Permasalahan umum yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas terutama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa diantaranya kurang tertibnya penataan surat berkas sengketa, konflik dan perkara pertanahan, dimana kendala pada pada saat ingin mencari surat atau berkas, mengalami kesulitan karena penataannya tidak terklasifikasi sesuai dengan jenis berkas sengketa, konflik, perkara pertanahan. Kemudian pada tahun 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan sebagian besar dokumen-dokumen penting dan Warkah, Buku Tanah hilang sehingga menjadi kelemahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dalam pembuktian ketika berperkara dalam persidangan.

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip salah satunya yaitu kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Untuk memenihi prinsip tersebut, maka dilaksanakan suatu sistem pendidikan dan pelatihan bagi calon ASN. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan lembaga yang bertanggungjawab terkait dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN,

Sebagai bentuk Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara maka perlu diidentifikasi terhadap kasus pertanahan yang pernah terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara. Minimnya layanan informasi untuk memfasilitasi masyarakat guna mendapatkan informasi pelayanan masyarakat khususnya disini adalah untuk pendaftaran tanah, menjadi persoalan yang cukup penting untuk dilakukan pengkajian. Permasalahan ini tidak hanya dikarenakan minimnya layanan informasi untuk memfasilitasi masyarakat guna mendapatkan informasi pelayanan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah, namun juga kurang nya kesadaran masyarakat untuk melakukan pensertipikatan atas tanah-tanah yang dimilikinya. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan antar warga masyarakat. Pentingnya pendaftaran tanah guna menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dalam masa habituasi diambil program yang berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ini sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam sektor pelayanannya, salah satunya adalah terkait dengan kurangnya sarana bantu dalam penyebaran informasi pelayanan permohonan hak dan pendaftaran tanah pertama kali. Sehingga sebagaimana hal tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengoptimalkan sarana bantu penyebaran informasi terkait pelayanan permohonan hak dan pendaftaran tanah sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Konawe Utara lebih memiliki antusias untuk mendaftarkan tanahnya guna menjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan pengamatan penulis, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada masih memiliki sedikit kelemahan dalam hal penyimpanan dan penyusunan warkah. Kelemahan yang ada yaitu lemari penyimpanan warkah dirasa kurang dalam segi jumlah sehingga mengakibatkan beberapa warkah yang tidak lagi tersusun rapi sebagaimana mestinya. Hal ini nantinya dikhawatirkan akan mengganggu proses pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Ngada apabila sewaktu-waktu ada diantara pemohon ataupun pegawai BPN yang memerlukan warkah tersebut untuk keperluan mendesak seperti pembuktian kasus pertanahan di pengadilan ataupun dalam hal mendesak lainnya. Sehingga dari uraian di atas dan mengingat pentingnya untuk melaksanakan penataan arsip warkah secara sistematis di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada maka telah terdapat anggaran untuk membeli alat pendukung untuk melakukan proses pengarsipan secara digital yaitu berupa mesin scanner serta hardisk eksternal. Pengarsipan secara digital dianggap sangat membantu dalam mempermudah pencarian warkah yang diperlukan.

Setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menjalankan pengawasan internal, auditor akan membuat laporan pertanggungjawaban atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perjalanan dinasnya. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, setiap auditor harus mengumpulkan kembali seluruh bukti pembayaran atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perjalanan dinasnya. Kegiatan tersebut mempunyai resiko yang tinggi, sebab rawan terjadinya  kehilangan data atau dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada lambatnya proses pembuatan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, karena diperlukan waktu yang lama untuk mengumpulkan kembali seluruh bukti pembayaran dan menghitung total biaya keseluruhannya. Selain itu pembuatan laporan yang masih manual dirasa kurang efetif dan efisien, karena saat ini masih dibuat menggunakan Microsoft Office. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan muncul akibat belum adanya sistem informasi terkomputerisasi yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas, yang mengakibatkan pemrosesan data dan prosedur alur kerja berjalan tidak efektif dan efisien.

Selain itu, penulis juga mengusulkan gagasan kreatif untuk memecahkan isu yang ada didalam unit kerja tersebut ialah “Pengembangan Platform Monitoring Tindak Lanjut Berbasis Spreadsheet di Inspektorat Jenderal Wilayah IV” yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam memecahkan isu yang ada di unit kerja tersebut. Penulis juga mencoba mengaitkan penerapan nilai-nilai dasar Core Values ASN dalam memecahkan isu yang diangkat agar tugas dan fungsi ASN dapat berjalan dengan seharusnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah sendiri terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan, seperti : Belum tersedianya media informasi yang memadai mengenai pendaftaran tanah pada Loket Pelayanan; Belum tertata dengan baik warkah pada Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Tengah; Terbatasnya jumlah komputer pada seksi Penetapan Hakdan Pendaftaran. Dimana hambatan yang menjadi isu utama adalah Banyaknya Warkah yang terpisah,hilang akibat pengarsipan dokumen yang tidak baik karena lebih mendesak dan serius apabila tidak segera diselesaikan serta akan berkembang jika tidak ditangani.

Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari permasalahan tersebut, belum adanya fasilitas layanan berbasis digital yang dapat memberi informasi mengenai pelayanan permohonan pengukuran, yang disesuaikan dengan digital skill masyarakat menyebabkan belum optimalnya penyampaian informasi pelayanan permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, sehingga dalam melakukan permohonan pengukuran membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak singkat karena memerlukan lebih dari satu kali datang ke kantor pertanahan untuk melengkapi berkas permohonan pengukuran. Nampak sepele memang, tetapi apabila hal sepele ini tidak segera diselesaikan maka akan menjadi hal krusial pula jika terjadi terus menerus.

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis selama penempatan di unit kerja (sejak Mei 2022), Penulis mengidentifikasi isu terkait belum optimalnya penataan dan pengelolaan warkah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat. Kondisi ini menyebabkan pencarian warkah sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga perlu untuk diselesaikan. Isu ini dikategorikan sebagai isu Smart ASN, dimana dalam pemecahannya membutuhkan kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan efektivitas dalam pencarian warkah. Tulisan ini dibuat untuk dapat menjabarkan lebih lanjut tentang isu tersebut, serta menemukan gagasan atas pemecahan isu yang benar-benar dapat dilaksanakan pada kegiatan aktualisasi.

Dengan merespon harapan pelaksanaan pelatihan dasar calon ASN yaitu mampu peduli dan kritis terhadap masalah-masalah yang berkembang pada satuan kerja serta memperhatikan bahwa dalam memberikan pelayanan publik Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi belum secara optimal memberikan informasi pelayanan pertanahan yang terbuka dan berkepastian hukum juga tidak secara serius berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis beranggapan bahwa isu tersebut layak untuk dianalisis, dicari alternatif penyelesaiannya, dan diaktualisasikan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi. Dengan judul aktualisasi ‘‘Optimalisasi Informasi Layanan Pertanahan Pada Loket Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi ’’