Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Saat ini penulis ditugaskan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dalam Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Dalam bidang tersebut penulis menemukan beberapa permasalahan, seperti masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan informasi pertanahan secara keseluruhan dan lengkap, masih terbatasnya informasi pertanahan yang ada di media sosial, lalu kurangnya pemahaman pemohon mengenai penyusunan kelengkapan berkas permohonan peralihan hak atas tanah/balik nama yang menyebabkan banyak berkas tidak dapat diproses dan masih ada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak mengirimkan laporan bulanan pembuatan akta serta format yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aktualisasi yang dilaksanakan penulis, didasarkan pada salah satu permasalahan yang diangkat dari Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Belum optimalnya pelaksanaan Laporan Bulanan Pembuatan Akta oleh PPAT Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu, diambil gagasan pemecah isu yaitu “Pembuatan Standarisasi Format Laporan bulanan PPAT”. Diharapkan dengan dibuatnya standarisasi tersebut pembuatan laporan bulanan pembuatan akta dapat lebih lebih efektif dan rapi sehingga memudahkan pegawai dalam melakukan perekapan laporan.

Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan Tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan Tanah, ketersediaan Tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. Pertimbangan Teknis Pertanahan ini dapat diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tempat tanah itu berada. Kegiatan Perimbangan Teknis Pertanahan ini merupakan salah satu kegiatan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, penyimpanan Arsip Pertimbangan Teknis Pertanahan ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan menyimpan Arsip di rak yang tersedia di ruangan Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Seiring berjalannya waktu, akan terjadi penumpukan berkas Arsip Pertimbangan Teknis Pertanahan yang akan mengakibatkan sulitnya jika ingin mencari Arsip yang telah selesai untuk keperluan tertentu, berkas Arsip yang rentan rusak atau bahkan hilang. Oleh karena itu, maka diperlukan Optimalisasi penyimpanan arsip digital permohonan pertimbangan teknis 2 pertanahan menggunakan media penyimpanan Google Drive sebagai media penyimpanan online di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Kegiatan aktualisasi yang merupakan terapan dari teori dapat dilakukan jika sebelumnya sudah dilakukan peletakan fondasi tentang apa yang diharapkan dari seorang CPNS dan ASN secara keseluruhan. Fondasi inilah yang menjadi bimbingan terhadap terapan yang saya akan lakukan melalui aktualisasi. Sebagai CPNS, melalui kegiatan latihan dasar konsep tersebut diajarkan secara metodik mulai dari cara berperilaku sampai pemecahan sebuah isu. Fondasi tersebutlah yang akan dijadikan terapan dalam rancangan dan pelaksanaan aktualisasi yang akan saya lakukan. BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif merupakan Nilai dasar yang harus dimiliki ASN. Dalam materi nilai dasar tersebut dijelaskan nilai yang menjadi panduan bagi setiap ASN tidak terkecuali CPNS dalam kegiatan sehari-hari. Nilai 2 dasar inilah yang akan dijadikan landasan dalam melakukan rancangan dan pelaksanaan aktualisasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya aktualisasi merupakan penerapan sebuah teori, kegiatan ini akan dilaksanakan berdasarkan Nilai BerAKHLAK.

Setiap instansi tentu tidak luput dari sebuah permasalahan, tidak terkecuali di Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek. Dimana permasalahan ini timbul dikarenakan oleh banyak faktor. Contoh permasalahan yang ada berkaitan dengan kelengkapan data hasil pemetaan. Dalam permasalahan ini sering kali petugas pemetaan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti dengan produk hasil pemetaan yang berupa Gambar Ukur dan Berita Acara Beda Luas pengisiannya tidak lengkap. Padahal pengisian pada produk hasil pemetaan ini berguna untuk proses selanjutnya. Selain itu juga terdapat permasalahan dalam invertarisasi alat survei dan manajemen penggunaan alat survei. Dalam kasus ini tidak ada petugas yang bertanggung jawab terhadap alat survei dan penggunaannya. Dampaknya petugas ukur yang akan menggunakan alat harus mempersiapkan alatnya sendiri, hal ini menyulitkan petugas ukur karena harus mempersiapkan baterai maupun mencari alat yang kondisinya layak untuk dipakai. Selain itu dalam penggunaan alat survei hanya sebatas mengisi form secara manual, seringkali pemakaian alat survei tanpa melampirkan Surat Penugasan.

Penyusunan arsip data persuratan Bagian Tata Usaha Pimpinan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo yang sejauh ini dilakukan belum tersusun dalam tatanan yang rapi dan teratur. Hal ini berdampak pada surat-surat yang sering tercecer, hilang dan mengalami kerusakan. Sehingga menurut penulis ini penting ketika arsip surat tersebut hilang atau rusak, maka ada salinan aslinya yang tersimpan didalam google drive yang kapanpun bisa di akses untuk kepentingan internal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, penulis berharap dengan pelaksanaan kegiatan aktualisasi “Digitalisasi Arsip Surat Melalui Google Drive pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo” diharapkan mampu membenahi penyusunan arsip dokumen dalam hal ini arsip surat masuk.

