Suatu unit kerja terdiri dari banyak pegawai didalamnya akan sangat sulit untuk menyelaraskan jadwal penelitian kasus tiap pegawai di unit kerja jika kegiatan tidak  dikelola dengan baik, tidak terkecuali di Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan. Jadwal kegiatan penelitian kasus pada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan sebenarnya bisa dibuat secara manual. Namun, dalam penerapannya selain memakan waktu yang lebih banyak juga rentan terjadi kekeliruan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis berencana untuk mengangkat isu tentang mengoptimalkan jadwal penelitian kasus di lingkungan Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan dengan judul “Optimalisasi Penjadwalan Kegiatan Penelitian Kasus dengan Google Calendar pada Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan”.

Mengingat jumlah permohonan yang tinggi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang sudah sewajarnya menyediakan data pertanahan yang mumpuni demi percepatan kegiatan pengecekan ini, namun kenyataannya dilapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang sempat berada pada peringkat ke 422 dengan persentase tunggakan 14,83% pada awal-awal pembaharuan sistem pengecekan elektronik, dengan salah satu penyebabnya adalah kualitas data pertanahan yang 3 tersedia belum optimal, termasuk didalamnya jumlah validasi buku tanah. Oleh sebab itu, sebagai pelayan publik kita diharuskan untuk melakukan tindakan agar masalah tersebut dapat terselesaikan dan tidak terjadi lagi, hal ini dilakukan untuk menghilangkan pandangan masyarakat yang akan memberikan dampak negatif bagi citra pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang.

Selain itu, juga terdapat 3 Kantor yang mengaku bahwa memiliki kendala berupa kekurangan sarana dan prasarana yang mumpuni seperti kamera DSLR, kamera video, laptop, recorder dengan jumlah yang sesuai. Hal ini diungkapkan oleh responden dari Kanwil BPN Prov. Riau, Kantah Kota Pekanbaru, dan Kantah Kab. Rokan Hulu. Terlebih, ketika penulis melakukan pengamatan serta bertanya kepada jajaran pegawai di Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Biro Humas memang belum mempunyai panduan terkait pembuatan narasi dan konten informasi secara detail. Beberapa faktor di atas menyebabkan jalannya aktivitas humas terkendala karena kurangnya pemahaman. Hal ini tentunya tak hanya berlaku di satuan kerja di pusat, namun juga di daerah.

Dalam proses evaluasi tersebut, Subdit Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Wilayah I berperan dalam melakukan pembinaan perencanaan tata ruang kabupaten di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Proses evaluasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR dan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Secara pelaksanaan di level tim teknis, sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) konsultasi dan persetujuan substansi internal yang disusun sebelum restrukturisasi susunan organisasi tata kerja pada tahun 2019, namun belum optimal pelaksanaannya serta masih menggunakan dasar hukum sebelum adanya UUCK. Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam Laporan Aktualisasi ini Penulis memilih untuk menyusun panduan teknis yang ditujukan bagi evaluator untuk mewujudkan standar mekanisme evaluasi RTRW Kabupaten di Subdit Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Wilayah I. Adanya penyusunan Laporan Aktualisasi ini diharapkan memudahkan proses evaluasi sekaligus menyeragamkan output produk hukum RTRW di Pemda yang dievaluasi.

Proses pemetaan bidang tanah terdaftar ke dalam peta pendaftaran sampai saat ini masih menjadi kendala bagi setiap kantor pertanahan terutama pada daerah yang sebagian besar telah terdaftar. Kendala tersebut disebabkan karena kebijakan pertanahan di masa lalu yang tidak tertib dalam pemetaan, kurangnya peta situasi serta pengarsipan data yang tidak tertata rapi (Ridwan, 2018). Selain itu adanya sertipikat ganda, bidang tanah yang diukur masih memiliki  kordinat lokal dan melayang (flying parcel), bidang yang diukur overlap dengan bidang lain serta bidang tanah terdaftar tidak terpetakan secara teliti pada peta pendaftaran (Kariyono, 2018). Hal inilah yang dapat menyulitkan dalam pemetaan desa secara lengkap di kantor pertanahan.

Selama ini pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Mojokerto proses pengecekan lahan sawah dilindungi masih dilakukan secara manual secara langsung pada kantor pertanahan yaitu dengan cara pemohon datang secara langsung untuk proses pengecekan, dan belum ada platform ataupun media peta digital yang dibuat untuk memudahkan pemohon melakukan pengecekan secara mandiri. Selain itu, pada sisi proses peninjauan lapang juga masih belum maksimal karena proses pengecekan LSD harus tetap dilakukan pada komputer milik kantor yang memiliki aplikasi ArcGIS atau melalui Google Earth dengan data yang harus diunduh terlebih dahulu. Hal tersebut menimbulkan ketidakefektifan dan tidak efisiennya proses pelayanan pertanahan. Maka dari itulah, perlu adanya inovasi dalam proses optimalisasi Kegiatan Penatagunaan Tanah dengan Pemanfaatan Peta Digital Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Berbasis WebGIS Pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Isu tersebut berkaitan dengan materi agenda III yaitu mengenai manajemen ASN dimana ASN dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta Smart ASN yaitu belum terwujudnya transformasi digital pada proses pelayanan karena belum memanfaatkan teknologi digital berupa peta interaktif berbasis WebGIS dalam proses pelayanan pertimbangan teknis pertanahan.

