Dalam perkembangannya, Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah dalam penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Dalam Peraturan Menteri ATR/ Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL yang mempunyai tujuan mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, dan merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Namun nyatanya masih terdapat bidang yang tumpang tindih yang berpotensi menyebabkan sengketa dan konflik. Berdasarkan Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2022 salah satu prioritas dalam penetapan lokasi PTSL adalah desa/kelurahan yang memiliki presentase jumlah bidang tanah terdaftarnya masih relatif rendah untuk menghasilkan desa/kelurahan lengkap dan penetapan lokasi tahun sebelumnya  yang belum mencapai Desa/Kelurahan lengkap. Demi mewujudkan desa/kelurahan lengkap maka diperlukan identifikasi bidang tanah yang belum terdaftar dari desa/kelurahan yang bersangkutan dengan membuat sebuah peta kerja yang lengkap yang terdiri dari bidang terdaftar (K1, K2, K3, dan daftar K4) dan peta pendukung lainnya seperti peta kawasan hutan, peta RDTR, dan peta DHKP sebagai penunjang kegiatan PTSL sehingga terhindar dari adanya tumpang tindih bidang hasil pengukuran dengan bidang yang sudah terdaftar.

Pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah pertama kali (sporadik) dilaksanakan dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran tanah secara sistematik, pemilik bidang tanah tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah secara sistematik dan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Permohonan pendaftaran tanah pertama kali Setelah berkas  permohonan diterima lengkap dan Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak, maka Panitia A melakukan pemeriksaan tanah. Sering kali pada kantor pertanahan kabupaten Lumajang, terdapat beberapa masalah pada pemeriksaan tanah oleh panitia A tersebut, yakni; 1. berkas pemeriksaan tanah oleh panitia A menggunakan blanko lama yang tidak up to date terkait peraturan-peraturan terkait dan formatnya yang tidak sesuai peraturan terbaru 2. Tidak tersimpannya database berkas dan blanko secara terpadu terkait pemeriksaan tanah oleh panitia A 3. Pelaksanaan pemeriksaan tanah Panitia A yang tidak sesuai SOP. Hal tersebut di atas yang implementasinya tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yakni sikap BerAKHLAK, manajemen ASN dan Smart ASN mengakibatkan tidak tertibnya administrasi pertanahan dan terdapat potensi produk hukum cacat administrasi sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah yang bertujuan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tidak tercapai. Selain itu, masih minimnya pemanfaatan teknologi karena belum adanya database berkas-berkas permohonan yang terpadu menyebabkan tidak dicapainya efisiensi pekerjaan. Transformasi digital menjadi hal yang penting sesuai penerapan core value smart ASN agar senantiasa dapat memberikan pelayanan yang prima. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan kegiatan aktualisasi dengan judul “Pembaharuan Blanko Berkas Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia A Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Digitalisasi Penyimpanan Melalui Google Drive Di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang”.

Penerapan transformasi digital yang ada di Subdirektorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu masih belum optimal dilaksanakan. Berdasarkan Tular Nalar dalam situs tularnalar.id terdapat enam kompetensi terkait dengan literasi digital dimana pada Subdirektorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu belum sepenuhnya memenuhi kompetensi mengakses(mengeksplorasi media digital untuk mencari informasi, data dan konten sesuai dengan kebutuhan), mengelola informasi(mampu mengambil data, informasi dan konten dalam lingkungan digital) dan berbagi pesan (mampu berbagi data, informasi dan konten digital dengan orang lain melalui teknologi digital yang tepat). Hal ini dikarenakan kondisi data di Subdirektorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu yang tersebar di semua media penyimpanan, belum terdigitalisasikan dan belum tersentralkan pada satu lokasi. Proses pencarian data yang ada menjadi terhambat sehingga proses untuk mengakses data dan berbagi data juga ikut terhambat. Optimalisasi penerapan literasi digital dan teknologi dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga disusunlah rancangan aktualisasi dengan judul “Manajemen Pencarian Data yang Terintegrasi Melalui Linktree dan Google spreadsheet di Satuan Kerja Subdirektorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)” dengan harapan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan mempercepat transformasi digital untuk mencapai world class government.

Informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja administrasi dan pelaksanaan fungsifungsi manajemen dari birokrasi didalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi di era transformasi digital. Namun faktanya, minimnya pemahaman masyarakat terkait informasi layanan pertanahan dapat menghambat optimalisasi layanan pertanahan, bahkan dapat menimbulkan sebuah masalah pertanahan. Masalah pertanahan merupakan isu krusial yang ada di Kementerian ATR/BPN khususnya di Kantor Pertanahan di setiap Kota/Kabupaten di Indonesia, termasuk juga di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Minimnya pemahaman terkait informasi layanan elektronik menyebabkan masih terjadinya kesalahan dalam mengunggah persyaratan layanan elektronik, khususnya layanan pengecekan sertipikat elektronik. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyelesaian berkas layanan pengecekan sertipikat elekronik yang mengakibatkan turunnya kinerja layanan elektronik di Kantah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat rancangan aktualisasi dengan judul “OPTIMALISASI INFORMASI LAYANAN PERTANAHAN MELALUI PEMBUATAN BOOKLET DI LINGKUNGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK”.

