Adanya pandemi Covid-19 telah membawa dunia pada sebuah masa revuolusioner menuju dunia tanpa batas, yakni dunia digital. Penyelenggaraan pemerintah yang biasa dilakukan secara konvensional nyatanya kini dipaksa untuk serba digital. Kemajuan teknologi informasi dinilai banyak memberikan kemudahan dan berbagai manfaat. Melalui serangkaian pelatihan dasar, para calon ASN diharapkan mampu mengikuti dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sehingga terwujudlah kinerja yang bukan hanya cakap di dunia nyata namun juga cakap di dunia digital.

Proses dari diterimanya berkas dari pemohon oleh petugas loket sampai terbitnya SK membutuhkan waktu yang berbeda beda. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jangka waktu yaitu salah satunya proses pengukuran bidang tanah yang lama. Dalam hal pembuatan SK pemberian dan penegasan hak atas tanah yang merupakan tugas dari kelompok substansi penetetapan hak tanah dan ruang, perlu dilakukan efisiensi waktu agar tidak memperlama penerbitan SK, mengingat dalam penyusunan konsep SK pun bergantung pada waktu yang dimiliki oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sebagai pemeriksa draft sebelum disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan aktualisasi dengan judul: “Peningkatan Efisiensi Penyusunan Konsep Surat Keputusan Pemberian Dan Penegasan Hak Atas Tanah Melalui Fitur Mailing Merge Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo” sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan dilaksanakan dengan Core Values ASN Ber-Akhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Anomali perlu untuk segera diselesaikan untuk menghindari berbagai dampak berikut: bidang tanah tidak dapat tervalidasi, adanya perbedaan antara arsip cetak Buku Tanah dengan digital, menghambat bidang tanah yang akan didaftarkan lewat PTSL, serta tumpang tindih antar bidang, serta menjadi isu dalam pembentukan desa lengkap Kemudian, dalam pelaksanaannya, penyelesaian anomaly ini memiliki beberapa kendala utama, diantaranya: - Arsip GU/GS/SU belum ditemukan - Bidang tanah di arsip fisik GU//GS/SU belum berkoordinat - Bidang tanah belum terpetakan/plotting - Bidang tanah sudah terpetakan tapi posisinya salah - Bentuk geometri bidang tanah yang berbeda dengan arsip GU/GS/SU - Penomoran NIB ganda/belum memiliki NIB Dari sejumlah 1583 data anomaly bidang tanah di Kabupaten Banjarnegara, data akan dipilah kembali berdasarkan kecamatan mengingat terbatasnya waktu penyelesaian aktualisasi yang hanya 1 bulan. Kecamatan yang dipilih adalah Mandiraja dengan jumlah bidang sebanyak 50 bidang tanah anomaly.

Loket prioritas merupakan program baru yang dibuat oleh kantor pertanahan Kabupaten Kudus. Loket prioritas memberikan layanan yang lebih cepat dan efektif efisien dimana loket prioritas sendiri ditujukan bagi pemohon yang mengurus sendiri atau Tanpa Kuasa. Pemohon prioritas secara langsung datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan menuju ke loket prioritas tanpa nomor antrian sehingga dapat dilayani sesuai dengan kebutuhan, namun sayangnya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui program ini Melalui latar belakang dan permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul yaitu “PEMBUATAN MEDIA AJAR DAN MEDIA PROMOSI PROGRAM LOKET PRIORITAS UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS.