Akan tetapi yang terjadi saat ini menurut hemat penulis bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tepatnya pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan belum mampu untuk adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini. Seperti halnya masih belum ter-digitalisasi dengan baik arsip-arsip data seksi. Dimana arsip-arsip tersebut tidak tertata dengan baik, masih banyak arsip data yang belum di scan menurut data yang penulis dapat bahwa arsip atau data yang sudah di scan pun masih sekitar 40% dan data yang sudah di scan pun tersebar di berbagai perangkat komputer, hal inipun tentunya akan mengha mbat dalam mencari data tersebut. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan karena dengan adanya teknologi saat ini seperti misal google drive dimana kita bisa menyimpan arsiparsip seksi kita dengan aman dan tentunya juga akan memudahkan kita apabila suatu hari akan mencari kembali data atau file tersebut. Apabila tetap menggunakan metode penyimpanan dan cara-cara seperti yang penulis sampaikan diatas, hal ini tentunya akan berdampak pada tidak tertatanya arsip dengan baik, berkas menjadi menump uk dikarenakan banyak nya file yang belum di scan, arsip data dikhawatirkan akan rusak bahkan hilang , akan menghambat suatu pekerjaan karena lamannya dalam proses pencarian karena berkas tersebar di berbagai perangkat komputer. Dampak seperti diatas tentunya juga akan melibatkan banyak person dalam permasalahan ini. Seperti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, kinerja pegawai pada Seksi tersebut dan instansi-instansi terkait.

Output dari aktualisasi diantaranya teridentifikasi suatu kondisi yang terjadi di dalam lingkungan kerja sebagai isu yang harus dipecahkan. Permasalahan umum yang dihadapi pada Subdirektorat Penanganan Konflik Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD diantaranya belum optimalnya inventarisasi surat masuk TNI/POLRI dan PTPN. Oleh karena itu, pada tahap aktualisasi ini penulis mengangkat judul “Optimalisasi Inventarisasi Surat Masuk Pengaduan Kasus Pertanahan yang Melibatkan Instansi TNI/POLRI dan PTPN Pada Subdirektorat Penanganan Konflik Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD”, yang 2 diharapkan dapat memberikan solusi untuk mempercepat penyelesaian pengaduan kasus Pertanahan pada Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan.

Sebagai upaya awal untuk dapat melaksanakan aktualisasi, Penulis perlu memperhatikan peran dan kedudukannya dalam penempatan unit kerja. Penulis merupakan CPNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN, dengan jabatan sebagai Analis Hukum Pertanahan yang ditempatkan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (yang selanjutnya disebut dengan Seksi PHP Kantah Kabupaten Bangkalan). Selama melaksanakan tugas fungsi jabatan di Seksi PHP Kantah Kabupaten Bangkalan, Penulis menemukan beberapa isu yang apabila tidak segera ditangani dapat menimbulkan dampak yang berkepanjangan pada pelayanan yang diberikan. Salah satu isu yang menjadi perhatian Penulis adalah belum optimalnya penataan dan penyimpanan arsip buku tanah yang diblokir. Hal ini tentunya akan menghambat proses pelayanan yang diberikan, misalnya menghambat proses penyelesaian sengketa/perkara/konflik pertanahan karena membutuhkan waktu lama untuk mencari buku tanah dan dikhawatirkan buku tanah menjadi rusak/hancur karena termakan usia, sehingga keterangan dalam buku tanah tersebut tidak bisa ditunjukkan lagi sebagai alat bukti dalam berbagai kasus.

Hasil dari data neraca penatagunaan tanah sektoral dan regional diantaranya adalah penyajian peta ketersediaan dan peta kesesuaian penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun oleh Tim Daerah. Isu aat ini penyajian data peta ketersediaan dan kesesuaian penggunaan tanah pada neraca penatagunaan tanah belum ada standarisasi dalam klasifikasi dan pewarnaan, sehingga tim-tim yang ada di daerah menyajikan data dengan klasifikasi dan pewarnaan yang berbeda-beda, tentu saja ini akan menyulitkan dalam mengidentifikasi data peta oleh tim pusat. Data dalam penyajian peta neraca penatagunaan tanah yang berupa peta ketersediaan dan peta kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW ini akan dijadikan referensi untuk pengambilan kebijakan, perumusan kegiatan, penentuan dalam pelaksaan kegiatan yang akan digunakan oleh berbagai kementerian atau lembaga bahkan untuk masyarakat. Jika dalam penyajian data peta ini berbeda-beda, maka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bereferensi dari data tersebut akan kesulitan dan memakan waktu yang lama.

Kantor Pertanahan Kota Malang merupakan salah kantor pertanahan yang menjalankan program PTSL menuju Kota Lengkap. Program PTSL yang telah berjalan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022, dimana pada tahun 2017 target sebanyak 5000 bidang, 2018 target sebanyak 7.000 bidang, 2019 target sebanyak 6.000 bidang, 2020 target sebanyak 3.020 bidang, 2021 sebanyak 7.610, dan 2022 sebanyak 1.500 bidang. Pada proses pelaksaan PTSL, beberapa bidang tanah yang sudah terukur di lapangan belum bisa terpetakan dengan baik karena beberapa permasalahan pada Peta Pendaftaran. Hasil pemetaan bidang PTSL pada peta pendaftaran masih mengalami adanya tumpang tindih (overlap). Hal ini disebabkan karena bidang tanah terdaftar yang sudah terpetakan pada peta pendaftaran masih bermasalah dan perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan kualitas data spasial bidang tanah terdaftar terus dilakukan seiring berjalannya pelaksanaan PTSL, sampai saat ini kondisi kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Malang masih banyak yang harus diperbaiki. Metode yang efektif sangat dibutuhkan agar peningkatan kualitas data bidang tanah terdaftar dapat terwujud.