|
Wednesday, 22 February 2023, 9:07 AM
|
EUTIA FELIN SIRAIT
|
Eutia Felin Sirait_Laporan Aktualisasi_199907092022042001_G4A25K3_Rev.pdf
|
3 October 2022
|
Isu yang telah diidentifikasi kemudian ditapis menggunakan indikator USG dan terpilih isu
prioritas “Belum Optimalnya Sistem Pemantauan Kegiatan pada Sub Direktorat
PWP3WT”. Berdasarkan isu prioritas tersebut, penulis kemudian melakukan analisis untuk
menemukan akar masalah sebagai pertimbangan perumusan gagasan alternatif pemecah
2
isu. Gagasan alternatif tersebut adalah “Optimalisasi Pemantauan Kegiatan pada Sub
Direktorat Penataan Wilayah Pesisir, Pulau Pulau Kecil, Perbatasan, Dan Wilayah Tertentu
(PWP3WT) melalui Pemanfaatan Aplikasi Google Spreadsheet”. Melalui agenda
aktualisasi pada Pelatihan Dasar CPNS 2022, diharapkan penulis dapat berkontribusi
mewujudkan gagasan alternative untuk memecah isu yang ada guna meningkatkan kualitas
kinerja pada Sub Direktorat PWP3WT.
|
OPTIMALISASI PEMANTAUAN KEGIATAN PADA SUB DIREKTORAT PENATAAN WILAYAH PESISIR, PULAU PULAU KECIL, PERBATASAN, DAN WILAYAH TERTENTU (PWP3WT) MELALUI PEMANFAATAN APLIKASI GOOGLE SPREADSHEET
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:10 AM
|
FARAH ANDINI PUTRI
|
LAPORAN AKTUALISASI FINAL-FARAH ANDINI PUTRI.pdf
|
28 September 2022
|
Pada saat ini, terdapat kurang lebih 400 warkah yang berada di ruang Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa, yang secara keseluruhan diperlukan untuk
penelitian terkait dengan penanganan sengketa, konflik, perkara, dan pembatalan
sertipikat hak atas tanah. Namun untuk tempat penyimpanan warkah tersebut belum
tersusun secara sistematis sehingga mengakibatkan sulitnya mencari warkah ketika
diperlukan karena sistem pengarsipan yang tidak teratur. Selain itu juga dengan
adanya permasalahan tersebut dapat mengakibatkan warkah yang dipinjam akan sulit
dicari, tercecer, atau kemungkinan terburuknya hilang.
Akibat belum adanya penataan warkah terkait penanganan sengketa, konflik,
dan perkara inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Seksi Pengendailan dan
Penanganan Sengketa untuk menciptakan strategi agar warkah tersebut dapat
dikelola secara baik, tertib, dan tepat. Karena sudah seharusnya seluruh ASN pada
Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin menjaga warkah yang telah ada. Tidak hanya
petugas arsip, namun juga ASN yang berada di Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa sebagai bentuk tanggung jawab ASN terhadap warkah yang dipinjam.
|
PENATALAKSANAAN WARKAH TERKAIT PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA MELALUI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN GOOGLE SHEETS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:12 AM
|
Hernawan Satrio Nugroho
|
Laporan Aktualisasi Hernawan 2.pdf
|
10 October 2022
|
Era Teknologi Informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal.
Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi, salah satunya
perkembangan pesat bidang komunikasi. Saat ini, perilaku manusia dalam berkomunikasi
menjadi semakin kompleks. Dahulu, manusia berkomunikasi dengan cara bertemu, namun
kini dengan adanya teknologi, tersedia media baru dalam berkomunikasi, yaitu melalui
jejaring sosial. Jejaring sosial ini membuat manusia terhubung satu sama lain tanpa harus
bertatap muka. Dengan media baru ini, informasi juga dapat disebarluaskan dengan cepat.
|
PENINGKATAN KINERJA PENGECEKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:15 AM
|
Ita Elysiyah
|
01 Ita Elysiyah Koreksi_Perbaikan 12102022.pdf
|
12 September 2022
|
Pemahaman masyarakat terkait Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) menjadi
penting untuk menunjang kelancaran pelayanan PTP. Jika masyarakat mengetahui proses
pelayanan PTP, diharapkan berani untuk datang mengurus PTP dan tidak ada
kesalahan/kekurangan berkas. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan PTP kurang optimal.
Maka pada Laporan Aktualisasi ini, penulis mengangkat isu utama “kurang optimalnya
pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Kantor Pertanahan Kota
Pasuruan”. Isu tersebut mencerminkan bahwa kurang baiknya menajemen ASN dan
penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan PTP. Apabila isu tersebut
tidak segera ditangani akan menurunkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel dan
kompeten dari Seksi P2 Kantor Pertanahan Kota Pasuruan. Pada isu tersebut, tangungjawab ASN dalam memberikan kepuasan masyarakat belum terpenuhi serta belum bisa
mencapai target PTP yang telah ditentukan.
