Berdasarkan identifikasi isu peserta menemukan isu diantaranya adalah Belum Optimalnya Layanan Informasi Pengecekan Sertifikat Tanah secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Kediri. Sehingga ada beberapa dokumen/berkas yang tidak sesuai dengan ketentuan permohonan pengecekan sertifikat dan akan menghambat atau ditolaknya permohonan pengecekan sertifikat tersebut. Untuk itu penerapan literasi digital seharusnya dapat dilakukan dengan baik, dimana literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Selanjutnya isu yang kedua adalah Belum Optimalnya Informasi Layanan Loket pada Website Kantor Pertanahan Kota Kediri yang beralamat https://kot-kediri.atrbpn.go.id/ karena pada website kantor pertanahan kota kediri tidak ada informasi mengenai layanan Loket sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui produk/layanan apa saja yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri. Selanjutnya isu yang ke tiga adalah Belum Optimalnya Layanan Informasi Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronk di Kantor Pertanahan Kota Kediri sehingga ada beberapa berkas/dokumen yang corrupt atau tidak sesuai dengan prosedur/syarat pengajuan hak tanggungan elektronik sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penerbitan sertifikat hak tanggungan elektronik.

Pada prakteknya dilapangan masih ada berbagai faktor yang dapat menghambat proses peralihan hak sehingga berpotensi melewati jangka waktu Standar Operasional Prosedur (SOP). Penyelesaian proses peralihan seharusnya dapat selesai dalam 5 hari kerja merujuk pada 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (PerKaBPN No. 1 Tahun 2010). Permasalahan tersebut dapat dikatakan belum sejalan dengan Pasal 2 huruf b dan h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) mengenai penerapan Manajemen ASN berdasarkan asas profesionalitas, efektif, dan efisien. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat membuat terlihat belum optimalnya pelayanan pertanahan kepada masyarakat dan Instansi akan mendapat citra buruk. Oleh karena itulah disini penulis mengangkat belum lengkapnya persyaratan permohonan peralihan hak karena jual beli yang masuk penyelesaiannya berpotensi melewati jangka waktu SOP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong. Dengan judul laporan aktualisasi “Peningkatan Pelayanan Permohonan Peralihan Hak Karena Jual Beli Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong”. Semoga hasil tulisan ini dapat membawa perubahan menjadi lebih baik bagi instansi dan terutama penulis sendiri dalam hal memberikan pelayanan pertanahan pada masyarakat.

Melihat kondisi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada saat ini pengarsipan Buku Tanah dan Surat Ukur masih dilakukan secara konvensional dan banyak tidak terekam secara digital, jadi apabila suatu saat Buku Tanah dan Surat Ukur dibutuhkan untuk keperluan pekerjaan maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan dokumen tersebut. Hal terseubt merupakan suatu isu yang harus segera dan semaksimal mungkin untuk dilakukan penyelesaian dikarenakan jika tidak akan semakin memburuk akibat semakin meningkatnya dokumen Buku Tanah dan Surat Ukur yang akan masuk. Keadaan seperti ini dapat membuat pandangan masyarakat terhadap instansi pemerintah terutama Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan memandang tidak profesionalnya pegawai dalam melayani masyrakat dikarenakan lamanya pelayanan yang ada, maka untuk menghindari adanya pandangan seperti itu penulis sebagai insan dari Kementerian ATR/BPN berupaya dengan adanya Digitalisasi terhadap Buku Tanah dan Surat Ukur ini dapat mendorong dan mempercepat pelayanan yang ada demi kemajuan Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya, pada pembelajaran agenda habituasi dilakukan untuk memfasilitasi proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah dipelajari sebelumnya sebagai upaya pembentukan karakter yang ideal melalui intervensi (stimulus) tertentu yang dilakukan pada pelaksanaan tugas jabatan di tempat kerja. Intervensi diciptakan agar bisa memicu timbulnya suatu respon berupa tindakan tertentu yang diawali dari hal-hal kecil atau yang paling mendasar dibutuhkan di tempat kerja, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan peserta. Hal-hal kecil yang dimaksud merupakan upaya untuk mendekatkan peserta dengan tuntutan lingkungan kerja, misalnya aktivitas rutin dalam menyelesaikan pekerjaan, kualitas kerja, jam kerja, kedisiplinan, cara dan etika memberikan pelayanan kepada masyarakat/tamu/stakeholders, strategi komunikasi dengan sesama pegawai atau dengan pimpinan, situasi atau lingkungan budaya kerja, atau hal-hal lainnya yang dapat menarik perhatian dan layak dibicarakan/didiskusikan. Terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan hasil pengamatan dan praktik kerja empiris yang dilakukan oleh penulis pada Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha, diketahui terdapat isu yang dianggap perlu untuk diselesaikan dengan segera yaitu isu “aktivitas monitoring atas status berkas permohonan Hak Guna Usaha pada Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha belum berjalan secara optimal”, untuk selanjutnya dilakukan pendalaman lebih lanjut guna menentukan gagasan kreatif yang dapat membantu proses aktualisasi di atas.

Pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo paling banyak ialah terkait peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Peralihan hak ini merupakan pemeliharaan data dari sertipikat hak atas tanah di mana nantinya nama dari pemilik sebelumnya akan dicoret dalam sertipikat dan buku tanah dan diganti dengan pemilik yang baru (pembeli). Dengan bergantinya pemilik, maka sertipikat hak atas tanah sudah resmi beralih penguasaan dan kepemilikannya kepada pemilik yang baru. Pemilik lama sudah tidak berwenang atas hak atas tanah tersebut. Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yaitu sebagai berikut: 1. Formulir permohonan; 2. Surat Kuasa jika dikuasakan; 3. Sertipikat Hak atas Tanah (SHAT); 4. Akta Jual Beli 12 5. Surat Setoran Pajak (SSP) atau disebut pajak Penjual; 6. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau disebut pajak Pembeli; 7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi: a. identitas (KTP dan KK) Pemohon (Pembeli), Penjual, Kuasa, dan Para Saksi pada Akta Jual Beli; b. akta pendirian dan pengesahan badan hukum (jika SHAT atas nama Badan Hukum); c. SPPT PBB terbaru.

Adapun yang menjadi potensi permasalahan yang dianggap perlu segara ditangani adalah penyampaian informasi kegiatan pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah belum informatif ,masih sebatas pada kegiatan dinas ke daerah dan kegiatan rapat. Saat ini 10 penyampaian informasi teknis masih minim dilakukan, sehingga berdampak pada nilai capaian kinerja daerah, tercatat capaian fisik per bulan Juli tahun 2022 untuk Kegiatan Inventarisasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah mencapai 32% dan Kegiatan Basis Data mencapai 49% yang masih dibawah 60% realisasi pelaksanaannya selama semester kedua. Selain itu, penyediaan informasi publik terkait prosedur Kegiatan Inventarisasi Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah dan Basis Data belum tersedia pada media sosial dan plat form lainnya SIDAKTPP (Sistem Informasi Data dan Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan) belum mengakomodir informasi teknis mengenai edukasi atau proses kegiatan pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah yang mudah dipahami oleh pelaksaana kegiatan dalam hal ini Kantor Wilayah/ Kantor Pertanahan serta masyarakat. Sehingga perlu adanya penyediaan informasi publik yang mudah dipahami yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja terkait prosedur kegiatan pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah. Dengan adanya sosialisasi kegiatan pengembangan pertanahan dengan memanfaatkan teknologi digital merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan World Class Governance dengan peningkatan pelayananan publik dan pemanfaatan teknologi digital yang mengikuti perkembangan zaman.

