Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berkas pengukuran Bulan Juni 2022 masih terdapat 333 berkas yang masih belum selesai. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya berkas yang masuk setiap harinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan seperti Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Barang Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik Negara (BMN), serta kendala internal di seksi survei dan pemetaan. Kendala diatas kemudian bisa menyebabkan tidak terpetakannya bidang tanah secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pemetaan secara menyeluruh dimulai dari pemetaan tingkat administrasi terkecil yaitu pemetaan desa atau yang sering disebut juga sebagai desa lengkap. Desa lengkap merupakan peta desa yang sudah tidak memiliki masalah bidang tanah seperti tidak tumpang tindih dan sudah dipetakan menyeluruh baik persil ataupun batas administrasinya.

Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan jalur Pelatihan Klasikal dengan Nonklasikal dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 2 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang dikembangka dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas. Salah satu bentuk penugasan dalam pelatihan dasar ini adalah menyusun laporan aktualisasi nilai-nilai profesi ASN yang terdapat pada beberapa kegiatan yang dilakukan di tempat kerja masing-masing, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai BerAkhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta dapat menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN Berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam BerAkhlak dan Manajemen ASN serta Smart ASN agar mendapat hasil yang sesuai penulis rencanakan, maka penulis membuat judul laporan aktualisasi yaitu Optimalisasi Pelaksanaan Survei Pengumpulan Data Pasar Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang

Dalam proses pengajuan permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang akan dilakukan beberapa tahap diantaranya harus disertai dengan pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat pengganti, dilakukan pengumuman koran selama 30 (tiga puluh) hari, pembuatan berita acara telah dilakukannya pengumuman, penerbitan sertipikat pengganti, dan yang terakhir adalah penyerahan sertipikat pengganti kepada pemohon atau kuasanya. Sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan permohonan sertipikat pengganti selama 40 (empat puluh) hari. Akan tetapi pada praktik pelaksanaan seringkali 2 mengalami kendala karena kurangnnya koordinasi dalam menyesuaikan jadwal pemohon untuk melaksanakan pengambilan sumpah di depan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk. Dengan demikian akan menyebabkan terhambatnya pelayanan yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, dalam rangka aktualisasi pelatihan dasar CPNS ini, penulis ingin melakukan inovasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengambilan sumpah dalam pelayanan permhonan sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Dalam upaya untuk dapat melaksakan aktualisasi kegiatan ini, kesadaran akan peran dan kedudukan Penulis sebagai CPNS pada penempatan satuan kerja menjadi penting. Penulis merupakan CPNS di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan jabatan sebagai Pengelola Informasi Pertanahan pada Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Selama melaksakan tugas fungsi jabatan di Subbagian Tata Usaha, Penulis menemukan beberapa isu yang apabila tidak ditangani dengan segera dapat menimbulkan dampak yang perkepanjangan pada pelayanan yang diberikan. Salah satu perhatian Penulis adalah penyampaian informasi tentang layanan pertanahan kepada masyarakat yang kurang optimal sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui persyaratan maupun prosedur pengajuan permohonan pelayanan pertanahan di kantor pertanahan. Dengan demikian, setelah menimbang tugas dan fungsi jabatan Penulis sebagai Pengelola Informasi Pertanahan dan dalam rangka menerapkan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK, manajemen ASN dan Smart ASN maka penulis mengambil judul aktualisasi “Optimalisasi Website Kantor Pertanahan Kota Jayapura dengan Pembuatan Fasilitas Chatbot Informasi Tentang Layanan Pertanahan”.

Jumlah target PTSL yang ditetapkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo pada tahun 2022 adalah sebanyak 6000 bidang dan per Juli 2022 baru sekitar 2000 lebih bidang yang telah selesai, artinya baru sekitar 30% yang telah selesai karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo. Kelancaran Program PTSL masih terhalang oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman petugas pengumpulan data yuridis (puldadis) mengenai prosedur dan kelengkapan berkas persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mengikuti Program PTSL. Formulir pendaftaran tanah melalui PTSL yang harus diisi oleh masyarakat juga sering kali tidak lengkap yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengisian formulir berkas permohonan. Selain itu, koordinasi antara petugas yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo dengan masyarakat sebagai peserta PTSL masih tergolong kurang, sehingga menyebabkan kurang optimalnya progres pengumpulan data yuridis (puldadis) permohonan pendaftaran tanah melalui Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo.