Kinerja tambahan yang dilaksanakan para pegawai yaitu pelaksanaan program PTSL. Dalam PTSL terdapat beberapa output yang terbagi dalam beberapa kluster salah satunya yaitu kluster 3.1. Kluster 3.1. tidak dapat diproses menjadi Sertipikat Hak Atas Tanah. Pada tahun 2021 kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan menjadi Ketua TIM PTSL, sehingga Sebagian berkas kluster 3.1 memang disimpan di ruangan kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan, namun kemudian beliau memasuki masa pensiun sehingga Tim PTSL nya dirombak dan digabung pada tim PTSL yang lain. Berkas Kluster 3.1 yang memang hanya terhenti sampai pada pengumuman data fisik dan yuridis tersebut dibiarkan menumpuk di ruangan kepala seksi, hal ini mungkin akan menjadi masalah jika kepala seksi yang baru sudah ada sehingga perlu dilakukan pengelolaan berkas dengan baik tidak dilakukan pembiaran. Berdasarkan pertimbangan perlunya kemudahan akses dokumen maka ditentukan oleh penulis bahwa isu utama yang akan dicari penyelesaiannya yaitu belum optimalnya pengintegrasian dokumen pengadaan tanah pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Dengan usulan penulis dan pertimbangan dari mentor maka ditentukan gagasan penyelesaian yang paling efektif, efisien, dan mudah untuk dilaksanakan yaitu Mengoptimalkan pengintegrasian dokumen-dokumen pengadaan tanah melalui google drive agar dokumen bisa dengan mudah diakses oleh semua pegawai.

Dampak yang ditimbulkan dari isu adalah Desa Kodak belum siap secara data spasial untuk dideklarasikan sebagai desa lengkap. Pihak yang yang terkena dampaknya adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang terkait dengan nilai kinerja dan masyarakat sebagai pengguna layanan informasi pertanahan yang lengkap. Untuk menerapkan manajemen ASN terutama kode etik dan perilaku ASN yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2 yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin penulis menyusun rencana aktualisasi dengan melakukan peningkatan kualitas data spasial kegiatan PTSL sebagai persiapan deklarasi desa lengkap. Sebagai penerapan Smart ASN, penulis meningkatkan kompetensi digital skill dengan memanfaatkan teknologi digital khususnya perangkat lunak pemetaan ArcGIS untuk melakukan analisis spasial dan optimalisasi kualitas data spasial. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kualitas data spasial kegiatan PTSL dapat memenuhi persyaratan untuk deklarasi desa lengkap dan mempercepat terwujudnya kabupaten/kota lengkap.

Selain itu, penulis juga melihat bahwa Kurangnya Upaya dalam Pencegahan Kasus Pertanahan. Jika dikaitkan dengan Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN, kurangnya upaya pencegahan kasus pertanahan menandakan bahwa tidak diterapkannya asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas persatuan dan kesatuan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Huruf a, Huruf b dan Huruf k Undang – Undang ASN. Hal lain yang penulis lihat sebagai permasalahan yaitu minimnya penggunaan portal SP4N-LAPOR! dalam pengaduan kasus pertanahan, jika dikaitkan dengan materi agenda III yaitu ASN tidak menerapkan asas efektif dan efisien dalam Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Huruf h Undang – Undang ASN.

Selama pembelajaran habituasi dan aktualisasi, peserta diharapkan untuk lebih mandiri dan proaktif untuk menyelesaikan kegiatan dengan mengutamakan kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik dan dapat menunjukkannya di tempat kerja. Pada masa habituasi dan aktualisasi, peserta melakukan pengamatan untuk menggali permasalahan apa yang perlu untuk segera diselesaikan dengan alternatif gagasan kreatif yang mampu menunjang kinerja unit kerja. Melalui proses adaptasi, eksplorasi, dan pengamatan (environmental scanning), maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, antara lain terkait Belum Optimalnya Digitalisasi Buku Tanah dan Surat Ukur, Masih Adanya Buku Tanah dan Surat Ukur Yang Belum Tervalidasi di KKP, Kurangnya Sosialisasi mengenai Pelayanan LoketPrioritas Kepada Masyarakat di Sekitar Kantor Pertanahan Kab. Magetan dan Belum Optimalnya Pencatatan Peminjaman Buku Tanah dan Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kab. Magetan

Subdirektorat Pengaturan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah sebagai bagian dari Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah bertugas menghimpun dan mengelola data aset tanah pemerintah melalui kegiatan INTIP (Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah),yaitu kegiatan pemerintah untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan tanah instansi pemerintah sebagai basis data yang terintegrasi dalam data/informasi pertanahan dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Penulis menyusun laporan aktualisasi dengan gagasan isu yang dipilih “Percepatan Pelaksanaan Kegiatan INTIP Dengan Pemanfaatan Berbasis Teknologi Menggunakan Penyimpanan Google Drive di Subdirektorat Pengaturan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah” dengan tujuan pelaksanaan aktualisasi ialah untuk mengoptimalkan kegiatan INTIP sehingga diperoleh Basis Data Tanah Instansi Pemerintah yang valid, akurat dan mutakhir.

Peranan arsip pertanahan sangat penting dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat karena arsip merupakan sumber data dan informasi pemegang hak atas tanah. Tanpa penataan arsip yang baik kegiatan Kantor Pertanahan yang membutuhkan Buku Tanah dan Surat Ukur dapat terhambat dan tidak akan dapat tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. Pada layanan pertanahan, buku tanah sangat penting dan dibutuhkan seperti untuk layanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, layanan Pemeliharaan Data Pertanahan, layanan Informasi Pertanahan, dan lain sebagainya. Dalam proses layanan pertanahan juga perlu meminjam buku tanah guna mencatat daftar isian lembar pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya pada buku tanah dan sertipikat.  Kegiatan peminjaman dan pengembalian buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sendiri masih dilakukan secara manual dan tidak tercatat dengan baik ke dalam suatu buku catatan yang berisi nama dan tanda peminjam, tanggal pinjam dan kembali serta nomor hak yang dipinjam atau dikembalikan. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan yang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (Ber-AKHLAK) berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Digitalisasi Pengelolaan dan Penataan Peminjaman dan Pengembalian Buku Tanah melalui Google Form di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro”.