|
Friday, 24 February 2023, 10:00
|
Belina Ayu Puspa Ardhini
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL_BELINA AYU PUSPA ARDHINI.pdf
|
10 October 2022
|
Dualisme peraturan berdasarkan pada peruntukan pola ruang sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 dan Lahan Sawah yang Dilindungi sesuai
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang
Dilindungi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa
Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luasan kawasan tanaman pangan
pada RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 sebesar 53.384 hektar meliputi
Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 45.841 hektar dan Kawasan
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 7.543 hektar. Luasan
tersebut berbeda dengan luasan pada penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi. Menurut
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, penetapan peta Lahan Sawah yang
Dilindungi di Kabupaten Lamongan seluas 98.481,92 hektar. Terdapat perbedaan/selisih
luasan antara kawasan tanaman pangan pada RTRW Kabupaten Lamongan dan lahan sawah
2
yang dilindungi seluas 45.097,92 hektar. Adanya dualisme peraturan ini berdampak pada
terhambatnya investasi. Menurut Ketua APERNAS Soloraya Budiono dalam Solopos.com,
kebijakan pemerintah seharusnya mencerminkan good corporate governance dengan 4
tahapan yaitu partisipasi yang melibatkan stakeholder, rule of law (penerbitan SK tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang ada), adanya transparansi serta mekanisme
penyusunan LSD harus benar.
|
OVERLAY PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN RENCANA POLA RUANG SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN SINKRONISASI MENYIKAPI DUALISME PERATURAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:04
|
Cita Ayu Alfioni Wenovita
|
LAPORAN FINAL AKTUALISASI_CITA AYU ALFIONI W._G4A27K3.pdf
|
7 August 2022
|
Pembelajaran secara mandiri dilakukan dengan menonton video materi
secara online dan dengan mempelajari modul dan powerpoint berisi materi secara
mandiri. Pada Pembelajaran Distance Learning dilakukan dengan metode
syncronus yaitu pembelajaran tatap muka secara online melalui zoom meeting
dengan para Tutor dan asyncronus yaitu belajar mandiri dengan menonton video
materi yang telah tersedia di website pembelajaran. Pada Distance Learning,
Calon PNS mempelajari terkait dengan Sikap dan Perilaku Bela Negara, NilaiNilai Dasar PNS (BerAKHLAK), kedudukan dan peran PNS dalam mendukung Smart Governance (Manajemen ASN dan Smart ASN) serta pembelajaran terkait
Aktualisasi.
Aktualisasi adalah bentuk pengaktualan, atau penerapan pemahaman
materi yang telah dipelajari pada Distance Learning yang telah berlangsung
selama kurang lebih satu bulan. Pada akhir pembelajaran Distance Learning,
Calon PNS harus menganalisis isu-isu aktual yang terjadi di lingkungan strategis
tempat Calon PNS berada untuk kemudian dicari gagasan alternatifnya dan
diaktualisasikan. Aktualisasi yang dilakukan Calon PNS di unit kerjanya adalah
bentuk kontribusi Calon PNS dalam mewujudkan Pemerintahan yang semakin
maju dan melayani masyarakat.
|
OPTIMALISASI PENGECEKAN ISI DOKUMEN DI SETIAP BERKAS DALAM PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PERMOHONAN HAK DI SUB-SEKSI PENETAPAN SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:10
|
Desi Suci Richasari
|
Laporan Final Aktualisasi_ Desi Suci Richasari.pdf
|
10 October 2022
|
Desa/ kelurahan lengkap terbentuk setelah seluruh bidang tanah terpetakan. Untuk
memenuhi syarat desa / kelurahan lengkap dilengkapi dengan pemberian Nomor Induk
Sementara (NIS). NIS dapat diberikan untuk Fitur Geografis (NIS FG) yaitu bidang tanah
yang terbentuk dari unsur geografis berupa jalan, gang, fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum
(fasum), danau, sempadan sungai dan lain-lain, kemudian Non Fitur Geografis (NIS non FG)
yaitu bidang tanah yang belum diketahui pemiliknya (no name) atau tidak ada yang dapat
menunjukkan batas bidang tanah atau bidang tanah yang terpetakan dari hasil ukuran bidangtanah yang berbatasan langsung. NIS Non FG juga dapat diberikan untuk bidang tanah hasil Pemberian NIS harus diberikan keterangan sumber/dasar pemberian NIS (FG/Non FG)
Namun, realitanya masih terdapat NIS FG dan NIS Non-FG yang tergabung menjadi satu
fitur dalam data spasial desa lengkap kemudian masih ditemukan tumpang tindih dan sela
kosong antar bidang tanah maka perlu dilakukan analisis spasial menggunakan software
ArcGIS dengan interpretasi CSRT sebagai kendali mutu sehingga bisa menjadi desa lengkap
yang terkualifikasi.
