Ditemukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi isu mengenai banyak bidang tanah yang bersertifikat dibawah tahun 2000 akan tetapi belum terpetakan. Mengakibatkan tidak terwujudnya desa lengkap dikarenakan K4 harus diselesaikan secara tuntas sesuai dengan jumlah K4 di lokasi PTSL (tuntas sesuai toleransi yang dipersyaratkan desa lengkap menurut juknis PTSL 2021) sehingga penulis mengambil isu tersebut.

Sebagai langkah penyelesaian digitalisasi tersebut, belum terdigitalisasinya dokumen warkah hak pakai menjadi isu yang akan diangkat oleh penulis dalam kegiatan aktualisasi ini, dan diharapkan dengan adanya digitalisasi dokumen warkah ini dapat medukung transformasi digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Penulis akan memanfaatkan aplikasi google drive untuk pengarsipan warkah secara digital. Pemanfaatan aplikasi tersebut untuk mempermudah proses upload warkah pada website kkp dengan sudah tersedianya arsip warkah yang terdigitalisasi dan tersimpan pada aplikasi google drive. Dengan demikian, penulis melakukan kegiatan Aktualisasi “Digitalisasi Pengarsipan Warkah Hak Pakai Pada Kegiatan PTSL Tahun 2019 Melalui Aplikasi Google Drive Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo” sebagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan dilaksanakan dengan Core Values ASN Ber-Akhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Isu yang diangkat pada aktualisasi ini adalah “Belum Optimalnya Pengarsipan Berkas Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Palu”. Salah satu program layanan yang dilayani oleh Seksi Penataan dan Pemberdayaan adalah Pertimbangan Teknis Pertanahan baik untuk tujuan ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah. Akan tetapi, setiap selesainya layanan diberikan tidak dilakukan pengarsipan hardcopy yang optimal oleh petugas. Begitu juga untuk pengarsipan softfile. Karena pengerjaannya dilakukan oleh beberapa petugas, maka file terpencar. Ketika berkas dibutuhkan untuk ditinjau datanya, maka pencarian dokumen masih secara manual yang dalam hal ini akan memerlukan waktu dan tenaga. Alternatif penyelesaian yang diusulkan yaitu pemanfaatan Google untuk penyimpanan arsip PTP. Google saat ini sudah sangat familiar dan  ramah penggunaannya kepada petugas. Selain itu, akses untuk arsip ini dapat dilakukan oleh multiple user (petugas) dimanapun dan kapanpun dengan catatan memiliki akses. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Laporan Aktualisasi yaitu “Pemanfaatan Google Drive untuk Digitalisasi Pengarsipan Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun 2021-2022 pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Palu”.

Akibat yang dapat ditimbulkan apabila masyarakat kurang memahami adanya layanan Loket Prioritas yaitu adanya proses permohonan yang terkesan lama dikarenakan pengurusan melalui loket biasa dengan atrean berkas yang lebih banyak dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon menjadi bertambah untuk melakukan pengurusan karena melalui pihak ke-3. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan pelayanan pertanahan diperlukan gagasan alternatif untuk menyelesaikan isu terkait. Gagasan alternatif penyelesaian isu yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai Loket Prioritas melalui infografis xbanner dan media sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rancangan aktualisasi yang berjudul : Sosialisasi Informasi Loket Prioritas Kepada Masyarakat dengan Infografis dan Media Sosial Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

Kembali kepada implementasi peran PPAT di atas, mengingat bahwa Kabupaten Siak memiliki luas wilayah ± 8.556 km2 (kurang lebih delapan ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi), dengan sejumlah PPAT yang tersebar di seluruh Kabupaten Siak, beberapa PPAT tersebut berkedudukan cukup jauh dari Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Siak. Dengan kondisi seperti ini, akan kurang efektif jika PPAT/staff langsung mengantar berkas fisik ke Kantor Pertanahan, kemudian selanjutnya diketahui ada kesalahan atau kekurangan berkas, maka PPAT/staff tersebut harus kembali ke kantornya yang jauh untuk melengkapi/memperbaiki berkas tersebut. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak melakukan inovasi yaitu sebelum berkas tersebut dikirimkan ke kantor secara fisik, PPAT/staff harus mengirim berkas via email untuk kemudian diperiksa terlebih dahulu oleh pegawai/ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Siak secara kelengkapan dan ketepatan berkas sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (Perkaban 1/2010) dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kantor, sebelum nantinya dikonfirmasi via Whatsapp ke PPAT yang bersangkutan mengenai hasil dari pemeriksaan berkas tersebut.  Inovasi tersebut dapat dikatakan sebuah ide yang cemerlang dengan pemanfaatan teknologi yang banyak dilakukan di masa sekarang ini, namun masih banyak ditemui hambatan pada implementasinya. Koneksi internet yang cenderung mengalami naik-turun (ping jump) salah satunya, ditambah jadwal pemadaman PLN di kawasan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, belum adanya rekap mengenai hasil pemeriksaan berkas via email tersebut, membuat kurangnya sinkronisasi antara pemeriksa berkas email dan pemeriksa berkas fisik. Kesimpulannya, inovasi ini masih membutuhkan optimalisasi yang tepat sehingga dapat dimaksimalkan dari sisi manfaatnya.

