Rancangan Aktualisasi ini merupakan bentuk yang dilakukan oleh Penulis sebagai Calon PNS dalam merealisasikan materi-materi yang telah disampaikan pada agenda Latsar. Dimana pada Rancangan Aktualisasi ini, Penulis akan 11 melakukan analisis pada isu-isu yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya, yaitu Seksi Penetapan Hak dan Pendafaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, menggunakan teknik analisis isu yang telah disampaikan, dan mengkaitkannya dengan nilai-nilai dasar bela negara, nilai dasar ASN BerAKHLAK, Manajemen ASN dan Smart ASN. Adapun beberapa isu telah dipilih oleh Penulis antara lain : Pertama, “Belum Adanya Digitalisasi Alur Keluar Masuk Buku Tanah di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto”. Kedua, “Belum Adanya Digitalisasi Daftar Surat Keluar Masuk di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto”. Ketiga, “Belum Adanya Penyajian Informasi Terkait Prosedur Pengecekan Sertipikat Online Melalui Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Mojokerto (instagram, twitter, youtube, website)”. Dari ketiga isu tersebut, Penulis akan melakukan penapisan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga terpilih 1 (satu) isu utama yang akan dianalisis lebih dalam lagi. Diharapkan hasil analisis tersebut, selain bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai yang diberikan dari agenda Latsar, juga bertujuan untuk memberikan sumbangsih positif demi kemajuan instansi Kementerian ATR/BPN.

Pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan atau di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menyesuaikan kebijakan masing-masing daerah, sedangkan Direktorat Landrefom bertugas melakukan perencanaan terkait alokasi anggaran dan target kegiatan. Di dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah terdapat beberapa tahapan. Mulai dari penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek, penataan objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan, sidang PPL, penetapan subjek dan objek redistribusi, penetapan SK Redistribusi Tanah dan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Kegiatan Redistribusi Tanah merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan pelayanan pertanahan sehingga setiap tahapan yang terkait dengan teknis pertanahan sifatnya wajib diintegrasikan dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) sebagai sumber bahan laporan dan evaluasi kegiatan redistribusi tanah. Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi hingga kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, serti tidak menyalahgunakan kewenangan atas jabatan. Pada pelaksanaan aktualisasi ini juga diharapkan peserta dapat terus meningkatkan kompetensi guna menghadapi keadaan yang selalu berubah, serta saling membentu sesama pegawai dalam belajar mengembangkan kompetensi. Selanjutnya untuk memotifasi peserta untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif serta pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku, dan terus berinovasi serta bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah serta menggerakan pemanfatan berbagai sumberdaya untuk tujuan Bersama. Pada kegiatan aktualisasi ini juga pesarta diharapkan dapat mengembangkan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dimana untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN untuk melaksanakan tugas pelayanan public, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sebagaimana fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan pubik, serta sebagai perekat pemersatu bangsa. Dalam kegiatan ini juga dapat melahirkan ASN yang siap seiaga dalam bela negara yang dituntut untuk disiplin dan sehat jasmani dan rohani.

Pada data diatas dapat dilihat bahwa masih banyaknya berkas yang menunggu perbaikan menandakan bahwa masih banyak pemohon yang belum memahami syarat-syarat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi untuk pendaftarkan layanan SKPT elektronik. Syarat kelengkapan dokumen untuk mendaftarkan layanan SKPT elektronik telah diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pesyaratan dokumen yang harus dielngkapi untuk mendaftarkan layanan SKPT elektronik . oleh karena itu diperlukannya aksi dalam rangka optimalisasi pelayanan SKPT elektronik .

Lebih lanjut peserta wajib mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran Agenda Habituasi. Selama pembelajaran habituasi dan aktualisasi, peserta diharapkan untuk lebih mandiri dan proaktif untuk menyelesaikan kegiatan dengan mengutamakan kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja, konsistensi dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik dan dapat menunjukkannya di tempat kerja. Pada masa habituasi dan aktualisasi, peserta melakukan pengamatan untuk menggali permasalahan apa yang perlu untuk segera diselesaikan dengan alternatif gagasan kreatif yang mampu menunjang kinerja unit kerja. Melalui proses adaptasi, eksplorasi, dan pengamatan di lingkungan unit kerja, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja pada seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, antara lain terkait Belum Optimalnya Kualitas Bidang Tanah pada  Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Belum Optimalnya Arsip Digital Surat Ukur Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, Belum Optimalnya Pengelolaan Penyimpanan Gambar Ukur Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, dan Belum Optimalnya Kendali Peminjaman Alat Ukur Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan.

