|
Wednesday, 22 February 2023, 2:32 PM
|
Arista Jehan Sandy
|
Laporan Aktualisasi Revisi.pdf
|
12 October 2022
|
Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam perumusan draft perjanjian
kerjasama ini berdampak pada sulitnya bagi semua pihak untuk menemukan waktu yang
tepat dan sesuai bagi masing-masing pihak agar dapat hadir dalam rapat perumusan draft
perjajiann. Hal ini berakibat pada lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pra
penandatanganan perjanjian. Gambar di atas merupakan rencana waktu persiapan penandatanganan perjanjian
kerjasama. Bahwa penandatanganan kerjasama dan kontrak swakeola dijadwalkan pada
bulan April 2022, namun pada kenyataannya hingga bulan Agustus 2022
penandatanganan tersebut belum sempat terealisasikan akibat sulitnya semua pihak yang
harus hadir untuk mengikuti rapat diskusi substansi perjanjian.
|
OPTIMALISASI PERCEPATAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DENGAN UNIVERSITAS TRISAKTI MELALUI PEMANTAPAN KOORDINASI DENGAN INTERNAL
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 2:36 PM
|
Bagus Cahya Permana Putra
|
Bagus Cahya Permana Putra_LAPORAN AKTUALISASI.pdf
|
10 October 2022
|
Faktor-faktor yang menjadi isu di kantor pertanahan Kabupaten Malang
khususnya seksi penetapan hak dan pendaftaran adalah faktor pada manajemen
ASN seperti kurangnya sumberdaya manusia pada kantor pertanahan Kabupaten
Malang, karena luas wilayah Kabupaten Malang yang luas dan besarnya jumlah
penduduk kabupaten Malang yang mengakibatkan menjadi salah satu faktor
tingginya jumlah permohonan di Kabupaten Malang dan Smart ASN seperti
penerapan teknologi yang harus berdampingan dengan cara terobosan agar
pelayanan terhadap masyarakat bisa menjadi lebih baik dan cepat mengingat
jumlah permohonan yang tinggi. kuantitas berkas yang diajukan oleh Pemerintah
Kabupaten Malang dalam jumlah yang banyak, kurangnya sumber daya manusia
untuk penyelesaian permohonan hak pakai, kurang kompeten sumber daya
manusia sehingga diperlukan peningkatan dan penerapan Smart asn dalam
pemanfaatan aplikasi untuk menemukan solusi dan pemaksimalan efesiensi
waktu agar penyelesaian terhadap permohonan hak pakai bisa segera
diselesaikan. Sehingga ketigas isu diatas ini perlu dijadikan pembahasan dan isu
tentang penyelesaian dan penemuan solusi untuk isu ketiga ini tentang kendala
pada manajemen ASN dan Smart ASN pada saat pengerjaan permohonan Hak
Pakai yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang perlu menjadi
konsentrasi pembahasan.
|
Percepatan Proses Pelayanan Pendaftaran Tanah (Hak Pakai) Melalui Penyusunan Rancangan Surat Keputusan Kolektif Hak Pakai di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 2:38 PM
|
Chindy Budi Az Zahra
|
Chindy Budi Az Zahra_G3A26K4_Laporan Final.pdf
|
28 July 2022
|
Pihak yang terlibat dalam isu tersebut adalah Kepala Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Mojokerto sebagai pimpinan yang
bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai di Seksi Penetapan Hak
dan Pendaftaran, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Data Hak Tanah
dan Pembinaan PPAT sebagai koordinator untuk penyimpanan buku tanah dan
warkah, petugas penyimpanan warkah sebagai penanggungjawab penyimpanan
Buku Tanah dan Warkah, dan petugas atau pegawai kantor pertanahan yang
membutuhkan Buku Tanah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan atau
mengurangi dampak dari isu tersebut, digunakan gagasan berupa Pendataan dan
Pengelolaan Warkah yang Bermasalah karena Blokir dan Sita Berbasis Digital
Memanfatkan Google Spreadsheet dan Google Drive di Kantor Pertanahan Kota
Mojokerto. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isuisu tersebut, memilih isu yang akan dilakukan penyelesaian masalah, serta
mengaktualisasikan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut.
|
Pendataan dan Pengelolaan Warkah yang Bermasalah karena Blokir dan Sita Berbasis Digital Memanfatkan Google Spreadsheet dan Google Drive di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 2:41 PM
|
DEVITA MUTIARA DANYSA
|
Laporan Aktualisasi Final_DevitaMutiaraDanysa_G4A26K1.pdf
|
10 October 2022
|
Pihak yang terlibat dalam isu tersebut adalah Kepala Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan sebagai pimpinan yang bertanggung
jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk
bagi pelaksanaan tugas pegawai di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Koordinator
Kelompok Substansi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT sebagai
koordinator untuk penyimpanan buku tanah dan warkah, petugas penyimpanan warkah
sebagai penanggungjawab penyimpanan warkah, dan petugas atau pegawai kantor
pertanahan yang membutuhkan warkah. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan atau
mengurangi dampak dari isu tersebut, digunakan gagasan berupa Optimalisasi Inventarisasi
dan Penataan Warkah Melalui Google Spreadsheet Dan Google Drive.
Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu
tersebut, memilih isu yang akan dilakukan penyelesaian masalah, serta mengaktualisasikan
gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut.
|
OPTIMALISASI INVENTARISASI DAN PENATAAN WARKAH DENGAN MENGGUNAKAN GOOGLE SPREADSHEET DAN GOOGLE DRIVE DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 2:45 PM
|
Dimas Ardisenda Tridasakti
|
Dimas Ardisenda Tridasakti_Laporan Aktualisasi.pdf
|
14 October 2022
|
Pada proses peningkatan kualitas data dimungkinkan terdapat bidang tanah yang
belum bisa tervalidasi karena berbagai hal, salah satunya masih banyak ditemukan bidangbidang tanah yang mengalami anomali luas. Hal ini terjadi karena perbedaan jumlah luas
bidang antara luas tertulis dan luas peta yang lebih dari >5% . Berdasarkan Petunjuk Teknis
2
Pemetaan Tanah Sistemtis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 No. 1/Juknis100.HK.02.01/I/2022 Tanggal 26 Januari 2022. Peningkatan kualitas data bidang tanah
terbagi atas validasi buku tanah (tekstual/materiil) dan validasi spasial bidang tanah. Hal
ini sejalan dengan misi yang pertama dari Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional yaitu Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan
Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Disebutkan bahwa bidang
tanah dikategorikan valid secara luas apabila nilai perbedaan luas antara Peta Pendaftaran
KKP dan dokumen fisik SU sebesar ≤ 5%. Ketidaktelitian pada saat digitasi batas bidang
tanah dan kesalahan penginputan luas tekstual di SU (Surat Ukur) atau di Persil (atau tidak
sinkron luas tertulisnya) menyebabkan anomali luas bidaang tanah. hal ini mengakibatkan
bidang tanah tidak dapat divalidasi dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan
permasalahan dikemudian hari seperti sulit untuk dilakukan pemeliharaan data (untuk
keperluan pemecahan dan lain sebagainya) dan terhambatnya pelayannan terhadap
masyarakat yang menjadi pemohon karena terdapat anomali data. Oleh karena itu
diperlukan tindakan penggambaran/kartir ulang bidang tanah dari data ukur yang
tercantum pada Surat Ukur (SU) atau dilakukan pengukuran kembali untuk selanjutnya
dipetakan ulang pada GeoKKP. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis
berencana untuk mengangkat isu tentang pengoptimalan kualitas data spasial bidang tanah
terdaftar di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dengan dengan judul
“Optimalisasi Kualitas Data Bidang Tanah Melalui Validitas Data Luas Antara Peta
Pendaftaran KKP dan Dokumen Fisik Surat Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto”
|
OPTIMALISASI KUALITAS DATA BIDANG TANAH MELALUI VALIDITAS DATA LUAS ANTARA PETA PENDAFTARAN KKP DAN DOKUMEN FISIK SURAT UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 2:48 PM
|
Ester Helena Sophia Rissi
|
Aktualisasi Ester Helena-Penyajian Informasi tentang Pengadaan Tanah di Kantah Kota Malang 2022 melalui Instagram.pdf
|
1 August 2022
|
Umumnya permasalahan muncul di saat proses pembebasan
lahan dimana masyarakat selalu meminta harga ganti rugi yang cukup tinggi sehingga
berakibat banyak pembangunan proyek infrastruktur yang jadwal penyelesaiannya
terpaksa harus terlambat dari batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu tingkat
pengetahuan masyarakat tentang apa itu pengadaan tanah masih cukup rendah sehingga
diperlukan tahap sosialisasi dalam kegiatan pengadaan tanah. Selama penulis
ditempatkan di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota
Malang, penulis mengamati bahwa informasi terkait pengadaan tanah di lingkungan
Kantor Pertanahan Kota Malang masih sangat minim padahal pengadaan tanah
merupakan salah satu komponen kegiatan yang erat kaitannya dengan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga dirasa perlu masyarakat
diberikan edukasi tentang pengadaan tanah dengan memanfaatkan teknologi sosial
media salah satunya Instagram agar dapat diakses dimanapun dan kapanpun juga. Hal
ini sesuai dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK, dan penerapan Manajemen ASN serta
Smart ASN maka disusunlah laporan rancangan aktualisasi ini dengan judul “Penyajian Informasi tentang Pengadaan Tanah di Kantor Pertanahan Kota
Malang Tahun 2022 melalui Instagram” sebagai salah satu upaya dalam mengatasi
isu yang terjadi.
