Alat ukur yang ada beberapa ada yang tidak lengkap seperti pada GPS RTK yang merupakan alat ukur yang digunakan untuk pengukuran rutin harian, komponen yang hilang dapat menggangu petugas ukur dalam melakukan pengukuran serta dapat menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Kebutuhan akan alat ukur sepenuhnya merupakan tanggungjawab petugas ukur dan penanggungjawab alat di Seksi Survei dan Pemetaan, sehingga perlu sikap tanggungjawab dan jujur saat melakukan peminjaman alat dan integritas penanggungjawab alat dalam memantau peminjaman alat. Berdasarkan permasalahan dan isu yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin kemudian diseleksi dan ditentukan bahwa isu peminjaman alat yang belum terpantau menjadi isu yang paling mendesak untuk dijadikan rancangan aktualisasi. Kemudian dalam perencanaan aktualisasi diberikan judul untuk laporan aktualisasi yakni “Optimalisasi Pengelolaan Alat Ukur melalui Pembuatan Mekanisme Peminjaman Alat Ukur secara Digital di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin”.

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, salah satu kegiatan dari Seksi Survei dan Pemetaan yaitu kegiatan pembuatan peta bidang tanah maupun peta pendaftaran tanah. Permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembuatan peta bidang tanah maupun peta pendaftaran tanah adalah kurang optimalnya QC bidang tanah sehingga bidang tanah yang telah terplotting pada Peta Pendaftaran Tanah pada KKP masih banyak yang tumpang tindih dan memiliki NIB ganda dikarenakan kurangnya SDM yang memilikikompetensi di bidang pemetaan. Permasalahan ini dapatdiselesaikan dengan membuat program atau tool bantu dalam otomatisasi QC disertai e-modul tata cara penggunaannya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pengolahan data spasial kegiatan pembuatan peta bidang tanah maupun peta pendaftaran tanah di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka gagasan penyelesaian masalah yang diangkat penulis adalah “Otomatisasi Proses Kontrol Kualitas (QC) Bidang Tanah Pada Peta Pendaftaran Tanah Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk”. Isu yang diangkat diharapkan dapat mempercepat kegiatan QC bidang tanah pada peta pendaftaran tanah diKantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, sehingga terwujudnya peta pendaftaran tanah yang lebih rapi (presisi) dan sesuai dengan keadaan dilapangan (akurat

Peta LSD yang ada saat ini dirasa tidak sesuai dengan kondisi eksisting. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi: 1. Terdapat lokasi yang telah ditetapkan sebagai LSD namun tidak sesuai dengan RTR. 2. Terdapat KKPR, izin, konsesi, dan/atau HAT yang telah diterbitkan di lokasi yang ditetapkan sebagai LSD. 3. Terdapat bangunan dan/atau urukan di lokasi yang ditetapkan sebagai LSD. 4. Terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) di lokasi yang ditetapkan sebagai LSD.  5. Terdapat kesalahan basis data dalam peta LSD. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada akhirnya akan merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Di Kabupaten Lamongan sendiri, luasan LSD adalah ± 98.481,92 Ha. Hal ini juga menjadi topik pembahasan yang panjang baik di masyarakat, Kantor Pertanahan Kab. Lamongan, maupun Pemerintah Daerah karena luasan tersebut dinilai sangat besar dan dapat menghambat perkembangan investasi Kab. Lamongan khususnya pada wilayah RDTR Kecamatan Paciran.

Sebagai wujud aktualisasi dari pelaksanaan habituasi tersebut, maka penulis mengangkat isu yang telah dilakukan identifikasi, tapisan, analisis berdasarkan kondisi yang terjadi di satuan kerja penulis saat ini yaitu “Belum Optimalnya Validasi Digitalisasi Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang”. Dalam mewujudkan desa atau kelurahan lengkap dibutuhkan data pertanahan yang lengkap, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebutuhan terhadap data pertanahan yang lengkap dan valid menjadi hal yang penting untuk dapat menunjang kegiatan layanan pertanahan. Data berbasis bidang tanah ini sebagai dasar informasi untuk dapat dilakukan overlay terhadap data pendukung lainnya untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh, berkelanjutan dan akurat.

