|
Monday, 27 February 2023, 08:39
|
Claudya Putri Dewanti
|
Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial (Instagram) untuk Sosialisasi Loket Prioritas di Kabupaten Nganjuk.pdf
|
30 September 2022
|
Informasi bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang dapat
diakses masyarakat salah satunya adalah Loket Proritas. Bagi pemohon layanan
pertanahan yang mengurus sendiri atau tanpa kuasa akan dilayani di layanan khusus yaitu
Loket Prioritas. Namun, kurangnya sosialisasi layanan Loket Prioritas menyebabkan
masyarakat tidak mendapatkan informasi layanan ini.
Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi layanan Loket Prioritas yang mampu
menjangkau masyarakat di Kabupaten Nganjuk secara luas dan cepat. Menurut hemat
penulis, penggunaan media sosial (Instagram) Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
merupakan media tercepat, termurah dan mampu menjangkau khalayak secara luas untuk
mengenalkan layanan Loket Prioritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.
“Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial (Instagram) untuk Sosialisasi Loket
Prioritas di Kabupaten Nganjuk” dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas
Pelatihan Dasar Calon PNS 2022 yaitu Rancangan Aktualisasi yang merupakan luaran
(output) dari pembelajaran agenda I, II dan III Pelatihan Dasar Calon PNS 2022
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam Rancangan
Aktualisasi ini, penulis diminta untuk menganalisis isu aktual di satuan kerja penulis,
melakukan identifikasi isu, dan menemukan gagasan kreatif pemecahan isu. Isu yang diangkat untuk dipecahkan masalahnya dengan gagasan kreatif pemecahan isu yang
dikemukakan oleh penulis diharapkan dapat mempercepat transfer informasi layanan
Loket Prioritas di Kabupaten Nganjuk.
|
PENERAPAN NILAI-NILAI DASAR ASN BERKHLAK OPTIMALISASI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL UNTUK SOSIALISASI LOKET PRIORITAS DI KABUPATEN NGANJUK
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 08:41
|
Dhany Setyowati
|
AKTUALISASI FINAL_Dhany Setyowati_G4A28K4.pdf
|
29 September 2022
|
Kurangnya publikasi informasi Zona Nilai Tanah pada laman
BHUMI dapat menyebabkan terhambatnya penyampaian informasi
terutama yang berkaitan dengan range nilai tanah di suatu
kawasan, sehingga masyarakat cenderung melakukan transaksi
berdasarkan nilai pasar dan kesepakatan. Menghambat
keterbukaan informasi publik, yang mana merupakan bentuk
pertanggungjawaban nilai BerAKHLAK yaitu akuntabilitas.
Publikasi lewat media sosial ini diharapkan dapat membantu
masyarakat yang hendak mencari informasi pertanahan terutama
yang berkaitan dengan informasi range nilai tanah di suatu
Kawasan. Selain itu juga meningkatkan peforma pelayanan publik
yang lebih baik dan berbasis digital dengan tersajinya informasi ini
pada lamn BHUMI.
|
Publikasi Informasi Zona Nilai Tanah pada Laman BHUMI Melalui Youtube Kantor Pertanahan Kota Probolinggo
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 08:43
|
Domas Anggoro Putro
|
LA_Domas_G4A28K2.pdf
|
10 September 2022
|
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II memiliki tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan bantuan
teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik, serta fasilitasi
pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik di
Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau
Papua. Salah satu fungsi Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II ialah
pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis perencanaan tata ruang kepada pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan
minimun bidang penataan ruang. Berdasarkan data Subbagian Tata Usaha, terdapat 47
(empatpuluh tujuh) kegiatan bantuan teknis penyusunan RDTR pada tahun 2021. Namun,
hingga sampai saat ini belum adanya pemetaan lokasi penyusunan RDTR melalui mekanisme
bantuan teknis di Wilayah II secara menyeluruh.
Pemetaan lokasi bantuan teknis penyusunan RDTR secara menyeluruh sangat diperlukan
karena dapat membantu dalam penentuan lokasi bantuan teknis penyusunan RDTR berikutnya.
