Terkait Layanan Informasi Zona Nilai Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru justru tidak terlaksana dengan optimal. Pengajuan Permohonan Layanan Informasi Zona Nilai dinilai sangat kurang. Kondisi ini disebabkan karena minimnya informasi atau ketidaktahuan masyarakat mengenai Layanan Informasi Zona Nilai Tanah. Ketidaktahuan Masyarakat tentang pentingnya Informasi Zona Nilai Tanah yang dijadikan dasar penentuan harga tanah. Disamping itu, Layanan tersebut bahkan tidak diketahui oleh Petugas Loket yang berperan menyampaikan program layanan Kantor Pertanahan. Keadaan ini harusnya tidak terjadi dikarenakan Layanan Informasi Zona Nilai memiliki manfaat yang luas untuk Masyarakat. Setelah memahami, mempelajari dan menelaah data terhadap beberapa isu yang terjadi di Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Penulis merasa penting untuk mencari penyelesaian masalah mengenai Layanan Informasi Zona Nilai Tanah. Penyelesaian masalah ini akan diangkat sebagai Laporan Aktualisasi dengan judul “Peningkatan Pengajuan Permohonan Layanan Informasi Zona Nilai Tanah Melalui Media Infografis Di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru” sebagai wujud pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Surat Ukur dan Gambar Ukur merupakan bagian dari warkah. Sebagai dokumen negara, Surat Ukur dan Gambar Ukur harus terpelihara dengan baik. Terus bertambahnya kegiatan pelayanan pertanahan menyebabkan bertambahnya pula jumlah arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Sehingga perlu adanya kegiatan pengarsipan berbasis digital guna mewujudkan Smart Governance di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan telah melakukan kegiatan digitalisasi arsip Surat Ukur dan Gambar Ukur sejak tahun 2020. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan optimal karena banyak faktor.  Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan yang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (Ber-AKHLAK), penulis memilih judul laporan aktualisasi “OPTIMALISASI KEGIATAN DIGITALISASI ARSIP SURAT UKUR DAN GAMBAR UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN.”

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa bidangan tanah yang bernilai 3. 513.000 terletak didekat jalan arteri sehingga harga bidang tanah tersebut menjadi tinggi. Akan tetapi zona yang terletak tepat disebalah zona tersebut, yakni zona bernilai 1.093.000 juga dekat dengan jalan arteri dan terdapat beberapa bangunan dan pertanian. Seharusnya tanah yang terdapat bangunan juga bernilai 3.513.000 tetapi karena berada pada zona yang didominasi oleh pertanian maka harganya mengikuti nilai tanah pertanian. Dalam pembuatan peta zona nilai tanah penulis menerapkan Smart ASN yakni Literasi digital. Penulis menggunakan digital skill yang dimiliki penulis untuk membuat peta zona nilai tanah berbasis bidang untuk akurasi biaya PNBP pada layanan pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batu.

Berdasarkan pengamatan penulis, penataan mengenai Surat Keputusan Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango belum optimal karena setiap ada permintaan data mengenai Surat Keputusan Hak Guna Bangunan, butuh waktu lama untuk mendapatkannya dan pegawai kewalahan dalam mencarinya. Sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini dalam rancangan penerapan nilai-nilai ASN BerAkhlak guna optimalisasi penataan dokumen-dokumen tersebut. Optimalisasi dalam rancangan penerapan nilai-nilai ASN BerAkhlak ini bertujuan untuk meningkatkan penataan dokumen Surat Keputusan Hak Guna Bangunan sebagai upaya untuk menghasilkan pelayanan yang jauh lebih baik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango yang sesuai dengan standarisasi pelayanan dan pengaturan pertanahan. Meskipun dengan keadaan sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia pada saat ini.

Guna membuat suatu rancangan aktualisasi maka oleh Penulis dilakukan environmental scanning di unit kerja Penulis, yaitu Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Dalam prosesnya, Penulis memetakan tiga permasalahan yang menurut Penulis patut untuk menjadi perhatian, yaitu:  1. Belum optimalnya penggunaan format Surat Keputusan (SK) berdasarkan Peraturan Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. 2. Belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai alat penyebaran informasi kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah. 3. Adanya kekosongan hukum terkait dengan pembatasan Hak Milik tanah non pertanian untuk perseorangan.