Dalam kegiatan aktualisasi ini dilakukan pembuatan media sosialisasi mengenai
PTP yang dapat disebarluaskan ke masyarakat melalui media digital Kantor Pertanahan
Kota Pasuruan. Dengan media sosialisasi tersebut diharapkan akan lebih banyak
masyarakat yang datang untuk mengurus PTP yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan
Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Oleh karena itu, penulis pengambil
judul “Optimalisasi Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Pada Kantor
Pertanahan Kota Pasuruan”.
|
OPTIMALISASI PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN (PTP) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:18 AM
|
JIMMY FEBRYANTO SILITONGA
|
Optimalisasi Penyelesaian Residu Ptsl Tahun 2019 Di Desa Taluduyunu Utara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo .pdf
|
9 October 2022
|
Berdasarkan kondisi di unit kerja yang telah diperoleh serta isu yang berhasil
diidentifikasi, maka tulisan ini dibuat untuk lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut,
memilih isu prioritas di antaranya dalam tulisan ini penulis mengangkat core issue
Kurang Optimalnya Penyelesaian Residu PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten
Pohuwato. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur di dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan juga diatur dalam Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2018.
Pelaksanaan PTSL tahun 2019 pada saat pengumpulan data yuridis bisa
dilakukan hanya dengan mengumpulkan fotocopy ktp dan kartu keluarga dan alas hak
bisa menyusul. Permasalahan muncul ketika penyerahan sertipikat. Masyarakat tidak bisa
menyerahkan data yuridis berupa alas hak atau surat tanah padahal sertipikat sudah
dicetak. Sertipikat yang sudah dicetak tersebut tidak bisa diserahkan karena berkas tidak
lengkap.
|
OPTIMALISASI PENYELESAIAN RESIDU PTSL TAHUN 2019 DI DESA TALUDUYUNU UTARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:21 AM
|
Laras Hani Novianty
|
Laporan Final Aktualisasi Laras Hani N.pdf
|
9 October 2022
|
Sebagai calon pegawai negeri sipil analis hukum pertanahan yang salah satu
tugasnya adalah menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan suratsurat yang berhubungan dengan permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah
berdasarkan disposisi pimpinan, pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, penulis
menjumpai banyak kejadian dimana pada permohonan hak milik perorangan pemohon
tidak memberikan persyaratan berkas dengan lengkap ataupun benar. Sehingga, hal
tersebut membuat proses pendaftaran tanah terhambat dan membuthkan waktu dan
tenaga lebih untuk melengkapinya, mengingat kondisi geografis Kabupaten Tapin yang
luas. Berdasarkan pengamatan penulis di lingkungan kerja dan penggalian informasi
dari pegawai kantor pertanahan kabupaten tapin, hal ini disebabkan karena kurang
optimalnya informasi layanan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kabupaten
tapin.
Atas permasalahan tersebut di atas, memicu penulis untuk dapat melakukan
perubahan guna mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan
menggunakan pemanfaatan tekhnologi dengan memberikan panduan yang jelas kepada
pemohon mengenai persyaratan dan ketentuan pendaftaran tanah hak milik perorangan.
Hal ini selaras dengan pembelajaran Manajemen ASN dan Smart ASN yang didapatkan penulis pada kelas Latihan dasar Agenda III. Penggunaan tekhnologi untuk melakukan
pekerjaan dari manual atau konvensional menjadi digital adalah salah satu wujud
mengingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menuju ASN yang
professional. Untuk itu, penulis mengusulkan penyelesaian isu tersebut dengan
melakukan Optimalisasi Layanan Informasi Digital Permohonan Hak Milik
Perorangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin.
|
OPTIMALISASI INFORMASI DIGITAL PERMOHONAN HAK MILIK PERORANGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:28 AM
|
Lavenia Nadya Irianti
|
Perbaikan Laporan Akhir-dikompresi.pdf
|
22 February 2023
|
Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang
diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh
masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi sampai saat ini, ternyata tidak
mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru
cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami
kemunduran ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut.