Selain itu, pemetaan tersebut dapat menampilkan arah pembangunan saat ini. Apabila tidak ada
pemetaan lokasi bantuan teknis penyusunan RDTR secara menyeluruh, dikhawatirkan akan
ada lokasi yang mendapatkan bantuan teknis berulang kali. Belum adanya pemetaan lokasi
bantuan teknis penyusunan RDTR secara menyeluruh juga menandakan manajamen ASN
belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
ASN. Berdasarkan hal tersebut, dirasa penting untuk menyelesaikan permasalahan belum
adanya pemetaan lokasi penyusunan RDTR melalui mekanisme bantuan teknis di Wilayah II
secara menyeluruh.
|
INVENTARISASI LOKASI BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PADA WILAYAH II TAHUN 2021 MELALUI DATA SPASIAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DETAIL TATA RUANG KAWASAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN WILAYAH II DIREKTORAT BINA PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH WILAYAH II
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 08:45
|
Dwi Ayu Lestari
|
DWI AYU LESTARI - LAPORAN AKTUALISASI FINAL.pdf
|
10 October 2022
|
Dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian ATR/BPN merupakan produk hukum untuk
menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah, oleh karena itu dibutuhkan sistem arsip yang
modern. Permasalahan yang sering dihadapi adalah penataan arsip pertanahan yang belum
tersusun rapi sehingga menjadi salah satu penghambat pelayanan pertanahan. Misalnya saja,
untuk menemukan kembali arsip pertanahan yang diminta sebagai barang bukti di pengadilan,
seringkali pihak kantor kesulitan menemukannya dikarenakan penataan dan penyimpanan
arsip yang belum terkelola dengan baik. Di sisi lain, arsip pertanahan semakin lama semakin
menumpuk dikarenakan semakin banyaknya permohonan maupun pensertipikatan tanah.
Bahkan, seringkali dibutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar dibandingkan kantor
pertanahan itu sendiri.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan didorong untuk terus
menerus melakukan inovasi layanan, menciptakan Kantor Pertanahan modern/paperless
melalui digitalisasi data pertanahan terutama terkait arsip berkas administrasi pengadaan
tanah, sehingga tahun 2025 menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.
|
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ARSIP BERKAS ADMINISTRASI PENGADAAN TANAH MELALUI DIGITALISASI BERBASIS GOOGLE DRIVE PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 08:48
|
FADHLAN SAIFUL GHAZI
|
Fadhlan_Saiful_Ghazi_G4A28K2_Laporan_Aktualisasi_Final.pdf
|
29 September 2022
|
Dalam rangka menyelesaikan agenda IV Distance Learning I peserta
diwajibkan untuk membuat Rancangan Aktualisasi yang akan dipergunakan untuk
melaksanakan agenda Aktualisasi pada saat setelahnya. Saya yang dikemudian dalam
rancangan Aktualisasi ini disebut sebagai Penulis merupakan CPNS ATR/BPN peserta
Latsar CPNS 2022 Gelombang 4 Angkatan XXVIII Kelompok 2. Bertempat Unit Kerja
Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Satuan Kerja Seksi V Pengendalian dan
Penanganan Sengketa. Penulis telah menemui beberapa isu yang menjadi pengganjal
bagi pekerjaan Seksi V Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Isu yang paling
terlihat sejak awal penulis masuk yaitu banyaknya berkas kasus pertanahan yang
bertempat tidak pada tempatnya dan belum adanya digitalisasi dari berkas-berkas
tersebut.
