OPTIMALISASI PUBLIKASI INFORMASI DAN PROMOSI PRODUK LAYANAN PERTANAHAN MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL MELALUI VIDEO TUTORIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

    John Gabriel Manurung | 14 December 2022

Abstract

Landasan hukum dari Pendaftaran tanah dalam konteks sistem hukum pertanahan Indonesia diatur dalam Peratuaran Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24 Tahun 1997). Tujuan Pendaftaran tanah menurut PP 24 Tahun 1997 diantaranya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pemeliharaan data pendaftaran tanah ini tentunya memerlukan SOP, SOP ini diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Dalam aturan ini telah diatur terkait pemeliharaan datapendaftaran tanah yang terdiri dari beberapa jenis pelayanan dengan SOP jangka waktu yang berbeda-beda tergantung jenis pelayanannya. Dalam praktiknya, tugas pemeliharaan datapertanahan dan tertib administrasi pertanahan ini seringkali mendapat hambatan dalam prosespelaksanaannya. Pengelolaan arsip buku tanah serta peminjaman dan pengembalian buku tanah menjadi sekian diantara hambatannya.

 Laporan Aktualisasi_John Gabriel Manurung_G8A16K2.pdf

Show commentsComments (0)