OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

    Muh. Ali | 26 August 2022

Abstract

Penatausahaan yang seharusnya dilakukan melalui inventarisasi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti masih terdapatnya blanko label yang belum ditempelkan ke barang yang terdata, belum terdapatnya Daftar Barang Ruangan yang ditempelkan di setiap ruangan. Barang milik negara yang dikelola juga kurang terpelihara seperti kendaraan dinas roda dua yang terbengkalai hingga mengalami kerusakan. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa dilakukan tindakan perbaikan pada pengelolaan barang milik negara maka akan menghambat kinerja organisasi, barang milik negara seperti motor dinas yang rusak tidak dapat digunakan untuk membantu operasional kegiatan. Potensi kerugian negara atas hilangnya barang yang disebabkan tidak adanya tertib administrasi melalui penatausahaan. Sehingga Pihak yang terkena dampaknya ialah pegawai dan stakeholder, dimana pegawai tidak dapat menggunakan barang sesuai tugas dan fungsinya 2 dan stakeholder yang bertanggungjawab dalam penggunaan barang tersebut dapat terkena sanksi. Untuk itu diperlukan pengelolaan barang milik negara yang menitikberatkan pada ketelitian dan kecermatan dari pengelola barang milik negara di dalam seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik negara sebagai implementasi Manajemen ASN. Selain itu, dalam hal kode etik dan kode perilaku ASN yaitu pegawai seharusnya menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

 Laporan Aktualisasi Muh Ali.pdf

Show commentsComments (0)