Namun hambatan mulai muncul ketika program ini mulai berjalan. Khususnya pelaksanaan PTSL ditahun sebelumnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mulai dari sulitnya menemukan pemilik asli dari bidang tanah yang telah diukur sampai berkas yang terselip, bahkan timbul tumpang tindih maupun sengketa terhadap bidang atas tanah tersebut menjadikan program yang telah direncanakan oleh pemerintah menjadi sulit untuk diselesaikan. Hambatan tersebut kemudian memunculkan belum optimalnya pencapaian penanganan residu PTSL 2017-2021 di kantor pertanahan kabupaten jember Pentingnya program pendaftaran ha katas tanah tersebut bertujuan untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Penulis berencana mengambil judul “Optimalisasi Penanganan Residu PTSL 2017-2021 Melalui Pembuatan Komitmen dan Aktualisasi Penanganan Residu PTSL Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”

Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan tersebut, Badan Pertanahan Nasional melalui Subseksi Pengendalian pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mengadakan kegiatan pengawasan dan pengendalian hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah di seluruh satuan kerja Kantor Pertanahan, salah satunya di Kantor Pertanahan Kota Batu. 1 Penjelasan Umum UUPA 2 Pelaksanaan kegiatan tersebut di Kantor Pertanahan Kota Batu sedang dilakukan namun mengalami kendala salah satunya yaitu pihak Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang belum memiliki data daftar hak tanah khususnya Hak Guna Bangunan sehingga untuk mengetahui daftar hak atas tanah hanya dapat diperoleh dari Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Padahal system KKP sering mengalami eror system dan data yang tersedia pada KKP belum lengkap, sehingga dilakukan pengecekan secara manual yaitu cek warkah tanah di ruang arsip. Berdasarkan hal tersebut, penerapan digitalisasi dalam kegiatan diatas masih belum optimal. Oleh karena itu, penulis merasa perlu pembuatan database tentang daftar hak atas tanah di wilayah Kantor Pertanahan Kota Batu dengan memanfaatkan teknologi dan penerapan literasi digital dalam rangka melaksanakan kegiatan di atas.

Dampak apabila hal tersebut tidak terselesaikan adalah : (1) belum optimalnya tindakan pencegahan kegiatan penegakan disiplin pegawai; (2) belum optimalnya strategi peningkatan IP ASN; (3) belum tersedianya bahan pendukung penegakan disiplin pegawai yang terbaru; (4) belum tersedianya media informasi dan pembelajaran penegakan disiplin pegawai. Sementara pihak yang terlibat adalah Subbagian Disiplin Pegawai pada Biro Organisasi dan Kepegawaian dan seluruh ASN yang wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. Berdasarkan hal di atas, maka penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Penyusunan Buku Panduan Digital Disiplin Pegawai Sebagai Media Informasi dan Media Pembelajaran Penegakan Disiplin Pegawai”. Gagasan penulisan yang diangkat diharapkan dapat membantu unit kerja dalam mendukung kegiatan penegakan disiplin pegawai dan mendukung terwujudnya Smart ASN melalui hadirnya buku panduan digital disiplin PNS. Sebagaimana diketahui, Smart ASN mendukung pegawainya untuk melakukan transformasi digital dan mendorong penguasaan teknologi informasi.

Terhadap problematika belum dilaksanakan digitalisasi warkah perpanjang/pembaruan Hak Guna Bangunan pada bidang tanah area kecamatan Mulyorejo, Penulis memberikan solusi yakni akan dilaksanakannya kegiatan digitalisasi warkah perpanjang/pembaruan Hak Guna Bangunan dengan menggunakan perangkat yang tersedia, bahwa penulis akan melaksanakan digitalisasi warkah perpanjang/pembaruan Hak Guna Bangunan dengan lokus bidang tanah di Kecamatan Mulyorejo sejumlah 160 bendel berkas sebagaimana jumlah berkas yang tertera dalam system KKP. Diharapkan kegiatan habituasi yang akan dilaksanakan dapat memberikan kontribusi dan sebagai percontahan bagai pegawai lainnya, bahwa penulis berencana kegiatan digitalisasi warkah akan tetap dilaksanakan meskipun kegiatan LATSAR telah selesai. Atas uraian diatas, Penulis membuat judul penelitian yakni “OPTIMALISASI KEGIATAN DIGITALISASI WARKAH PERPANJANGAN/PEMBARUAN HAK GUNA BANGUNAN PADA KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA”.

Selain, itu Penulis menyebarkan koesioner kepada pemohon yang datang terkait informasi permohonan hak atas tanah. Dari hasil rekapitulasi didapatkan hasil bahwa sebagian besar pemohon tidak mengetahui proses pengajuan permohonan hak atas tanah wakaf. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi permohonan hak atas tanah wakaf menjadi isu penulis dalam kegiatan aktualisasi ini, diharapkan dengan adanya pembuatan media informasi dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan sertpikasi tanah wakaf. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat kota Malang maka pendaftaran tanah wakaf akan optimal dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Malang. Dengan ini penulis melakukan kegiatan Aktualisasi “Sosialisasi melalui Media Informasi Permohonan Hak atas Tanah Wakaf” sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Malang yang dikaitkan dengan Agenda III tentang Manajemen ASN berdasarkan pada Pasal 10 UndangUndang ASN, fungsi ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik dan Perekat dan Pemersatu Bangsa.