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai salah satu Penyelenggara Layanan Pengecekan Sertipikat dan SKPT Elektronik. Kegiatan pengecekan sertipikat dilaksanakan oleh petugas pada Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan 4 Hubungan Kelembagaan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Penulis yang ditempatkan pada kelompok substansi terkait melaksanakan tugas yang salah satunya adalah kegiatan pelayanan pengecekan sertipikat elektronik. Guna menyusun rancangan aktualisasi sebagai salah satu tugas Latsar CPNS, penulis menganalisis berbagai isu yang berkembang di unit kerja khususnya sebagai seorang Petugas Verifikasi Pelayanan Pengecekan Sertipikat. Terdapat 3 (isu) yang dapat ditemukan dan dianalisis hingga ditentukan isu prioritas atau isu utama yang perlu untuk dicarikan pemecahannnya yaitu banyaknya penolakan berkas permohonan pengecekan sertipikat elektronik karena ketidaksesuaian syarat permohonan. Berdasarkan isu tersebut, maka digagaslah alternatif pemecahan berupa PENGGUNAAN BOOKLET SEBAGAI MEDIA INFORMASI MENGENAI PROSEDUR PERMOHONAN PENGECEKAN SERTIPIKAT SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, antara lain terkait dengan Belum Optimalnya Media Informasi Tentang Progress Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Belum tercapainya target PTSL di Kelurahan Lekobalo Tahun 2022, serta belum selesainya validasi buku tanah dalam rangka meningkatkan kualitas data. Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai Belum Optimalnya Media Informasi Mengenai Progress Pendaftaran Sistematis Lengkap Tahun 2022 di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo Kota Gorontalo, serta memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu  tersebut, yang dapat benar-benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dalam proses pendaftaran penghapusan Hak Tangunggan ini masyarakat yang mendatangi Kantor Pertanahan akan diberikan blanko untuk mengisi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Setelah memberikan semua dokumen yang diminta, maka masyarakat dapat menunggu dalam waktu beberapa hari kerja untuk penerbitan penghapusan Hak Tanggungan ini. Proses penghapusan Hak Tanggungan ini dilakukan oleh Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak. Di era digital ini. Tentunya seluruh kegiatan perkantoran khususnya birokrasi pemerintah sudah seharusnya memakai teknologi agar dapat memudahkan masyarakat mengurus semua kepentingannya terkait bidang pertanahan. Pelayanan yang efektif dan efesien pun menjadi suatu standar pelayanan yang diharapkan masyarakat, maka dari itu penulis berpendapat saatnya Kantor Pertanahan Kota Batu mengaplikasikan layanan informasi mengenai Roya yang berbasis pada digital. Hal ini juga merupakan suatu perwujudan dari visi dan misi Bapak Jokowi untuk melakukan transformasi dan literasi digital yang merupakan bagian dari Smart ASN agar dapat memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis sebagai Peserta LATSAR CPNS 2022 akan menyusun Rancangan Aktualisasi dengan judul“PEMBUATAN DIGITALISASI INFORMASI LAYANAN ROYA PADA WEBSITE KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU TAHUN 2022”

Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menyimpan dokumen tugas belajar masih dilakukan secara 2 manual, sehingga hal tersebut dapat berdampak dokumen tugas belajar rusak, sulit dicari ketika dibutuhkan, kelambatan dalam penyajian informasi yang terekam dalam arsip, keamanan yang relatif rendah, dan hak akses yang bias susah diatur menurut kepentingan dan jabatan user, sehingga kondisi tersebut mengidentifikasikan bahwa belum optimal dalam melakukan penyimpanan dokumen tugas belajar yang disebabkan belum tersedianya media digital penyimpanan dokumen tugas belajar yang memadai. Hal tersebut tidak relevan dengan kompetensi literasi digital yaitu digital culture dan digital skills yang seharusnya dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan isu tersebut, gagasan kreatif pemecahan isu yang dikaitkan dengan nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, kontribusi terhadap visi dan misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta penguatan terhadap nilai-nilai dasar organisasi tersebut diimplementasikan dalam laporan aktualisasi yang berjudul “Digitalisasi Arsip Dokumen Tugas Belajar PNS sebagai Upaya Mempertahankan Aksesbilitas yang Efektif di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional”.