Selama penulis ditugaskan pada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, ditemui beberapa isu yang hangat dibicarakan seperti belum optimalnya informasi alur mediasi di akun media sosial Kanwil BPN Sulteng, belum optimalnya pelayanan pengaduan pengendalian dan penanganan sengketa, serta pengelolaan data pengendalian pertanahan bidang pengendalian dan penanganan sengketa yang belum optimal. Dari hasil diskusi dengan mentor dan rekan kerja lainnya, dari ketiga isu tersebut maka isu yang memiliki prioritas untuk dicarikan gagasan pemecahannya adalah isu yang terkait dengan layanan pengaduan pengendalian dan penanganan sengketa. Berdasarkan isu tersebut, sebagai bentuk dari tugas pelatihan dasar dan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dan menerapkan Manajemen ASN dan Smart ASN, maka penulis tertarik untuk melakukan identifikasi lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul “Optimalisasi Layanan Pengaduan Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.”

Isu yang pertama adalah kurang optimalnya sistem pengelolaan arsip Buku Tanah. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 Manajemen ASN yaitu Pengelolaan arsip buku tanah yang baik merupakan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab, cermat dan dispilin dalam menjaga dan mengamankan dokumen rahasia negara serta penerapan asas manajemen efektif dan efisien dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, smart ASN yaitu pengarsipan data dan dokumen-dokumen dari cara konvensional beralih dengan cara sistem berbasis teknologi informasi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan literasi digital untuk menjaga keamanan data, sehingga data-data milik masyarakat dan milik negara dapat disimpan dan dipelihara dengan baik. Penerapan literasi digital seharusnya dapat dilakukan dengan baik, dimana literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi. Isu yang kedua adalah kurang optimalnya pengecekan sertipikat elekronik, isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 tentang manajemen ASN yaitu penerbitan hasil pengecekan elektronik merupakan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas dan pentingnya pemberian informasi kepada PPAT melalui media alat komunikasi sebagai penerapan literasi digital dalam pengoptimalan pengecekan sertipikat sebagai wujud dari smart ASN. Isu yang ketiga adalah kurangnya informasi pemohon tentang alur pelayanan loket prioritas. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu Manajemen ASN Sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN dimana ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi serta Smart ASN yaitu memberikan informasi kepada pemohon melalui media sosial merupakan bentuk dari literasi informasi.

Yang menjadi fokus dalam aktualisasi ini adalah beberapa permasalahan di unit kerja penulis yaitu: 1. Belum optimalnya pelayanan informasi pengaduan sengketa dan konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. 2. Belum optimalnya pencatatan pelayanan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. 3. Belum optimalnya penataan arsip dokumen penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen. Dari beberapa permasalahan tersebut penting halnya melakukan kajian dan aktualisasi tentang “Optimalisasi Pelayanan Informasi Pengaduan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen “

Isu-isu yang terjadi pada pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Isu yang pertama adalah belum optimalnya Pelayanan Pengaduan Kasus Pertanahan . Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu tentang Manajemen ASN pada fungsi dan tugas ASN sebagai pelayan publik yaitu Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta kode etik ASN yaitu Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan ,memberikan pelayanan pengaduan merupakan bagian penting dari pelayanan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur bagaimana jika mempunyai masalah sengketa apa yang harus dilakukan dan smart ASN, penerapan literasidigital seharusnya dapat dilakukan dengan baik, dimana literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada penguasaan teknologi,termasuk memanfaatkan media sosial untk memberikan sosialisasi mengenai prosedur pengaduan juga merupakan kecakapan digital . Isu yang Kedua adalah belum optimalnya pengarsipan berkas surat masuk dan surat keluar . Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin jadi mengarsipkansurat masuk dan surat keluar merupakan salah satu manajemen ASN jika ditambah dengan literasi digital mengarsipkan dengan digital juga maka lebih cermat dan disiplin dalam menyimpan file agar tidak tercecer, akan tercecer jika hanya manual tertulis dibuku . Isu yang ketiga adalah belum optimalnya pengarsipan perkara pertanahan yang sedang berjalan di pengadilan. Isu ini jika dikaitkan dengan materi agenda 3 yaitu Manajemen ASN menghadiri persidangan merupakan bentuk dari kewajiban ASN dalam menjalankan tanggungjawabnya jika jadwal hanya ditulis dengan tulisan tangan di papan tulis akan mudah lupa dan hilang atau terhapus.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengaduan sengketa dapat menjadi perhatian apakah pelayanan pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga sudah optimal atau kurangnya kinerja layanan informasi tata cara penanganan sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Kerjasama penting antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan pihak-pihak terkait khususnya Kelurahan guna mengetahui proses tata cara pengaduan sengketa pertanahan. Karena itu penulis menyusun Laporan Aktualisasi dengan judul “Sosialisasi Layanan Pengaduan Sengketa Pertanahan Kepada Masyarakat”. Isu yang diangkat diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan terhadapat masyarakat yang kurangnya informasi tentang pengaduan sengketa pertanahan.