Dalam melaksanakan pengabdiannya sebagai ASN, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus berorientasi mutu sehingga dapat memberikan kepuasan 9 kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Agar dapat mencapai apresiasi kepuasan dari masyarakat pelayanan yang diberikan oleh ASN perlu memiliki standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan layanan. Selama penulis menjalankan pengabdian sebagai CPNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, penulis mengamati adanya tantangan-tantangan salah satunya yaitu Belum optimalnya layanan informasi pertanahan terkait dengan penyampaian jenis pelayanan pertanahan dan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan pemberian layanan yang kurang efektif karena petugas harus berulang kali memberi penjelasan mengenai jenis pelayanan dan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi sehingga membuang banyak waktu.Isu pengetahuan masyarakat terkait dengan informasi layanan pertanahan harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan lambatnya pelayanan pertanahan, serta tentunya untuk dapat meningkatkan layanan pertanahan menjadi lebih baik demi kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan

Secara garis besar permasalahan aktual yang ditemui diseksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yakni, belum tercapainya efisiensi penulisan formulir pendaftaran PTSL, belum optimalnya waktu penyelesaian hapusnya hak  tanggungan/roya sesuai dengan SOP dan belum terlaksananya digitalisasi Buku Tanah secara menyeluruh. Dalam penulisan rancangan aktualisasi ini, menggunakan teknis tapisan isu dalam menentukan isu. Adapun isu prioritas terpilih adalah “Belum Terlaksananya Digitalisasi Buku Tanah Secara Menyeluruh”. Permasalahan ini juga sejalan dengan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

Secara garis bersar apabila mengacu pada ketentuan hukum diatas maka persyaratan serah terima fisik PSU perumahan harus melampirkan akta notaris pelepasan hak atas tanah. Sehingga berdasarkan uraian diatas bahwa telah terjadi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang ada dan konflik hukum yang terjadi antara Peraturan Pemerintah mengeni pendaftaran tanah dengan Pemerintah Daerah Kota Malang. Untuk itu diperlukan suatu pengkajian yang diharapkan dapat memberikan solusi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan kegiatan aktualisasi dengan judul “OPTIMALISASI PENDAFTARAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG”.

Pembuatan mekanisme bimbingan teknis online yang dilakukan secara terstruktur tersebut sangat diperlukan karena dapat membantu memudahkan para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, meminimalisir kesalahan, dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bimbingan teknis penyusunan RDTR. Apabila pembuatan mekanisme bimbingan teknis online yang dilakukan secara terstruktur tidak dilakukan, maka kegiatan bimbingan teknis akan dilakukan dengan pedoman yang tidak jelas dan baku sehingga berimplikasi kepada terhambatnya penyusunan RDTR. Selain itu, belum adanya mekanisme bimbingan teknis online menandakan belum berjalannya literasi digital SMART ASN dengan baik dan belum berjalannya Manajemen ASN, yakni pada tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas, secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, dirasa penting untuk menyelesaikan permasalahan belum optimalnya pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RDTR secara online.

Teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro terkhususnya pada permohonan tanda tangan suatu dokumen kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kantor. Oleh karena itu perlunya mengubah sistem manual menjadi sistem komputerisasi dalam penyelesaian dokumen dan persuratan dinas termasuk dalam permohonan tanda tangan agar dapat mengimplementasikan smart ASN. Di era sekarang ini pemanfaatan digitalisasi tanda tangan sudah merupakan keharusan dalam upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Paradigma ini yang mendorong Penulis untuk menyusun suatu gagasan yang dijabarkan dalam aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Aplikasi E-Office Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro”

Pada era digitalisasi seperti saat ini seluruh Instansi pemerintah diharapkan melaksanakan pengintegrasian data, pencadangan data dan pembaharuan data, sehingga pemberian informasi serta pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal. Terkait dengan isu permasalah yang terjadi di satuan unit kerja Penulis, ada isu permasalahan yang patut untuk diperhatikan, yaitu terkait dengan belum tersedianya Formulir Pendataan Penilaian Zona Nilai Tanah berbasis digital di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan. Sesuai dengan tugas dan fungsi seksi 4 terkait dengan Pembaruan Zona Nilai Tanah yaitu berupa kegiatan survei perubahan batas zona dan pengumpulan data pasar, sudah seharusnya pegawai mengimplementasikan kedudukan dan peran sebagai ASN yaitu dengan menggunakan formulir pendataan dan penilaian tanah berbasis digital guna mengurangi resiko hilang atau rusaknya formulir dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data terhadap  Pembaruan Zona Nilai Tanah yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Namun, kegiatan tersebut hingga saat ini masih dilakukan dengan cara membawa formulir manual atau berbentuk lembaran kertas. Dengan perkembangan zaman yang serba menggunakan sarana digital, maka perlu adanya digitalisasi terkait dengan formulir pendataan penilaian tanah, yang sebelumnya secara manual dapat ditingkatkan dengan menggunakan formulir digital untuk mengurangi resiko hilang/rusaknya formulir dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sebagai bentuk tanggung jawab pegawai terhadap tugasnya.