Dalam melaksanakan tugas sehari-hari salah satu tanggungjawab penulis adalah memastikan kelengkapan data isian Gambar Ukur (GU) beserta dokumen kelengkapannya. Berdasarkan standar pembuatan gambar ukur (DI 107) bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa GU adalah dokumen yang memuat data hasil pengukuran bidang tanah dalam satuan ukuran seperti jarak dan sudut jurusan, serta sketsa atau gambar bidang tanah dan situasi di sekitarnya yang mana merupakan catatan asli hasil pengukuran lapangan dan tidak dibuat di kantor. Namun, dalam menjalankan pemeriksaan terhadap penyajian data hasil lapangan penulis masih menemukan isian yang masih kosong karena belum diisi oleh petugas ukur yang bertugas. Pada akhirnya petugas pengelola berkas dan petugas pemetaanlah yang membantu melengkapi bagian-bagian yang kosong tersebut. Padahal dalam ketentuannya data-data yang tercantum harus dapat memudahkan di dalam penanganan atau penatausahaan dokumen gambar ukur. Jika isian tidak lengkap tentu akan menghambat proses pemberkasan berikutnya, bahkan di kemudian hari ketika berkas tersebut diperlukan misalnya untuk kegiatan plotting ulang atau rekonstruksi batas.

Dari data kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang dapat ditarik daripadanya tersebut, maka tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut untuk menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai banyaknya tunggakan pelayanan pertanahan dari tahun 2015 – 2021 yang belum terselesaikan khususnya terkait kegiatan pengukuran, serta memunculkan gagasan yang dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu “Optimalisasi Monitoring Penyelesaian Berkas Tunggakan Layan Rutin Tahun 2015 – 2021 pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik”.

Selanjutnya di loket Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih terlihat ada beberapa sertipikat masyarakat yang belum diambil karena tidak memiliki waktu. Dampak dari permaslaahan diatas yaitu membuat peningkatan Pelayanan menjadi lebih optimal sehingga terciptanya Pelayanan Prima dan jika sertipikat masih belum diambil maka akan menjadi penumpukkan dan berisiko bagi Kantor Pertanahan. Berkaitan dengan substansi mata pelatihan Manajemen ASN dan Smart ASN yaitu masih belum optimalnya Pelayanan pertanahan yang berarti perlu adanya SDM ASN yang professional dan berkompeten untuk mengatasi permasalahan dengan cara melakukan inovasi terhadap pemberian Pelayanan dan memanfaatkan teknologi untuk kemudahan masyarakat. Berdasarkan paparan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat isu “Belum Optimalnya Pelayanan Loket Pertanahan” di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Secara garis besar permasalahan aktual yang ditemui diseksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yakni, kurang optimalnya layanan pengukuran, belum tersedianya peta informasi pertanahan yang menggambarkan keadaan desa/kelurahan yang lengkap dengan kualitas data yang baik, dan masih adanya arsip produk pengukuran berupa surat ukur yang belum didigitalisasi dan divalidasi. Dalam penulisan laporan aktualisasi ini, menggunakan teknis tapisan isu dalam menentukan isu. Adapun isu prioritas terpilih adalah “Belum tersedianya peta informasi pertanahan yang menggambarkan keadaan desa/kelurahan yang lengkap dengan kualitas data yang baik”. Permasalahan ini dipilih, untuk mendukung Rancangan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 2020-2024 berdasarkan Land Management Paradigm menjelaskan bahwa kadaster dan Infrastruktur Pertanahan (KIP) dibutuhkan sebagai pondasi untuk mencapai visi dan misi Kementerian ATR/BPN. KIP menjadi basic layer bagi berbagai macam fungsi dan kegiatan administrasi pertanahan, yaitu dalam aspek land tenure, land value, land use, dan land development. KIP terwujud melalui kegiatan pemetaan tematik pertanahan dan ruang (PTPR).

Terbitnya Undang-Undang Kehutanan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) dan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengakibatkan terdapat dua rezim pengaturan terkait penguasaan (tenurial) dan pemanfaatan sumber daya lahan atau pertanahan di Indonesia. Di dalam kawasan hutan legalitas pemanfaatan tanah adalah melalui izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan di luar kawasan kehutanan, atau yang disebut dengan Area Penggunaan Lain (APL/nonkawasan hutan) administrasi pertanahan merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dual sistem tersebut berakibat pada peliknya penyelesaian persoalan tenurial di Indonesia karena ketidakpastian hukum terkait pengakuan penguasaan lahan/tanah oleh pihak yang memerlukan penguasaan lahan (sementara) dan atau masyarakat. Setidaknya sampai dengan tahun 2018, terdapat 9,2 juta rumah tangga atau 37,2 juta orang yang bermukim di sekitar kawasan hutan dengan lebih dari 25.800 desa yang berbatasan/di dalam kawasan hutan. Melalui jumlah tersebut, Sebanyak 1,7 juta tergolong sebagai rumah tangga miskin sehingga mengakibatkan angka ketimpangan penguasaan tanah menjadi besar (Peraturan 2 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020). Permasalahan tersebut merupakan salah satu alasan pentingnya isu mengenai bidang tanah yang berbatasan maupun di dalam kawasan hutan perlu dibahas.