Dalam konteks lingkungan Kementerian ATR/BPN maka sangat penting dalam setiap pelayanan yang diberikan wajib berlandasakan perturan yang berlaku. Namun pegawai di lingkungan Kementerian tersebut tidak sedikit yang mengalami kesulitan untuk mengakses peraturan pertanahan mana saja yang masih berlaku. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung belum ada pegawai yang secara kompeten mengetahui dan paham semua peraturan yang berhubungan dengan pertanahan. Selain itu pengarsipan peraturan peundang-undangan dilakukan dengan media cetak yang jumlahnya sangat terbatas dan belum dapat mengikuti peraturan terbaru. Hal ini berdampak pada kinerja pegawai yang hendak mempelajari peraturan yang dicari serta memperlambat kinerja pegawai pada seksi penulis (seksi pengendalian dan penanganan sengketa) dalam melakukan pemberkasan persidangan.

Tindak lanjut dari adanya program tersebut setiap kantor pertanahan disetiap kota atau kabupaten mulai juga melaksanakan program percepatan sertifikasi tanah wakaf bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Organisasi Keagamaan. Tidak terkecuali dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo dimana pada tahun 2022 bekerjasama dengan PCNU Kabupaten Situbondo dan Kementerian Agama dengan menandatangani MOU. Sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut PCNU Situbondo dengan Kementerian Agama dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo menargetkan 2000 sertifikasi tanah wakaf pada tahun ini dengan membentuk tim satgas khusus. Untuk dapat mewujudkan target tersebut diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat agar program percepatan sertifikasi tanah wakaf ini dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut isu yang penulis angkat yaitu “Belum optimalnya layanan sertifikasi tanah wakaf”. Isu ini diangkat karena berpotensi menjadi salah satu 1 hal menghambat program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Situbondo dengan target 2000 sertifikat sekaligus sebagai sarana edukasi bagi masyarakat.

Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik, serta fasilitasi pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik di Wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Salah satu fungsi Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I ialah pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis perencanaan tata ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang. Dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, terdapat beberapa isu dan permasalahan pemerintah daerah didalam bimbingan teknis, khususnya pada materi teknis yaitu Peta Rencana, salah satunya yaitu masih banyaknya kesalahan topologi dan slivers yang tidak sesuai dengan kaidah Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021. Sehingga diperlukan adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dalam penyusunan Peta Rencana Detail Tata Ruang melalui media video tutorial agar dapat memenuhi standar yang sesuai dengan peraturan. Apabila pengetahuan daerah tentang hal ini masih kurang, maka pembuatan peta rencana detail tata ruang menjadi tidak optimal. Berdasarkan hal itu saya menyusun Rancangan Aktualisasi dengan tema Optimalisasi Bimbingan Teknis dalam Penyusunan Rencana Detail Tata ruang melalui media video tutorial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis yang memiliki jabatan sebagai analis hukum pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik belum optimal sehingga penulis mengangkat isu yang prioritas yaitu Belum Optimalnya pelaksanaan Layanan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo serta dapat mengaktualisasikan nilai nilai dasar Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Aktualisasi latihan dasar CPNS sebagai sarana penanaman kebiasaan agar tumbuh kepedulian peserta terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya, baik pada level organisasi, unit kerja, atau sekurang-kurangnya dalam pelaksanaan tugas jabatannya; dan mengasah kemampuan peserta untuk berkontribusi/berpartisipasi dengan melakukan aktivitas yang memberikan manfaat atas dasar keyakinan kuat terhadap sesuatu yang ideal atau seharusnya terjadi. Sesuai dengan lokasi penematan serta tugas pokok dan fungsi jabatan analis survey, pengukuran dan pemetaan maka lingkup analisis yang dilakukan dilakukan pada lingkungan Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten banyuwangi.