|
Tuesday, 28 February 2023, 09:34
|
Dzulfikar Zuhair
|
AKTUALISASI_A30_Dzulfikar Z.pdf
|
10 October 2022
|
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Ponorogo memiliki tugas dan fungsi untuk menangani sengketa dan konflik serta
penanganan perkara pertanahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilyah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Pasal 33:
“Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan
dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan
tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.”
Sehingga Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Ponorogo
3
berfokus untuk melakukan kegiatan yang bersifat hukum. Dalam kegiatannya Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa melakukan banyak permasalahan pertanahan yang
banyak membutuhkan pemberkasan, dokumen dan arsip yang berkaitan dengan kasus
pertanahan. Sehingga pengarsipan ini menjadi komponen penting dalam Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
|
Digitalisasi Arsip Kegiatan dalam Rangka Optimalisasi Tata Kelola Pelaporan Kegiatan Penanganan Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 09:37
|
Eggy Listya Sutigno
|
Laporan Aktualisasi Eggy Listya Sutigno-G4AXXXK2.pdf
|
10 October 2022
|
Nilai Dasar ASN BerAKHLAK yang merupakan akronim dari: Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adapatif dan Kolaboratif sebagai
core values ASN yang berperan sebagai panduan berpikir, bertutur dan berperilaku oleh
seluruh ASN di Indonesia. Para CPNS diminta dan wajib untuk mengaktualisasi dan
2
menghabituasi nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK dan Kedudukan dan Peran PNS untuk
mendukung smart governance melalui suatu produk belajar berupa suatu laporan
aktualisasi dan habituasi.
Sebagai wujud aktualisasi dari pelaksanaan habituasi tersebut, maka penulis
mengangkat isu yang telah dilakukan identifikasi, tapisan, analisis berdasarkan kondisi
yang terjadi di satuan kerja penulis saat ini yaitu “Pengembangan Sistem Analisis
Jabatan (Fitur Penghitungan Analisis Beban Kerja)”. Gagasan penulisan yang
diangkat diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam mengumpulkan data, menyusun
informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja organisai dan
menjadi dasar pembentukan formasi dalam suatu organisasi dan Pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang professional.
|
PENGEMBANGAN SISTEM ANALISIS JABATAN (FITUR PENGHITUNGAN ANALISIS BEBAN KERJA)
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 09:39
|
Faradhyba Rizky Ramadhana
|
Laporan Aktualisasi_Faradhyba Rizky Ramadhana.pdf
|
10 October 2022
|
Salah satu isu prioritas hasil identifikasi penulis adalah “Belum adanya arsip digital
dokumen tanah negara bekas perkebunan Belanda sebagai obyek landreform.” Isu tersebut
diperoleh penulis melalui pengamatan pada saat bekerja selama di Seksi Penataan dan
Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Belum adanya arsip digital dokumen
tanah negara bekas perkebunan Belanda dikarenakan tidak optimalnya penerapan transformasi
digital yang dibuktikan dengan tidak adanya sistem/platform penyimpanan digital yang
terintegrasi serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini mengakibatkan
sulitnya pencarian data tersebut saat dibutuhkan, penegasan obyek landreform menjadi lebih
sulit untuk dilakukan, dan adanya potensi data manual rusak/hilang/terdampak ketika ada
bencana alam.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis menyusun rancangan aktualisasi dengan
judul “Digitalisasi dan Pemetaan Dokumen Tanah Negara Bekas Perkebunan Belanda di Desa
Pendesari Kecamatan Pujon pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.” Gagasan tersebut
diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam mempermudah pencarian data dan lokasi tanah
negara bekas perkebunan Belanda khususnya pada Desa Pandesari Kecamatan Pujon.
Sehingga, nantinya masyarakat khusunya petani dapat segera memiliki kepastian hukum atas
tanah yang digarap, instansi unit kerja dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat, efektif,
efisien, serta mencegah terjadinya konflik di lapangan.
|
DIGITALISASI DAN PEMETAAN DOKUMEN TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN BELANDA DI DESA PENDESARI KECAMATAN PUJON PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 09:41
|
FAUZAN WAHYA WINASIS
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL_FAUZAN WAHYA WINASIS_A30K1.pdf
|
1 October 2022
|
Bahkan, menurut Raja Juli Antoni, jika transformasi digital layanan
pertanahan bisa direalisasikan, maka akan menopang Kementerian ATR/BPN
untuk menjalankan instruksi Presiden Republik Indonesia untuk memerangi
mafia tanah. “Mafia tanah, orang-orang yang berniat jahat terhadap orang lain
juga akan diminimalisir kalau kita memang serius melakukan transformasi
digital,” tuturnya.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo
Eresta Jaya menyampaikan bahwa digitalisasi layanan pertanahan bertahap sudah
mulai diterapkan di Kementerian ATR/BPN. Akan tetapi, masih dibutuhkan
kesiapan dari berbagai aspek untuk melakukan transformasi digital secara utuh,
salah satunya kesiapan dari sumber daya manusianya.
“Jadi masih ada ketidakberanian dari kita untuk pindah ke sini (transformasi
digital). Tapi kalau kita sudah berani memindahkan yang analog ke digital maka
orang tidak akan berani lagi berbuat kecurangan,” ungkap Virgo Eresta Jaya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusdatin Kementerian ATR/BPN, I
Ketut Gede Ary Sucaya menyatakan kembali bahwa digitalisasi layanan sudah
mulai diwujudkan. Salah satu yang sudah berjalan, yakni digitalisasi Hak
Tanggungan. Digitalisasi ini kemudian langsung memberikan kemajuan yang luar
biasa terkait layanan Hak Tanggungan. “Jumlah Hak Tanggungan kita ini sudah
luar biasa sekali. 17.000 triliun nilainya yang sudah ditanggungkan Hak
Tanggungan dan pihak perbankan senang sekali,” terang Kepala Pusdatin
Kementerian ATR/BPN.
I Ketut Gede Ary Sucaya kemudian berharap, cerita sukses dari
digitalisasi Hak Tanggungan ini bisa menjadi acuan agar semangat digitalisasi
layanan pertanahan lainnya bisa terwujud.
|
OPTIMALISASI DIGITALISASI VALIDASI DAN SCAN BUKU TANAH DESA HULAWA KECAMATAN SUMALATA TIMUR KABUPATEN GORONTALO UTARA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 09:44
|
Ghulam Arfi Ghifari
|
Revisi_LA_A30_Ghulam Arfi Ghifari.pdf
|
25 September 2022
|
Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih isu “Akselerasi Digitalisasi Dan
Pemetaan Surat Ukur Dalam Rangka Optimalisasi Kegiatan Pemetaan Bidang
Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo”. Berhubung kegiatan
digitalisasi data Surat Ukur dan pemetaannya adalah pekerjaan yang berlangsung
terus menerus, maka penulis mengambil studi kasus di Desa Klatakan, Kecamatan
Kendit, Kabupaten Situbondo. Lokasi ini dipilih karena jumlah bidang tanah berada
pada kisaran 2604 bidang dengan bidang yang belum terpetakan 719 (tanggal 31
Juli 2022). Sehingga presentase bidang yang telah terpetakan 72,38%. Selain itu,
lokasi kelurahan relatif dekat, oleh karena itu koordinasi dengan pihak desa untuk
penentuan lokasi bidang tanah dapat dilakukan jika kurang jelas. Diharapkan
pemetaan bidang tanah ini dapat meningkatkan jumlah presentasi bidang yang
terpetakan di KKP.
|
AKSELERASI DIGITALISASI DAN PEMETAAN SURAT UKUR DALAM RANGKA OPTIMALISASI KEGIATAN PEMETAAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO (Studi Kasus: Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo)
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 09:46
|
Irena Kusuma Rahayu
|
Laporan Final Aktualisasi Irena Kusuma Rahayu.pdf
|
10 October 2022
|
permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Trenggalek adalah belum optimalnya manajemen peminjaman buku tanah
secara digitalisasi pada pelayanan rutin. Dalam menjalankan pelayanan rutin di kantor
pertanahan, para pegawai di seksi penetapan hak dan pendaftaran seringkali
bersinggungan dengan pihak arsip untuk melakukan peminjaman buku tanah dalam hal
pengecekan data-data pemegang hak untuk memproses berkas-berkas permohonan
yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek. Pada proses peminjaman
buku tanah tersebut harus melalui proses pencatatan data peminjaman buku tanah yang
dilakukan masih secara manual dengan ditulis pada buku agenda. Pencatatan
peminjaman buku tanah secara manual ini sangat tidak efektif dan efisien dikarenakan
tidak terpantau dengan jelas dan pasti pengembalian buku tanah dan kondisi buku tanah
setelah dilakukan peminjaman.
|
OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMINJAMAN BUKU TANAH MELALUI GOOGLE FORM DAN SCAN BARCODE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TRENGGALEK
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 09:48
|
Kartika Dwi Ratna Sari
|
LA_Kartika Dwi Ratna Sari_G4A30K4 (1).pdf
|
10 October 2022
|
Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini seharusnya dapat memudahkan
suatu birokrasi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan publik dengan memanfaatkan
media digital seperti website, media sosial maupun aplikasi lainnya. Akan tetapi pada website
Kantor Pertanahan Kota Batu masih belum terdapat informasi layanan pertimbangan teknis
pertanahan dan pada media sosial hanya berfokus pada informasi publikasi kegiatan. Selain itu,
pada loket pelayanan juga belum terdapat informasi mengenai pertimbangan teknis pertanahan
sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut harus mengantri terlebih dahulu
untuk menanyakan ke petugas loket. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat sebagai pemohon
membutuhkan waktu dan tenaga lebih banyak untuk mendapatkan layanan pertimbangan teknis
pertanahan sehingga berdampak terhadap kinerja pelayanan pertimbangan teknis pertanahan di
Kantor Pertanahan Kota Batu menjadi tidak efektif dan efisien.
|
OPTIMALISASI INFORMASI LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN MELALUI INFOGRAFIS PADA MEDIA DIGITAL KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 09:50
|
Khairatunnisa
|
AKTUALISASI_KHAIRATUNNISA_G4A30K2.pdf
|
3 September 2022
|
Pada kondisinya, penempatan dan penyimpanan berkas tersebut belum tertata
dengan baik sehingga sulit untuk mencari berkas yang ingin dilengkapi kekurangannya,
serta belum ada inventarisir data tunggakan tersebut sehingga sulit saat ingin dilakukan
monitoring progress penyelesaian tunggakan.
Permasalahan ini memberi gambaran tentang belum optimalnya sistem manajemen
ASN yang mengharuskan setiap ASN untuk melaksanakan pekerjaanya penuh dengan
pengabdian dan tanggung jawab dan selalu mengerjakan tugas dengan cermat dan disiplin.
Selain itu dari segi pelayanan publik, permasalahan tunggakan berkas berpotensi
menurunkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, peran Penulis sebagai salah satu insan
Kementerian ATR/BPN yang memiliki jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan
diharapakan dapat berkontribusi untuk mengatasai permasalahan tersebut.
|
INVENTARISASI BERKAS TUNGGAKAN RUTIN PERMOHONAN SK PEMBERIAN HAK TAHUN 2021 DI SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 09:57
|
Masna Naila Adibah
|
Laporan Akhir Aktualisasi - Masna Naila Adibah - Tersedianya Integrasi Database Arsip Digital Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun 2021 – 2022 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.pdf
|
3 September 2022
|
Inventarisasi berkas kegiatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan selama
ini dilakukan dengan cara manual atau non-digital dan digital. Penyimpanan secara
non-digital dengan mengumpulkan jadi satu berkas permohonan yang masuk.
Banyaknya berkas yang dibutuhkan dalam kegiatan pelayanan Pertimbangan
Teknis Pertanahan seringkali menimbulkan kesulitan dalam melakukan penataan
3
berkas pelayanan. Berkas yang tidak segera disusun atau diarsipkan menimbulkan
tercecernya berkas. Hal ini akan menyebabkan hilangnya beberapa berkas atau
arsip berkas yang tidak lengkap.
Penyimpanan secara digital dilakukan dengan menyimpan hasil peta dan risalah
Pertimbangan Teknis Pertanahan pada beberapa lokasi, di antaranya di google
drive dan PC dengan folder yang terpencar. Selain itu, penulisan format file yang
tidak rapi akan menyebabkan bertumpuknya file (Gambar 1.1). Dampak dari
bertumpuknya file akan menyebabkan kerancuan dalam menentukan file mana
yang benar. Penyimpanan yang tidak terintegrasi ini akan menyebabkan
kemungkinan hilangnya berkas, sehingga diperlukan pembuatan database
Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang. Adanya database dinilai dapat memudahkan dalam pelaporan produk
PTP, memberikan kemudahan akses atau pencarian data dan meminimalisir
terjadinya data yang hilang.
|
TERSEDIANYA INTEGRASI DATABASE ARSIP DIGITAL PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN TAHUN 2021 – 2022 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|
|
Tuesday, 28 February 2023, 10:00
|
Mochammad Regan Imawan
|
Mochammad Regan Imawan_G4AXXXK2.pdf
|
27 July 2022
|
Hal tersebut telah diterapkan dalam satuan kerja penulis namun praktek
penerapannya pada saat ini masih menggunakan metode register penyimpanan
dengan buku fisik (metode konvensional) artinya belum di digitalisasi, yang mana
metode konvensional tersebut dinilai kurang efektif dan memiliki resiko kehilangan
data apabila buku fisik register hilang atau rusak maka sebagai wujud aktualisasi
dari pelaksanaan habituasi tersebut, maka penulis mengangkat isu yang telah
dilakukan identifikasi, tapisan, analisis berdasarkan kondisi yang terjadi di satuan
kerja penulis saat ini yaitu “Kurang Optimalnya Penyimpanan Controling Internal
Perjalanan Berkas Pengakuan dan Penegasan Hak pada Panitia A di Kantor
Pertanahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2022”
Mengingat berkas pendaftaran pengakuan dan penegasan hak tersebut
adalah berkas yang harus di jaga, maka untuk mempermudah dalam mengetahui
letak berkas tersebut perlu dilakukan controling Internal terhadap berkas sehingga
di sini penulis ingin mengubah metode register controling internal perjalanannya
berkas pengakuan dan penegasan hak khususnya hingga proses cek lapang oleh
Panitia A selesai, dengan memanfaatkan teknologi digital (Google Spreadsheet)
dengan menyertakan foto sebagai bukti penyerahan berkas dalam penerapannya
sebagai bentuk adanya peningkatan controlling kinerja internal kantor Pertanahan
Kabupaten Pamekasan. Hal ini dilakukan tanpa mengingkari controling posisi
berkas yang juga ada pada KKP.
|
PEMANFAATAN GOOGLE SPREADSHEET DALAM CONTROLLING PERJALANAN BERKAS PENGAKUAN DAN PENEGASAN HAK PADA PANITIA A DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 SEBAGAI BENTUK CONTROLING INTERNAL DALAM RANGKA MEMUDAHKAN UNTUK MENCARI BERKAS
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXX
|
|