Bentuk bidang tanah yang tidak sesuai dengan Surat Ukur dapat berarti bahwa bidang tersebut memiliki perbedaan data antara data di Surat Ukur dengan data yang terdapat di peta pendaftaran di aplikasi KKP. Salah satu data yang dimaksud adalah data luas bidang. Oleh karena itu, mengacu dari surat edaran tersebut, bidang tanah yang masuk kategori anomali bidang tanah maka dihapus secara spasial pada aplikasi KKP dan dilakukan pengecekan dan perbaikan. Pengecekan, perbaikan, dan unggah bidang tanah anomali paling lambat dilaksanakan satu bulan sejak surat edaran tersebut ditandatangani, yakni per tanggal 3 Juni 2022. Dengan demikian, melihat urgensitas dari hal tersebut, penulis akhirnya merumuskan aktualisasi dengan judul: “Penataan Persil dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Data Pertanahan.”

Namun, seringkali Staf Pengolah harus mengandalkan ingatan pribadi atau monitoring pribadi yang tidak terintegrasi satu sama lain untuk memberikan informasi kepada pemohon berkaitan dengan kejelasan pengembalian PNBP yang diajukannya. Padahal, permintaan pengajuan pengembalian PNBP yang dikerjakan tidak hanya belasan berkas. Berdasarkan hasil rekapitulasi pengembalian PNBP Bagian Anggaran dan PNBP, jumlah dokumen pengembalian PNBP di wilayah Subbag Anggaran dan PNBP III sebanyak 236 berkas (update 1 Agustus 2022). Jumlah tersebut adalah akumulasi dari limpahan Bagian Perbendaharaan dan usulan masuk di tahun 2021 maupun yang diproses di tahun 2022. Kesemuanya hanya tertuliskan status Proses, Berkas Tidak Lengkap, dan Selesai. Dengan tidak tertampilnya proses secara detail, akan mempersulit Staf Pengolah dalam menginformasikan kejelasan status dokumen pengembalian PNBP. Apakah dokumen tersebut sudah mendapat Tanda Tangan Elektronik Kepala Biro Keuangan dan BMN, sudah diajukan ke Sekretaris Jenderal, mendapat revisi dari pihak Tata Usaha Sekretaris Jenderal, sudah dibubuhi Tanda Tangan Sekretaris Jenderal, atau pengajuan ke KPPN V Jakarta. Selanjutnya, ketika pengembalian PNBP sudah tuntas dan dana berhasil masuk ke rekening pemohon, Staf Pengolah mengirimkan SP2D hanya melalui group WhatsApp yang bisa saja seiring berjalannya waktu, dokumen sudah tidak bisa terdownload kembali.

Dalam PP No 21 Tahun 2021 mengamanatkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional berdasarkan kriteria yang ada di dalam PP No 21 Tahun 2021. Saat ini peraturan RTRWN terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.Dalam PP 13 Tahun 2017 tersebut telah ditetapkan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan. Hingga bulan Juli 2022 RTR KSN Sudut Kepentingan Pertahananan Kemanan baru hanya terdapat untuk Kawasan Perbatasan Negara. Sedangkan masih banyak kawasan dengan kriteria kawasan pertahanan keamanan lainnya yang belum diatur dalam Rencana Tata Ruang. Berdasarkan kondisi tersebut maka disusunlah Laporan Aktualisasi “Penyusunan Konsep Petunjuk Teknis Kriteria Kawasan Strategis Nasional Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Non Kawasan Perbatasan Negara”.

Pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru juga kurang maksimal dengan diketahuinya banyaknya tunggakan berkas yang masih belum terselesaikan. Tunggakan berkas terjadi karena berkas masuk tidak segera diselesaikan sedangkan berkas masuk masih terus berlanjut sehingga menyebabkan penumpukan tunggakan berkas yang berkelanjutan. Permasalahan terakhir yang teridentifikasi adalah Peta dasar pendaftaran tanah yang belum rapi. Peta dasar pendaftaran tanah yang merupakan data dasar untuk menuju ke tahap data kw 4, kw 5, dan kw 6 diharuskan memiliki kerapihan data yang baik. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan dalam identifikasi dan kepastian obyek bidang tanah. Berdasarkan tugas dan tupoksi yang penulis miliki maka dipilih sebuah permasalahan yang selanjutnya menjadi rancangan aktualisasi yaitu peta dasar pendaftaran tanah yang belum rapi. Kemudian dalam perencanaan aktualisasi yang dilakukan, penulis memilih judul laporan aktualisasi “Perbaikan Peta Dasar Pendaftaran Tanah Offline Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Tahun 2022”

Dalam rangka peningkatan efektivitas kerja dan untuk percepatan pengambilan data sampel untuk pembaruan ZNT, penulis bermaksud membuat sebaran persil data sampel dengan memanfaatkan data transaksi jual beli dan persil bidang tanah terdaftar yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan. Sebaran persil sampel akan menjadi acuan dalam melakukan survei pengumpulan data sampel. Dengan tersedianya data ini, maka surveyor dapat langsung ke lokasi sampel untuk melakukan survei fisik, lingkungan sosial dan ekonomi dan mengambil dokumentasi data sampel. Adanya sebaran persil data sampel dalam format digital ini diharapkan dapat membuat kegiatan pengumpulan data sampel lebih efektif dan efisien.