|
PENGKLASIFIKASIAN DAN PENGARSIPAN BERKAS KASUS PERTANAHAN SECARA DIGITAL MENGGUNAKAN GOOGLE DRIVE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 08:51
|
Fajar Pratama Yudanto
|
LA_Fajar Pratama Yudanto Pasca Seminar.pdf
|
10 October 2022
|
Pengaplikasian nilai-nilai ini dapat dilihat pada kegiatan
penyusunan Laporan Rancangan Aktualisasi, Pelaksanaan Aktualisasi, dan
Laporan Akhir Aktualisasi. Laporan Rancangan Aktualisasi berisi identifikasi
dan deskripsi isu-isu yang terdapat di satuan kerja peserta pelatihan. Isuisu yang diperoleh akan ditapis sehingga mendapatkan isu prioritas yang
kemudian akan diajukan gagasan pemecahan masalah dalam bentuk
rencana kegiatan. Sedangkan pada Laporan Aktualisasi berisi laporan hasil
dari kegiatan yang telah dilakukan. Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis membuat rancangan
aktualisasi dengan isu yang ada di Subdirektorat Pengembangan Pertanahan
dan Pemanfaatan Tanah, yaitu “Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi
pengolah data spasial untuk penyusunan peta pada kegiatan pengembangan
pertanahan dan pemafaatan tanah”. Isu ini penulis ambil karena kegiatan
penyusunan peta potensi pengembangan pertanahan ini merupakan tahap
dari kegiatan Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan, yang mana
kegiatan ini merupakan program dan kegiatan saat ini di Subdirektorat
Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah.
|
PEMBUATAN E-MODUL PENGOLAHAN DATA SPASIAL MENGGUNAKAN ArcGIS PRO UNTUK PENYUSUNAN PETA DI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERTANAHAN DAN PEMANFAATAN TANAH
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXXIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 08:55
|
Fatimah Ghaisani Amalia
|
Final-Laporan siap upload-red.pdf
|
12 October 2022
|
Setelah melakukan tiga kemampuan tersebut Penulis mendapati 3 (tiga)
isu yang akan penulis analisis lebih dalam yaitu:
1. Kesulitan bagi pengolah kasus baru untuk menyusun dan menganalisis
bahan pengkajian, penanganan, dan penyelesaian sengketa
pertanahan akibat tidak terdapatnya referensi acuan;
2. Kesulitan dalam ketersediaan dan keamanan data bahan materi
penanganan kasus sengketa pertanahan;
3. Belum optimalnya pengelolaan berkas arsip penanganan sengketa
pertanahan.
Kemudian, penulisan melakukan analisis untuk menentukan isu inti yang
akan diangkat menggunakan teknik APKL, sehingga didapati isu inti yaitu
Kesulitan dalam ketersediaan dan keamanan data bahan materi
penanganan kasus sengketa pertanahan dan mengingat keterbatasan
waktu maka isu dipersempit menjadi Kesulitan dalam Ketersediaan dan Keamanan Data Bahan Materi Penanganan Kasus Sengketa Pertanahan
Juni-Juli 2022 pada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan.
Isu ini diangkat karena penanganan sengketa pertanahan merupakan
bagian dari pelayanan masyarakat.
|
PENYIMPANAN BAHAN MATERI PENANGANAN KASUS SENGKETA PERTANAHAN PADA JUNI-JULI 2022 TERKUMPUL PADA SATU WADAH PENYIMPANAN DIGITAL (CLOUD STORAGE) DENGAN MEDIA GOOGLE DRIVE
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 09:00
|
Fidhela Rizka Mayovie
|
Final_Laporan Aktualisasi_Fidhela Rizka Mayovie.pdf
|
12 October 2022
|
erencanaan aktualisasi dilakukan melalui penyusunan Laporan
Laporan Aktualisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
aktualisasi di unit kerja. Laporan aktualisasi memuai isu permasalahan pada
unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkanisu,
tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalamrangka
penyelesaianisu. Dalam Laporan aktualisasi ini, peserta tertarik untuk
mengangkat isu “Belum ada perlindungan terhadap data digital pertanahan
untuk pengumpulan dan pendistribusian” Peserta akan membahas beberapa
faktor mengapa belum ada perlindungan keamanan dalam pendistribusian data
digital serta mencoba mencari penyelesaian masalah tersebut dengan
menerapkan nilai – nilai dasar (core values) ASN, yaitu BerAKHLAK agar dapat
menyelenggarakan kebijakan dan menjalankan tugas dengan baik.
