divalidasi. Integrasi ini dilakukan selain bertujuan untuk membangun basis data informasi arsip pertanahan secara digital, pengamanan dari kerusakan fisik, memudahkan dalam pencarian, serta dapat juga digunakan dalam upaya mendukung terlaksananya pelayanan pertanahan berbasis elektronik /online.

Sesuai dengan fungsi, tugas dan peran tersebut, seorang ASN dituntut untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi  informasi secara maksimal agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan cermat. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). Dengan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT), diharapkan dapat mempermudah sistem administrasi pengadaan tanah, meminimalisir kesalahan dan memperjelas alur pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan penyelesaian pekerjaan menjadi lebih baik dan cepat. Maka dari itu, dalam rangka upaya mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Penulis melaksanakan kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) Melalui Pembuatan Video Tutorial Tata Cara Penggunaan Pada Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Di Kantor Pertanahan Kota Makassar”

Objek PTSL yang telah memiliki hak akan dipetakan melalui Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), salah satunya adalah bidang tanah Kluster 4. Berdasarkan Juknis PTSL 2022 No.1/Juknis-100.HK.02.01/I/202, Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, yang belum dipetakan atau berasal dari data geokkp KW4, KW5, KW6 serta buku tanah yang belum dientrikan ke dalam sistem KKP. Dengan semakin banyaknya bidang tanah yang terpetakan, maka akan mendukung tercapainya database pertanahan yang valid dalam satu kelurahan, sehingga terpenuhinya kegiatan pemetaan meliputi satu kelurahan atau desa secara lengkap. Untuk pencapaian tersebut, penyelesaian bidang tanah K4 diperlukan.

CPNS yang diangkat wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan. Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS) dilakukan secara terintegrasi dan bertujuan untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang di tempat kerja masing-masing dimana dapat ditunjukkan dengan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, mengaktualisasikan kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara, dan agenda habituasi sebagai proses pembiasaan diri. Sebagai bentuk pengimplentasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya smart governance, maka dari itu penulis berdedikasi untuk memberikan pelayanan publik demi kepuasan masyarakat melalui kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan.