Pembuatan peta kerja dan telaah spasial membutuhkan kompetensi khusus untuk dapat mengolah data spasial sehingga menjadi informasi yang tepat guna. Sebagian besar sumber daya manusia di seksi survei dan pemetaan kantor pertanahan kabupaten lumajang sudah memiliki kompetensi dasar pengolahan data spasial menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Sedangkan untuk pengolahan data spasial menggunakan perangkat lunak ArcGIS masih banyak sumber daya manusia yang kurang paham atau bahkan tidak paham sama sekali. Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di unit kerja dengan berlandaskan agenda-agenda yang diberikan ketika Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) seperti nilai-nilai ASN BerAKHLAK, manajemen ASN dan SMART ASN. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan kegiatan aktualisasi dengan judul “Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Pemanfaatan Perangkat Lunak ArcGIS di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang”.

Pendaftaran Tanah Pertama Kali dengan prosentase tertinggi dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum dapat terselesaikan seluruhnya dikarenakan kendala-kendala yang timbul antara lain dokumen permohonan yang tidak lengkap dan/atau dalam prosesnya menemui permasalahan (tanah sengketa, overlap, dll). Hal tersebut merupakan salah satu gambaran pelayanan publik yang tidak menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK, belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Pada kesempatan ini Penulis melakukan pembatasan masalah pada rancangan aktualisasi ini dengan Judul “PERCEPATAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN PERMOHONAN PENGAKUAN HAK MENGGUNAKAN CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS SECARA DIGITAL DENGAN GOOGLE FORM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG”.

Dari tahun 2015 hingga tahun 2022 ada sebanyak 65 kasus sengketa tanah yang terjadi. Adapun isu yang penulis angkat yang terjadi di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar adalah belum optimalnya pemanfaatan data sengketa dalam kegiatan kontrol kualitas bidang tanah. Oleh karena itu, gagasan pemecahan isu yang penulis ambil yaitu membuat peta offline zonasi permasalahan di Kabupaten Banjar. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan data sengketa yang ada untuk referensi kegiatan kontrol kualitas bidang tanah sehingga meminimalisir kesalahan saat pengambilan keputusan diharapkan tidak akan ada lagi terjadi sengketa bidang tanah. Selain itu juga untuk memberi informasi kepada Pegawai/Pejabat yang baru dimutasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar di daerah mana saja yang banyak terjadi permasalahan bidang tanah supaya dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Perkara Pertanahan3 yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan, sedangkan Peradilan adalah suatu proses Penyelesaian Kasus yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pihak Kementerian menjadi kuasa hukum dalam penanganan perkara di lembaga peradilan menggunakan surat kuasa khusus. Selain penanganan perkara, Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan juga menangani dan menyelesaikan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan tersebut mempedomani Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan tetapi tidak semua tahapan dilalui, karena pelaksanaan putusan pengadilan tersebut sudah diuji melalui lembaga peradilan. Dalam menangani satu perkara dapat dihadiri sepuluh sampai lima belas kali persidangan sesuai hukum acara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Kantor Pertanahan Kota Samarinda memiliki banyak fasilitas pelayanan pendaftaran tanah pertama kali yang telah diselenggarakan dan diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Beberapa diantaranya seperti Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Proyek Operasi Daerah Agraria (PRODA), dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari kegiatan yang telah dilaksanakan ada kecenderungan pemohon tidak mengambil sertipikat yang telah jadi dan mengakibatnya terciptanya residu. Sampai saat ini diketahui ada lebih dari 100 produk sertipikat dari beragam tahun yang belum diambil oleh pemohon. Hal tersebut kemudian yang mendasari penulis dalam membuat laporan aktualisasi yang berjudul “Digitalisasi Arsip Data Residu Sertipikat Di Kantor Pertanahan Kota Samarinda” demi memudahkan pencarian apabila suatu saat ada pemohon yang hendak mengambil sertipikatnya.

Kantah Kabupaten Banjar selain menjadi tempat bertugas peserta juga sebagai studi kasus area karena kegiatan pengukuran redistribusi tanah tahun 2022 yang dilakukan di Desa Sungai Pinang dan Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang telah selesai dilakukan sebanyak 550 bidang sesuai target yang ditetapkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar. Dengan telah diselesaikannya kegiatan pengukuran maka perlu dilakukan penataan Gambar Ukur (GU) agar dapat terkelola dengan baik dan lebih terstruktur sehingga dapat meminimalisir permasalahan terjadi akibat tidak tersedianya data Gambar Ukur (GU).

Sesuai dengan tujuan dari keterbukaan informasi publik bahwa diperlukannya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Publik dan adanya temuan beberapa isu yang dapat memperlambat pengelolaan informasi contohnya kurang responsif nya balasan chat dari WhatsApp dan tidak adanya petugas resmi yang diangkat dalam jabatan tersebut. oleh karena itu penulis mengangkat judul Aktualisasi terpilih yaitu “Layanan Pengelolaan Informasi Pertanahan Melalui Aplikasi WhatsApp Auto Responder Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan” Melalui Aktualisasi ini diharapkan penulis mampu memperbarui pengelolaan informasi mengunakan WhatsApp Auto Responder untuk mempermudah Masyarakat dalam menerima informasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Isu ini diangkat karena potensi masalah tumpang tindih serta penyerobotan tanah sangat besar jika tidak segera diselesaikan. Isu ini juga sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 bagian c yaitu terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan akan terwujud jika bidang-bidang K4 yang belum terpetakan segera dilandingkan. Kluster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertifikat hak atas tanah, namun belum dipetakan di KKP. Didalam GeoKKP terdapat dua kelompok data spasial yaitu bidang tanah sudah dipetakan (disebut dengan KW 1,2,3) dan bidang-bidang terdaftar yang belum dipetakan (disebut dengan KW 4,5,6). Potensi bidang K4 khususnya di Kelurahan Condong yaitu, 59 bidang tanah tergolong KW 4, 747 bidang tanah tergolong KW 5 serta 167 bidang tergolong KW 6.

Kegiatan lapooran aktualisasi ini dilakukan pada saat masa habituasi dimana habituasi merupakan Agenda ke IV dari pembelajaran Distance Learning dan merupakan agenda terakhir untuk merefresh kembali dari pembelajaran agenda-agenda sebelumnya (agenda I, II, dan III) dengan membuat laporan aktualisasi dan menerapkan serta menjalankan laporan aktualisasi yang telah dibuat selama non klasikal (off campus) di tempat kerja masing-masing dengan bimbingan coach serta mentor yang telah ditunjuk dan hasil akhir dari pelaksanaan laporan aktualisasi ini diharapkan bisa menyelesaikan isu yang dipilih dengan menerapkan substansi mata-mata pelatihan dari agenda I sampai dengan agenda III.

Namun jalannya berkas permohonan pendaftaran pertama kali di seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah masih banyak sekali kendala dalam mengendalikan lajur berkas fisik yang ada, dimana masih banyak sekali masalah yang terjadi salah satunya sulitnya berkas fisik ditemukan. Salah satu faktor utama mengapa berkas fisik sulit ditemukan karena rekap data berkas fisik permohonan pendaftaran pertama kali masih sangat berantakan sehingga terkadang berkas fisik tidak terdata dalam rekap data selain itu keamanan dari rekap data juga tidak ada karena tidak adanya back up untuk rekap data yang ada. Maka dari itu penulis dalam Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS yang diadakan oleh Kementerian ATR/ BPN dalam aktualisasinya mengangkat judul yaitu “Optimalisasi Kendali Berkas Permohonan Pendaftaran Pertama Kali Di Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan”.