Berdasarkan environmental scanning yang telah dilakukan selama tiga bulan di Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran serta dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik, oleh karena itu bermaksud untuk membuat rancangan aktualisasi yaitu “Pemanfaatan Google Sheet untuk Monitoring Berkas Permohonan SK Hak Atas Tanah yang Sedang dalam Proses pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang”

Salah satu isu aktual yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah mengenai belum optimalnya penerapan pelayanan elektronik antara lain pengecekan sertipikat dan surat keterangan pendaftaran tanah. Pelayanan pertanahan ini memiliki jangka waktu penyelesaian sesuai dengan SOPP permen Nomor 1 Tahun 2010, penyelesaian hasil layanan yang melewati janga waktu tersebut menjadi permasalahan klasik yang dihadapi Kantor pertanahan Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis berencana untuk menggagas sebuah loket khusus pelayanan yang akan mempermudah masyarakat, loket khusus tersebut dikemas dalam sebuah inovasi pelayanan pertanahan yang bernama Puspa Berseri (Pusat Pelayanan Pertanahan Bengkulu Sehari jadi) maka penulis akan mengangkat isu ini dengan judul “Peningkatan Pelayanan Pertanahan Pengecekan Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Melalui Inovasi Pelayanan Pertanahan Elektronik “Puspa Berseri” Pusat Pelayanan Pertanahan Bengkulu Sehari Jadi”.

Penataan warkah sengketa dan perkara pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang masih belum optimal. Beberapa warkah masih belum dikelola dengan baik dan hanya diletakkan di rak meja, tanpa adanya inventarisasi terhadap warkah tersebut. Warkah sengketa dan perkara sebagai dokumen yang termasuk dalam paper based atau berupa kertas jelas  sangat mudah rusak jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Kerusakan itu bisa dikarenakan rayap, terkena air, robek, terbakar dan banyak sebab lainnya. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada sulitnya mencari warkah tersebut ketika suatu saat dibutuhkan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa warkah tersebut dapat hilang karena tidak dikelola dengan baik. Penyelesaian terhadap isu ini bertujuan untuk mempermudah pencarian dan mencegah timbulnya permasalahan seperti hilang atau rusaknya warkah. Untuk itu, perlu pengelolaan warkah secara tepat yang dapat diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk membuat sistem manajemen warkah secara digital, sehingga dapat tercipta tata kelola warkah yang efisien dan efektif.

Ditinjau dari aspek Smart ASN, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR/BPN dituntut untuk dapat memiliki sikap cakap dan mampu memahami teknologi informasi sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi maupun masyarakat. Implementasi dari penggunaan teknologi tersebut yaitu dengan menyediakan informasi yang efektif bagi masyarakat terkait partisipasi masyarakat saat proses mediasi untuk penyelesaian sengketa pertanahan melalui pembuatan data base monitoring terkait partisipasi masyarakat terhadap proses mediasi sehingga dapat diketahui seberapa besar keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Atas dasar tersebut penulis bermaksud untuk menyusun sebuah Rancangan Aktualisasi dengan judul “Peningkatan Efektivitas Partisipasi Masyarakat saat Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan menggunakan Media Digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus”.

Penataan Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes saat ini belum optimal, masih banyak Buku Tanah yang belum tertata dengan baik berakibat pada lamanya pencarian Buku Tanah bagi kegiatan-kegiatan pertanahan yang membutuhkan Buku Tanah. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tertatanya surat ukur dan buku tanah dengan baik yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bertugas sebagai pengelola buku tanah, belum adanya pelabelan terperinci di lemari buku tanah selain itu buku tanah yang terus bertambah salah satunya karena adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) namun tidak lakukan penyimpanan pada ruang buku tanah juga menjadi faktor penyebab buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes belum tertata rapi. Berdasarkan uraian tersebut dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Optimalisasi Pengelolaan Peminjaman Dan Pengembalian Buku Tanah Secara Digital Melalui Google Sheet di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Cikuya Kecamatan Banjarharjo)”.

Salah satu factor yang menyebabkan tidak tertatanya arsip Buku Tanah dengan baik yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas sebagai pengelola arsip buku tanah dan belum dilaksanakannya metode pengarsipan secara digital juga menjadi alasan banyaknya buku tanah yang hilang / tidak ditemukan. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai Calon Analis Hukum Pertanahan yang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (Ber-AKHLAK) berdasarkan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dalam hal ini penulis memilih judul laporan aktualisasi “Optimalisasi Arsip Digital dengan Penggunaan Cloud/Drive Sebagai Penyimpanan Data Digitalisasi Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.”