Inspektorat Jenderal memiliki tugas sebagai pengawas internal. Salah satu peran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal selama proses validasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Itjen masih belum tersistematis. Hal itu dikarenakan tidak tersedianya database evidence yang dimiliki oleh Itjen, sehingga proses terkadang menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, isu yang akan diangkat dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah belum optimalnya proses validasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Perkara pertanahan yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Pengaduan Sengketa dan Konflik yang selanjutnya pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau atas penguasaan kepemilikan bidang tanah tertentu. Saat masyarakat sudah berkembang seperti sekarang, permasalahan sengketa pertanahan tersebut akan menjadi suatu hal yang bersifat krusial dan berkembang meluas permasalahannya apabila sengketa pertanahan tersebut belum menemui titik terang. Tindak Lanjut dari sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat tentu memiliki upaya yang diselesaikan melalui Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilakukan suatu upaya salah satunya yaitu melalui Pengaduan terkait sengketa pertanahan.

Dalam mewujudkan pembangunan Negara Indonesia, ASN dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa.2 Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada Kementerian ATR/BPN, Inspektorat Jenderal merupakan salah

satu bagian dari APIP. Itjen melaksanakan tugas pengawasan intern dalam

lingkungan Kementerian ATR/BPN sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

APIP pada satuan kerja harus melaksanakan kegiatan reviu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan reviu yang dimulai dengan

mengumpulkan data dan informasi, menganalisis perbandingan data dan

informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan pada pedoman reviu, dan

melakukan wawancara dan konfirmasi apabila informasi yang didapatkan

tidak sesuai dengan kriteria reviu.

Setelah pengamatan selama kurang lebih tiga bulan dimana saat ini penulis bertugas pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom tepatnya pada sub-Seksi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal, dan Hubungan Kelembagaan maka saya banyak berhubungan dengan kegiatan Roya dan Hak Tanggungan, maka dari itu saya memilih untuk mengangkat judul kegiatan aktualisasi terkait pengelolaan arsip roya dan hak tanggungan. Dan saya juga menemukan arsip-arsip roya dan hak tanggungan yang pengelolaan dan penyimpananannya tidak tertata dengan baik bahkan sampai terjadi penumpukan. Arsip-arsip tersebut bahkan tidak dipisahkan antara arsip yang masih aktif dengan arsip yang sudah tidak aktif dan tidak lagi digunakan untuk menunjang pekerjaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom. Berdasarkan kondisi arsip roya dan hak tanggungan di atas, maka diperlukan kegiatan pengelolaan arsip meliputi kegiatan identifikasi tugas dan fungsi arsip, pendataan arsip, dan pembuatan rancangan Jadwal Retensi Arsip yang berisi jenis arsip, retensi arsip dan keterangan arsip roya dan hak tanggungan. Maka dari itu penulis menyusun Laporan Aktualisasi tentang “Pembuatan Jadwal Retensi Arsip Roya dan Hak Tanggungan yang Dipergunakan Sebagai Pedoman Penyusutan dan Penyelamatan Arsip Tahun 2013- 2017”.

Aktualisasi yang dilaksanakan penulis, didasarkan pada salah satu permasalahan yang diangkat dari Seksi Tata Usaha bagian Hubungan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Belum tersedianya layanan informasi pertanahan melalui media sosial khususnya Instagram pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu, diambil gagasan pemecah isu yaitu “Pembuatan Konten Informasi Pertanahan terkait Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada media sosial khususnya Instagram melalui fitur Highlight”. Diharapkan dengan dibuatnya konten informasi pertanahan tersebut masyarakat dapat mengakses informasi pertanahan dan akan mempercepat proses berkas permohonan karena syarat berkas yang diperlukan sudah lengkap.

Faktor-faktor ini dapat menghambat penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Belum optimalnya layanan pengaduan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, menyulitkan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam penyelesaian penanganan sengketa, konflik ataupun perkara pertanahan. Sebagai referensi bahwa penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan dalam hal mediasi sengketa adalah selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang jika para pihak membutuhkan waktu. Pada kondisi real di Kota Bukittinggi, terkadang penyelesaian sengketa sendiri bisa memakan waktu sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kerja, apalagi jika menyangkut tanah yang berstatus ulayat (pusaka tinggi kaum). Selain itu selama penulis melaksanakan tugas pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, khususnya di Seksi Pengendalian dan Penaganan Sengketa, ditemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham ataupun mengetahui mengenai penyelesaian kasus pertanahan berupa sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Yang timbul dalam mindset masyarakat adalah penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan selesai sampai dengan diajukannya keberatan atau aduan ke Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, tanpa mengetahui dan paham konsekuensi dari diajukan nya sebuah keberatan dan aduan yang mana akan bermuara kepada berperkara di Pengadilan Negeri. Melihat berbagai permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah utama dalam penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi adalah belum optimalnya layanan pengaduan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, sehingga berangkat dari problema tersebut penulis tertarik mengangkat aktualisasi dengan judul : OPTIMALISASI LAYANAN PENGADUAN SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN MELALUI PEMBENTUKAN “POJOK PENGADUAN” PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022.

Inovasi Layanan Satu Jam (SILAM) merupakan inovasi layanan prioritas yang dikembangkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya bagi pemohon tanpa kuasa untuk mengurus Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), roya serta pencatatan perubahan dan penggunaan tanah. Diharapkan dengan adanya Inovasi Layanan Satu Jam (SILAM) dapat membuat lebih banyak pemohon mengurus layanan pertanahan tanpa menggunakan kuasa. Oleh karena itu dalam laporan aktualisasi ini penulis memiliki gagasan yaitu publikasi layanan prioritas SILAM melalui media sosial di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Biro Keuangan,

didapatkan bahwa di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hanya

Biro Keuangan saja yang sudah menggunakan aplikasi DigiPay. Biro Organisasi dan

Kepegawaian sudah mendaftarkan usernya namun belum menggunakan aplikasi tersebut,

sedangkan untuk biro yang lain belum mendaftarkan user pengelola pada aplikasi DigiPay.

Dengan demikan hal ini menyebabkan munculnya isu “Belum Optimalnya Penggunaan

Aplikasi DigiPay”.

Isu yang terpilih ini memenuhi kriteria isu prioritas karena berdampak pada efektivitas dan efisiensi pekerjaan reviu yang dilakukan oleh Calon Auditor. Selain itu, isu ini menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh Calon Auditor dalam mendapatkan pemahaman yang memadai terkait pengerjaan reviu yang didelegasikan pada Calon Auditor sekaligus sebagai sarana bagi Calon Auditor dalam mendapatkan pembelajaran dan pemahaman lebih terkait pengerjaan reviu laporan keuangan.