|
Optimalisasi Pemanfaatan ArcGIS untuk Analisis Spasial sebagai Kendali Mutu Desa Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (Studi Kasus: Desa Lebakadi)
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:13
|
Dhanu Prihantoro Trijayanto
|
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI_DHANU_G4A27K1.pdf
|
29 September 2022
|
Seperti yang diketahui Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pertimbangan Teknis
Pertanahan diterbitkan pada tahun 2021, sehingga dapat dikatakan PTP ini masih tergolong
produk baru. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sendiri, sepanjang tahun 2022 hingga
bulan Juli, telah terbit 144 Permohonan Teknis Pertanahan (PTP) dengan total luas 559 hektar
dan rata-rata permohonan yang masuk setiap bulan sekitar 20 permohonan. Meskipun begitu
permasalahan terkait pencatatan dan dokumentasi yang masih manual dan terpisah ini dinilai
harus segera di selesaikan, karena seiring berjalannya waktu akan semakin banyak catatan dan
dokumentasi yang berpotensi hilang atau sulit dicari baik dikarenakan hilang/rusaknya media
penyimpanan atau karena pergantian petugas.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam laporan aktualisasi ini
penulis berencana untuk mengangkat judul “Digitalisasi Pencatatan dan Pengarsipan
Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo”.
|
DIGITALISASI PENCATATAN DAN PENGARSIPAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (PTP) DI KANTOR PERTANAHAN SIDOARJO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:15
|
Dian Kurnianti
|
G4A27K4 Tugas Akhir Aktualisasi Dian Kurnianti.pdf
|
11 October 2022
|
CPNS juga harus mampu untuk mengaktualisasikan substansi mata pelatihan yang
telah dipelajari dalam suatu laporan aktualisasi. Laporan aktualisasi memuat isu
permasalahan pada unit kerja, gagasan kreatif yang dapat diusulkan untuk memecahkan isu,
tahapan kegiatan, hingga bentuk pengaktualisasian dari kegiatan dalam rangka penyelesaian
isu. Dalam laporan aktualisasi ini, penulis akan mengangkat isu belum adanya format baku
dalam pengumpulan data digital program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Subdirektorat Pendaftaran Tanah dan Ruang. Isu ini diangkat setelah dilakukannya tapisan
terhadap 3 (tiga) isu melalui metode USG dan metode AKPL. Isu yang terpilih ini memenuhi
kriteria isu prioritas karena menghambat proses analisis data dimana data yang telah
dikumpulkan tidak bisa langsung dianalisis melainkan harus disusun kembali dengan format
yang sama sesuai kebutuhan analis. Isu ini menyebabkan lamanya waktu yang dibutuhkan
dalam menganalisis data dan penyelesaian pekerjaan melebihi tenggat waktu yang telah
ditentukan.
Selain itu, penulis juga akan membahas beberapa faktor penyebab isu serta
mengusulkan beberapa gagasan kreatif untuk memecah isu. Dalam hal ini, “Penyusunan
Panduan Penyampaian Data Digital Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
dari Kantor Wilayah kepada Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional” diharapkan dapat menjadi solusi atau jawaban untuk memecah isu
tersebut. Penulis juga mencoba menerapkan nilai-nilai dasar (core values) ASN, yakni
BerAKHLAK dalam memecahkan isu agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsi ASN yang
seharusnya.
|
PENYUSUNAN PANDUAN PENYAMPAIAN DATA DIGITAL PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DARI KANTOR WILAYAH KEPADA KANTOR PUSAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:17
|
Dovan Priliandika
|
Laporan Final Aktualisasi_Dovan Priliandika (G4A27K2).pdf
|
10 October 2022
|
Berdasarkan environmental scanning yang telah dilakukan oleh penulis,
ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja yaitu seksi Survei
dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, antara lain kurangnya
kesadaran ASN dalam melengkapi berkas digital Surat Ukur, petugas ukur tidak
disiplin dalam mengisi catatan penggunaan alat ukur, pengelolaan pengarsipan
Gambar Ukur yang belum tepat, berkas digital surat ukur belum lengkap, bidang tanah
tidak dapat tervalidasi akibat anomali luas, dan belum ada form digital pencatatan
keluar masuknya alat ukur. Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan lebih lanjut isu-isu
tersebut, memilih dan menganalisis isu prioritas, membuat gagasan – gagasan kreatif,
serta mewujudkan gagasan kreatif dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan
selama masa aktualisasi.