Adanya sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sumber daya manusia yang
lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif. Kondisi ini
karena di dalam kerangka hukum administrasi positif Indonesia saat ini telah diatur
tentang standar minimum kualitas pelayanan, namun kepatuhan terhadap standar
minimum pelayanan publik tersebut masih belum termanifestasikan dalam pelaksanaan
tugas aparatur pemerinah.
|
OPTIMALISASI KEGIATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI MELALUI KONVERSI, PENGAKUAN, DAN PENEGASAN HAK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PASURUAN
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:32 AM
|
Melinda Sri Wulandari
|
LAPORAN FINAL MELINDA.pdf
|
9 October 2022
|
Seiring dengan transformasi digital yang terus dilaksanakan oleh Kementerian
ATR/BPN, kegiatan pertanahan telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kegiatan
Pertanahan (KKP). Layanan pertanahan telah menggunakan aplikasi KKP, diantaranya
pendaftaran tanah pertama kali, pemecahan, penggabungan dan pemisahan, roya, penerbitan
sertifikat pengganti, Surat Keputusan (SK), peralihan hak (waris, hibah, jual beli). Sehingga
semua daftar umum dan dokumen terhimpun ke dalam satu aplikasi.
Menurut pengamatan dan wawancara penulis dengan Koordinator Scanning dan
Upload Berkas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, terdapat soft file buku tanah yang
belum terdigitalisasi/terunggah ke dalam aplikasi KKP. Hal ini dikarenakan adanya beberapa
kendala, yaitu minimnya sumber daya manusia, minimnya alat/mesin scanner, lamanya
proses pengguggahan berkenaan dengan website KKP yang mengalami error maupun
kendala jaringan dan banyaknya volume pekerjaan diluar pekerjaan rutin seperti program
3
PTSL yang menuntut untuk segera diselesaikan sesuai dengan target unit kerja. Oleh karena
itu, penulis mengangkat isu “Masih terdapat dokumen buku tanah yang belum terunggah ke
dalam aplikasi KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri” sebagai Kegiatan Aktualisasi
dengan gagasan alternatif “Optimalisasi Digitalisasi Buku Tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kediri”.
|
OPTIMALISASI DIGITALISASI BUKU TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:34 AM
|
MUCHAMMAD REZA NUGRAHA
|
LAPORAN AKTUALISASI_Muchammad Reza Nugraha_G4A25K1_FINAL.pdf
|
22 February 2023
|
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara bertahap telah
melakukan perubahan pelayanan pertanahan dari manual ke digital. Salah satu bentuk upaya
pelayanan pertanahan digital adalah dibuatnya aplikasi KKP. Aplikasi KKP merupakan
aplikasi untuk pelayanan pertanahan digital dan terintegrasi secara nasional, mulai dari
pendaftaran, pengukuran dan pemetaan, pembukuan, dan pemeliharaan bidang tanah. Pada
aplikasi KKP tersebut juga dapat dilihat statistik dan persentase kualitas pelayanan dan data
digital setiap Kantor Pertanahan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas data digital pada
aplikasi KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mulai
melakukan kegiatan salah satunya adalah digitalisasi dokumen dan data hasil kegiatan
pendaftaran tanah.
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pelayanan pertanahan
di wilayah Kabupaten Banyuwangi juga sedang melakukan perubahan pelayanan pertanahan
dari manual ke digital. Salah satu kegiatannya adalah digitalisasi surat ukur sebagai salah satu dokumen hasil dari kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan digitalisasi surat ukur di Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ini sudah dilakukan beberapa waktu ke belakang, tetapi
belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan kegiatan
digitalisasi arsip surat ukur untuk meningkatkan kualitas data digital KKP di Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi.
|
PERCEPATAN KEGIATAN DIGITALISASI ARSIP SURAT UKUR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS ARSIP DIGITAL KKP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|
|
Wednesday, 22 February 2023, 9:38 AM
|
Muhammad Fikri Anshari
|
Laporan Aktualisasi Fikri.pdf
|
22 February 2023
|
Pada awalnya, dari 1390 tunggakan tersisa yang menyangkut pekerjaan seksi survei dan pemetaan
per akhir Juni 2021, 1260 tunggakan berhasil diselesaikan oleh tim seksi survei dan pemetaan pada
tahun berikutnya. Namun, tunggakan pekerjaan untuk seksi survei dan pemetaan bertambah lagi
menjadi total 668 tunggakan per 18 Juli 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa pekerjaan
yang memerlukan prioritas tinggi tetapi tidak berbanding lurus dengan personel yang dimiliki oleh
seksi survei dan pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar saat ini.
Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Banjar yang menyebabkan banyaknya pekerjaan di
Kabupaten Banjar, serta antisipasi bertambahnya tunggakan di kemudian hari, maka perlu adanya
perhatian khusus mengenai pekerjaan rutinan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, khususnya untuk seksi survei dan pemetaan. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu mengenai Kurang
Termonitornya Proses Kegiatan Rutin di Lingkup Survey dan Pemetaan
|
PEMBUATAN APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK MONITORING PEKERJAAN PENGUKURAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
|
Aktualisasi Latsar CPNS
|
Pelatihan Dasar CPNS
|
2022
|
XXV
|
|