Pengalaman belajar pada agenda habituasi dirancang agar peserta mendapatkan pemahaman tentang konsepsi habituasi melalui kegiatan pembelajaran aktualisasi di tempat kerja dan penjelasan tentang kegiatan pembelajaran aktualisasi sehingga peserta akan memiliki kemampuan mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, pembimbingan pembelajaran aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi ditempat kerja dan menyusun laporan aktualisasi, menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi. Khusus bagi peserta Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dituntut suatu kemampuan untuk mendeskripsikan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatan yang dituangkan di dalam laporan aktualisasinya.

Sehingga berkaitan dengan hal itu, maka pengelolaan arsip yang baik tentunya akan mendukung tercipta tata Kelola arsip sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan arsip, tentunya harus didukung dengan fasilitas serta kinerja perangkat yang memadai serta pengelolaan sesuai dengan prosedur. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru di seksi masing-masing masih terdapat beberapa permasalahan mengenai berkas dokumen, seperti surat masuk maupun surat keluar yang belum tertata dengan baik dari segi fisik maupun digital. Sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan, misal Ketika Kepala Seksi terkait berganti, maka akan menjadi kesulitan dalam pencarian arsip tersebut. Kelemahan dari persuratan dalam bentuk fisik ini adalah tidak rapi, kurang terawat, tidak aman, relatif sulit untuk diakses oleh pegawai di seksi terkait, dan lebih sulit jika pejabat kepala seksi berganti jikalau nanti kepala seksi yang baru ingin mencari surat masuk yang ingin dibalas. Sehingga untuk mengatasi hal itu diperlukan inventarisasi arsip, digitalisasi berkas, disertai dengan backup data dengan baik, guna memudahkan pencarian sewaktu dibutuhkan.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan penulis ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja utamanya pada seksi PPS Kantor pertanahan Kab. Madiun, permasalahan tersebut diantaranya, Pertama, Penggunaan ruang mediasi yang tidak optimal sehingga akhirnya fasiliitas tersebut menjadi ruangan yang berdebu, kotor dan kurang tarawat. Kedua, mekanisme pengaduan terhadap sengketa pertanahan masih menggunakan mekanisme konvensional yaitu masih menggunakan formulir manual padahal pelayanan berbasis elekronik seharusnya mampu menjangkau hal tersebut. Ketiga, belum adanya digitalisasi terhadap Berkas Perkara di seksi PPS Kantor pertanahan Kabupaten Madiun. Tidak adanya inventarisasi tersebut meneyebabkan menumpuknya berkas perkara dari tahun ke tahun dan menyebabkan ruangan menjadi lebih sempit serta menyulitkan pencarian berkas apabila diperlukan dikemudian hari.

Khusus bagi peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, dituntut suatu kemampuan berpikir konseptual untuk mengidentifikasi suatu kondisi nyata yang terjadi dalam lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatannya, sebagai suatu isu yang muncul dan harus dipecahkan. Berdasarkan kondisi tersebut, peserta diharapkan untuk mampu menunjukkan prakarsa kreatif untuk berkontribusi memecahkan isu dengan menginisiasi kegiatan-kegiatan pemecahan isu dan melakukannya secara konsisten, sebagai suatu kebiasaan untuk selalu melakukan aktivitas yang menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh unit/organisasi, stakeholders, masyarakat, atau sekurang-kurangnya oleh individu peserta, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Dalam hal ini, dalam status sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil sekaligus peserta pada Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang ditempatkan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, melalui tulisan ini berupaya untuk memenuhi tuntutan penugasan untuk menunjukkan prakarsa kreatif untuk memecahkan isu yang terdapat di unit kerja.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember merupakan instansi pertanahan dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jember untuk menciptakan pelayanan publik dibidang pertanahan dengan baik. Untuk mendukung pelayanan yang baik dalam hal ini berupa layanan manual dan elektronik, Kantor Pertanahan dalam rangka mewujudkan kantor pelayanan modern terdapat beberapa isu masalah atau hambatan didalam pelaksanaannya, hal ini menyebabkan belum efektifnya pelayanan pertanahan di kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Berdasarkan identifikasi dan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember ditemukan berbagai penyebab belum maksimalnya pelayanan pertanahan yaitu keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya sarana prasarana pendukung dan kualitas data pertanahan yang masih sangat rendah. Oleh karena itu diperlukan satu aksi dalam rangka optimalisasi penataan data pertanahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Jember yang harus segera di lakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan pertanahan yang baik.