Pada Kantah Brebes pelaksanaan evaluasi dan monitoring masih belum optimal dikarenakan jumlah SDM yang kurang dan SDM yang kurang mumpuni. Misalnya dalam evaluasi dan monitoring terhadap hak-hak atas tanah yang berjangka seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, dan Hak Pakai (khususnya Hak Pakai yang digunakan oleh individu). Hak-hak atas tanah tersebut memiliki jangka waktu berakhirnya hak namun karena minimnya pengetahuan dari masyarakat dan kurang aktifnya kantah Brebes maka akibatnya banyak hak-hak atas tanah tersebut yang telah berakhir tetapi tidak diketahui oleh pemilik hak tersebut dan bahkan juga tidak diketahui oleh seksi pengendalian di kantah Brebes. Berdasarkan data di KKP bahwa sekitar 133 data hak atas tanah berjangka yang telah berakhir hak nya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, selain itu beberapa diantaranya banyak yang sudah mendekati habis masa penggunaan hak atas tanahnya. Oleh karena itu pentingnya ada suatu sistem agar para pemegang hak dapat melakukan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah dan tidak melebihi 2 (dua) tahun.

Berdasarkan hasil scanning terhadap isu yang ada pada unit kerja, peserta menemukan isu pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten antara lain, isu pertama adalah belum sesuainya nilai tanah pada peta zona nilai tanah dengan kondisi di lapangan. Isu ini apabila dikaitkan dengan materi agenda III manajemen ASN, adalah pada fungsi ASN sebagai pelayan publik, dimana seharusnya ASN bersikap profesional dengan menghasilkan output yang berkualitas dalam pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini memberikan nilai tanah yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Isu kedua adalah belum optimalnya metode pengumpulan data dalam survei lapang kegiatan pembaruan (updating) zona nilai tanah. Isu ini apabila dikaitkan dengan agenda III tentang smart ASN, maka diperlukan adanya metode pengumpulan data baru yang terintegrasi secara digital sebagai bentuk transformasi digital. Selain itu sesuai dengan asas efektif dan efisien dalam manajemen ASN, perlu dilakukan inovasi agar target dapat tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Isu ketiga adalah belum adanya panduan yang informatif terkait penggunaan software Geographic Information System (GIS) untuk pengolahan data spasial kegiatan pembaruan (updating) zona nilai tanah. Isu ini apabila dikaitkan dengan agenda III manajemen ASN, terkait kode etik dan kode perilaku ASN, bahwa sebagai seorang ASN harus bertanggung jawab terhadap tugasnya misalkan dengan membuat panduan yang informatif sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi efektif.

Berdasarkan data dari Loket Kantor Pertanahan Kabupaten pengaduan dan permohonan hak yang dilakukan oleh masyarakat semakin meningkat, namun media pengaduan yang diberikan masih berisifat konvensional, dimana pengaduan layanan dilakukan secara tatap muka dan penyelesaian dari pengaduan tersebut cenderung memakan waktu lama dan terkadang menemui jalan buntu Kementrian ATR/BPN yang seharusnya menjadi ujung tombak reforma agraria dengan pelayanan-pelayanannya justru berpotensi mengalami stagnasi dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat dari hal tersebut. Guna menghadapi masalah - masalah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi di atas dibutuhkan media yang dapat memudahkan proses semua kegiatan layanan yang diberikan kepada semua masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang mana media informasi menjadi sangat penting penggunanya yang digunakan untuk optimalisasi dan mempercepat proses tindaklanjut layanan yang dirasa kurang maksimal, sehingga besar harapannya masalah yang ada dimasyarakat dapat diurai dan dapat ditindak lanjuti dengan segera dengan media informasi berbasis digital dan juga demi mewujudkan nilai – nilai pada ATR/BPN dengan system pelayanan yang baik dan professional serta dapat mengembangkan kepercayaan pada masyarakat terutama terhadap Mitra Kerja BPN. Oleh karena itu dalam Laporan Aktualisasi ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Pembuatan Infografis Dokumen Persyaratan Permohonan Pengecekan Sertipikat Dan Hak Tanggungan Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi.”

Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di bidang pertanahan perlu suatu upaya peningkatan pelayanan. Soelarman (1998 : 9) mengatakan bahwa, “Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di bidang pertanahan, segenap BPN dituntut untuk melakukan tertib administrasi pertanahan , keterbukaan dalam arti prosedur / tata cara pelayanan yang jelas dan dituangkan pada papan pengumuman, ketepatan waktu pelayanan, kenyamanan dan kepastian hukum, penyediaan loket-loket pelayanan dan lain sebagainya.”5 Berdasarkan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang tahun anggaran 2022 menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali sebanyak 1.485 layanan. Layanan tersebut akan menghasilkan produk berupa sertipikat hak atas tanah. Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang di dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali kepada masyarakat khususnya dalam hal pensertipikatan tanah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yakni dalam hal ketepatan waktu penyelesaiannya. Pada saat ini masih banyak penyelesaian permohonan dalam pendaftaran tanah pertama kali yang dalam prosesnya belum dapat terselesaikan dengan tepat waktu, hal ini mengakibatkan terjadinya tunggakan permohonan, yang pada akhirnya menunda penerbitan sertipikat.

Proses inventarisir berkas pemantauan di unit kerja penulis masih menggunakan metode manual dengan cara disimpan di dalam box ataupun lemari yang jumlahnya terbatas. Padahal fungsi dari digitalisasi berkas adalah untuk mempermudah pencarian data mengenai berkas tersebut. Tanpa adanya digitalisasi, proses pencarian berkas akan cukup sulit dan lama karena harus membongkar tumpukan-tumpukan berkas. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu database yang mempermudah proses inventarisir secara digital berkas pemantauan hak atas tanah. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi mengangkat topik digitalisasi berkas pemantauan hak atas tanah pada bidang pengendalian dan penanganan sengketa yang diharapkan dapat memberikan solusi dan kemudahan dalam pendataan berkas pemantauan hak atas tanah serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.