Peningkatan jumlah kasus pelanggaran disiplin di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021 menjadi perhatian Biro Organisasi dan Kepegawaian khususnya Subbagian Disiplin Pegawai pada Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pegawai. Dengan adanya peraturan pemerintah baru yang mengatur tentang disiplin, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, menjadikan Biro Organisasi dan Kepegawaian perlu untuk mengadakan diseminasi. Kegiatan tersebut akan dilakukan secara bertahap dimulai dari lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian hingga seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satu bentuk kegiatan dalam diseminasi yang akan dilakukan adalah pembuatan e-brochure yang akan diunggah pada akun Instagram Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di unit kerja, pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, antara lain terkait dengan kurangnya koordinasi antar seksi terkait informasi strategis anggaran, kurangnya manajemen penataan & penyimpanan berkas pertanahan pada Seksi Penataan & Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, serta belum optimalnya kompetensi & prasarana-sarana penunjang kemampuan pengolahan data perpetaan/SIG pada Seksi Penataan & Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Dari data kondisi unit kerja yang telah diperoleh serta isu/permasalahn yang telah teridentifikasi, maka tulisan ini dibuat untuk dapat menjabarkan isuisu tersebut, memilih isu prioritas, menentukan gagasan pemecah dari isu/permasalahan prioritas,  dan lebih lanjut merancang proses tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan utama dari alternatif gagasan yang telah ditentukan.

Sesuai dengan fungsi ASN dan tugas ASN sebagai pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, ASN dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas agar dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk para Tamu/Pemohon yang hendak melakukan konsultasi. Banyak Tamu/Pemohon setiap harinya melakukan konsultasi mengenai hal yang sama yaitu seputar persyaratan penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, persyaratan perpanjangan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, serta berbagai permasalahan terkait permohonan mereka. Selain itu, adanya sarana yang dapat memenuhi kebutuhan informasi secara ringkas, fleksibel, dan menarik yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat sangat diperlukan, salah satunya dengan penyusunan buku saku. Dengan adanya buku saku, informasi yang disampaikan kepada Tamu/Pemohon akan lebih terorganisir dan tertata serta diharapkan para Tamu/Pemohon dapat lebih menyerap informasi dengan baik.

Sistem administrasi pada kegiatan peminjaman buku tanah untuk keperluan pemeliharaan data pertanahan juga masih konvensional yang menggunakan catatan-catatan pada buku register. Sedangkan buku tanah merupakan dokumen penting dalam bentuk daftar yang memuat data fisik dan data yuridis suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya dan kegiatan pertanahan juga memerlukan Buku Tanah. Sebagai upaya mengantisipasi berbagai masalah terkait arsip pertanahan dan menjawab tantangan era Transformasi Digital serta mewujudkan kegiatan pendaftaran tanah secara elektronik pada Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dalam hal ini Penulis berupaya memberikan gagasan sebagai wujud penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dalam kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022. Selain itu Penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil juga telah dibekali konsep wawasan kebangsaan, bela negara, manajemen ASN dan SMART ASN dengan maksud dan tujuan dapat memberikan kontribusi pemecahan isuisu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, sehingga dapat membawa manfaat baik bagi intansi, masyarakat,dan stakeholders, serta diri sendiri.

Selama penulis sebagai CPNS Kementerian ATR/BPN yang bertugas di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, penulis mengamati dan memperhatikan informasi pelayanan pengaduan masyarakat, khususnya pengaduan sengketa pertanahan yang masih belum maksimal, serta belum adanya formulir, persyaratan, dan alur pengaduan mengenai sengketa pertanahan. Berdasarkan uraian diatas, penulis yang memiliki jabatan sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto membuat rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yang merupakan akronim dari  Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan, dalam hal ini penulis memilih judul rancangan aktualisasi ” Peningkatan Layanan Pengaduan Pertanahan melalui Penyebarluasan Informasi Layanan Pengaduan Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto Menggunakan Media Sosial Kantor Pertanahan Kota Mojokerto”.