|
IDENTIFIKASI DAN PERBAIKAN PETA DIGITAL BIDANG TANAH TIDAK TERVALIDASI AKIBAT ANOMALI LUAS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGETAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:19
|
Evita Monica Chrysan
|
LAPORAN AKTUALISASI_EVITA MONICA CHRYSAN_G4A27K1.pdf
|
10 October 2022
|
Penulis mempunyai harapan dengan pemilihan isu ini dapat memberikan kontribusi dalam
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, berkualitas, mudah, terjangkau,efisien,
dan berbasis digital yaitu mengoptimalkan pengolahan data menggunakan aplikasi yang memanfaatkan
fitur yang ada di Ms excel yaitu fitur Macro yang merupakan otomasi di Microsoft excel berfungsi
untuk melakukan tugas-tugas yang sifatnya berulang yang sesuai dengan kegiatan mengerjakan berkas
rutin pada substansi Penetapan Hak Tanah dan Ruang salah satunya mengerjakan entri data
pemeriksaan tanah Panitia A. Fungsi dari macro ini sendiri adalah untuk efisiensi pekerjaan dalam
membuat laporan pada Microsoft Excel hanya dengan sekali klik pada tombol macro, dalam hal ini
merupakan cerminan nilai Melayani, Profesional, dan Terpercaya dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
|
DIGITALISASI ADMINISTRASI DALAM PROSES PEMERIKSAAN TANAH PADA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI KONVERSI/PENGAKUAN HAK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:21
|
Firtsa Chamdan Achmad
|
LA Final_Firtsa Chamdan Achmad_G4A27K3.pdf
|
1 October 2022
|
Tugas besar dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib
adminstrasi pertanahan seringkali mendapatkan hambatan dalam proses
pelaksanaannya. Salah satunya adalah permasalahan belum tervalidasinya catatan
pendaftaran pada buku tanah desa Gembol Kabupaten Ngawi. Pemilihan
desa Gembol dikarenakan catatan pendaftarannya belum divalidasi. Selain itu di
tahun 2022 desa Gembol ditetapkan sebagai desa yang akan mengikuti program
PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang harus divalidasi buku
tanahnya.. Dimana permasalahan tersebut menjadi perhatian serius di kantor
Pertanahan Kabupaten Ngawi. Permasalahan tersebut memberi gambaran tentang
belum optimalnya sistem manajemen ASN yang mengharuskan setiap ASN untuk
melaksanakan pekerjaanya penuh dengan pengabdian dan tanggung jawab dan selalu
2
mengerjakan tugas dengan cermat dan disiplin. Fakta tersebut tentunya menjadi
sebuah catatan yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, peran Penulis sebagai
salah satu insan Kementerian ATR/BPN yang memiliki jabatan sebagai Analis
Hukum Pertanahan diharapakan dapat berkontribusi untuk mengatasai permasalahan
tersebut.
|
PELAKSANAAN VALIDASI CATATAN PENDAFTARAN PADA BUKU TANAH DAN DIGITALISASI BUKU TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:25
|
Gita Meutia
|
LAPORAN AKTUALISASI_GITA MEUTIA_G4A27K4.pdf
|
10 October 2022
|
Adapun isu yang terpilih adalah belum terorganisirnya manajemen kegiatan serta
penyimpanan arsip baik secara fisik maupun digital. Subdirektorat penataan dan
koordinasi sektoral dan regional memiliki beberapa kegiatan, yaitu penyusunan
petunjuk teknis layanan analisis penatagunaan tanah, neraca penatagunaan tanah
sektoral dan regional yang terdiri kabupaten/kota dan kecamatan serta sinkronisasi
neraca penatagunaan tanah pulau Kalimantan, Nusa Tenggara dan Bali. Jadwal
pelaksanaan kegiatan rapat belum di rekap secara keseluruhan untuk melihat rapat apa
aja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Penyimpanan eviden kegiatan belum
terorganisir secara baik, hanya di simpan di media penyimpanan whatsapp atau
komputer pribadi. Adapun pihak yang terkena dampak adalah Direktorat Penatagunaan
Tanah, Subdirektorat Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional dan pihak yang
membutuhkan jadwal kegiatan, dokumen serta file. Belum terorganisirnya manajemen
kegiatan serta penyimpanan arsip baik secara fisik maupun digital berhubungan dengan
manajemen ASN dan smart ASN yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki
pegawai, pengelolaan file dan pemanfaatan teknologi.
|
Pemanfaatan Google Drive untuk Inventarisasi Kegiatan dan Penyimpanan Arsip Fisik dan Digital di Direktorat Penatagunaan Tanah
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|
|
Friday, 24 February 2023, 10:50
|
Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno
|
LA_Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno.pdf
|
23 September 2022
|
Oleh karena itu, dilakukanlah proses identifikasi isu di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu dengan pemaparan-pemaparan
dasar hukum di atas sebagai dasar penemuan beberapa isu antara lain:
Isu pertama, pengecekan sertipikat secara elektronik yang seharusnya
diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) hari namun pada fakta di
4
lapangan masih banyak ditemukan penyelesaian pengecekan sertipikat
secara elektronik melebihi 1 hari. Isu kedua adalah penataan data
pertanahan atau warkah masih dilakukan secara manual/konvensional.
Isu ketiga adalah kurangnya layanan informasi yang ada di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu.
Pada bulan Juni 2022 terdapat 279 permohonan pengecekan
sertipikat secara elektronik yang diajukan oleh mitra di mana 166 berkas
permohonan diselesaikan lebih dari 1 hari dan 113 berkas yang
diselesaikan dengan tepat waktu, serta 4 Buku Tanah yang belum
ditemukan.
|
OPTIMALISASI PELAYANAN PENGECEKAN SERTIPIKAT SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN GOOGLE SPREADSHEET TERINTEGRASI PADA GOOGLE CALENDAR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVII
|
|