Dalam pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin masih banyak berkas PTSL tertunggak dari Tahun 2017-2018 belum ditindak lanjuti bahkan berkas-berkas fisiknya banyak tidak lengkap tapi sudah terbit sertifikatnya. Keterkaitan dengan Manajemen ASN yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban ASN  dalam melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung untuk mengelola seluruh berkas permohonan yang masuk, mulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas hingga penyelesaian seluruh berkas Residu PTSL. Sehingga hubungan antara ASN dengan masyarakat semakin baik. adapun berkaitan dengan Smart ASN yang mana penggunaan teknologi masih belum dioptimalkan, perlu adanya literasi digital maka sudah seharusnya berkas Residu PTSL yang mempunyai data digital bisa dilakukan dengan menggunakan database sederhana seperti menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheets Melihat kondisi permasalaan seperti yang sudah dijelaskan dapat dikatakan bahwa penulis tertarik untuk melakukan rancangan aktualisasi mengenai isu “ Belum optimalnya penyelesaian Residu PTSL Tahun 2017- 2018 di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

Kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan penulis didasarkan pada salah satu permasalahan yang diangkat dari Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, yaitu Kurang Optimalnya Penyelesaian Pekerjaan Rutin Sehingga Mengakibatkan Banyaknya Tunggakan Berkas Pemohon Yang Menyebabkan Terhambatnya Proses Pelayanan Pertanahan. Oleh karena itu, diambil gagasan pemecahan isu yaitu “Penyusunan Format Produk Penetapan Hak yang terintegrasi secara digital melalui Google Drive pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan”. Diharapkan dengan dibuatnya gagasan tersebut, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, dan memudahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan dan tracking progress pekerjaan.

Sejauh ini penyimpanan dokumen pengaduan yang telah diperiksa dan/atau ditelaah diletakkan di area-area kosong di ruang kerja sebelum nantinya sebagian dokumen yang sudah tidak digunakan kembali akan dipindahkan ke gudang, dimana area-area kosong di ruang kerja tersebut mempunyai keterbatasan tempat. Seiring dengan berjalannya waktu, dokumen pengaduan akan semakin bertambah dan penyimpanan dokumen tersebut nantinya akan memenuhi ruang kerja sehingga akan mengganggu akses pegawai dan menimbulkan yang kesan kurang rapi.  Penulis menarik beberapa isu yang terdapat pada pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Penulis akan melakukan analisis dan menentukan gagasan pemecah isu, untuk kemudian dilakukan aktualisasi dalam masa habituasi pada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut dengan gagasan kreatif yang bisa diterapkan dalam program aktualisasi ini dengan judul laporan aktualisasi “Digitalisasi dokumen pengaduan dan pengembangan manajemen berbasis data menggunakan Microsoft Access pada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan”.

Begitu pentingnya penyelesaian peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 4 baik dari segi pemberian jaminan hukum kepada masyarakat sebagai pemilik bidang tanah maupun dari segi pengaruh terhadap layanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan sendiri maka penulis mengambil kesimpulan bahwa kendala-kendala yang dapat menghambat program tersebut harus ditelaah kembali. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban sendiri dilakukan telaah terhadap kendala dalam tahap persiapan data yang dibutuhkan dalam pekerjaan peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 4 khususnya dalam konteks penataarsipan GS/SU dan buku tanah produk kluster 4. Oleh sebab itu, penulis mengajukan suatu rancangan untuk diaktualisasikan dalam bentuk “Inventarisasi GS/SU dan buku tanah produk lama ke dalam satu media untuk menunjang persiapan dan pengelolaan kegiatan penyelesaian kluster 4”.

Oleh karena itu, melalui Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 ini, penulis berharap dapat menuangkan isu ini dalam aktualisasi yang dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasinya diharapkan penulis dapat menerapkan dan menghabituasikan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mendukung peran dan kedudukan ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa. Selain itu, dengan mengangkat isu ini, harapannya penulis dapat mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada umumnya, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo pada khususnya, dalam pelaksanaan misi organisasi yaitu: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan; dan Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang Yang Berstandar Dunia,” Istilah “berstandar dunia” pada misi tersebut adalah dalam pelaksanaan kebijakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat mengadopsi dan mengimplementasikan best practices yang berstandar dunia1. Oleh karena itu, berdasarkan uraian masalah di atas dan agar tetap dalam garis lurus visi dan misi organisasi, penulis mengajukan proposisi gagasan pemecah isu yang dalam pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan etika profesi, serta mewajibkan penulis untuk mengaplikasikan 4 (empat) pilar literasi digital dalam rangka menghadapi transformasi digital yang terjadi sekarang ini. Demikian, penulis selaku Calon Analis Pertanahan pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo mengaktualisasikan gagasan pemecah isu dengan berdasarkan core values ASN BerAKHLAK melalui judul laporan aktualisasi “Digitalisasi Formulir Pelaporan Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah oleh Pemegang HGU Berbasis Google Form pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo”.