|
PENYAJIAN INFORMASI TENTANG PENGADAAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG TAHUN 2022 MELALUI INSTAGRAM
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 2:52 PM
|
Farah Ayu Ridhani
|
Laporan Aktualisasi_Farah Ayu Ridhani Kelompok 4 Angkatan XXVI 121022.pdf
|
30 July 2022
|
Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Regional Kabupaten/Kota dan Kecamatan
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan
menggunakan teknis dan substansi materi yang standar. Maka dari itu, dipandang perlu
13
adanya panduan dalam penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota serta
Kecamatan dalam bentuk Tata Cara Kerja (TCK), agar diperoleh standarisasi hasil yang baik
dan dapat dimanfaatkan bagi stakeholder yang membutuhkannya. Oleh karena itu, disusun
Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk
memberikan pedoman teknis dalam penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah
Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota yang berjalan
tahun ini, terdapat isu yaitu belum seragamnya format file atau struktur data dan
penyimpanan data pada peta neraca yang dikirimkan oleh Tim Daerah, sehingga Tim Pusat
perlu memperbaiki format file atau struktur data dan penyimpanan data pada peta neraca
tersebut hingga sesuai dengan buku panduan Standarisasi Basis Data Penatagunaan Tanah.
|
PENAMBAHAN INFORMASI DAN PEMBUATAN MANAJEMEN DATA KEGIATAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH REGIONAL KABUPATEN/KOTA DI DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 2:57 PM
|
Firly Varizia Deswita
|
LAPORAN AKTUALISASI_FIRLY VARIZIA DESWITA_199612022022042001.pdf
|
10 October 2022
|
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dijelaskan
bahwa salah satu tugas dari Seksi Penataan dan Pemberdayaan adalah pengelolaan dan analisis
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang salah satu produknya berupa
Pertimbangan Teknis Pertanahan. Berdasarkan hasil pengamatan serta diskusi dengan mentor,
ditemukan beberapa permasalahan atau isu terkait Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan,
dimana salah satu isunya adalah belum optimalnya pencatatan serta penyimpanan warkah
Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah di Kantor Pertanahan Kota Malang. Dinyatakan belum optimal karena dengan kemajuan
teknologi saat ini, proses pencatatan dan penyimpanan warkah tersebut masih dilakukan secara
manual, sedangkan apabila didukung dengan literasi digital yang baik maka seharusnya proses
tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, dengan menerapkan tranformasi
digital.
|
PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENCATATAN SERTA PENYIMPANAN WARKAH LAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (PTP) KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PADA BULAN JANUARI - JULI TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 3:01 PM
|
Fitria Patmawati
|
LAPORAN AKTUALISASI_FITRIA PATMAWATI_G4A26K3.pdf
|
10 October 2022
|
Dalam rangka mengurangi konflik sengketa tanah dan memberi kepastian hukum
untuk para pemilik tanah, pemerintah mengeluarkan program untuk mempermudah
masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis
yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan
di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menjadi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan
ini menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah
baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidangbidang tanah terdaftar lengkap dan akurat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) merupakan program skala nasional yang dimandatkan Bapak Presiden Joko
Widodo.
|
OPTIMALISASI PENGUMPULAN DATA YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 3:05 PM
|
Ike Nur Lailiya
|
LAPORAN AKTUALISASI_IKE NUR LAILIYA_G4A26K4.pdf
|
10 October 2022
|
Validasi surat ukur di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dipengaruhi
oleh beberapa hal yang menjadikan prosesnya kurang optimal. Penyediaan data
fisik pertanahan secara elektronik yang valid, lengkap, dan informatif menjadi
tanggung jawab Seksi Survei dan Pengukuran pada khususnya dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Jika belum terlaksana secara optimal akan
menghambat pelayanan pertanahan kepada masyarakat dan tidak tercapainya
kualitas data pertanahan yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif
pemecah isu seperti optimalisasi validasi surat ukur agar dapat terkontrol secara
kuantitas dan kualitas. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memaksimalkan
peran, tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan dan mewujudkan manajemen
ASN dan Smart ASN sebagai upaya peningkatan kinerja sebagai pelaksana
kebijakan publik dan pelayan publik.
|
OPTIMALISASI VALIDASI SURAT UKUR PADA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXVI
|
|