|
PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS TELAAH STAF REKOMENDASI MEDIA PRIVAT DALAM PENGUMPULAN ATAU PENDISTRIBUSIAN DATA DIGITAL PERTANAHAN AGAR TERJAMIN KEAMANANNYA
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 09:04
|
Gading Dita Indasari
|
LAPORAN AKTUALISASI_GADING DITA INDASARI.pdf
|
2 August 2022
|
Peningatan kualitas data pertanahan yang masuk dalam kluster K4
dilaksanakan oleh seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota, tidak terkecuali di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang. Di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sampang pemetaan data K4 pada tahun 2022 dilakukan di lima (5) desa, yaitu
Desa Kamondung dengan capaian K4 0%, Banjar Talelah (0%), Krampon (4,2%),
Kodak (39,5%), serta Tambak (52,7%). Hanya terdapat satu desa dengan capaian
K4 >50%, sedangkan sisanya dibawah 59%, bahkan 0%. Hal-hal yang seringkali
menjadi hambatan dalam pemetaan data K4 di Kabupaten Sampang adalah
kurangnya pemahaman perangkat desa yang baru mengenai bidang tanah di
desanya, tidak tersedianya peta bidang untuk tanah yang diterbitkan sertipikat
pada tahun dibawah 1980an sehingga menyulitkan identifikasi, bentuk bidang
tanah di sertipikat tidak sama dengan kondisi lapangan sekarang, serta kurangnya
sumber daya manusia untuk memetakan data K4. Sebagai solusi untuk meminimalisir hambatan dan mewujudkan sasaran
strategis Kementerian ATR/BPN, maka perlu dilakukan pemetaan data K4 secara
efektif dan efisien, melalui diskusi interaktif yang bertempat di desa yang menjadi
lokasi pemetaan K4 untuk memudahkan pengumpulan data dan koordinasi antara
kelompok masyarakat dengan pegawai pertanahan. Penulis menyusun
Aktualisasi berjudul “Optimalisasi Pemetaan Data K4 di Desa Kodak, Kecamatan
Torjun, Kabupaten Sampang melalui diskusi interaktif” .
|
Optimalisasi Pemetaan Data K4 di Desa Kodak, Kecamatan Torjun,Kabupaten Sampang melalui Diskusi Interaktif
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|
|
Monday, 27 February 2023, 09:08
|
Icha Oktaviana Putri Kalinda
|
Laporan Final Aktualisasi_Icha Oktaviana Putri Kalinda_G4A28K4.pdf
|
13 October 2022
|
Beberapa permasalahan teknis di atas secara umum sudah dijelaskan di
dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dan Petunjuk Teknis PTP, hanya
saja untuk permasalahan teknis yang berkaitan dengan studi kasus permohonan
tertentu Pelaksana di Kantah senantiasa melakukan konsultasi dengan
Koordinator Kelompok Substansi (Korsub) Layanan Penatagunaan Tanah.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan Kepala Subdirektorat LPPGT
dan Korsub Layanan Penatagunaan Tanah terdapat kesamaan kriteria
permasalahan teknis yang ditemui di daerah, dikarenakan belum adanya media
yang digunakan untuk mensosialisasikan terkait kriteria-kriteria permasalahan
tersebut beserta solusi penyelesainnya, setiap hari Korsub Layanan
Penatagunaan Tanah menerima konsultasi dari Kantah mengenai kriteria
permasalahan yang sama hanya saja dari Kantah yang berbeda. Hal ini
tentunya berdampak pada kinerja di Subdit LPPGT dikarenakan kurangnya
efisiensi dan keefektifan kami melayani konsultasi via telepon dengan Pelaksana
di Daerah.
|
PEMBUATAN MEDIA SUMBER INFORMASI ONLINE DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH DALAM PELAKSANAAN LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (PTP) UNTUK PELAKSANA DI DAERAH MELALUI TAUTAN TOOLS LINKTREE
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVIII
|
|