Bidang tanah yang masih tumpang tindih menyebabkan kendala dalam proses pemetaan yaitu tidak dapat di lakukan proses selanjutnya yaitu validasi, sehingga menjadi tunggakan dan mempengaruhi kualitas data bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Selain itu juga berdampak pada masyarakat  yang permohonannya tidak kunjung diselesaikan sehingga produk yang mungkin menjadi syarat suatu kegiatan tidak terpenuhi dan masyarakat tidak bisa segera melanjutkan kegiatan yang sedang berjalan seperti untuk jual beli, permohonan hutang (hak tanggungan), penggabungan bidang tanah atau pemecahan bidang tanah. Sehingga penanganan permohonan masyarakat menjadi lebih lama dibanding terhadap layanan yang bidang tanah sudah tervalidasi. Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “Penyelesaian Permasalahan Bidang Tumpang Tindih Dalam Rangka Optimalisasi Proses Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal”

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu instansi pemerintah secara tidak langsung kebijakan yang diterapkan adalah yang mendukung Visi Indonesia tahun 2045 secara makro. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan kementerian yang membidangi Tata Ruang dan Pertanahan yang ada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2005 hingga 2019 kebijakan pertanahan diarahkan pada "tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat". Periode ini ditandai dengan kebijakan penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa, redistribusi tanah, peningkatan legalisasi aset-tanah masyarakat yang diimplementasikan melalui Reforma Agraria.

Untuk Mewujudkan kantor layanan modern yang memberikan produk layanan pertanahan dan tata ruang serta pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara elektronik dan berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan maka diperlukan perubahan dari sistem konvensional atau manual ke sistem digital. Termasuk dalam peneglolaan dokumen agar lebih mudah diakses dalam pengolahan data. Pengelolaan dokumen yang hanya ditumpuk begitu saja menyebabkan sering terjadinya kesulitan dalam pencarian dokumen dan bahkan sering terjadi kehilangan dokumen sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul “Optimalisasi Pengelolaan Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan Tahun 2022 Menggunakan Google Drive Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang”.

Arsip hasil kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan KKPR termasuk dalam Arsip Dinamis In-aktif karena merupakan arsip yang sudah tidak dipergunakan kembali secara terus 2 menerus dalam kegiatan perusahaan untuk saat ini atau arsip yang frekuensi penggunaannya sudah jarang. Arsip In-aktif masih perlu disimpan jika suatu saat diperlukan karena arsip ini berkaitan dengan kegiatan perusahaan atau berguna sebagai bahan referensi. Tujuan dari pengelolaan arsip dinamis inaktif berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2019 adalah penyimpanan secara utuh, lengkap dan benar; mempercepat dan mempermudah penemuan arsip; mempermudah pengendalian, pemeliharaan dan pengamanan fisik dan informasi arsip; mendayagunakan arsip sebagai referensi. Oleh karena itu penulis berencana untuk melakukan sistem penyimpanan arsip menurut tahun (chronological filing), pokok soal (subject filing), wilayah (geographic filing), dan abjad (alphabetic filing). Serta melakukan digitalisasi penyimpanan hasil kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk kegiatan KKPR dengan memanfaatkan Google Drive.

Selaku Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian ATR/BPN yang ditugaskan pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang sangat bersinggungan dengan pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran serta pemeliharaan hak atas tanah yang menjadi kepastian hukum kepada rakyat, dengan jabatan Analis Hukum Pertanahan dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan memberikan pelayanan yang terus berkembang dengan memanfaatkan digitalisasi dan mengoptimalkan media informasi sebagai tindakan yang mempercepat pengambilan solusi dalam setiap pekerjaan.