Selain hal tersebut, masalah atau isu lain yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi adalah tentang Pencatatan Blokir tanah dalam proses konversi, pengakuan dan penegasan hak. Dalam proses pencatatan blokir, jika semua persyaratannya telah dipenuhi maka blokir dapat dicatatatkan dengan tinta hitam dengan dibubuhi paraf dan tanggal di sertipikat yang bersangkutan dengan jangka waktu SOP nya selama 1 hari. Lalu bagaimana dengan proses pencatatan blokir tanah dalam konversi, pengakuan, dan penegasan hak karena tidak ada wadah untuk mencatat blokir tanah tersebut. Dan isu yang selanjutnya adalah tentang lebih banyaknya pemakaian kuasa daripada pemohon yang datang sendiri. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sendiri, prosentase pemakaian kuasa sangat tinggi. Tidak banyak masyarakat yang mau memproseskan tanahnya dengan datang secara langsung ke BPN karena banyak masyarakat yang masih percaya bahwa mengurus sertipikat itu sulit, ribet, lama, dan berbelit-belit. Tidak hanya itu, luas wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan daerah paling luas di Jawa Timur dan juga keaktifan masyarakat dalam mendaftarkan hak atas tanahnya turut menjadi salah satu pertimbangan. Seperti dalam contohnya jika pemohon datang sendiri dan ternyata ada kekurangan dalam pemberkasan sehingga berkas permohonan dikembalikan untuk dipenuhi kelengkapannya, maka jika jarak rumah pemohon jauh, hal ini akan menimbulkan perasaan enggan dan memilih mempercayakan berkasnya pada PPAT atau pihak lain yang ia percaya untuk menguruskan berkas permohonannya.

Penentuan target PBT dan target SHAT program PTSL juga masih ada yang tidak sesuai dengan jumlah estimasi bidang tanah berdasarkan data DHKP desa, dimana kondisi idealnya jumlah target penlok sesuai dengan estimasi bidangnya. Selain itu pengukuran PTSL masih ada yang dilaksanakan secara sporadis bukan secara sistematis. Hal ini tentu tidak sesuai dengan strategi yang dicanangkan pada Juknis PTSL 2022 yaitu Mendekat, Merekat, dan Menyeluruh. Untuk mengatasi isu tersebut maka, penulis sebagai CPNS mengusulkan alternatif penyelesaian isu sebagai penunjang Optimalisasi Pelaksanaan PTSL yang Mendekat, Merapat, dan Menyeluruh. Output dari kegiatan aktualisasi nanti akan berupa peta rekomendasi penentuan desa yang berpotensi untuk diajukan kedalam penlok PTSL tahun 2023 mendatang.

Dalam menjalankan tugasnya PPAT mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya sebagai bentuk dari tanggung jawab PPAT dalam pelaksanaan jabatannya. Menurut pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 62 dan 63, Salah satunya adalah menyampaikan laporan bulanan pembuatan akta yang telah dibuatnya dalam satu bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Laporan Bulanan pembuatan akta tersebut disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ketentuan mengenai format laporan bulanan sudah pula diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor SKB-2 Tahun 1998 tentang Laporan Pembuatan Akta oleh PPAT. Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, saat proses rekapitulasi masih banyak ditemukan PPAT yang terlambat menyampaikan laporan bulanan pembuatan akta bahkan ada yang tidak sama sekali menyampaikan laporan bulanan aktanya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan juga permasalahan yang penulis temui di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, maka penulis memilih laporan Rancangan Aktualisasi dengan judul: “Sistematisasi Laporan Bulanan Kinerja PPAT Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik”. Kata Kunci : Tidak Tertib, Laporan Pembuatan Akta, PPAT, Pembinaan PPAT.

Diantara 7 Visi Kementerian ATR/BPN 2025 salah satu diantaranya adalah Terwujudnya Kantor Layanan Modern dengan Memberikan Produk serta Layanan Pertanahan dan Tata Ruang secara Elektronik,. Melalui visi Kementerian ATR/BPN tersebut terkandung misi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam `8 memberikan layanan pertanahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Tuntutan perbaikan ter-hadap pelayanan publik tersebut mendorong Kementerian ATR/BPN untuk terus berbenah kearah yang lebih baik dan bertransformasi, utamanya da-lam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dimana pemanfaatan teknologi men-jadi peran utama dalam memberikan kemudahan. Masyarakat sudah menuju bergerak ke era digital/elektronik hal ini dibuktikan dengan service yang menunjang kegiatan sehari- hari sudah berbasis digital, servis untuk berbelanja kebutuhan pokok hingga sekunder/eCommerse, servis mendapatkan jasa transportasi, jasa pengantaran/delivery, layanan kesehatan hingga pembayaran transaksipun menggunakan uang digi-tal/elektronik, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang menjadi salah satu kunci Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik adalah pada kata mudah. Oleh karena itu perlu melakukan Langkah-langkah percepatan pemutakhiran data pertanahan sebagai pondasi (da-tabase) dalam rangka pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik dengan cara mengembangkan ide-ide kreatif untuk membuat sebuah inovasi per-cepatan.