Dalam praktiknya, terdapat target-target yang sangat tinggi serta minimnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor timbulnya masalah-masalah. Salah satunya ialah timbulnya Residu PTSL. Residu PTSL adalah tunggakan Program PTSL yang belum diselesaikan karena beberapa faktor. Namun hal tersebut bukan berarti menjadi alasan untuk tidak melaksanakannya secara professional dan bertanggungjawab. Dalam menjalankan tugas sebagai Analis Hukum Pertanagan di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2 masih terdapat Residu PTSL dari tahun 2017 hingga 2021. Salah satu residu PTSL ialah Sertipikat yang sudah dicetak namun belum diserahkan kepada pemiliknya dikarenakan masih terdapat sedikit kekurangan berkas yang belum dilengkapi, seperti belum adanya fotocopy Kartu keluarga bahkan tanda tangan di salah satu berkasnya. Sehingga Sertipikat tersebut belum dapat dibagikan dan pemilik sertipikat yang tidak sempat untuk melengkapi kekurangannya. Permasalahan tersebut memberi gambaran tentang belum diselesaikannya Residu PTSL yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu dari segi pelayanan public, permasalahan tersebut berpotensi menurunkan pelayanan yang prima dan menjadi pekerjaan rumah bagi kantor pertanahan. Oleh karena itu, peran Penulis sebagai salah satu insan Kementerian ATR/BPN yang memiliki jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan diharapakan dapat berkontribusi untuk mengatasai permasalahan tersebut.

Arsip Warkah tersebut disusun tidak rapi dan belum diberi penanda pada setiap rak sehingga mempersulit pencarian arsip warkah. Kemudian sistem pendataan warkah dan peminjaman warkah masih manual ditulis dalam buku peminjaman saja, tidak ada sistematika yang jelas sehingga menimbukan potensi berkas warkah hilang atau tidak dikembalikan dengan benar. Kondisi tersebut apabila tidak segera diatasi dapat berdampak buruk dan menjadi hambatan atau kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sehingga dibutuhkan alternatif pemecah isu seperti pembuatan sistem penataan dan pengelolaan arsip warkah yang memudahkan dalam pencarian dan memberikan sistematik yang jelas pada arsip warkah. Pembuatan sistem tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dan mewujudkan terlaksananya smart govermance (tata kelola pemerintahan cerdas) yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah dan kinerja efisiensi kebijakan publik.

Dalam penyusunan peta dalam penyelenggaraan kegiatan sejauh ini, khususnya yang dapat dilihat dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, belum terdapat bentuk baku 10 dalam setiap peta yang akan dibuat. Akibatnya, terdapat ketidakseragaman bentuk peta dalam setiap pelaporan konsolidasi tanah yang dibuat oleh penyelenggara di daerah. Dampak dari ketidakseragaman bentuk peta adalah kajian tata ruang lebih sulit untuk dilakukan, pemilihan calon lokasi objek konsolidasi tidak maksimal sehingga dapat berujung pada kegagalan penyelenggaraan konsolidasi tanah. Belum sempurnanya petunjuk teknis tersebut, dilihat dari ketiadaan bentuk baku pembuatan peta pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, juga merupakan gambaran dari belum maksimalnya asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN pada butir ke 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu melalui kegiatan aktualisasi yang dibuat oleh penulis diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut. Kegiatan aktualisasi ini akan memberikan pedoman dan standar terhadap penyusunan peta yang dibutuhkan pada tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, yang selanjutnya dapat diikutsertakan dalam Penyempurnaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tahun-tahun berikutnya.

Aktualisasi yang dilaksanakan penulis, didasarkan pada salah satu permasalahan yang diangkat dari Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Blitar, yaitu tidak adanya arsip secara tertulis maupun online mengenai resume-resume rapat yang telah diikuti oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar. Resume rapat yang ada saat ini tidak terarsipkan secara baik. Pegawai lain yang tidak mengikuti rapat pada saat itu akan merasa kebingungan ketika mencari informasi atau bahan rapat ketika ada rapat lanjutan membahas perkara yang sama. Masih bingungnya pegawai dalam mendapatkan informasi menunjukkan belum optimalnya Manajemen ASN yang diberlakukan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak Atas Tanah. Untuk saat ini, juga masih belum ada tempat khusus dalam hal ini box file untuk menyimpan atau mengarsipkan resume rapat. Permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya digitalisasi dalam melakukan kinerja. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Penulis memiliki gagasan pemecahan isu yaitu “Melakukan Digitalisasi Pegarsipan Resume Rapat Penetapan Hak Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Aplikasi Box Pada Kantor Pertanahan Kota Blitar”. Diharapkan dengan dibuatnya konsep tersebut pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien serta memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi resume rapat.

Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics. Optimalisasi pengelolaan data backup arsip digital pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berhubungan dengan empat pilar literasi digital yaitu digital skill dan digital safety. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan digital safety merupakan kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis sebagai Analis Pertanahan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar memilih isu “Belum optimalnya keamanan data backup arsip digital pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan”.

Untuk melaksanakan tujuan pendaftaran tanah tersebut, maka salah satu kegiatannya adalah penyimpanan daftar umum dan dokumen. Daftar umum meliputi peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Sedangkan yang dimaksud dokumen adalah dokumen-dokumen yang menjadi dasar pendaftaran tanah sebagai alat pembuktian. Penyimpanan buku tanah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Masih sulitnya dalam pencarian buku tanah merupakan hal yang sangat menyulitkan petugas dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Tentu hal ini dapat menghambat proses dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Permasalahan tersebut memberi gambaran tentang belum optimalnya sistem manajemen ASN yang mengharuskan setiap ASN untuk melaksanakan pekerjaanya penuh dengan pengabdian dan tanggung jawab dan selalu mengerjakan tugas dengan cermat dan disiplin. Selain itu, permasalahan lambatnya dalam pencarian buku tanah berpotensi menurunkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis ditemukan beberapa isu, yakni: 1) Belum Terorganisirnya agenda Penanganan Konflik Pertanahan di Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan; 2) Kurang Tertatanya Penyimpanan Arsip Dokumen Kegiatan Penanganan Konflik Pertanahan di Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan; 3) Minimnya Informasi terkait Penanganan Konflik Pertanahan di Ruang Pengaduan Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan. Dari ketiga isu tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) sehingga menghasilkan isu yang dianggap paling penting dan serius untuk segera dicarikan solusinya, yakni “Belum Terorganisirnya Agenda Penanganan Konflik Pertanahan di Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan”

Manajemen didalam kantor pertanahan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang di rasakan oleh masyarakat, apakah pengerjaan dapat berjalan lancar atau terdapat kendala sehinga memakan waktu melebihi ketentuan yang telah ditentukan. Manajemen penataan berkas yang ada, kejelasan alur yang tepat, akan sangat membantu berjalanya proses berkas permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Disisi lain masyarakat awam memiliki stigma pandangan yang kurang baik terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional. Bahwa kepengurusan tanah selalu akan dipersulit, kepengurusan tanah akan sangat mahal dan memakan biaya, pemikiran tersebut harus dapat dihilangkan dengan sedikit demi sedikit melalui media-media yang dapat menyalurkan informasi dengan efektif. Sehingga program terbaru yang dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu Loket prioritas dapat berjalan dengan baik.

Sehingga apabila dikaitkan dengan manajemen ASN, dapat dikatakan bahwa proses informasi penetapan hak hingga penerbitan sertifikat belum terlaksana dengan baik dan profesional, karena masih ada SK yang belum ditindaklanjuti oleh pemohon karena kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas. Padahal sebagai seorang ASN harus 10 dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara yang profesional sehingga dapat menghasilkan suatu layanan pertanahan yang prima. Sehingga terdapat gagasan pemecahan isu yang dapat penulis usulkan dalam rancangan aktualisasi ini yaitu dengan membuat suatu media untuk mendata secara digital penetapan SK yang sudah terbit untuk diinformasikan kepada pemohon, agar kedepannya tidak lagi terjadi SK yang tidak ditindaklanjuti oleh pemohon, yaitu “Digitalisasi Informasi Layanan Pertanahan Penetapan Hak Yang Sudah Terbit Di Kantor Pertanahan Kota Batu”. Besar harapan penulis, rancangan kegiatan aktualisasi yang telah penulis susun selain sebagai pemenuhan tugas dalam kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional juga dapat menjadi suatu aktualisasi yang bermanfaat bagi Kantor Pertanahan Kota Batu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan penilaian kinerja Kantor Pertanahan Kota Batu.

Kaitan isu ini dengan Smart ASN adalah dalam rangka menciptakan birokrasi kelas dunia, setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dengan positif. Belum optimalnya penggunaan website layanan pengaduan menunjukkan ASN belum bisa bersikap adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga pelayanan pengaduan masalah sengketa dan konflik pertanahan belum bisa terlaksana secara cepat dan efisien. Sedangkan kaitannya dengan manajemen ASN yang salah satu tujuannya menghasilkan ASN yang memiliki nilai dasar belum terlaksana secara optimal, dapat dilihat dari minimnya masyarakat yang menggunakan website sippertanahan.id untuk melakukan pengaduan masalah sengketa dan konflik pertanahan yang artinya para ASN belum menerapkan nilai kompeten secara sempurna, dimana ASN yang kompeten tidak hanya dituntut mengembangkan potensi dirinya sendiri untuk menghadapi perubahan tetapi juga dituntut untuk dapat membantu orang lain untuk belajar dalam hal ini para ASN dituntut untuk mampu membantu masyarakat belajar memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam menyampaikan pengaduan.